(1)Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan surat pengunduran diri kepada Bupati sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
(2)Dalam hal ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pengisian keanggotaan BPD antar waktu sebelum tahapan pemilihan kepala Desa dilanjutkan sesuai peraturan perundang- \ undangan yang berlaku. If'
4.Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga pasal 73 berbunyi sebagai berikut:
u
6.penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
b.Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
1.penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2.pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3.pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4.pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
5.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
6.pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
7.pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8.penerbitan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Sadan Permusyawaratan Desa; dan
9.pelantikan kepala Desa oleh bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
v LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2017 NOMOR : 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA \ PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: 02/2017. It" AN R. DJAMI Diundangkan di Seba pada tanggal 6 September 201 7 Pj. SEKRETARIS DAERAH KAB PATEN SABU RAIJUA1 --,- "Q'" DEMUS N. RIHI HEKE Ditetapkan di Seba ~==t:t,l.l'la tanggal 2 September 2017 T., UPATI SABU RAIJUAJ 1\)\ Peraturan Daerah ini mu1ai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Jr Raijua. Pasal II Bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan V penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 188 ayat (2) dan Pasal 188 ayat (2) UUD 1945 yaitu memberikan pengakuan dan penghonnatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi serta budaya masyarakat desa; membentuk pemerintahan desa yang profesional, efesien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab; memmajukan perekonomian masyarakat desa; serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Bahwa desa sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat V telah bersesuaian dengan semangat pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan .. setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya", Bahwa atas dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut maka persyaratan harus berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 31 huruf g Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa harus ditinjau untuk disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan \ Kepala Desa. J.,, I. UMUM PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR3 TAHUN2016 TENTANGPEMILIHANKEPALADESA. TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR:2 TAHUN2017 . TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 2 Ar Pasal I Cuku p jelas. Pasal II Cukup jelas . II. PASAL DEMI PASAL