DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Asas, Maksud, dan Tujuan, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Pencegahan, Penanganan, Kewajiban LPTKS/PPTKIS, Peran Serta Keluarga dan Masyarakat, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan, Pencatatan dan Pelaporan, Pusat Pelayanan Terpadu, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 2

(1)Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang diiakukan berasaskan penghormatan dan pengakuan kesamaan hak dan martabat lrarv'r'snttciaarr afcto rlacar nerlinrlr'li.rrran (2i Maksud dari Peraturan Daerah ini acialah untuk pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang yartg dapat menimbulkan penderitaan, kesengsaraan baik fisik, psikis, seksual maupuft ekonomi.
(3)Pencegahan dan Penanganan Korban bertujuan untuk :
1. a.mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
2. b.melindungi hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari segala bentuk perdagangan .
3. c.membanrgi<itkarr kesadararr masyar-akat untuk rneiakukan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
4. d.memberikan perlindungan da.rr merehabilitasi korban perdagangan CIrang;
5. e.memberdayakan pendiciikan dan perekonomian korban perdagangan orang tleserta keluarganya; dan
6. f.meningkatkan kepekaan terhadap ancaman tindak pidana perdagangan orang.

BAB IIL

TUGAS DAI{ WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang :

a.membuat kebijakan, program, kegiatan dan mengaiokasikan angga-ran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
b.membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
c.membentuk LiPT dan men-yediakan saral?a dan prasaranaUPT;
d.menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban ;
e.mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi daiam upaya penarlganan korba-n; dan
f.melakukan pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kinerja pelaksanaan kerjasama pencegahan dan penanganan korban secara transparan dan bertanggung jawab.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 4

Pencegahan perdagangax orang bertujuan mencegah sedini mungkin teq'adinya perCagangan orang.

Pasal 5

Pemerintah Da-etah, mas3,arakat ci,an keiuar"ga perdagangan orang yang dilakukan di luar daerah

Pasal 6

Pencegahan perdagangax orang dilakukan mela_lui

a.pemetaan permasaiahan perdagangan orang;
b.perencanaan program dan pengaiokasian wajib mencega-h teqaclinya maupun iuar negeri. upaya: anggaran pencegahan dan penarlganan perdagangan orang; menyebarluaskan komunikasi, informasi dan ed.ukasi {KIEi berkaitan pencegahan perdagangan orang; melakukan sosialisasi dan kampanye dalam upaya pencegahan tindak pidana perriagangan oraxg; P rncnr{nrnnrr terinfaarasirrrra d.
f.memberikan pendidikan dan latihan kecakapan hidup bagi masyarakat;
g.membangun mekanisme penga-il/asan dan periindungan berbasis komunitas terhadap perdagangan oransi dan
h.peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pasal 7

Upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang sebagaimana dimaksud p"A" pasal Otituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas Pencegahan Vorrg iebih lanjut diatur clalarn Peraturan Bupati'

Pasal 8

pengawasan dan perlindungal sebagaimana dimaksud pacia pasai 6 huruf g dilakukal ca-ra:

a.penerbitan SKBDD/SKBLDi LN oieh Kepana Desa yang diberikan kepada ietiap orang yang akan bekerja ke dalam dan keiuar daerah atau keluar negeri dan menyampaikan laporal secara berjenjang;
b.iarlngan *"trg,ti* anak r:ntr-rk menjadi tenaga kerja keiuar daeratr atau keluar negeri, kecuali bagi anak yang melakukan pekerjaan seni' duta daerah/duta negara, pekerjaar ringan yang tidak bertentangan dengan per-aturan perundang-undangan wajib ilemiiiki ijin tertulis dari orang iua atau walinya yang sah.
c.pendataan, pim.binaan, monitoring dan pengawasan terhadap setiap PP?KIS, LfffS dan korporasi oieh SKPD yang membiciangi ketenagakerjaan. d.. membangun jeja-ring melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparatur dan penegak-fruium, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai iemUaga swad.aya masyarakat yang bergerak dibidang Hak Asasi Manusia.
e.membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang'

