DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Tujuan Funsi dan Manfaat, Kedudukan Kebun Raya, Penyelenggaraan Kebun Raya, Peran Serta Para Pihak, Pemanfaatan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebun Raya Sambas; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 352) sebagai Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 72, Tambahan l,embaran Republik Indonesia Nomor 1820);

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a19);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor a735);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50591;
6.Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679|;
8.Peraturan Pemerintah Neimor 41 Tahun 2AA7 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7all;
9.Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1a3); l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al+ Nomor 32); ll.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; l2.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2AL4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2CIL4 - 2034 {Lembaran Daerah Frovinsi Kalimantan Barat Tahun 2Ot4 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8); l3.Peraturan Daerah Kabupaten sambas Nomor B Tahun 2AO2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas (l,embaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2OO2 Nomor 32); l4.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2OLA tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005- 2025 {Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2); l5.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan Menetapkan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBUN RAYA SAMBAS. PENYELENGGARAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asa,s otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sambas. 8. 9. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Dewan Perwakilan Rakryat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah. bin"" adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas. Desa Sabung adalah Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Kebun Raya Sambas yang selanjutnya disebut Kebun Raya adalah areal pemanfaaatan ruang terbuka hiiau konservasi tanamar secara ex situ yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebun Raya Daerah adalah Kebun Raya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Konservasi adalah perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan sumberdaya alam. Konservasi Ex situ adalah pengumpulan, pemeliharaan, dan penyelamatan jenis tanaman di luar habitat aslinya. Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk arca/kawasan maupun dalam bentuk area memanjans/jalur di mana dalam penggunaallnya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Pengelolaan Kebun Raya adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Kebun Raya Sambas. Tanaman Khas Daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan a.ngln. Biogeografi adatah keadaan lapisan muka bumi atau aspek relief permukaan bumi berupa karakteristik material permukaan bumi baik batuan/tanatr maupurl strukturnya, proses geomorlik dan tatanan keruangannya dan aspek kehidupan di dalamnya. Ekologis adalah huhungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah diialani turun temurun dan telah menurfukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya. Para Pihak adalah Satuan Kerja baik Daerah, Propinsi, Pusat termasuk pihak lain yang bermitra. 24. 21. 22.
23.Pihak yang bermitra adalah pihak yang melakukan ke{a sama dengan pengelola Kebun Raya yang diatur dalam bentuk nota pe{anjian.
24.Unit Pengelo1a Teknis Daerah adalah unit pengelola kebun raya yang dibentuk oleh KePala Daerah.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan Pendirian Kebun Raya adalah :

a.menjaga keserasian dan keseimbangan ek<rsistem lingkungan;
b.menata dan mengembangkan fungsi ruang terbuka hijau;
c.melaksanakan fungsi konservasi; dan
d.meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 3

Fungsi Kebun Raya adalah:

a.tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragamal hayati melalui konsenrasi tanaman endemik, nasional dan internasional secara ex-situ;
b.konservasi fungsi ekosistem, penjaga iklim mikro;
c.sarana pendidikan lingkungan;
d.pengendali tata air; dan
e.sarana estetika dan rekreasi.

Pasal 4

Manfaat Kebun Raya adalah:

a.sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
b.sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
c.sarana rekreasi dan interaksi sosial;
d.meningkatkan potensi ekonomi daerah;
e.menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
f.sarana, aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
g.memperbaiki iklim mikro; dan
h.meningkatkan cadangan oksigen dan reduksi karbon.

BAB III

KEDUDUKAN KEBUN RAYA

Pasal 5

(U Kebun Raya adalah Kebun Raya Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terletak di Desa Sabung Kecamatan Subah seluas 3OO Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

a.sebelah Barat dengan Sungai Subah;
b.sebelah Timur dan Utara dengan tanah masyarakat Desa Sabung;
c.sebelah Selatan berbatasan dengan Hak Guna Usaha {HGU) Perseroan Terbatas Multi Daya Fortuna (MDF). l2l Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA

Pasal 6

Pengelolaan Kebun Raya meliputi kegiatan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 7

(1)Perencanaan Kebun Raya merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah Daerah. {21 Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri dari: Master Plan, Studi Analisis Dampak Lingkungan TAMDAL) dan Pembuatan Desain Enginering Detail {DED).
(3)Rencana Pembangunan Kebun Raya mengacu pada Master Plan Kebun Raya yang dijabarkan dalam bentuk rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 8

Master Plan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Lembaga pemerintah non kementerian yang menangani urusan dibidang penelitian ilmu pengetahualt. Bagran Ketiga Pengorganisasian

Pasal 9

(u Kebun Raya dikelola oleh Unit Pengelola Teknis Daerah. {Zl Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengorganisasian Unit Pengelola Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati'

(1){21 {3)

Pasal 10

Pelaksanaan pembangunan Kebun Raya melibatkan para pihak. pembangunan Kebun Raya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan iencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat {3}. Pelaksanaan Pembangunan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setetah segala permasalahan yang menyangkut status tanah dapat diselesaikan. Bagran Kelima Pengawasan

Pasal 11

Penyelenggaraan Kebun Raya merupakan tanggUng jawab Pemerintah Daerah. Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan bersama-safila dengan Pemerintah Provinsi dal Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kebun Raya mendapat pembinaan secara teknis perkebunrayaan dari Lembaga pemerintah non kementerian yang men€Lngani urusan dibidang penelitian ilmu pengetahuan melalui Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor. Pembinaan dan Pengawasall sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik dan secara insidentil. Bagran Keenam Pengendalian

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…