DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; Kedudukan dan Fungsi RPB Daerah Tahun 2020-2024; Sistematika RPB Daerah Tahun 2020-2024, monitoring dan evaluasi; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Sambas menyimpan potensi ancaman bahaya yang berdampak timbulnya korban jiwa, kerugian materil dan kerusakan lingkungan sehingga perlu menyusun kajian risiko bencana daerah sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan terkait upaya penanggulangan bencana;
c.bahwa penyusunan perencanaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016- 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 53);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 51); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2020 - 2024.

BAB I

PENDAHULUAN Sasaran Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 menyatakan bahwa Kabupaten Sambas sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, penurunan indeks risiko bencana Kabupaten Sambas merupakan sebuah mandat pemerintah pusat di samping kebutuhan daerah untuk melindungi segenap masyarakatnya dani bencana.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
8.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah sebagai pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai acuan perencanaan tahunan.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA- PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah perencanaan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan analisis risiko bencana di wilayah Kabupaten Sambas dalam kurun waktu tertentu merupakan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
14.Kebijakan adalah arahan atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II

RISIKO BENCANA DAERAH Bencana dapat menimbulkan dampak kerugian bila skala dani bahaya terlaiu tinggi, kerentanan relatif besar, dan kapasitas serta kesiapan yang dimiliki masyarakat atau pemerintah tidak cukup memadai untuk mengatasinya.Secara teknis, bencana terjadi karena adanya bahaya dan kerentanan yang secara sistematis berbanding terbalik dengan kemampuan/ kapasitas.Untuk penilaian bahaya, kerentanan dan kapasitas tersebut diperlukan sebuah pengkajian risiko bencana.

Pasal 2

(1)RPB Daerah Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2020 hingga tahun 2024.
(2)Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana atau apabila dibutuhkan.
(3)RPB Daerah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai kedudukan dan berfungsi sebagai :
1. a.bagian dani perencanaan pembangunan daerah yang dapat diintegrasikan dengan RPJMD dan aksi-aksi penanggulangan bencana menjadi bagian dani RENSTRA PD, RKPD dan RENJA PD;
2. b.bagian dani perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis yang berhubungan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
3. c.tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah untuk penilaian keberhasilan pembangunan nasional; dan
4. d.dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RPB DAERAH TAHUN 2020-2024

Pasal 3

(1)Sistematika RPB Daerah Tahun 2020-2024 memuat :
(2)Uraian sistematika RPB Daerah Tahun 2020-204 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Daerah mi.

BAB IV

RENCANA AKSI Penanggulangan bencana memiliki sasaran menurunnya indeks risiko bencana daerah sebesar 15%.Untuk mencapai sasaran tersebut, maka diturunkan dalam rangkaian rencana aksi penanggulangan bencana.Rencana aksi disusun berdasarkan kondisi daerah yang dilihat dani 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD).Kegiatan penanggulangan bencana disusun secara generik dan spesifik berdasarkan kondisi daerah. Keseluruhan rencana aksi disusun sekaligus memuat pelibatan institusi clan penganggaran terkait setiap aksi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sambas.

Pasal 4

(1)Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB Daerah Tahun 2020-2024.
(2)Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kebijakan perencanaan RPB Daerah Tahun 2020-2024; dan
2. b.pelaksanaan RPB Daerah Tahun 2020-2024.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kebijakan perencanaan RPB Daerah Tahun 2020-2024;
2. b.pelaksanaan RPB Daerah Tahun 2020-2024; dan
3. c.hasil RPB Daerah Tahun 2020-2024.
(4)Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana, dengan tembusan kepada DPRD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB Daerah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal 31 Desember 2019 BUPATI SAMBAS, TI'D ATBAH ROMIN SUHAILI Diundangkan di Sambas pada tanggal 31 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, TM VERY MADAGASKAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 11 Salinan ses i dengan aslinya KEPALA B IAN HUKUM MARJUNI, S.H Pembina Tingkat I (IV /b) NIP. 19660403 199503 1 002 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 11/2019 PENJELASAN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2020 - 2024 I. UMUM Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dapat dikategorikan sebagai "master plan" atau rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai rencana daerah, RPB harus merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dani seluruh institusi penanggulangan bencana daerah, baik yang berasal dani pemerintah daerah maupun non-pemerintah.Oleh karenya RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya. Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya pasal 36 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya harus menyusun RPB yang penyusunannya dikoordinasikan oleh BPBD. Dengan disusunnya RPB Daerah ini, semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, mulai dan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan, harus mengacu kepada dokumen RPB ini.Dalam tahap implementasi, diharapkan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat dimasukkan ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dani masing- masing Perangkat Daerah. RPB merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengurangi risiko akibat dampat dampak bencana. Penyusunan dokumen RPB ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kebencanaan yang diawali dengan pengumpulan data hingga finalisasi dokumen RPB tidak dapat dipisahkan dani keberadaan tim daerah. Mereka berkomitmen untuk mengawal dokumen RPB ini sampai ke proses legislasi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas. Legislasi ini dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa RPB Daerah memiliki kekuatan hukum dan legalitas agar dapat diimplementasikan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan bencana. RPB Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 disu sun berdasarkan hasil kajian risiko bencana di Kabupaten Sambas dengan mempertimbangkan perencanaan-perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Seluruh perencanaan dalam RPB dibagi menjadi 2 (dua) komponen besar yaitu Kelompok Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Kelompok Penanggulangan Kedaruratan Bencana (PKB). Komponen- komponen ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KAE3UPATEN SAMBAS NOMOR 54 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2020-2024 Kegiatan-kegiatan untuk mengurangi indeks risiko bencana di Kabupaten Sambas membutuhkan pengelolaan yang balk untuk mendapat basil yang optimal. Oleh karenanya, perlu disusun sebuah perencanaan yang melingkupi seluruh aspek kebencanaan pada Kabupaten Sambas.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana memberikan perangkat perencanaan yang dibutuhkan dalam bentuk rencana penanggulangan bencana (RPB). 1.1.KONSEPSI UMUM Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dapat dikategorikan sebagai "master plan" atau rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai rencana daerah, RPB harus merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dani seluruh institusi penanggulangan bencana daerah, balk yang berasal dani pemerintah daerah maupun non pemerintah.Oleh karenanya RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya. Dokumen RPB Kabupaten Sambas disusun untuk periode perencanaan lima tahun (2020 - 2024). Dokumen RPB ini disusun berdasarkan basil kajian risiko bencana (KRB) dengan mempertimbangkan perencanaan-perencanaan pembangunan lainnya, baik jangka menengah dan panjang maupun perencanaan di tingkat pusat, provinsi, dan daerah.Komponen-komponen ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana balk sebelum, saat clan setelah bencana terjadi. Kajian Risiko Bencana menjadi salah satu unsur dimensi teknokratik bagi RPB Kabupaten Sambas. Kajian Risiko Bencana memberikan proyeksi jumlah jiwa terdampak, kerugian harta benda yang mungkin hilang, serta luasan lingkungan yang rusak akibat bencana untuk tiap-tiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Sambas. Proyeksi yang diberikan oleh KRB dalam bentuk spasial dan matrik analisa.Kajian Risiko Bencana juga memberikan arah peningkatan kapasitas daerah untuk mengurangi risiko bencana dalam 71 indikator.Elemen-elemen ini menjadi kerangka dasar penyusunan program, kegiatan, dan aksi penanggulangan bencana baik dalam bentuk spasial ataupun matrik. Komponen lain yang dipertimbangkan dalam penyusunan RPB Kabupaten Sambas adalah perencanaan-perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini menjadi komponen penyusun dimensi top-down. Dimensi top-down disusun dengan menganalisa keterkaitan antar rencana pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Analisa keterkaitan ini juga merupakan salah satu implementasi bentuk evaluasi ex-Ante seperti yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Nomor 1Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, dalam menyusun rencana pembangunan. Analisa awal dilaksanakan untuk melihat keterkaitan antara rancangan aksi-aksi peningkatan kapasitas daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (selanjutnya disebut dengan RPJMN III) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018, serta RPJMD Kabupaten Sambas 2016-2021. Analisa keterkaitan ini memberikan kerangka yang menjadi dasar penyusunan sasaran, kebijakan, dan strategi penanggulangan bencana Kabupaten Sambas. Analisa lanjutan dilaksanakan untuk melihat keterkaitan antara rancangan aksi-aksi peningkatan kapasitas daerah dengan peta- peta risiko bencana dan rencana spasial kawasan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas 2015-2035. Seluruh hasil analisa pada dimensi teknokratik dan dimensi top- down bermuara pada kesepakatan publik pada hasil analisa tersebut. Kesepakatan-kesepakatan publik membentuk kerangka mekanisme pelaksanaan aksi-aksi yang telah disepakati dalam bentuk tahun pelaksanaan aksi dan status pengarusutamaan tiaptiap aksi dan indikator evaluasi terpilih. Kesepakatan publik ini merupakan dimensi partisipatif dan bottom-up dani RPB. 1.1.1.Landasan Hukum

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana :

a.Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa "menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh".
