DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur ketentuan umum; PBG; SLF; surat bukti kepemilikan bangunan gedung; kumpulan bangunan gedung yang dibangun dalam satu kawasan; pelaksanaan dan pengawasan konstruksi; bangunan yang sudah ada tanpa PBG; Peran masyarakat dalam penyelenggaraan PBG dab SLF; sanksi administratif; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa bangunan gedung mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas melalui pelaksanaan pembangunan gedung di daerah yang tertib, sehat dan terarah;
b.bahwa pendirian bangunan gedung di Kabupaten Sambas dilihat dari aspek tempat keberadaan maupun kualitas bangunannya masih menunjukkan banyak permasalahan;
c.bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan tata ruang, pemenuhan standar teknis bangunan gedung, dan pemanfaatan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, perlu dilakukan pengendalian melalui pemberian persetujuan bangunan gedung;
d.bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian persetujuan bangunan gedung, maka diperlukan pengaturan tentang persetujuan bangunan gedung;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5.Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.
7.Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Bangunan Gedung.
8.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun barn, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung yang merupakan kewenangan daerah Kabupaten Sambas.
9.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
10.Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
11.Pemohon adalah pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG dan SLF.
12.Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemilik dan/atau bukan Pemilik berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
13.Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung.
14.Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
15.Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan tekns dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.
16.Sistem Informasi Man.ajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.
17.Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode dan/atau tata cara yang hams dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
18.Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
19.Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF.
20.Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang hams dipenuhi untuk memperoleh PBG.
21.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutkan disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.

BAB II

PBG

Pasal 2

(1)Setiap pemilik Bangunan Gedung hams memiliki PBG sebelum pelaksanaan konstruksi bangunan Gedung.
(2)PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung Baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung atau prasarana bangunan gedung.
(3)PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
1. a.konsultasi perencanaan; dan
2. b.penerbitan.

Pasal 3

(1)Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.pendaftaran;
2. b.pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis; dan
3. c.pernyataan Pemenuhan Standar Teknis.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG dengan menyampaikan informasi:
1. a.data Pemohon atau Pemilik;
2. b.data bangunan gedung; dan
3. c.dokumen rencana teknis.
(3)Pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilakukan melalui pemeriksaan dokumen rencana teknis.
(4)Pemeriksaan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Teknis dengan mendapatkan pertimbangan dani TPA atau TPT.
(5)Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c diterbitkan oleh Dinas Teknis dalam bentuk Surat.
(6)Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi.
(7)Dalam hal pemeriksaan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi Standar Teknis maka Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis tidak dapat diterbitkan dan Pemohon hams mendaftar ulang kembali.
(8)Tata cara Perhitungan teknis untuk retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (4) dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja.
(2)Pemeriksaa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan pertama kali dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan pendaftaran.

Pasal 5

(1)Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.penetapan nilai retribusi daerah;
2. b.pembayaran retribusi daerah; dan
3. c.penerbitan PBG.
(2)Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8).
(3)Pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemohon setelah ditetapkan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah DPMPTSP mendapatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh DPMPTSP.
(6)Tata cara penetapan nilai retribusi diatur melalui Peraturan Daerah tentang Retribusi PBG.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan konstruksi dimulai setelah Pemohon memperoleh PBG.
(2)Pemohon harus menyampaikan informasi jadwal dan tanggal mulai pelaksanaan konstruksi kepada Dinas Teknis melalui SIMBG sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai.
(3)Dalam hal pemohon tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Teknis meminta klarifikasi kepada Pemohon melalui SIMBG.
(4)Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan PBG.
(5)Dalam hal pemohon tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
(6)Dalam hal pemohon tidak melaksanakan konstruksi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG maka PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(7)Dalam hal PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) Pemohon hams mengulang pendaftaran.

Pasal 7

(1)Dinas Teknis melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung setelah mendapat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk pengawasan dani Pemerintah Daerah.
(3)Dinas Teknis menyampaikan informasi kepada Pemohon terkait jadwal inspeksi melalui SIMBG.
(4)Dalam melaksanakan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Teknis menugaskan Penilik.
(5)Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antar pelaksanaan konstruksi dengan PBG terkait pemenuhan ketentuan tata bangunan dan/atau keandalan bangunan gedung, Pemilik hams melakukan penyesuaian konstruksi terhadap ketentuan tata bangunan.
(6)Dalam hal Pemilik tidak melakukan penyesuaian konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PBG dicabut dan dianggap tidak berlaku dan Pemilik hams menghentikan pelaksanaan konstruksi.
(7)Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antar pelaksanaan konstruksi dengan PBG terkait pemenuhan ketentuan keandalan bangunan gedung, PBG dicabut dan dianggap tidak berlaku dan Pemilik harus menghentikan pelaksanaan konstruksi.
(8)Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antar pelaksanaan konstruksi dengan PBG terkait pemenuhan ketentuan keandalan Bangunan Gedung yang dapat membahayakan Pemilik, Pengguna, maupun masyarakat, bangunan harus dibongkar.
(9)Dalam hal PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) Pemohon harus mengulang pendaftaran.

Pasal 8

(1)Pemilik dapat memohon perubahan PBG dalam hal terdapat:
1. a.perubahan fungsi bangunan;
2. b.perubahan jumlah lantai dan/atau lapis bangunan;
3. c.perubahan luas bangunan;
4. d.perubahan tampak bangunan;
5. e.perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
6. f.perlindungan dan/atau pengembangan BGCB; dan/atau
7. g.perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SLF

Pasal 9

(1)Setiap Bangunan Gedung yang telah selesai dibangun hams memiliki SLF sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang.
(2)Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bangunan gedung baru; dan
2. b.bangunan gedung yang sudah ada.
(3)SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar permohonan Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung.
(4)SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.dokumen SLF;
2. b.lampiran dokumen SLF; dan
3. c.label SLF.
(5)SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 10

(1)Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dilakukan untuk mengetahui kelaikan fungsi Bangunan Gedung guna penerbitan SLF Pertama dan Perpanjangan SLF.
(2)Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.penyedia jasa Pengawas Konstruksi atau Manajemen Konstruksi;
2. b.penyedia jasa Pengkaji Teknis; atau
3. c.dinas Teknis.
(3)Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung oleh penyedia Jasa Pengawas Konstruksi atau Manajemen Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk Bangunan Gedung barn yang pengawasan pelaksanaan konstruksinya menggunakan penyedia jasa.
(4)Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung oleh penyedia jasa Pengkaji Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk;
1. a.bangunan Gedung yang sudah ada; atau
2. b.bangunan Gedung barn yang pengawasan pelaksanaan konstruksinya dilakukan secara bertahap oleh lebih dani satu penyedia jasa.
(5)Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung oleh Dinas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk;
1. a.bangunan Gedung Baru berupa rumah tinggal tunggal atau rumah tinggal deret; atau
2. b.bangunan Gedung yang sudah ada berupa rumah tinggal tunggal atau rumah tinggal deret.
(6)Tata cara Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.
(7)Dalam hal penyedia pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 dan ayat 4 tidak tersedia, pemeriksaan dapat dilakukan oleh Dinas Teknis.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…