DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Prinsip Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Syarat, Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Tata Kerja, Pendanaan, Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan penyelenggaraa.n bantuan hukum bag orang miskin di Kabupaten Sambas;
c.bahwa berdasarka:r pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggara€ur Bantuan Hukum;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 27 ayat (U, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat {2l', Pasal 281 ayat (4) dan ayat t5), dan Pasal 34 ayat {2} dan ayat t4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diumumkan dengan Maklumat Tanggal 3O April t847, S. 1847-23;
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 4. 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42351 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA2 tentang Perlindungan Anak {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2881; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OA4 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun ZAA4 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aalgl; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$; Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2OOT tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72ol; Undang-Undang Nomor 48 Tahun ZAA? tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50Z6); Undang-Undang Nomor L2 Tahun ZOll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ALL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undang Nomor 16 Tahun ZOLL tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indoneiia Tahun 2011 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52a81; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S58Z) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun ZALS tentang perubahan Kedua Ataa 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1,2. 13. L4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OAT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737\; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Keda Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388); Peraturan Pemerintatr Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a2\; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008); Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2OO5-2A25. {I,embaral Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2); Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2AL2-2AL6 (Iembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 8); Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1U; 15. 1,6. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas. 2. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintah adalah Pemerintah Fusat. S. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
6.Pemerintah daeralr adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sambas.
8.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjuffrya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
9.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
10.Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan hukum yarlg diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. 1 1. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini. L2. Penerima Bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
13.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, pelluntutan, dan peradilan.
14.Nonlitigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
15.Standar Bantuan Hukum adalah adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN Bagran Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di hadapan hukum;
c.perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektivitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persarnaan keududukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh urilayah Kabupaten Sambas; dan
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungj awabkan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. (21 Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Pemberian Bantuan Hukum secara ligitasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dilakukan dengan cara :
1. a.pendampingan danlatau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
(4)Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh advokat, Paralegal, Dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi, yang meliputi kegiatan :
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonoelektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat; h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
8. i.drafting dokumen hukum.

Pasal 5

{1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, danlatau perumahan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
(2)Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan Perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.
(3)Pemberian bantuan hukum harus memenuhi standar bantuan hukum yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, lembaga pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengqiukan permohonan kepada Bupati.
(2)Tata cara pengajuan permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
1. a.mendapatkan bantuan hukum hingga perkaranya berkekuatan hukum tetap;
2. b.mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
3. c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
4. d.mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal I Penerima bantuan hukum berhak :

Pasal 9

Penerima bantuan hukum wqiib :

a.mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
b.menyampaikan informasi yang benar dan bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
c.membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. c. d.

Pasal 10

Pemberi bantuan hukum berhak :

a.mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
b.untuk bebas mengeluarkan pernyataan danlatau menyarnpaikan pendapat dalam pelak*aor.an tugasnya memberi bantuan hukum irepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupull" pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnYa; dan mendapatkan perlindungan terhadap:
1. 1.kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya;
2. 2.keratlasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan
3. 3.keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…