b.Pasal 6 menekankan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
c.Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.
d.Pasal 36 ayat 1 bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
1. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib.
2. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur masa waktu Rencana Penanggulangan Bencana adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
3. 5.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
4. 6.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
5. 7.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional Dalam Menyusun Rencana Pembangunan.
6. 8.Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. 9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.
8. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035.
9. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016- 2021.
10. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 1.1.2.Lingkup
11. 1.Rencana Penanggulangan Bencana meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
12. 2.Lingkup pembahasan RPB adalah kebijakan dan perencanaan kegiatan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana balk pra, saat, maupun setelah terjadi bencana. Untuk mempermudah, lingkup pembahasan dibagi menjadi berbagai kelompok, dengan kriteria sebagai berikut:
a.Seluruh perencanaan dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Kelompok Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Kelompok Penanggulangan Kedaruratan Bencana (PKB).
b.Seluruh aksi pada Kelompok PRB menjadi Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB).
c.Seluruh aksi pada Kelompok PKB dapat langsung diimplementasikan sesuai dengan situasi kedaruratan bencana.
1. 3.Lingkup penggunaan RPB
a.untuk seluruh bahaya yang menjadi tanggung jawab daerah; dan
b.untuk seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, baik pemerintah, organisasi sosial non pemerintah, dunia usaha dan lembaga donor. 1.1.3.Kedudukan
1. 1.Rencana Penanggulangan Bencana sebagai bagian perencanaan pembangunan. Rencana Penanggulangan Bencana adalah bagian perencanaan pembangunan daerah.Oleh karenanya RPB sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJMD.Dengan demikian, aksi-aksi penanggulangan bencana menjadi bagian dani Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah (RKPD) sesuai dengan RPB.
2. 2.Rencana Penanggulangan Bencana sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah untuk penilaian keberhasilan pembangunan nasional. Kebijakan Strategis Nasional Penanggulangan Bencana (JAKSTRANAS PB) 2015-2019 mensyaratkan kesatuan sasaran penanggulangan bencana pada seluruh tingkat pemerintahan.Oleh karenanya, sasaran dan indikator target nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi acuan dalam penyusunan RPB.Keberhasilan implementasi RPB memberi andil pada penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional.
3. 3.Rencana Penanggulangan Bencana menjadi dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Rencana Penanggulangan Bencana berlaku untuk multibahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif.Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap harus mengacu kepada garisan yang telah diberikan dalam RPB. I RPJP PROV I I RTRW PROV I RPJPN RENAS PB I RTRWN I PUSAT RPB D PROV NIOVINSI I RPJ P KA B/KOT I I RTRW KAB/KOT I RPB D KAB/KOT KAB/KOT 1.1.4.Posisi RPB dengan Perencanaan Lain
4. 1.Dalam fungsi sebagai perangkat advokasi di pemerintahan, RPB wajib mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan perencanaan daerah lainnya. Dalam proses penyelarasan, RPB harus mengacu kepada RPJMN III dan RPJMD Provinsi serta RPJMD kabupaten/kota sebagai induk perencanaan pembangunan daerah. Pada sisi lain RPB juga harus mengacu kepada perencanaan penanggulangan bencana pada tingkat pemerintah paling tinggi. Posisi RPB dapat dilihat pada Gambar 1. U PERENCANAAN JANGKA PERENCANAAN JANGKA PERENCANAAN STRATEGIS PE H RE . NCA N NAAN PICA H. NA N) P0 PANJANG (20 TAHUN) 1.1.1 NI ENE 'VGA H (S TAHUN) SEKTORAL (3 TAHUN) Gamhar 1. Posisi RPB dalam Perencanaan Pemhangunan
5. 2.Komponen-komponen perencanaan RPB diperoleh dani berbagai referensi, baik yang bersifat teknokratis maupun politis. Referensi bersifat politis yang digunakan dalam penyusunan RPB adalah RPJMN III, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/ Kota. Sedangkan referensi yang bersifat teknis adalah Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah (KRB) Tahun 2016.
6. 3.Seluruh aspek yang dibahas dalam RPB berdasarkan referensi tersebut menjadi acuan bagi perencanaan lanjutan yang bersifat teknis mendetail baik pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan.
7. 4.Hasil perencanaan dalam RPB terbagi dalam dua bentuk yaitu matrik dan spasial. Perencaaan dalam bentuk matrik memberikan gambaran utuh seluruh program, kegiatan dan aksi penanggulangan bencana baik bersifat generik yang berlaku untuk seluruh bencana maupun yang bersifat spesifik berlaku untuk satu bencana di daerah. Sedangkan perencanaan dalam bentuk spasial memberikan gambaran lokasi pelaksanaan aksi-aksi spesifik.
8. 5.Penetapan lokasi-lokasi pelaksanaan aksi spesifik mempertimbangkan berbagai perencanaan wilayah dan peruntukan kawasan yang telah ada seperti Biodiversity, Cultural Heritage, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 1.1.5.Penyusun Tim Penyusun RPB terdiri dani 4 (empat) kelompok, yaitu Tim Substansi, Tim Penulis, Tim Asistensi Daerah, dan Tim Asistensi BNPB.
9. 1.Tim Substansi, bertugas untuk membahas dan memutuskan substansi dalam RPB 2020-2024. Tim ini merupakan perwakilan institusi terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Sambas dan masing-masing institusi diwakili oleh unit teknis atau perencana.
10. 2.Tim Penulis, bertugas untuk menuliskan Dokumen RPB 2020-
11. 2024.Pada penyusunan dokumen ini yang merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan. BNPB, maka tim penulis ditunjuk oleh BNPB.
