DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sambas

regulasi_utama

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; PENGENDALIAN DAN EVALUASI; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD sebelumnya berakhir;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2045

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dengan memanfaatkan potensi wilayah serta potensi sumber daya daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Sambas.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manjemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/ kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
13.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
14.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
15.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
20.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Geografi 2.1.1.1. Letak dan Luas Wilayah Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan Barat (LNRI Nomor 72 Tahun 1959 Tambahan LNRI Nomor 1820), pembentukan Kabupaten Sambas mulai terealisir dan sejak tahun 1963 sistem kewedanan dihapuskan sehingga wilayah Pemerintahan Kabupaten Sambas berubah menjadi 15 wilayah Kecamatan dan pada tahun 1988 berubah menjadi 19 Kecamatan dimana dua kecamatan diantaranya merupakan daerah Pemerintah Kota Administratif Singkawang.

Pasal 2

(1)Perencanaan Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2045 tertuang dalam RPJPD;
(2)RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.Bab III Permasalahan dan Isu Strategis;
4. d.Bab IV Visi dan Misi Daerah;
5. e.Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
6. f.Bab VI Penutup
(3)Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Tahapan RPJPD sebagai berikut:

a.Tahapan Pertama Tahun 2025-2029;
b.Tahapan Kedua Tahun 2030-2034;
c.Tahapan Ketiga Tahun 2035-2039; dan
d.Tahapan Keempat Tahun 2040-2045.

Pasal 4

RPJPD bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan Daerah.

Pasal 5

(1)RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan RPJPN.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 3.1.1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu pilar penting dalam kemajuan suatu daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan memiliki kapasitas untuk berinovasi, bekerja secara produktif, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan teknologi. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas bagi banyak daerah dengan berfokus pada peningkatan kapasitas individu melalui investasi dalam pendidikan, pelatihan, kesehatan dan kesejahteraan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagiaman dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal 14 Januari 2025 BUPATI SAMBAS, ttd SATONO Diundangkan di Sambas pada tanggal 14 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, ttd FERY MADAGASKAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 1/2025 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ERWANTO, SH NIP. 19780506 200502 1 004 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa sebagai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun. RPJPD adalah dokumen perencanaan bersifat makro yang memuat kondisi umum daerah, prediksi ke depan, visi dan misi, serta arah kebijakan dan pentahapan pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan RPJPD Kabupaten Sambas merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Sambas, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 hingga tahun 2045 dengan melakukan sinkronisasi terhadap RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada setiap kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pengendalian dan Evaluasi” merupakan pengendalian dan evaluasi khusus pada proses dalam rangka menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Ayat (2) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…