DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 11, pasal 41, pasal 42, pasal 44, pasal 46, pasal 51, pasal 53, pasal 64, pasal 70, pasal 83, pasal 84, pasal 94, pasal 97, pasal 102, pasal 110, pasal 156, pasal 185, pasal 186, pasal 190, pasal 192, pasal 193, pasal 217, pasal 218 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dcnga.n adanya pcrubahan tcrhadap bcbcrapa peraturan pcrundang-undanga.n yang bcrkaitan dengan pcngclolaan keuangan dacrah, pcrlu dilakukan pcnyesuaian lerhadap Peraturan Daerah Kabupatcn Sambas Nomor 4 Tahun 2008;
c.bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pcrlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Oacrah tcntang Perubahan Atas Peraturan Oacrah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Oarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembcntukan Daerah Tingkat U di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neposisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahuo 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); DENOANRAHMATTUHANVANG MAHA ESA, BUPATI SAMBAS, BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURANOAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANO PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANO POKOK-POKOKPENOELOLAAN KEUANOANDAERAH •
12.Undang·Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5495);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 4 Nomor 244, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 teruang Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldla.n Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali ierakhir dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 21 Tabun 2007 tentang Perubahan Ketiga alas Peraturan Pemerintab Nomor 24 Tahun 2004 tenrang ten tang Republik Lembaran
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 I);
6.Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang ststem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 teniang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Neg.ua Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Ta.mbahan Lemba.ran Negara Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenrang Pajak Dae rah da.n Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I ientang Pembcntukan Peraturan Perundangan·Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NomoT 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang PcTubaban atas diubah Peraturan Pcmerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoT 5340);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 centang Dana Pcrimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoT4575);
17.Pera tu ran Pcmerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Si stem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tencang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tenrang Sistem lnformas, Keuangan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155):
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan Pcmerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pcmbinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lostansi Pcmerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pcngelolaan Bantuan Bencana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS
23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pcmcrintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Oaerah (Lembaran Negi,ra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25.Peraruran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Oaerah (Lembaran Negi,.ra Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5272);
26.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pcdoman Pengelolaan Keua.ngan Dae rah sebagaimana telah diubah bcbcrapa. ka.li dan terakhir dengan Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 I tentang Perubahan Kedua atas Peraturnn Menter! Da.lam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoma.n Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27.Peraruran Menteri Dalarn Negeri Nomor 55 Tahun 2008 centa.ng Tata Cara Pcnatausahaan dan Penyusuna.n taporan Penanggungjawaban Bcndahara Serta Penyampaiannya;
28.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 32 Tahun 20 I 1 tcntang Pcdoman Pembcrian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumbcr Dari Anggaran Pendapatan da.n Belanja Daerah Daerah (Berita Neglll'8 Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pembcrian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541 );
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemcrintah Berbaais Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4); Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

l.Ketentuan Pasal I angka 35 diubah dan ditambah 6 (cnam) angka yaitu angka 82, angka 83, angka 84, angka 85, angka 86 dan angka 87, sehingga berbunyi sebagai berikut: Angka 35 Rencana Kcrja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA- SKPD adalah doku men percncanaan dan pengangggaran yang berisl rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kcgiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. Angka 82 Kegiatan Tahun Jamal< adalah kcgjatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lcbih dari I (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. Angka 83 dltambah sehingp. berbunyi sebagai bcrikut: Belanja Operas ion al Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS sdala h merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagal pelaksanaan program wajib belajar sesuai dcngan peraturan perundang-undangan. Angka 84 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut : Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-daser. konvensi- konvensi, aturan-eruran dan praktlk-praktik spesifik yang dipilib oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Anglea 85 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah pnneip-prinslp, dasar- dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kcterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pasal I Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. MEMUTUSKAN : Angka 86 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut : Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah. Angka 87 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut: Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas dit.erima atau dibayar. Angka 88 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut : Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peris.tiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagar berikut:

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputl :

a.kckuasaan pengclolaan keuangan daerah;
b.azas umum dan struktur APBO;
e.penyusunan raneangan APBO;
d.penetapan APBD; e, pelaksanaan APBD;
r.perubahan APBD;
g.pengelolaan Kas; h.. penatausahaan keuangan dacrah; i, pertanggu ngfawaban pelaksanaan APBO;
j.pengendalian delisit dan penggunaan surplus APBD,
k.pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dacrah; I. kerugian daerah;
m.pengeJolaan keuangan BLUD:
n.pengelolaan dana bantuan operasional sekolah;
o.keduduka.n keuangan pimpinan dan anggota OPRO;
p.kecludukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati; dan
q.Pengaturan pengelolaan keuangan daerah.
1. 3.Diantara Pasal 10 dan Pasal II disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal LOA, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal IOA Dalam rangka pengadaan ba.rang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 41

(1)Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d digunakan untuk menganggarlcan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ataujasa kepada:
1. a.Pemerintah pusat;
2. b.Pemerintah daerah lainn,
3. c.Sadan Usaha Miliki Negara dan atau Sadan Usaha Milik Daerah; dan
  1. 4.Kecentuan Pasal 11 clitambahkan I (satu) ayat baru yaitu ayat (6), sehingga Pasal II berbu nyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan cu gas-tu gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(2)Pelimpahan sebagjan kewenangan sebag;tlmana dimaksud pada ayat {I) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rencang kendali, dan/atau pertimbangan objektiflainnya.
(3)Pelimpahan sebagjan kcwenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditctapkan olch kcpala daerah atas usu! kepala SKPD.
(4)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengalcibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagjhan dan memerincahkan pcmbayaran;
4. d.mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
6. f.mcngawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimp!nnya; dan
7. g.melaksanakan tugas-rugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
(5)Kuasa pengguna angg.aran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
(6)Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (II, sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komltmen.