12. 3.Tim Asistensi Daerah, bertugas untuk menjamin kualitas basil dani RPB 2020 - 2024. Tim Asistensi Daerah terdiri dani para pejabat tinggi daerah yang terkait langsung dengan perencanaan daerah dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
13. 4.Tim Asistensi BNPB, bertugas untuk menjamin keabsahan metodologi, proses, serta hubungan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tim Asistensi berada di BNPB merupakan gabungan pakar dan praktisi nasional yang ditunjuk oleh BNPB. 1.1.6.Mekanisme Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana disusun ke dalam tahapan persiapan, rapat koordinasi awal, workshop sosialisasi dan internalisasi kegiatan, penyusunan draft 1 rencana penanggulangan bencana, asistensi rencana penanggulangan bencana, diskusi publik, penyusunan draft 2 rencana penanggulangan bencana, review di BNPB, dan finalisasi dan penyusunan hasil akhir rencana penanggulangan bencana. Pada setiap tahapan kegiatan tersebut memiliki indikator keberhasilan yang harus dicapai sesuai rencana kerja. Tahapan kegiatan tersebut dikelompokkan dalam 4 (empat) dimensi perencanaan.
a.Dimensi teknokratik dilaksanakan dengan mengkaji ulang capaian daerah terhadap 71 indikator ketahanan daerah beserta peta-peta risiko bencana yang ada.
b.Dimensi top-down, bottom-up dilaksanakan dengan mengkaji keterkaitan antara basil dimensi teknokratik dengan RPJMN III, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten Sambas, RTRW Kabupaten Sambas, serta nomenklatur penganggaran daerah Kabupaten Sambas.
c.Dimensi Partisipatif dilaksanakan dengan workshop dan diskusi publik untuk menyepakati rencana jadwal pelaksanaan tiap-tiap aksi penanggulangan bencana beserta status pengarusutamaan dan indikator evaluasi terpilih.
d.Dimensi Politis dilaksanakan dalam bentuk konsultasi pada pimpinan daerah serta memperkuat dokumen RPB ini dengan aturan resmi pemerintah daerah. 1.1.7.Masa Berlaku
1. 1.Rencana PenanggulanganBencana berlaku dari tahun 2020 hingga Tahun 2024.
2. 2.Dokumen ini dapat diubah pada tahun ketiga perencanaan bila dibutuhkan.
3. 3.Dokumen ini juga dapat diubah pada saat terjadi bencana yang berdampak besar dan masif. 1.1.8.Peristilahan
4. 1.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
5. 2.Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
6. 3.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. 4.Data dan Informasi Bencana Indonesia yang selanjutnya disingkat DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial balk bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
8. 5.Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
9. 6.Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
10. 7.Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan din, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan dini serta dengan cepat memulihkan did dani akibat bencana.
11. 8.Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
12. 9.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. 10.Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
14. 11.Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana.
15. 12.Mitigasi Struktural adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan membangun infrastruktur.
16. 13.Mitigasi NonStruktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
17. 14.Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
18. 15.Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
19. 16.Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
20. 17.Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dani tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. 18.Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
22. 19.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dani tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
23. 20.Peringatan Dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
24. 21.Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
25. 22.Pusdalops Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB.
26. 23.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulinan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
27. 24.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
28. 25.Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
29. 26.Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
30. 27.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
31. 28.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
32. 29.Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
33. 30.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
34. 31.Penanganan Darurat Bencana bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 1.1.9.Struktur Penulisan Rencana Penanggulangan Bencana terdiri dani 2 (dua) bagian yang tidak terpisahkan.
35. 1.Bagian Pertama : Buku Utama Buku Utama merupakan batang tubuh dani RPB 2020-2024. Buku ini berisikan 7 (tujuh) bab yang memaparkan dasar penulisan RPB, Risiko Bencana Daerah, Kebijakan Strategis, Rencana Aksi, Strategi Pengarusutamaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pembaharuan RPB, serta Penutup.
36. 2.Bagian Kedua : Lampiran
a.Lampiran 1. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT - _ - Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sambas Tahun 2017- 2021 Gambar 2. Peta Administratif Kabupaten Sambas
b.Lampiran 2. Rencana Aksi Spasial Pengurangan Risiko Bencana
c.Lampiran 3. Kerangka Kerja Logis Evaluasi RPB 1.2.GAMBARAN UMUM DAERAH Secara geografis, Kabupaten Sambas terletak di bagian paling utara Provinsi Kalimantan Barat atau diantara 0057'29,80 dan 2004'53,10 Lintang Utara serta 108°5417,0*dan 109°45'7,56° Bujur Timur.Peta administrasi Kabupaten Sambas pada Gambar 2. Luas wilayah Kabupaten Sambas adalah 639.470 Ha dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut:
1. 1.Sebelah Barat : Laut Natuna
2. 2.Sebelah Timur : Serawak (MalaysiaTimur) dan Kab.Bengkayang
3. 3.Sebelah Utara :Serawak (Malaysia Timur) dan Laut Natuna
4. 4.Sebelah Selatan: Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas Tahun 2017, Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sajingan Besar dengan luas 139.120 Ha, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Salatiga dengan luas sebesar 8.275 Ha. Dilihat dani segi demografi, untuk jumlah penduduk Kabupaten Dalam Angka 2017 sebesar 526.367 jiwa, dengan total luas kecamatan sebesar 639.470 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1. label 1. Luas wilayah dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Sambas NO KECAMATAN WAS (Ha) ,JUMLAH PENDUDUK (JiwA) 1 SELAKAU 12.951 32.064 2 SELAKAU TIMUR 16.299 11.218 3 PEMANGKAT 11.100 46.672 4 SEMPARUK 9.015 25.410 5 SALATIGA 8.275 15.365 6 TEBAS 39.564 67.361 7 TEKARANG 8.316 14.421 8 SAMBAS 24.666 51.530 9 SUBAH 64.455 18.128 10 SEBAWI 16.145 16.769 11 SAJAD 9.494 10.378 12 JAWAI 19.399 36.221 13 JAWAI SELATAN 9.351 18.054 14 TELUK KERAMAT 55.443 60.579 15 GALING 33.300 20.578 16 TANGARAN 18.667 23.694 17 SEJANGKUNG 29.126 24.602 18 SAJINGAN BESAR 139.120 11.267 19 PALOH 114.884 25.373 KABUPATEN SAMBAS 639.470 529.684 Sumber: Kabupaten Sambas Dalam Angka 2018 Berdasarkan. Tabel 1, dapat dilihat jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Sambas. Kondisi geografis clan. administrasi Kabupaten Sambas jika dihubungkan dengan bencana yang berpotensi terjadi terdapat pada faktor pemicu luas paparan bencana. Luas paparan bencana tersebut akan berbeda flap kecamatannya. Semakin luas wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana, semakin luas daerah terdampak dan jumlah penduduk terpapar bencana pada wilayah tersebut. Selain itu, peningkatan pertumbuhan penduduk yang tidal< diimbangi oleh pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial yang merata dan memadai sangat berpotensi menimbulkan kesenjangan.Kondisi seperti ini berpotensi semakin meningkatnya kerentanan daerah terhadap potensi risiko bencana pada wilayahwilayah memiliki potensi bahaya yang suatu saat bisa dipicu oleh faktor alarn maupun faktor ulah manusia. Dani segi topografi, Kabupaten Sambas merupakan wilayah relatif datar (kelerengan 0 % - 15 %).Dilihat dani struktur tanahnya, maka sebagian besar wilayahnya terdiri dani tanah alluvial, tanah podsolid merah kuning yang terhampar hampir di seluruh kecamatan. Dan segi iklim Kabupaten Sambas, curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan orografi dan perputaran/pertemuan arus udara.Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat.Pada tahun 2016 berdasarkan data dani stasiun meteorologi Paloh, suhu udara rata-rata berkisar antara 23,7°C sampai 34,1°C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 34,1°C, sedangkan suhu minimum terjadi pada bulan Juni dan Juli sebesar 23,7°C. Berdasarkan keadaan iklim tersebut, jika Kabupaten Sambas pada saat bulan basah atau musim hujan dengan instensitas yang tinggi, maka akan mengakibatkan wilayah yang berada di daerah rendah akan terancam bencana banjir. Selain kondisi geografis, topografi, demografi, dan iklim, terdapat faktor lain yang perlu diperhatikan dalam upaya penan.ggulangan bencana. faktor tersebut adalah sebagai berikut:
5. 1.Pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Sambas memiliki 5 (lima) sektor unggulan yang menjadi pendapatan tertinggi daerah, yaitu: 1) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, memberikan kontribusi 32,69%, yaitu sebesar 5.240.045,2 juta rupiah dani seluruh perekonomian; 2) sektor perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sebesar 17,33%, yaitu 2.778.144,8 juta rupiah; 3) sektor industri pengolahan 12,38%, yaitu sebesar 1.983.975,2 juta rupiah; 4) sektor kontruksi 8,12%, yaitu 1.301.632,8 juta rupiah; dan 5) sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib sebesar 983.200 juta rupiah. Stabilitas setiap sektor pertumbuhan ekonomi diperlukan di Kabupaten Sambas. Perlindungan terhadap sektor tersebut dilakukan dengan memfokuskan upaya pengurangan risiko bencana terhadap kawasan-kawasan utama serta aksesibilitas antar kawasan.