Pasal 9

pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 8 Cikenakan salksi administrasi dan sanksi pidana sesuai peraturaa perundang-undangan yang berlaku. penanganan perdagangan orang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terparlu oleh Peme::intah Daerah melalui Instansi pelaksana yang berwenang bekeq'asama dengan aparat penegak hukum, lembaga sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengal tugas dan fungsi rnasing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat {.21meliputi :

a.unit pelayalan khusus di jajaran kepolisian
b.tenaga yaxg ahli dan profesional
c.pusat pelayanan terpadu dan rumah aman; dan d.. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban. Penanganan secara terpadu dimaksud ayat (21 dilakukan mela-lui pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

(1)(2i
(3)t4) Pasal i 1 Dalam upaya penanganan korban perdagangan orang Pemerintah Daerah -l ,-,. i,,+^,, *a!-nt.,,^;;l-- -^ia'!-rrl-nn onrrn-i-.^i^- 1.ary]^rnn ff^l:q'i+;' (iait/ iiiiiij iiiaS.'vi-iiiii\i-ii Wii.jiU iiI(-jiii\Lrl\i-rll s( t dlr5r\dr..ur r\LlildLdll' rrrt.rtpLrLr.
1. a.Penanganan pengaduan I laporan;
2. h.Pelayanan Kesehatan; r- l?nhahilitqq.i Sos.ial'vvvrurt
3. d.Penegakan dan Bantual F{ukum;
4. e.Pemulanga-n dan Reintegrasi Sosial; dan i-. Fem'rret'ciayaan Korban. Pasal L2 iii Penanganan pengaduanliaporan sebagaimana dimaksud Pasai i0 hurut ia) diiakukan dalam upalia menindaklanjuti laporan adanya perdagangan oralg .{ini"l.-,r- irnrhon l'cl,,o-^.t ^i,\tr ft-c-,-r' -f ArrS Ul(rlru(\(lll I\(/l r.r(ril! I\UrqAISU (Lqq lrldJ,V-r aiiil'l. t2) Peiayanan pengaduan/laporan dilakukan untuk mendapatkan informasi atau menggali data yangdiperlukan da-1am rangka pemberian pelayanan korban perdagangan orang.
(3)Dalam ha1 menerima pengaduan/laparan sebagaimana dimaksud ayat {li penyelenggara layanan melakr,rkan upaya: ^a^r-.-r-^.^ ---^---^ J^-- ^L^^----^-" r-^^!^^-- I-^.-L^-.
1. a.illeiaKi.jKAil wa-wa-tlcal'A rlarl uLlstrlvasl Kcauaarl KUI l)irll,
2. b.membuat rei{omendasi iayanan lanjutan;
3. c.melakitkan koordinasi dnn ririrrkan ke iayanan lanjiitan dan piha-k terkait; rian
4. d.melakukan administrasi proses pengaduan. Pasal i3 Dalam melakukan penanganan pengaduanilaporan harus memperhatikan hal- 1..-l eol-r.ro,ri lrprilrr t i' Iilu J( \ro6qr UUr lrru r .
5. a.Daiam hal saksi danlatau korban adalah anak atau diindikasikan masih berusia arrak, maka segera dicarikan pendamping {orang tua/rvali atau petr-rgas) "\,a-ng irerfungsi sebaga-i u,a-ii pendamping a-na-k, o-impna- a,ka-n bertugas mendampingi anak dalam proses-proses selanjutnya. tr. Untuk saksi dan/atau korba-n ruiukan, petugas pengaduan/ identifikasi .-^1 ^1-.,1-^.^ -,^-:f:1-^^: +^-1^^,1 ^^ 1^^^;1 .il^*+ifl1-^^i .l^.. ^^*.^.-:1.^^^-rrlcld.l\ulldrt vct.lrlr\d.bl tcl rrdLrilp lrils-rl rLlcrrLrrfil.iairr Lla1.lr lJCI]rcl lr\Dirlarll ydl16 dilakukan oleh lembaga yang merujuk. ^ r-\^l^* 1-^'l ^^1.