DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Badan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Produksi Usaha Daerah, Benih, bibit, calon induk ikan dan/atau induk ikan, mata entres jeruk, ikan, apkir, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi jasa usaha, wajib retribusi, Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Kas Daerah dan Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dalam Penetapan Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan dan Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Pemungutan dan Pembayaran Retribusi; Sanksi Administrasi; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Kedaluwarsa Penagihan; Insentif Pemungutan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas. 2. pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelen ggara pemerintahan daerah Kabupaten sambas.
3.Bupati adalah BuPati Sambas.
4.Ba&an ad.alah sikumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, gadan i]saha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Oaerah-(BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana' p.r"irr, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetaP. S. Satuan Keqa Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Keda Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang usaha daerah. 6. produksi Usaha Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu produk, seperti bibit atau benih tanaman, benih ikan, calon induk ikan danf ata,u induk ikan. T. Benih, bibit, calon induk ikan dan latau induk ikan adalah tanamanllkan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanam an I ikan.
8.Mata entres jeruk adalah mata tunas yang terletak pada ketiak daun ranting mata tempel.

g.Ikan ad,atah segala jenis organismeyang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan-
1. 10.Apkii adalah hasil seleksi yang tidak dapat digunakan untuk benih, bibit danl atau induk.
2. 11.Retribusi penjualan produksi usaha daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakanf rnenikmati pelayanan jasa penjualan produksi usaha daerah.
3. 12.Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
4. 13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
5. 14.Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan dimanfaatkan. 15. 16. surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang temtang. Surat T-agihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat. STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan- relribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
6. 17.Kas baerahidalah Kas Pemerintah Kabupaten Sambas. 1g. penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil yan:g selanjutnya difebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan buktf yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi baeiah yang terjadi serta menemukan tersangkanya'

BAB II

NAMA,OBYEK,SUBYEKDANGOLONGANRETRIBUSI

Pasal 2

(1)Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil usaha daerah oleh Pemerintah Daerah. (21 Hasil usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa benih, bibit, calon induk ikan danlatau induk ikan serta mata entres yang dihasilkan oleh SKPD termasuk Unit Pelaksana Teknis untuk dijual kepada masyarakat.

Pasal 3

(1)Obyek retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usa-ha Pemerintah Daerah.
(2)Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penjualan benih, bibit, calon induk ikan danlatau induk ikan; dan
2. b.penjualan mata entres.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

(1)Subyek Retribusi Penjualan Hasil Froduksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakanf menikmati hasil usaha Pemerintah Daerah.
(2)Subjek retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (71, merupakan Wajib Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah.

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaara jasa Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usalra Daerah diu[ur berdaiarkan jenis, klasifikasi dan volume penjualan hasil produksi usaha daerah Pernerintah Daerah.

BAB IV

PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

{1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila penjualan hasil produksi usaha oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARTF RETRIBUSI

Pasal 8

{1) Struktur retribusi ditetapkan berdasarkan:

a.penjualan benih, bibit, calon induk ikan dan/atau induk ikan; dan
b.penjualan rnata entres.

(2)Besarnya tarif retribrrsi sebagaimana dimak*ud pada ayat tU sebagai berikut: NO JENIS PRODUKSI URAIAN/KLASIFIKASI SATUAN TARIF RETRIBUSI (Rp) I 2 3 4 5 1 Ikan Mas 1-3 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 crn Induk Jantan Induk Betina Apkir Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Kg Per Kg Per Kg 10 90 150 300 25.000 30.o00 15.O00 2 Ikan Nila 1-3 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm Induk Jantan Induk Betina Apkir Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Kg Per Kg Per Ks 40 80 150 200 2s.o00 30.ooo 15.000 3 Ikan Jelawat 1-3 cm 3-5 cm 5-8 cm Per Ekor Per Ekor Per Ekor 90 110 200 NO JENIS PRODUKSI URAIAN/ KLASIFIKASI SATUAN TARIF RETRIBUSI fRp) 1 2 3 4 5 8-12 cm Induk Jantan Induk Betina Apkir Per Ekor Per Kg Per Kg Per Kg 254 28.OO0 30.000 15.000 4 Ikan Patin 1-3 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm Induk Jantan Induk Betina Apkir Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Kg Per Kg Per Ke 80 100 200 250 28.O00 30.ooo 15.000 5 Ikan Lele 1-3 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm Induk Jantan Induk Betina Arrkir Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Kg Per Kg Per Ks 30 80 200 250 25.000 30.o00 15.OOO 6 Ikan Gurami 1-3 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-L2 cm Induk Jantan Induk Betina Apkir Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Kg Per Kg Per Ke 80 100 200 250 28.000 30.000 15.OOO 7 Ikan baung 1-3 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm Induk Jantan Induk Betina Apkir Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Kg Per Kg Per Ke 80 100 200 425 20.000 30.000 15.OO0 8 Udang Windu Benur/Benih Induk Apkir Per Ekor Per Ks 12 25.000 9 Ikan Bandeng Nener/Benih Induk Apkir Per Ekor Per Ke t2 15.OOO 10 Udang Galah Benih Per Ekor 4A 11 Mata entres ieruk siam Batang bulat/tidak pipih Mata entres 100 L2 Mata entres ieruk keprok Batang bulat/tidak oipih Mata entres 100
(3)Besarnya tarif retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.

BAB VI

\MII,AYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT RE:TRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah.

Pasal 10

Retribusi terrrtang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan obyek retribusi' SpaOnO setagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. SpdORD yang telah diisi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (21merupakan bukti pendaftaran objek retribusi. Kltentuan lebifr lanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan obyek retribusi. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati-

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…