6. 2.Keberadaan Biodiversity Heritage Biodiversity Heritage berkaitan dengan keanekaragaman hayati flora (tumbuhan) dan fauna (hewan) yang menjadi khas daerah dan tersebar di Indonesia.Tumbuhan yang tumbuh di Kabupaten Sambas termasuk kelompok tumbuhan Malesiana.Adapun jenis tumbuhan yang menjadi khasnya adalah Meranti (Shorea sp), rotan (Calamus Caesius). Penyebaran fauna di dunia dikelompokkan ke dalam daerah penyebaran Oriental, Australian, Paleartik, Neartik, Neotropik, dan Ethiopia.Kabupaten Sambas termasuk ke dalam kelompok pesebaran Oriental.Jenis hewan termasuk kategori ini seperti gajah, harimau, banteng.orangutan, bekantan, buaya, dan burung rangkong.
7. 3.Ekoregion Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna ash, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup (UU 32/2009). Ekoregion Kabupaten Sambas diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kelas, yaitu Dataran Organik/Gambut, Dataran Fluvial, Dataran Struktural, Perbukitan Denudasional, Perbukitan Struktural, dan Pegunungan Struktural. Detail karakteristik setiap kelas tersebut adalah sebagai berikut:
a.Dataran Organik/Gambut Dataran Organik/Gambut tersusun atas material hasil pembusukan bahan organik yang berasosiasi dengan daerah rawa atau cekungan kecil dengan topografi berombak hingga bergelombang.Karakteristik dataran ini dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Karakteristik Dataran Organik/Gambut PARAMETER Klimatologi DESKRIPSI SATUAN EKOREGION Berildim tropika basah, suhu udara rata-rata 24-28 DC. Curah Hujan Tahunan 2.000-3.000 mm. Geologi Endapan Aluvium berupa bahan organik hasil dekomposisi vegetasi Geomorfologi Topografi datar. Proses yang aktif adalah sedimentasi dan dekomposisi vegetasi serta transportasi muatan sedimen dani aliran air sungai Hidrologi Air tahan medium-dangkal (<30 m), air tawar, berwarna coklat kehitaman, drainase sangat buruk Tanah dan Penggunaan Lahan Didominasi tanah gambut (Haplofibrist). Substratum umumnya pasir kuarsa. Penggunaan lahan untuk pemukiman, pertanian lahan sawah dan perkebunan kelapa sawit. Hayati (Flora - Fauna) Vegetasi rawa garnbut; Vegetasi Monsun Rawa Air Gambut Pamah, Vegetasi Rawa Air Gambut Pamah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ada di ekoregion mi. Beberapa jenis merupakan fauna endemik balk dalam level anak jenis maupun jenis. Kultural (Sosial Budaya) Berpola hidup petani lahan basah Kerawanan Lingkungan Kebakaran dan subsiden Jasa Ekosistem Penyedia Makanan dan air Pengaturan Cadangan air, pencegahan bencana banjir, pengaturan kualitas udara, dan iklim. Budaya Pendidikan Pendukung Habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah
b.Dataran Fluvial Satuan ekoregion dataran fluvial terbentuk akibat proses pengendapan material-material aluvium (kerikil, pasir, lempung, dan lanau) oleh aliran sungai. Karakterisitik dataran fluvial dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Karakterisitik Dataran Fluvial PARAMETER. Klimatolo gi DESKRIPSI SATUAN EKONEGION Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 24-28 OC. Curah hujan tahunan 2.000-3.500 mm. Di bagian barat curah hujannya lebih tinggi daripada bagian tengah dan timur. Geologi Endapan aluvium dan gambut Geomorfologi Topografi datar, proses sedimentasi dan transportasi muatan sedimen Hidrologi Air tanah dangkal-agak dalam (<30 m), air tawar hingga payau, pola aliran sungai meandering Tanah dan Penggunaan Lahan Tanah dominan Aluvial (Fluvaquents, Epiaquents) dan Gambut (Luvihemist), Penggunaan lahan pemukiman, lahan sawah, hutan riparian, semak belukar, perkebunan kelapa sawit, kelapa, dan karet Hayati (Flora - Fauna) Berbagai flora: nipah, rumput rawa, Vegetasi Monsun Rawa Air Tawar, Vegetasi Rawa Air Tawar Pamah Kultural (Sosial Budaya) Berpola hidup petani lahan sawah Kerawanan Lingkungan Banjir dan pendangkalan sungai Jasa Ekosistem Penyedia Makanan, air, dan serat Pengaturan Kualitas udara, iklim, dan air Budaya Estetika dan pendidikan Pendukung Habitat berkembang biak dan perlindungan plasma nutfah
c.Data ran Struktural Satuan dataran struktural dicirikan oleh morfologi permukaan berupa dataran, namun secara vertikal menunjukkan struktur lipatan pada sistem perlapis batuannya.Satuan ini merupakan dataran kaki dani perbukitan lipatan yang terbentuk di bagian tengah Pulau Kalimantan secara keseluruhan Adapun karakterisitik dataran struktural dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Karakteristik Dataran Struktural PARAMETER Klimatologi DESKRIPSI SATUAN EKOREGION Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 24-28 OC. Curah Hujan Tahunan 3.000-4.000 mm. Geologi Batuan metamorf Geomorfologi Topografi datar-bergelombang, lereng 8-15%. Erosi aktif Hidrologi Kedalaman air tanah (>30 m), aliran sungai parenial, pola aliran rektangular. Tanah dan Penggunaan Lahan Jenis tanah dominan: Podsolik Merah Kekuningan (Hapludults) dan Spodosol (Haplorthods). Penggunaan lahan : pemukiman, perkebunan kelapa sawit, dal lain- lain. Hayati (Flora - Fauna) Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Lahan Pamah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ada di ekoregion mi. Beberapa diantaran.ya berupa fauna endemik di kawasan ini pada level anak jenis dan jenis. Kultural (Sosial Budaya) Pola hidup berladang Kerawanan Lingkungan Erosi permukaan Jasa Ekosistem Penyedia Makanan, dan air Pengaturan Pengaturan kualitas udara, iklim, dan air Budaya Pendidikan Pendukung Perlindungan plasma nutfah clan habitat berkembang biak
d.Perbukitan Denudasional Perbukitan Denudasional terbentuk karena proses denudasi intensif, yang mengakibatkan struktur batuan tidak dapat dikenali lagi. Material dominan adalah sedimen batu pasir bercampur shale, mudstone, dan napal.Karakteristik perbukitan denudasional dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Karakteristik Perbukitan Denudasional KRIPSI A E OREGI Klimatologi Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 24-26 OC. Curah Hujan Tahunan 3.000-3.500 mm. Geologi Batuan sedimen batupasir Geomorfologi Topografi berbukit, lereng curam (24-45%). Banyak dijumpai lahan tererosi dan longsor Hidrologi Air tanah umumnya relatif dalam (>30 m), pola drainase dendritik, Sungai parenial. Tanah clan Penggunaan Lahan Tanah dominan Podsolik (Hapludults) dan Spodosol (Haplorthods). Penggunaan lahan: hutan, semak belukar, dan pertanian lahan kering. Hayati (Flora - Fauna) Berbagai flora dan fauna, seperti mahoni, babi hutan, orang itan, dan berbagai jenis burung, Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Lahan Pamah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ada di ekoregion mi. Di pulaupulau kecil banyak dijumpai jenis-jenis endemik dan level anak jenis. Kultural (Sosial Budaya) Pola hidup berladang Kerawanan Lingkungan Erosi dan gerakan tanah (longsor) Jasa Ekosistem Penyedia Makanan dan Air, serat serta fiber Pengaturan Kualitas udara, air, iklim, dan perlindungan erosi Budaya Estetika, rekreasi, dan inspirasi Pendukung Habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah
e.Perbukitan Struktural Tabel 6. Karakteristik Perbukitan Struktural PARAMETER DESKRIPSI SATUAN EKOREGION Klimatologi Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 24-26 OC. Curah Hujan Tahunan 2.000-3.000 mm. Geologi Batuan ultrafamik dan malihan Geomorfologi Topografi berbukit dengan igir paralel, lereng curam (26- 40%). Proses tektonik tidak aktif. Proses degradasi karena penambangan batubara Hidrologi Air tanah dalam (>30 m), air tawar, sungai parenial, pola aliran rektan.gular Tanah dan Penggunaan Lahan Jenis tanah dominan: Latosol (Plinthaquoxs, Haplaquoxs). Solum tanah agak dalam (50-70 cm). Penggunaan lahan: hutan dataran rendah, semak belukar, dan ladang. Hayati (Flora - Fauna) Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Pegunungan Bawah, dan Vegetasi Pegunungan Bawah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang di ekoregion in Dijumpai beberapa jenis fauna endemik disekitar kawasan ini pada level anak jenis dan jenis Kultural (Sosial Budaya) Pola hidup berladang Kerawanan Lingkungan Degradasi lahan karena penambangan batubara Jasa Ekosistem Penyedia Makanan, air, dan energi Pengaturan Kualitas iklim, udara, air, perlindungan erosi. Budaya Estetika, pendidikan Pendukung Habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah
f.Pegunungan Struktural Satuan ekoregion pegunungan struktural merupakan jalur punggungan atau igir tertinggi di bagian tengah Kalimantan.Adapun karakteristik pegunungan struktural dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 7. Karakteristik Pegunungan Struktural Klimatologi ' PARAMETER , Berildim tropika Curah Hujan DESKRIPSI . . SATUAN EKOREGIO basah, suhu udara rata-rata 18-22 OC. Tahunan 3.000-4.500 mm. Geologi Batuan metamorfik (basal, schist, quartzite) Geomorfologi Topografi bergunung, lereng sangat curam (>40%), proses tektonik tidak aktif. Hidrologi Kedalaman air tanah dalarn (>30 m), air tawar, sungai parenial, pola aliran rektangular. Tanah dan Penggunaan Lahan Jenis tanah dominan: Latosol (Dystrudepts)). Solum tanah dalam (>100 cm). Penggunaan lahan: hutan submontane. Hayati (Flora - Fauna) Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Pegunungan Bawah, Vegetasi Pegunungan Atas, dan Vegetasi Pegunungan Bawah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang di ekoregion ini, beberapajenis dan anak jenis merupakan fauna endemik. Kultural (Sosial Budaya) Pola hidup berladang Kerawanan Lingkungan Degradasi lahan karena penambangan batubara Jasa Ekosistem Penyedia Makanan, air, serat, bahan bakar Pengaturan Kualitas ildim, udara, air, perlindungan erosi. Budaya Estetika, rekreasi, pendidikan Pendukung Habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah
1. 4.DAS (Daerah Aliran Sungai) Karakter hidrologi Kabupaten Sambas berdasarkan karakteristik ekoregion memperlihatkan sebagian besar wilayah Sambas memiliki sungai parenial dengan pola aliran rektangular. Kabupaten Sambas berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/ 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (WS), merupakan bagian dani WS Sambas. Wilayah Sungai Sambas merupakan wilayah sungai lintas kabupaten/kota terdiri dani DAS Paloh, DAS Sambas, DAS Sebangkau, dan DAS Selakau.Wilayah Sungai Sambas melingkupi Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, dan Kota Singkawang.Akibatnya pola pengelolaan DAS di Kabupaten Sambas harus bekerjasama dengan kabupaten/kota yang berada dalam WS Sambas.Wilayah Sungai Sambas dapat dilihat pada Gambar 3. Pengelolaan WS Sambas menjadi tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kalimantan I, hingga Tahun 2017 Pola Pengelolaan WS Sambas belum tersedia. PETA WILAYAH SUNGAI DI KABUPATEN SAMBAS 00 • 04.01.B ,. WS SUIBAS .. n ATEN • LANDAK 1 (MU fil[Vil 'V , re' MEMPPA I-1 •, _ -.1 ., KABUPATEN SANGGAU Keterangan: B T L.,..., Batas KabupatenMota: Cakupan Mayan RPB Batas DAS 0 . 10 2, 30 40 KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT Sumber: PEMERINTAH PROVINS1ippg - Peta Wllayah Sungai PEMERINTAH KABUPATEN t KOTA Skala 1:500.000 tahun 2015, Kemenpupera - Peta Batas DAS Skala 1:250.000 tahun 2011, Kernenlhk Gambar 3. Peta Wilayah Sungai Kabupaten Sambas
2. 5.Karakter Kebencanaan Daerah Ekoregion Kabupaten Sambas diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kelas, yaitu Dataran Organik/Gambut, Dataran Fluvial, Dataran Struktural, Perbukitan Denudasional, Perbukitan Struktural, dan Pegunungan Struktural. Berdasarkan kelas-kelas tersebut, dapat dilihat bahwa Kabupaten Sambas memiliki potensi bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir akibat pendangkalan sungai, serta erosi dan gerakan tanah (longsor). Karakter ekoregion Kabupaten Sambas membentuk pertumbuhan. ekonomi Kabupaten Sambas. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas bergantung kepada 5 (lima) sektor unggulan. Sektor-sektor tersebut diantaranya adalah sektor pertanian., kehutanan, dan perikanan, serta sektor perdagangan besar dan eceran. Perlindungan terhadap sektor-sektor unggulan tersebut dilakukan dengan memfokuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kawasankawasan utama serta jaringan akses antar kawasan untuk potensi risiko yang telah teridentifikasi.Di samping itu, upaya pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana perlu memperhatikan flora dan fauna unik yang menjadi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Kabupaten Sambas. Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Sambas perlu memperhatikan kerjasama antar kabupaten/kota tetangga.Kemitraan ini dapat mengambil lingkup daerah WS Sambas.Berdasarkan lingkup WS Sambas, kemitraan penanggulangan bencana Kabupaten Sambas dilaksanakan dengan Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kota Singkawang. 1.3.SEJARAH 10EJADIAN BENCANA Sejarah kejadian bencana merupakan suatu komponen yang penting dalam perencanaan penanggulangan bencana.Berdasarkan sejarah bencana dapat dilihat besaran dampak yang ditimbulkan oleh setiap kejadian bencana.Besaran dampak atau risiko yang ditimbulkan oleh kejadian bencana menjadi alasan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan pengkajian risiko di suatu daerah dalam hal pengurangan risiko bencana, termasuk juga Kabupaten Sambas. Pencatatan sejarah kejadian bencana pada Kabupaten Sambas berdasarkan dani Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dani tahun 1999 sampai 2016 yang diambil pada tahun 2017. Pencarian data kejadian bencana disesuaikan dengan penamaan jenis bencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dikeluarkan oleh BNPB.Catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada Tabel 8. ~~BANJIR KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN • CUACA EKSTRIM • BANJIR DAN TAN AM LONGSOR ~~KEKERINGAN Sumber : Data clan Informsi Bencana Indonesia Tahur1999-2016 Gambar4. Persentase Kejadian Bencana di Kabupaten Sambas label 8. Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Sambas JENIS 1 BENCANA JUMLAH KEJADIAN MENINGGAL HILANG LUKA- LUKA MENDERI- TA MENGUNG- SI RUMAH RUSAK BERAT RUMAH RUSAK SEDANG RUMAH RUSAK RINGAN KERUSA RAN LAHAN (Ha) KEKERINGAN 3 - - - . - - 74 BANJIR 14 4 - 62 69.152 497.217 2.928 - - 8.786 BANJIR 2 - 34860 19.752 - BANDANG CUACA 3 1 - - 612 8 26 185 50 - EKSTRIM KEBAKARAN HUTAN DAN 1 - - - - - - LAHAN TOTAL 23 5 - 62 104.624 516.977 2.954 185 50 8.860 KEJADIAN Sum er: Data dan Inforrnast Bencana Indonesia (DB31) dani 1999-2016 Berdasarkan Tabel 8, maka disimpulkan bahwa kejadian bencana yang ada di Kabupaten Sambas terdapat 5 (lima) kejadian bencana yaitu bencana banjir, kekeringan, banjir bandang, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan. Dan kejadian tersebut, bencana yang paling sering terjadi adalah banjir dengan jumlah 14 kejadian. Bencana banjir mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal, 62 orang luka-luka, 497.217 orang mengungsi, 2.928 rumah rusak berat dan 8.786 Ha kerusakan lahan. Persentase kejadian bencana Kabupaten Sambas dani tahun 1999 sampai 2016 menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dapat dilihat pada Gambar 4. Persentase kejadian didapatkan dani perbandingan total kejadian yang terjadi dani tahun terbentuknya Kabupaten Sambas hingga tahun 2016. Disimpulkan bahwa kejadian bencana yang mempunyai persentase paling tinggi dan yang merupakan bencana yang paling sering terjadi yaitu bencana banjir dengan 61%.Kemudian cuaca ekstrim dan kekeringan memiliki kesamaan persentase terjadi bencana sebesar 13%. Dilihat dani sejarah yang tercatat pada DIBI, Kabupaten Sambas memiliki 5 (lima) jenis catatan kejadian bencana. Bencana tersebut dapat terjadi kembali sewaktu-waktu dilihat dani kondisi daerah.Selain bencana tersebut, Kabupaten Sambas berpotensi terhadap bencana lainnya.Seluruh potensi bencana didasarkan pada analisis kajian risiko bencana dengan mempertimbangkan gambaran kondisi daerah. Detail seluruh potensi bencana Kabupaten Sambas baik tercatat pernah terjadi ataupun yang belum terjadi dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel 9. Catatan Kejadian Bencana dan Potensi Bencana Kabupaten Sambas POTENSI BENCANA KABUPATEN SAMBAS BENCANA TERCATAT PERNAH TERJADI DAN BERPOTENSI TERJADI KEMBALI BENCANA TERCATAT TIDAK PERIM.' TERJADI, NANKIN ' BERPOTENSI ' TERJADI 1.BANJIR - 2.BANJIR BANDANG 11 - 3.CUACA EKSTRIM "Ni - 4.TANAH LONGSOR - "Ni 5.GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI - 11 6.KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN AI - 7.KEKERINGAN \I - 8.GEMPABUMI - 11 Sumber: Data dan Informasi Bencana indonesia dan Hasil Analisa Tahun 2016 Tabel 9 menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) jenis potensi bencana di Kabupaten Sambas. Untuk bencana gempabumi, tanah longsor, dan gelombang ekstrim dan abrasi merupakan bencana yang belum pernah terjadi.Namun bencana tersebut dikatakan berpotensi dilihat berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana Kabupaten Sambas. Kajian risiko bencana menjadi landasan untuk memilih strategi yang dinilai mampu mengurangi risiko bencana.Kajian risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.Di tingkat masyarakat, hasil pengkajian diharapkan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana.Untuk mendapatkan nilai risiko bencana tergantung dani besarnya bahaya dan kerentanan yang berinteraksi.Interaksi bahaya, kerentanan dan faktor-faktor luar menjadi dasar untuk melakukan pengkajian risiko bencana terhadap suatu daerah.Seluruh data yang ada di Bab II ini diperoleh dani hasil pengkajian risiko bencana yang dimuat dalarn Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sambas yang penyusunannya difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2016. 2.1.METODOLOGI PENGKAJIAN RISIKO BENCANA Pengkajian risiko bencana memuat pendataan terkait dengan perhitungan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dengan analisis komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas.Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu wilayah.Kajian dan peta risiko bencana ini hams mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penangg-ulangan bencana sehingga dapat mencapai tujuan untuk mengurangi potensi jiwa terpapar, rupiah yang hilang, dan hektar lingkungan yang rusak.Metodologi penyusunan kajian risiko bencana sesuai dengan. Gambar 5. BNPB SNI DAN NON SN I PROIAIPUTAS INTEN5ITA3 PETA B AN AVA Pt. F A RISIKO BENCANA RENCANA KNANGGULAN BENCANA • KE11111140.0ay • KEBILIAIN . . . • Kepadatan penduduk, kelompok rentan Luas fahan produktiL PDRB per sektor Rurnati. tasilitas umum, fasilitas Mitts Hutan lendung. hutan alam, bakau. rawa. semak PETA KERENTAHAN Renkon Pusdalops, depo logistik, rolawan Porda torkad kolombagaan Pe. PB datam pombangunan daorah. PAD, anggamn dalam Pe Pea rawan bencana. peringatan dini Soslalisasi PRB, kurikulum torkait poncho:Ran bencana. desa tangguh RTRW bee basis mitigasl. mitigasi bencana struktural Sumber: Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun Gambar 5. Metode Pengkajian Risiko Dani gambar di atas, diuraikan hal-hal yang akan dihasilkan dalam pengkajian risiko bencana, yang secara umum adalah untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana. Pada dasarnya kebijakan disusun berdasarkan komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Komponen bahaya disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian.Komponen kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan.Komponen kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan. Mekanisme penyusunan peta risiko bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan dokumen kajian risiko bencana. Peta risiko bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian Dokumen KRB.Selain itu, dokumen kajian bencana juga harus menyajikan kebijakan minimum penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. 2.2.PENILAIAN ANCAMAN Penilaian ancaman bencana atau bahaya disusun berdasarkan 2 (dua) komponen utama, yaitu kemungkinan terjadinya suatu bahaya, dan intensitas kejadian bencana.Bahaya dapat menjadi bencana jika kejadian yang ditimbulkan memberikan dampak berupa korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.Berdasarkan potensi dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut, diperlukan pengkajian risiko bencana yang nantinya menentukan potensi luas bahaya terpapar dani setiap potensi bencana. Adapun perolehan potensi luas wilayah terpapar bahaya mengacu pada data Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015.Pengkajian potensi luas bahaya dikaji dalam indeks bahaya.Hasil pengkajian bahaya untuk seluruh potensi bahaya di Kabupaten Sambas dapat dilihat padaTabel 10. Tabel 10. Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kabupaten Sambas JENIS BENCANA
3. 1.BANJIR LUAS (Ha) BAHAYA TINGKAT 376.123 TINGGI
4. 2.BANJIR BANDANG 2.407 TINGGI
5. 3.CUACA EKSTRIM 289.135 TINGGI
6. 4.GEMPABUMI 626.924 RENDAH
7. 5.KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 347.232 TINGGI
8. 6.KEKERINGAN 626.924 TINGGI
9. 7.TANAH LONGSOR 49.870 SEDANG
10. 8.GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI 3.496 TINGGI Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021 Tabel 10 memperlihatkan bahwa dominan tingkat bahaya di Kabupaten Sambas berada pada kelas rendah, sedang, dan tinggi.Beragamnya tingkat bahaya ditentukan berdasarkan pengaruh kondisi daerah terhadap parameter kajian. Parameter yang digunakan dalam kajian mengacu kepada Perdoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dani BNPB yang dirangkum dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 dan referensi pedoman yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Dani parameter tersebut, didapatkan tingkat bahaya dan peta bahaya untuk seluruh bencana yang berpotensi di Kabupaten Sambas. Rangkuman tingkat bahaya per bencana dijabarkan sebagai berikut: 2.2.1.Banjir Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB).Kajian bahaya banjir menggunakan parameter ukur dan sumber data seperti pada Tabel 11. Tabel 11. Parameter Bahaya Banjir PARAMETER DATA YANG SUMBER TABUN DIGUNAKAN I DATA 1.DAERAH RAWAN BANJIR DEM SRTM 30 USGS 2000 2.KEMIRINGAN LERENG 3.JARAK DARI SUNGAI JARINGAN SUNGAI BIG 2013 4.CURAH HUJAN CURAH HUJAN NOAA 1998-2015 WILAYAH um Der: Fedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana Potensi bahaya banjir menunjukkan wilayah berisiko terpapar bahaya banjir berdasarkan hasil kajian.Besarnya luas paparan bahaya banjir disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap banjir. Berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat 19 kecamatan terpapar bahaya banjir di Kabupaten Sambas. Total potensi luas bahaya banjir adalah 376.123 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya banjir di Kabupaten Sambas. Total luasan bahaya banjir tersebut menentukan tingkat bahaya banjir di Kabupaten Sambas, yaitu tinggi. Tingkat bahaya banjir diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya banjir. 