DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga; Pengelolaan Cabang Olahraga Prestasi; Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga; Penyelenggaraan Kejuaraan dan Festival Olahraga; Tenaga Keolahragaan; Kelembagaan; Penghargaan Atlet, Pelatih dan Official Berprestasi; Partisipasi, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan; Pembangunan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga; Penggunaan Prasarana dan Sarana Olahraga Milik Daerah; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan; Koordinasi dan Kerja Sama; Partisipasi Pelaku Usaha; Sistem Informasi Keolahragaan; Pengawasan; Sumber dan Alokasi Pendanaan; Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan., menerapkan dan merivisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.

22.Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
23.Kompetensi kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
24.Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertan.dingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis olahraga.
25.Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.
26.Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Pelaku olahraga mempunyai hak :

a.meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
b.mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
c.mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; dan
d.memperoleh kemudahan izin dani instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional.

Pasal 3

Kewajiban pelaku olahraga menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa, mengedepankan sikap sportifitas dan menaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

Pasal 4

(1)Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
(2)Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga.

Pasal 5

(1)Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
(2)Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam pembinan keolahragaan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mempunyai hak membina, mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi dibidang keolahragaan di Daerah.
(2)Tugas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.
(3)Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas melalui:
1. a.rapat koordinasi; dan/atau
2. b.rapat kerja.
(4)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara hierarki intra sektoral, fungsional lintas sektoral, instansional multi sektoral serta dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
2. b.pembinaan dan pengembangan Olahraga;
3. c.pengelolaan keolahragaan;
4. d.penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
5. e.pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
6. f.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
7. g.pendanaan Keolahragaan;
8. h.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
9. i.peran serta masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
10. j.pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
11. k.pembinaan dan pengembangan industri Olahraga di Daerah;
  1. 1.penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi Olahraga;
12. m.pencegahan dan pengawasan terhadap Doping;
13. n.pemberian tanda penghargaan;
14. o.pelaksanaan dan pengawasan; dan evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan Komite Olahraga Daerah, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
(2)Pembinaan dan Pengembangan keolahragaan sebagaimana pada ayat (1) antara lain :
1. a.Tenaga Keolahragaan dan organisasi olahraga;
2. b.Penyediaan dana olahraga;
3. c.Penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
4. d.Penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
5. e.Pemberian pengharagaan dibidang keolahragaan.

Pasal 10

Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

a.olahraga pendidikan;
b.olahraga rekreasi;
c.olahraga prestasi; dan
d.olahraga penyandang disabilitas. p.

Pasal 11

(1)Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diselenggarakan sebagai proses pendidikan.
(2)Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
(3)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
(4)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
(5)Pembinaan dan Pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 12

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidan.gi olahraga dan pendidikan.
(2)Tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi olahraga meliputi :
1. a.pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan, dan pelatihan olahraga, dan klub/ perkumpulan / sasana/ sanggar olahraga,
2. b.penyediaan sarana pelatihan olahraga;
3. c.penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
4. d.pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar dan mahasiswa;
5. e.pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan;
6. f.penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik,
7. g.Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat, dan
8. h.Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional clan. internasional.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…