^; .{.-- i ^+^,, i.^-1-^- -i,,l.l-^- +^--l^ +^^A^ -^1..i+t - itatdl ri Itcri .\dt\.)l tldtl// dtdu J\trt irntr tl,t. rtLl ,r-l un\dt, r.tiltt.l-1n{trtd ,\.1 i\lr jdrr:; kritisdan membutuhkan tindakan medis cepat atau segera, petugas segera menghubrrngi rumah sakit/petugas kesehatan untuk memeriksa saksi l^.^ r^r^,. i.^*1^^* ^r^r, i^- /'^^^*,,.:..i- 1-^ -,.*^L- ^,.1-l+ ^^4^.-^,\+U.7.tt tdt.7U r\trl lrrlll, A\..LU tll(-lrHd-rll.4l I I llt-, LrlL,l!L ltc I Lllllir-rt SdJ\lL 5f LLllllrdl jikadiperlukan.
6. d.Dalam hal saksi dan/atau korban berasal dari daerah/negara lain atau mci-npun-t'ar hantbatan l-:ornunil^lasr, mal:a drsedrakan peneqlenrah untuk mendampingi petugas melakukan identifikasi. ilasal i4
(1)Pela1'anan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal l0 huruf (b) dilakukan ;1,;latt r;ntr1*'2 memulihkan galgguan kondisi fisik dan psikis saksi dan/atai-i korban perdagangan orang sehingga menjadi berdaya. i2i Dalam metrberikatr peiayanan kesetratan penyelenggara iayanan melakukan upava :
1. a.Melakukan perneriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadapkorban; h !\rtela7rttlrot. lrn,-r-Airrnci no7a7rc.)r1,'rrlr r.ahol-rilltaoi 1,o-oh.-r,.'. -t..,. ,.-^Ail-^u. rvrLror\ur\arr A\JIJI\,lrII(lDi |/Liclt\Oclllclcl.ii iLj.iciiiiiiLcL-r i\LSUlIciLc.iji Lii:lii ittfiLlit\.(J legal; \11*.7rt1rttlzat:.
(3)
1. d.Meiakukan pemeriksaan penunjang rian iaboratorium terhad.ap barang 1-,, i -+; . u L-lllLl, ^ h.6^r^i.,,i.,-". i,,--^,,!'^^l i,^^^.i^ ;^t.t.,r -,i^ii ^+^" .-^i^i-,'i-^* *,'i,''i-^^. ;^- {.. iVi{:ldl\ul\.1 ll l\(JlrJLlrlalitl nLpdLrfl (rtrKrt.t dl(tl .l(.dL{ ll((.ldr\Llf\r]ll t (t-rLll\dll, (.tclll
2. f.l\4ernbuat iaporan kasus. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud alrat t2) dilakukan dengan hernegang nada nrrnsin sehaga'i benkut:r^ ..'"^r
3. a.kerahasiarr;
4. b.nrosedur/nenatala-ksanaan khi-isr-rs:r'" - "--'_t ,- -14- l-, - n r-, -- -:- - -,-t-)al -l- - L. Lrr"seuriiJrya DLtlnurr uaya lvrAflusra Ir]'ra[]r1; ualr
5. d.setiap meiakukan tindaka-n rehabilitasi kesehatan, wajih dibuat perj anj ian intrtr.,en si i i rurfo rne d to rr. s e i ft\ . Fasal 15 r(cJlaullrfaSr -\u5ral 5cuay,auttatta urlrrallsuu rasa) tv IILIJ LJI tL/ ulru_lulaa!t untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual saksi Canlatau korban perdagangan orang .ol.ti---- rn-'onr. ,-o^i-1--1.-- fr---oi-^oi-1--r- 1,,^-1--,li .^^^-^.',^'i --JUrrrrr66q arrqrrrl/q rrrLrr,lGraf r\tu1 rurr6JrJUJrarlr-tq r\LrfrL/qrr ouua q rlq-rclt . Rehabilitasi sosial diiakukan oieh oekeda sosial, petugas pendamping sosial, konstlor", psikoiog dan psikiater yang teiah mendapatkan peiatihan penanganan rehabiiitasi sosiai untuk saksi rianlatau korban, ciengan prinsip-prinsip F{A}v{, gender, dan anak. Dal.arn memberil<ail peiaS'anan rehabiiitasi scsiai penveienggara ia5.anan melakukan upaya :
6. a.pendampingan seiama proses penangaxal kasus; dan