2.2.2.Banjir Bandang Banjir bandang merupakan peristiwa banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Kajian bahaya banjir bandang menggunakan parameter ukur dan sumber data seperti pada Tabel 12. Tabel 12. Parameter Bahaya Banjir Bandang PARAMETER DATA YANG DIGUNAKAN EMBER DATA TAHUN 1.SUNGAI UTAMA JARINGAN SUNGAI BIG 2013 2.TOPOGRAFI DEM SRTM 30 USGS 2000 3.POTENSI LONGSOR PETA BAHAYA TANAH USGS 2000 DI HULU SUNGAI LONGSOR PVMBG 2010 Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana Potensi bahaya banjir bandang menunjukkan wilayah berisiko terpapar bahaya banjir bandang berdasarkan hasil kajian.Besarnya luas paparan bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap banjir bandang. Berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat 3 (tiga) kecamatan terpapar bahaya banjir bandang di Kabupaten Sambas. Total potensi luas bahaya banjir bandang adalah 2.407 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya banjir bandang di Kabupaten Sambas. Total luasan bahaya banjir bandang tersebut menentukan tingkat bahaya banjir bandang di Kabupaten Sambas, yaitu tinggi. Tingkat bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahayabanjir bandang. 2.2.3.Cuaca Ekstrim Cuaca ekstrim atau angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam I SUMBER DATA DATA YANG DIGUNAKAN 2000USGS2.KEMIRINGAN LERENG DEM SRTM 30 NOAA3.CURAH HUJAN TAHUNAN PETA CURAH HUJAN TAHUNAN PARAMETER 1.KETERBUKAAN LAHAN PETA PENUTUPAN/ PENGGUNAAN LAHAN KEMEN- LHK 2015 TAHUN 1998- 2015 hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB). Kajian bahaya cuaca ekstrim menggunakan parameter ukur dan sumber data seperti Tabel 13. Tabel 13. Parameter Bahaya Cuaca Ekstrim Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana Potensi bahaya cuaca ekstrim menunjukkan wilayah berisiko terpapar bahaya cuaca ekstrim berdasarkan hasil kajian.Besarnya luas paparan bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap cuaca ekstrim. Berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat 19 kecamatan terpapar bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Sambas. Total potensi luas bahaya cuaca ekstrim adalah 289.135 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dani penjumlahan luas bahaya dani seluruh wilayah terpapar bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Sambas. Total luas bahaya tersebut menentukan tingkat bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Sambas, yaitu tinggi. Tingkat bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya cuaca ekstrim. 2.2.4.Gempabumi Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunungapi atau runtuhan batuan (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB).Kajian bahaya gempabumi menggunakan parameter ukur dan sumber data seperti pada Tabel 14. Tabel 14. Parameter Baha a Gem eabumi SUMBER PARAMETER DATA YANG DIGUNAKAN DATA TAHUN 1.KELAS TOPOGRAFI DEM SRTM 30 USGS 2000 2.INTENSITAS GUNCANGAN DI BATUAN DASAR PETA ZONA GEMPABUMI (Si 1.0" DI SB UNTUK PROBABILITAS TERLAMPAUI 10%DALAM 50 TAHUN (REDAMAN 5%) JICA 2015 3.INTENSITAS GUNCANGAN DI PERMUKAAN Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana Potensi bahaya gempabumi menunjukkan wilayah berisiko terpapar bahaya gempabumi berdasarkan hasil kajian.Besarnya luas paparan bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap gempabumi. Berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat 19 kecamatan terpapar bahaya gempabumi di Kabupaten Sambas. Total potensi luas bahaya gempabumi adalah 626.924 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dani penjumlahan luas bahaya dani seluruh wilayah terpapar bahaya gempabumi di Kabupaten Sambas. Total luas bahaya tersebut menentukan tingkat bahaya 2.IKLIM 3.JENIS TANAH PETA CURAH HUJAN TAHUNAN PETA JENIS TANAH NOAA BBSDLP 1998- 2015 1998 PARAMETER TAHUN 1.JENIS HUTAN DAN LAHAN PETA PENUTUPAN/ PENGGUNAAN LAHAN KEMENLHK 2015 gempabumi di Kabupaten Sambas, yaitu rendah. Tingkat bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya gempabumi. 2.2.5.Kebakaran Hutan dan Lahan Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB). Kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan menggunakan parameter ukur dan sumber data seperti Tabel 15. Tabel 15. Parameter Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan menunjukkan wilayah berisiko terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan berdasarkan hasil kajian.Besarnya luas paparan bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat 19 kecamatan terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sambas. Total potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah 347.232 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dani penjumlahan luas bahaya dani seluruh wilayah terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sambas. Total luasan bahaya tersebut menentukan tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sambas, yaitu tinggi. Tingkat bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan. 2.2.6.Kekeringan Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan (Definisi dan Jenis Bencana, BN/3/3).Kajian bahaya kekeringan menggunakan parameter ukur dan sumber data yang disepakati. Parameter ukur dan sumber data yang digunakan meliputi: Curah hujan bulanan (TRMM periode 1998-2014) dengan sumber data dani NOAA tahun 1998-2015. Potensi bahaya kekeringan menunjukkan wilayah berisiko terpapar bahaya kekeringan berdasarkan hasil kajian.Besarnya luas paparan bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap kekeringan. Berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat 19 kecamatan terpapar bahaya kekeringan di Kabupaten Sambas. Total potensi luas bahaya kekeringan adalah 626.924 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dani penjumlahan luas bahaya dani seluruh wilayah terpapar bahaya kekeringan di Kabupaten Sambas. Total luas bahaya tersebut menentukan tingkat bahaya kekeringan di Kabupaten Sambas, yaitu tinggi. Tingkat bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya kekeringan. 2.2.7.Tanah Longsor Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB). Kajian bahaya tanah longsor menggunakan parameter ukur dan sumber data seperti pada Tabel 16. Tabel 16. Parameter Bahaya Tanah Longsor PARAMETER DATA YANG DIGUNAKAN SUMBER DATA TABUN 1.KEMIRINGAN LERENG DEM SRTM 30 2.ZONA KERENTANAN GERAKAN TANAH PETA-PETA ZONA KERENTANAN GERAKAN TANAH PVMBG 2010 Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana Potensi bahaya tanah longsor menunjukkan wilayah berisiko terpapar bahaya tanah longsor berdasarkan hasil kajian.Besarnya luas paparan bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap tanah longsor. Berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat 14 kecamatan terpapar bahaya tanah longsor di Kabupaten Sambas. Total potensi luas bahaya tanah longsor adalah 49.870 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dani penjumlahan luas bahaya dani seluruh wilayah terpapar bahaya tanah longsor di Kabupaten Sambas. Total luasan bahaya tersebut menentukan tingkat bahaya tanah longsor di Kabupaten Sambas, yaitu sedang. Tingkat bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya tanah longsor. 