DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip Operasional Perusahaan; Penganggaran; Bentuk Penyertaan Modal; Penyertaan Modal; Pembinaan dan Pengawasan; Pembagian Keuntungan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6173);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
12.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 22);
13.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas Tahun 2014-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARE ULAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
4.Bupati adalah Bupati Sambas.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.
6.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Muare Ulakan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.
7.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang semula tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas kepada PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
9.Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan atau yang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
10.Laba bersih adalah bagian keuntungan PDAM Kabupaten Sambas yang telah disahkan oleh pemilik setelah dipotong pajak yang dibagikan kepada pemilik.
11.Pejabat berwenang adalah pejabat yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan Penyertaan Modal/Keuangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk penguatan kelembagaan dan menguatkan struktur permodalan serta dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PDAM Tirta Muare Ulakan.
(2)Tujuan Penyertaan Modal Daerah, yaitu :
1. a.meningkatkan kinerja PDAM Tirta Muare Ulakan dalam cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. b.untuk meningkatkan kegiatan administrasi umum dan teknis pada PDAM Tirta Muare Ulakan;
3. c.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
4. d.dalam upaya menambah pendapatan asli daerah.

BAB III

PRINSIP OPERASIONAL PERUSAHAAN

Pasal 3

Dalam menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka PDAM Tirta Muare Ulakan harus menjalankan prinsip Good Corporate Governance yang meliputi adanya transparansi, keadilan, efektif dan efisien, responsibilitas dan akuntabilitas.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 4

Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok Anggaran Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB V

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa modal dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PDAM Tirta Muare Ulakan dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
(2)Sumber dana penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

BAB VI

PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Muare Ulakan per Desember Tahun 2017 adalah sebesar Rp.31.336.086.276,32 (Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Dua Sen).
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Muare Ulakan pada Tahun 2018 dalam bentuk barang berupa aset Pemerintah Kabupaten Sambas yang dihitung dan dinilai dalam bentuk uang ditetapkan sebesar Rp. 6.116.298.000,00 (Enam Milyar Seratus Enam Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Muare Ulakan dalam bentuk uang ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
(4)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Muare Ulakan dalam bentuk uang pada ayat (3), dimulai pada APBD Tahun Anggaran 2019 dan/atau tahun berikutnya dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
(5)Setelah tercapainya nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penambahan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Muare Ulakan akan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
(6)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditambah ayat (2) dan ditambah ayat
(3)menjadi sebesar Rp. 47.452.384.276,32 (Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Dua Sen).
(7)Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Muare Ulakan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PDAM Tirta Muare Ulakan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
(2)Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Dewan Pengawas PDAM Tirta Muare Ulakan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional, Inspektorat Daerah melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap PDAM Tirta Muare Ulakan.

BAB VIII

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM Tirta Muare Ulakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dibagikan setiap akhir Tahun Buku PDAM menjadi hak daerah.
(2)Bagian Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARE ULAKAN KABUPATEN SAMBAS I. PENJELASAN UMUM Salah satu sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah, yaitu : 1) Pajak daerah 2) Retribusi daerah 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. b.Dana Perimbangan
3. c.Lain-lain pendapatan yang sah Salah satu hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah yang merupakan salah satu bentuk kegiatan/usaha pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sambas adalah Badan Usaha milik Pemerintah Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka mengusahakan cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak. PDAM merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pemberian layanan dasar dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat. Untuk tetap dapat melaksanakan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalannya melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM. Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal daerah berkenaan.Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan ruang gerak yang lebih luas pada Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan otonomi khususnya dalam pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam rangka melaksanakan kewajibannya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan tersedianya air bersih. Di dalam Undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membuat produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah diberi keleluasaan dalam substansi pengaturannya dengan mengedepankan aspek-aspek muatan lokal atau kearifan lokal sesuai dengan kaidah dan norma yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 236. Hal ini juga dipertegas dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam operasionalnya, PDAM dituntut untuk dapat menciptakan keuntungan, yang mana hal tersebut dapat tercapai jika adanya investasi – investasi sesuai kebutuhan PDAM, sehingga keuntungan yang ada menjadi faktor pendukung dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat baik dari segi Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, dan keterjangkauan bagi masyarakat Kabupaten sambas. Dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih pada masyarakat di Kabupaten Sambas dan sebagai upaya agar PDAM dapat lebih memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka, Pemerintah Kabupaten Sambas perlu melaksanakan penyertaan modal dan/atau menambah penyertaan modal pada PDAM Tirta Muare Ulakan dimaksud. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan prinsip transparansi, keadilan, efektif dan efisian, reponsibilitas dan akuntabilitas adalah sebagai berikut: - “prinsip transparansi” adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh PDAM Tirta Muare Ulakan, sehingga prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara Pemerintah, PDAM Tirta Muare Ulakan dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. - “prinsip keadilan” adalah penyelenggaraan perusahaan yang mengedepankan prinsip bahwa dalam kedudukan yang sama akan mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dan berlaku baik secara internal maupun dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. - “prinsip efektif dan efisien” adalah prinsip penyelenggaraan perusahaan dengan mengedepankan efisiensi/penghematan keuangan dan mampu mencapai target yang ditetapkan secara optimal. - “prinsip responsibilitas” adalah prinsip yang mengedepankan penyelenggaraan perusahaan dan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. -“prinsip akuntabilitas” adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…