DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan tujuan; III. Bentuk, besaran, dan sumber; IV. Penganggaran; V. Pencairan; VI. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; VII. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memperkuat saham Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua pada PT Bank NTT guna meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan penambahan Penyertaan Modal;
b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua pada PT Bank NTT.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936); ~ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA PADA PT BANK NTT TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 4 TAHUN 2019 BUPATI SABU RAIJUA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sahu Raijua.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3.Bupati adalah Bupati Sahu Raijua. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua. ,-. Menetapkan v MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, Dan BUPATISABU RAIJUA Dengan Persetujuan Bersama Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). ten tang Republik 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara
3.Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATENSABU RAIJUA PADA PT BANK N'IT.

Pasal 3

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank NTT dalam bentuk uang. (2 Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank NIT Tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 1" BABIII BENTUK,BESARANDAN SUMBER

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.untuk memperkuat saham Pemerintah Derah pada PT Bank NTT;
2. b.untuk meningkatkan kemampuan finansial PT Bank NTT.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
1. a.Menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah di bidang Perbankan;
2. b.Meningkatkan kinerja dan pengembangan PT Bank NTT di bidang perbankan; dan
3. c.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. BABII MAKSUDDAN TUJUAN
  1. 5.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya SKPKDadalah satuan kerja pengelola keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Sahu Raijua.
  2. 6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  3. 7.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
  4. 8.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. U 9. Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut PT Bank N'IT adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1983 yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTTdengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 3 Tahun 1999.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT Bank NTI (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ~

Pasal 7

(1)PT Bank NTT wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan.

Pasal 6

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENATAUSAHAANDANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT Bank NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 direalisasikan pada Tahun Anggaran 2020. BABV PENCAIRAN

Pasal 4

Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikelompokan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

(3)Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank N'IT Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp. 22.000.000.000 (dua puluh dua miliar rupiah).
(4)Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank NTT sebagaimana dimasud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp. 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar rupiah).
(5)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank NTT bersumber dari APBD. \ NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: 04/2019.t-' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2019 NOMOR: 4. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya clalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. P al 3 Cuku p jelas. lb II. PASALDEMI PASAL. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Pemerintah Daerah harus senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut juga merupakan konsekuensi logis dari bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, sedangkan di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah jumlahnya relatif belum memadai. V Sebagai salah satu pemegang saham pada PT Bank NIT, maka upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT. Hal ini tentu akan memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sabu Raijua. Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. U Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Sahu Raijua akan melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Hrna miliar rupiah). Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten Sahu Raijua membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Pada PT Bank NTT. I. UMUM. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 4 TAHUN2019 TENTANG PENYERTAANMODALPEMERINTAHKABUPATENSABU RAIJUA PADAPT BANKNTT TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 4.1!

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015