7. b.kon.seiing. Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud a_yat (3) dilakukan dengan berpegang pada prinsip sebagai berikut; ^ tr ^^*d-. I\CiC-tlId-I1(a11,
8. b.Efektivitas; .. Pi'of.:sional; iian
9. d.Keterpaduan. Pasal i5 Penegakan dan bantuan hukurn sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf {d} dilakukan untuk memenuhi hak-hak saksi dan/atau korban perdagangan /1rlr1o rli htdnno hltL-rtnr ot111 a nrnnrn,-rnleh hal.:.ataS l.:r-henafan danbur.u aiiuiiitsrLiv_iLri iiuii uiaJ iiLU' keadilan atas kasus .vang dialaminya. Bantuan hr;kr:m diLrerikan dalam keralgka pemenuhan hak-hak sak-ql danlaiau kori:an, scrta riiiakukan secara ierintegrasi dcngan pelayanarr lain nr,'q Penegal":ati ,Jau bantuan hukum sei;agaimana ,limaksud dalar:r a-yat {1} dilaksanakan oleh paralegal/pendamping hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pihak penyedia layanal i-rukum lain dengancuma-cuma kepada saksi dixri atau kurbarr. Bentuk bantuan hukum yang diberikan antara lain mencakup :
10. a.pemberian konsultasi hukum,
11. b.menjalal:lcalr l<uasa, ii'irwal<ili, rrrerrdarnpirrgi iccrbalr l da;r
12. c.membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukttm lain sesuai dengan ketentuan peraturen perundang-undangan yang beriaku. Pasal i7 Pemuiangan dan Reintegrasi Sosiai sebagaimana ciimaksuci pada Pasai i0 huruf (e) dilakukan untuk metnastikan perjalanan sukarela yalgsman dan ieriinr-lrrnai ttt t2) \v, t+l IA\ ril t)\ I ll t -/ sesuai dengan keinginal saksi dan/atau korban serta mengembalikan atau men3,'atukan kembali saksi danfatau korban kepada keluarga atau keiuarga pengganti atau masyarakat -yang bertqjuan untuk meningkatkan keberdayaan saksi danlatau korban sehingga bisa menjaiani kehidupannya kembali.
(2)Pemulangan sebagaimana dimaksud ayat [1) dilakukan dengan berpegang pada prinsip sebagai berikut:
1. a.Sukarela, yaitu pemulangan harus dilakukan secara suka-i'ela, Lrukan pengusiran atau pemaksaan.
2. b.Aman dan bermartabat, yaitu pemulangan dilakukan dengan memperhatikan jaminan keamanan dari gangguan atau perlakuan yang menimbulkal kerugian dan meianggar hak dan martabat saksi dan/atau korban;
3. c.Penghormatarr trak korban, yaitu pemulangan diiakukan dengan menghormati hak-hak korbaa dan diperlakukal secara malusiarvi. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban.
(3)Proses reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ciilakukan oleh petugas PPT dengan beker;asama dengaa aparat Desa, Organisasi M asyarak at / Ltmbaga Swada3za Masyarakat, dan in sian si pemerintah yang mempunyai program kemandirian ekonomi dan pendidikan.
(4)Proses reintegrasi sosiai sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) diiakukarr melalui beberapa langkah se'nagai berikut :
1. a.Pre-reintegrasi sosial;
2. b.Assesment (Penilaian) c, Pela-ksanaan reintegrasi
3. d.Monitoring dan Bimbingan.

