DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Lalu Lintas di Jalan Umum, Jalan Khusus, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan di Kabupaten Sambas dapat menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas jalan apabila melebihi jumlah berat yang diperbolehkan, sehingga diperlukan pengendalian lalu lintas angkutan yang melewati jalan umum;
c.bahwa demi ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan lalu lintas masyarakat umum dan dalam rangka usaha pemeliharaan jatan umum dan pembangunan serta penyelenggaraan jalan khusus di Kabupaten Sambas, perlu melakukan pengaturan mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Pertambangan dan Perkebunan ; Mengingat : L. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor352}sebagaiUndang-Undang(I,emlraranNegara Republik Indonesla tahun tgsg Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia TahunlgslNomorT6,TambatranlrmbaranNegara Republik Indonesia Nomor 32091; 4,Undang.UndangNomor33Tahun2oo4tentangJalan (L,emba:ran Negia Repubtik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor \sz, Tambahin Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor +44t1;
5.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2oo7 tentang Penataan n r""gjl"mbarln Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomoi 68, Tambfran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a725l1'
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang pertam6ang"n Mirr"ral dan Bahrbara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa9 Nomor 5, Tambahart Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a9591;
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2oo9 tentang L*1* Lintas dan nn{kutan Jalan (Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

g.undang-undang Nomor t2 Tahun aOLL tentang Pembentukan Peraturan Perundag-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zott Nomor 82, tambafran Lembaran llegara Republik Indonesia Nomor 523a1;
g.undang-undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah bebeiapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567911' 1.0. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OL4 tentang Perkebunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 3O8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan kmbaran Negara Republift Indonesia Nomor a655);
1. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ALO Nomor 29, Tasrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
2. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 20lt tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
3. 14.Peraturan Menteri Pekeq'aan umum Nomor 1I/PRT/M l20ll tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus; l-5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2AL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32);
4. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaras Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 7);
5. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 20A6 Nomor 9);
6. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetapKaN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urus€ul pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Dinas adalah Dinas yang membidangi perhubungan dan jalan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi perhubungan dan jalan.
6.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengftap -dan perlengkapannya yang "diperuntukkan bagi lali lintas, yant berada pada permukaan tanah, di *tL.* p"r-ukaan talnah, di bawatr peimukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan liereta api, jalan lori dan jalan kabel' Jalan Umum adalah jalan kabupaten yarlg diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu kendaraan yang menekan badan jalan. -t. 8. 9.

10.Perusahaan pertambangan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan -*rrrrrri hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah indonesia, yang mengelola usaha pertambangan dengan skala tertentu. 1 1. perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu'
12.Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta penga\Masan jalan'
13.Penyelenggara jalan khusus adalah badan usaha, perseorangan, atau kelompok- *a"y*akat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk melayani kepentingan sendiri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan mengenai pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perliebunan melalui jalan umum dan jalan khusus dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagl usaha pertambangan dan usaha perkebunan di daerah untuk melaksanakan dan mengembangkan usahanya dengan memperhatikan dan menjaga kondisi jalan umum dan jalan khusus. Pengaturan pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan melalui jalan umum bertujuan untuk:

a.mewujudkan keamanan, kenyamanan ketertiban, da.rr keselamatan pengguna jalan;
b.mengantisipasi penurunan fisik kerusakan ruas jalan umum melalui pengendalian dan pembatasan lalu lintas pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan yang melewati ruas jalan umum, dengan mempertimbangkan kemampuan struktur dan kapasitas;
c.mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasilggna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang tertib dan terpadu;
d.mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
e.mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagt masyarakat pengguna jalan; {2}
f.memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannYa;
g.terwujudnya terlib dan keterpaduan penyelenggafaan jalan; dan
h.tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan' keterliban, lielancaran, ekonomis, keterpaduan dan ramah lingkungan'

BAB III

LALU LINTAS DI JALAN UMUM

Pasal 3

(1)MST ruas jalan umum yaitu B (delapan) ton' (21 Kendaraan yang diperbolehkan memasuki jalan umum yaitu kendaraan angkutan dengan MST paling tingg 8 (delapan) ton' Bagran Kedua Pengendalian Lalu lintas Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan di Jalan Umum

Pasal 4

(1)Hasil pertambangan dan hasil perkebuna"n yang berasal dari daerah harus diangkut melalui jalan khusus yang telah ditetapkan oleh Bupati' {Zt Kendaraan angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan dilarang melewati jalan umum dalam hal:
1. a.memiliki MST di atas 8 (delapan) ton;
2. b.memiliki panjang lebih dari I (sembilan) meter, lebar 2,L {dua koma satu) meter, tinggr 3,5 {tiga koma lima} meter.
(3)Hasil pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2) yaitu hasil pertambangan mineral dan batubara.
(4)Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu hasil produksi tanaman perkebunan.

Pasal 5

(1)Hasil pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. t2l Hasil perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan hasil tambang dan hasil perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JALAN KHUSUS Bagran Kesatu

Pasal 6

(U Setiap perusahaan pertambangan atau perusahaan perkebunan yang membangrrl drr, *.rrgg.rrrakani*t"" khusus harus mendapat izin Bupati'

(2)Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang disetujui oleh penyelenggara jalan khusus. t3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum. t4l Ketentuan lebih lanjut mengenai jafan khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(U perencanaan umum jalan khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. (Zl perencanaan jalan khusus yang dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus harus sesuai dengan perencanaan" umum jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat {1). (S) Perencanaan jalan khusus dilakukan dengan mengacu pada persyaratan teknis serta pedoman teknis jalan umum.

(4)Perencanaan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dilakukan atas izt11 Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagran Ketiga Pembangunan Jalan Khusus Pasal I Pembangunan konstruksi jalan khusus dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(1)Bagran KeemPat KewajibandanTanggungJawabPenyelenggaraan Jalan Khusus

Pasal 9

(1)Penyelenggara jalan khusus harus melaporkan pelaksanaan pemhangunan jalat khusus kepada Pemerintah Daerah' l2l Jatan khusus yang tidak digunakan- sebagai lalu lintas umum menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan khusus'
(3)pembangunan jalan khusus harus memasukan aspek lingkungan hidup sesuai dingan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jumlah jaringan jalan khusus yang dibangun oleh penyelenggara jalan khusus harus diminimalkan.

Pasal 10

Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah untuk dinyatakan sebagai jalan umum. pemerintah Daerah dapat mengambilalih penyelenggaraan jalan khusus berdasarkan pertimbangan :

a.untuk kepentingan pertahanal dan keamanall negara;
b.untuk kepentingan pembangunan perekonomian nasional dan/atau perekonomian daerah danlatau perkembangan daerah; dan/atau
c.untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangart. Jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimat a dimaksud pada ayat (1) dan/atau jatan khusus yang telah diambilafih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meqjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Jalan khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambilalih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diubah statusnya menjadi jalan umum oleh Bupati. Penyelenggara jalan khusus tetap bertanggUng jawab atas penyelenggaraan jalan khusus sebelum Bupati menerima atau menyatakan jalan khusus lersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {4). (2|

(3)
(4)(s)
(6)tu tzl
(1)(21
(1)
(2)
(3)
(4)PEN*A*ASAN Bffi X,**,*DALIAN

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…