DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini memuat: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (6) dihapus dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5a); 2. Ketentuan Pasal 31 huruf g dihapus; 3. Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan satu baba, yakni Bab III A; 4. Ketentuan Pasal 73 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU /XIII/2015, maka persyaratan harus berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipandang bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 19 ayat (2) huruf k perlu adanya penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 52 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sahu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495); Ir Mengingat u Menimhang BUPATI SABU RAIJUA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENSABU RAIJUA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. If' MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENSABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA Dengan Persetujuan Bersama Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 3). 8.
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Menetapkan

Pasal 31

Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:

a.warga Negara Republik Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; !fr
1. 2.Ketentuan Pasal 31 huruf g, dihapus sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: u

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa meliputi:
1. a.Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
2. b.Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
(2)Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan :
1. a.satu kali; atau
2. b.secara bergelombang.
(3)Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah daerah;
(4)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan paling tinggi 3 (tiga) kali selang waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah;dan/atau
3. c.ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(5)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sehagai beriku t :
1. a.Gelombang pertama dilaksanakan pada tahun 2016 untuk desa- desa yang masajahatannya berakhir tahun 2015 dan tahun 2016;
2. b.Gelombang kedua dilaksanakan pada tahun 2018 untuk desa-desa yang masajabatannya berakhir tahun 2017 dan tahun 2018;
3. c.Gelombang ketiga dilaksanakan pada tahun 2020 untuk desa-desa yang masajabatannya berakhir pada tahun 2019 dan tahun 2020; (Sa) Untuk pemilihan tahap selanjutnya dilaksanakan secara serentak satu kali pada tahun 2026.
(6)Dihapus. u Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 ayat (6) dihapus dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu} ayat baru yaitu ayat (Sa} sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai beriku t : Pasal I Pasal 64 A

(1)Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan dalam hal masajabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari l(satu) tahun.
(2)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Musyawarah Desa.
(3)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan, dengan mekanisme sebagai berikut :
1. a.sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
  1. 1.pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa dibehentikan;
  2. 2.pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  3. 3.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  4. 4.pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  5. 5.penelitian kelengkapan persyaratan admnistrasi bakal calon oleh \panitia pemilihan daJam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan Ji' v BAB III A PEMILIHANKEPALADESA ANTARWAKTU
  6. 3.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bah, yakni BAB III A sehingga berbunyi sebagai berikut: v
2. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
3. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
4. f.bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
5. g.dihapus;
6. h.tidak sedang mengalami hukuman pidana penjara;
7. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
8. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. k.berbadan sehat; dan
  1. 1.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3(tiga) kali masajabatan.

Pasal 73

(1)Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan surat pengunduran diri kepada Bupati sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
(2)Dalam hal ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pengisian keanggotaan BPD antar waktu sebelum tahapan pemilihan kepala Desa dilanjutkan sesuai peraturan perundang- \ undangan yang berlaku. If'

4.Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga pasal 73 berbunyi sebagai berikut: u
6.penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

b.Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
1. 1.penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. 2.pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. 3.pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. 4.pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
5. 5.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
6. 6.pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
7. 7.pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. 8.penerbitan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Sadan Permusyawaratan Desa; dan
9. 9.pelantikan kepala Desa oleh bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. v LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2017 NOMOR : 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA \ PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: 02/2017. It" AN R. DJAMI Diundangkan di Seba pada tanggal 6 September 201 7 Pj. SEKRETARIS DAERAH KAB PATEN SABU RAIJUA1 --,- "Q'" DEMUS N. RIHI HEKE Ditetapkan di Seba ~==t:t,l.l'la tanggal 2 September 2017 T., UPATI SABU RAIJUAJ 1\)\ Peraturan Daerah ini mu1ai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Jr Raijua. Pasal II Bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan V penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 188 ayat (2) dan Pasal 188 ayat (2) UUD 1945 yaitu memberikan pengakuan dan penghonnatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi serta budaya masyarakat desa; membentuk pemerintahan desa yang profesional, efesien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab; memmajukan perekonomian masyarakat desa; serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Bahwa desa sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat V telah bersesuaian dengan semangat pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan .. setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya", Bahwa atas dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut maka persyaratan harus berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 31 huruf g Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa harus ditinjau untuk disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan \ Kepala Desa. J.,, I. UMUM PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR3 TAHUN2016 TENTANGPEMILIHANKEPALADESA. TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR:2 TAHUN2017 . TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 2 Ar Pasal I Cuku p jelas. Pasal II Cukup jelas . II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…