BAB V

PENANGANAN D^^^? ?rl penanganan perdagangan or**'01r"#,il"" dalam rangka pemulihan kondisi kesehatan dan psikososial korban guna pemenuhan hak saksi danf at"au korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 18

Pemberdayaan korban sebagaimana dimaksuC Pasal 10 huruf {fi diiakukan dengan penguatal korban untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan iayanan rehabiiitasi kesehatan dan sosial. Pa-sal i9 Pemberdayaan korban sebagaimana dimaksud Pasal 18 dapat diiakukan melalui:

a.meningkaikan ketahanan hidup;
b.meningkatkan usaha ekonomi;
c.meningkatkan pendidikan dan keterampilan; dan
d.meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penanganan korban perdagangan oraflg sebagaimana diatur pada pasal 11 diatur dalarn Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(1)Setiap LPTKS/PPTKIS harus memiiiki ijin usaha.
(2)Setiap LPTKSIPPIKIS yang melakukan pengrekrutan ca-lon tenaga kerja r{iL-irirn ke lrtar rlecrqh (3i LFrIKSIPPI'KIS yang akan mengirim calon tenaga kerja ke luar riaerah atau ke luar negeri wajib melaksanakan pendidikan/pelatihan keterampilan sesuai dengan jenis pekeqiaan yarrg akan dikerjakan. i4) LPTKS/PPTKIS yang akan mengirim calon tenaga keqja ke luar daerah atau ke luar negeri wajib membuat perjanjian kerja dengan calon tenaga kerja yang akan dikirirn,serta melaporkan kepada Bupati rnelalui SKFD yang menangani bidang ketenagakerj aan.
(5)Lapora-n sebagaimana dimaksud pada a3rat (4) memuat daftar nalrla, inctentitas, iclentifikasi diri serta alamat ternpat bekerja calon terraga ker3a yang akan dikirim beserta syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(6)LPTKS/ PPI"KIS yang mengirim tenaga kerja keluar negeri wajib membantu tenaga kerja yaxg dikirimnya membuka rekening bank untuk mempermudah dalam menyimparr, mengirim dan atau mengambil uang.
(7)LPTKSIPPIKIS wajib menyediakan tempat penampungan sementara bagi calon tenaga kerja dan mempunyai ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

BAB VI

KBWAJIBAN LPIKS/PPTKIS Pasal 2 1

Pasal 22

(I)setiap LTTKS/PPTKIS yang rrreiarlggar keientuan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai peraturan perundalg-undangan yg berlaliu.

(2)Sanksi aciministrasi sebagaimana dimaksud ada ayat (ii berupa :
1. a.Peringatan tertulis;
2. b.Penghentian sementara atau seiuruh kegiatan usaha LPTKSIPPTKIS;
3. c.Pencabutan izin dan:'
4. d.Pembatalan keberangkatan calon tenaga keda. i3) Set-iap orarrg dan korporasi ,vang melakr-rkan, turut meiakukan, memkrantu melakukan, mencoba melakukan danlatau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2AOT tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB VII

PEP,AN SERTA KELUARGA DAN MASYARAKAT

Pasal 23

Keluarga dan masyarakat wajib berperan serta membantu upaya pencegahan dan penangaxa-n korban perdagangan oraJlg; Peran serta keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan memberikan informasi danlatau melaporkan adanya dugaan kasus perdagangan crafig kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut dalam pendampingan korban melalui upaya pelayaaal, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…