5.Ketentuan Pasal 41 ayat ( I) diubab dan ditambah ayat (4) den ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut

d.Badan, lembaga, dan organisasi Kemasyarakat yang berbadan hukum Indonesia;

(2)Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan kepurusan Bupati.
(3)Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertenru sepanjang ditetapkan dalam peraruran perundang-uridangan,
(4)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
(5)Pemberian hibah sebagirimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk rnenunjang peneapalan sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatilcan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(6)Pemberian hlbah sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) memenu hi kriteria paling sedlkit:
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.tidak wajib, tidak mengikat dan tidal< terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan; dan
3. c.memenuhi persyaratan penerima hibah.
  1. 6.Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

( l) Hi bah kepada pemerintah pusat sebagatmana dimaksud dalam Pasal 4 l huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pernerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

(2)Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 41 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagirimana diamanatkan peraturan perundang- undangan.
(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Nega,ra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 I huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pclayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. {4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(5)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
1. a.yang bersifat nirlaba, sukarcla dan sosial yang dibenruk berdasarkan peraturan perundang-undangan; Tota cara penganggaran, pclaksanaan dan penatau sahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan banruan sosial diatur lebih Janjut dcngan peraturan Bupati.
  1. 9.Ketentuan Pasal 46 ayat (I) diubah, sehingga bcrbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(I) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemcrintah Daerah kepada pemerintah desa

Pasal 44

( I) Bclanja bantuan sosial scbagaiman dimaksud dalam Pasal 36 huruf e digunakan untuk mcnganggarkan pembcrian bantuan yang bersifat sosial kcmasyarakatan dalam benruk uang dan/atau barang kepada kclompok/anggota masyarakat.

(2)Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibcrikan secara selektif, tidak terus mencrus/tidak mengikat scrta memiliki kcjelasan peruntukan penggunaannya dcngan mempertimbangkan kemampuan kcuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Bantuan sosial yang dibcrikan sccara tidak terus mcnerus/tidnk mengikat diartikan bahwa pembcrian bantuan tersebut tidak wajib dan ticlak harus dibcrikan sctiap tahun anggaran.
(4)Dihapus.

8.Ketentuan dlantara Pasal 44 dan pasal 45 ditambah 1 (satu) pasal yaitu Pasal 44A, schingga berbunyi scbagai bcrikut:

Pasal 44A

b.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah meroiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleb Menteri Dalam Negeri, Gubemur atau Bupati/Walikota; atau
c.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan kebcradaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

(6)Hibah kepada organlsasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dibcrikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang bcrbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kernenterian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

7.Kctentuan Pasal 44 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, schingga berbunyi sebagai bcrikut :

Pasal 51

(I) Bclanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b digunakan untu k menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilal manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam mclaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakai atau pihak ketiga.

(2)Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/ parkir. sewa sarana mobilitas, sewa alat berar, sewa pcrlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya. pakaian kerja, pakaian khusus dan hari- hari tertenru, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tu gas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

11.Ketentuan diantara Pasal 53 dan Pasal 54 ditambah I (satu) pasal yaltu Pasal 53A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53A

(I) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat mengikat dana anggaran:

a.untuk I (satu) tahun anggaran; atau
b.lebih dari I (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.

(2)Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
1. a.pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.
(2)Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perunrukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penetima bantuan,
(3)Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) perunrukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi banwan.
(4)Pemberi bantuan bersifar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

10.Ketentuan Pasal 51 ayat ( I) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

b.pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahuo anggaran seperti penanarnao benih/bibit, peoghijauan, pclayanan perintis \aut/ udara, makanan dan obat di rumab sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

(3)Penganggaran kegiatan tahuo jamak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berdasarkan atas perserujuan OPRO yang dituaogkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Oaerah dan OPRO.
(4)Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun Jamak.
(5)Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama kegiatan;
2. b.jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. c.Jumlah anggaran; da.n
4. d.alokasi anggaran per tahun.
(6)Jangka waktu pengangga,an kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (31 tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir.

12.Ketentuan Pasal 64 dlubeh, sehingga berbunyi sebagai berikut: Paaal 64 Hasll penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (11 huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan ha.sil peajualan perusahaan milik daerah/BUMO dan hasil dlvestasi penyertaan modal Pemerintah Oaerah.
13.Ketentuan Pasal 70 ayat (3) diubah dan ditambah ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

(I J Inveetasl jangka peodek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimillki selama kurang dari 12 [duabelas) bulan.

(2)lnvestasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (ll mencakup deposito berjangka waktu 3 (tigll) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara (SUN), sertilikat bank Indonesia (SBII dan surat perbendaharaan negara (SPN).
(3)Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen
(4)lnvestasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berbarga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka
1. a.menentukan ska.la prioritas pembangunan daerah;
2. b.menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang clisinkronisasikan dengan prioritaa dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan balk dalam dan luar negeri, surar berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. {51 lnvestasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat {3) bertujuan untuk dimiliki secara berkclanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kcmbali, seperti kerjasama daerah dengan plhak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan invcstasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
(6)lnvestasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (31 bertujuan untuk dimfliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperj ualbclikan atau ditarik kembali, sepeni pembclian obliga.si a tau aural utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pernerintah daerah dalam rangka pelaya.nan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kcpada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
(7)tnvestaet jangka paajang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran bcrkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Oaerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Penyertaan modal dalam rangka pemcnuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan dacrah penycrtaan modal pada tahun- tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut bet um melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penycrtaan modal.
(9)Dalam ha! pemcrintah dacrah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah temang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

14.Ketentuan Pasal 83 hurufbdiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : PasaJ 83 Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 disusun dengan tabapan sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…