2.2.8.Gelombang Ekstrim dan Abrasi Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai.Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut.Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB). Kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi menggunakan parameter ukur dan sumber data seperti pada Tabel 17. Tabel 17. Parameter Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi PARAMETER DATA YANG DIGUNAKAN SUMBER DATA TAHUN 1.TINGGI GELOMBANG DATA TINGGI GELOMBANG MAKSIMUM BIG 2010- 2015 2.ARUS DATA ARUS NOAA 1992- 2015 3.TIPOLOGI PANTAI PETA TIPOLOGI PANTAI BIG 2013 PETA PENUTUPAN/ 4.TUTUPAN VEGETASI PENGGUNAAN LAHAN KEMENLHK 2015 5.BENTUK GARIS GARIS PANTAI BPS 2014 PANTAI m er: Pedoman Umum Pengkajtan Rzsiko Bencana Potensi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi menunjukkan wilayah berisiko terpapar bahaya gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan hasil kajian.Besarnya luas paparan bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap gelombang ekstrim dan abrasi. Berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat 7 (tujuh) kecamatan terpapar bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Sambas. Total potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah 3.496 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dani penjumlahan luas bahaya dani seluruh wilayah terpapar bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Sambas. Total luasan bahaya tersebut menentukan tingkat bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Sambas, yaitu tinggi. Tingkat bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. 2.3.PENILAIAN KERENTANAN Untuk dapat melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian bencana bencana, perlu dilakukan anailsa kondisi dan karakteristik serta lokasi penghidupan masyarakat tersebut. Salah satunya dapat dilakukan melalui pengkajian kerentanan. Proses pengkajian kerentanan dilakukan dengan berdasarkan pada komponen sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Masing- masing komponen memiliki sensitivitas berbeda pada setiap bencana. Parameter serta informasi atau sumber data yang digunakan untuk menentukan setiap komponen tersebut adalah: KELAS ROBOT (%) TINGGI PARAMETER KERENTANAN SOSIAL . RASIO PENDUDUK M1SKIN (10%) RASIO PENDUDUK CACAT (10%) Kerentanan Sosial 109 (kepadatimpenclutInk)•, 0.01 = ( 0.6* ' -I- (0.1* rasio jenis kelatnin) 1°9 (a) + (0.14 rasio kemiskinan) + 0.1 rasio prang meat) + (0.1 rasio kelompokurnur) Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana 1.PARANIETER KERENTANAN SOSIAL Sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter tersebut adalah: • Jumlah penduduk, menggunakan data dani Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015. • Kelompok umur, menggunakan data dani Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015. • Penduduk cacat, menggunakan data dani Podes Tahun 2014. • Penduduk miskin, menggunakan data dani TNP2K Tahun 2011. Tabel 18. Parameter Kerentanan Sosial PARAMETER KERENTANAN SOSIAL BOBOT (°/0) : KELAS TINGGI KEPADATAN PENDUDUK 60 < Jiwa/ Ha 5-10 Jiwa/ Ha > 10 Jiwa/ Ha KELOMPOK RENTAN RASIO JENIS KELAMIN (10%) 40 > 40 20-40 <20 RASIO KELOMPOK UMUR RENTAN (10%) <20 20-40 > 40 Parameter kerentanan sosial berlaku sama untuk seluruh potensi bencana, kecuali untuk bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakara.n hutan dan lahan berada diluar wilayah pemukiman penduduk. 2.PARAMETER KERENTANAN FISIK Sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter tersebut adalah: • Jumlah rumah, menggunakan data dani PODES Tahun 2015. • Fasilitas Umum (fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan), menggunakan data dani PODES Tahun 2014. PARAMETER KERENTANAN EKONOMI -BOBOT (0/0) 60 KELAS , <50 JUTA SEDANG 50 - 200 JUTA TINGGI >200 JUTALAHAN PRODUKTIF PDRB 40 <100 JUTA 100 - 300 JUTA >300 JUTA KERENTANAN EKONOMI = (0,6 * SKOR LAHAN PRODUKTIF) + (0,4 * SKOR PDRB) PERHITUNGAN NILAI SETIAP PARAMETER DILAKUKAN BERDASARKAN: A. PADA KELAS BAHAYA RENDAH MEMILIKI PENGARUH 0% B. PADA KELAS BAHAYA SEDANG MEMILIKI PENGARUH 50% C. PADA KELAS BAHAYA TINGGI MEMILIKI PENGARUH 100% • Fasilitas kritis, menggunakan data dani Kementerian Perhubungan Tahun 2015 untuk data jumlah bandara dan pelabuhan, sedangkan untuk pembangkir listrik menggunakan data dani ESDM/PLN Tahun 2015. Tabel 22. Parameter Kerentanan Fisik (%) KELAS 0 , ' TINGGI >800 Juta Ma BOBOT FTSIK RUMAH 40 <400 Juta 400 - 800 Juta FASILITAS UMUM 30 <500 Juta 500 Juta - 1 M >1 M FASILITAS KRITIS 30 <500 Juta 500 Juta - 1 M >1 M KERENTANAN FISIK = (0,4 * SKOR RUMAH) + (0,3 * SKOR FASUM) + (0,3 * SKOR FASKRIS) PERHITUNGAN NILAI SETIAP PARAMETER DILAKUKAN BERDASARKAN: A. PADA KELAS BAHAYA RENDAH MEMILIKI PENGARUH 0% B. PADA KELAS BAHAYA SEDANG MEMILIKI PENGARUH 50% C. PADA KELAS BAHAYA TINGGI MEMILIKI PENGARUH 100% Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana Parameter kerentanan fisik berlaku sama untuk seluruh potensi bencana, kecuali untuk bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Kebakaran hutan dan lahan atau pun kekeringan tidak berpengaruh atau berdampak pada kerusakan infrastruktur ataupun bangunan. 3.PARAMETER KERENTANAN EKONOMI Sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter tersebut adalah: • Lahan produktif, menggunakan data dani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014. • PDRB, menggunakan data dani Kabupaten Sambas Dal2rn Angka Tahun 2015. Tabel 19. Parameter Kerentanan Ekonomi Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana EPIDUDIIK MISKIN PENDUDUK CACAT JENIS BENCAN JUMLAH PENDUDUK KEL°74M) TEI2PAPAR 21311;!1,..., .K rt.zNTA 2.619 TINGGI89.077164.331514.170. BANJIR POTENSI R (JINCIA) P4N -' • LOMPOlt RENTAN ,S37, 4.PARAMETER KERENTANAN LINGKUNGAN Sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter tersebut adalah: • Status kawasan hutan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau / mangrove) menggunakan data dani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014. • Penutupan lahan (semak belukar dan rawa) menggunakan data dani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014. • Parameter kerentanan lingkungan dikaji untuk seluruh potensi bencana, kecuali gempabumi dan cuaca ekstrim. Gempabumi dan cuaca ekstrim tidak memiliki parameter ini, dikarenakan tidak merusak fungsi 1ahan maupun lingkungan. Tabel 20. Parameter Kerentanan Lingkungan -e-A;e• ,417014.777g HUTAN LINDUNG A,B,C,D,E,F,G,H <20 HA 20 - 50 HA >50 HA KELAS / NILAI MAKS. KELAS HUTAN ALAM A,B,C,D,E,F,G,H <25 HA 25 - 75 HA >75 HA HUTAN BAKAU/ MANGROVE A,B,C,D,E,F,G,1-1 <10 HA 10 -30 HA >30 HA SEMAK BELUKAR A,B,C,D,E,F,G <10 HA 10 -30 HA >30 HA RAWA EAG <5 HA 5- 20 HA >20 HA A. TANAH LONGSOR B. LETUSAN GUNUNGAPI C. KEKERINGAN D. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN E. BANJIR F. BANJIR BANDANG G. GELOMBANG EKS TRIM DAN ABRASI H. TSUNAMI PERHITUNGAN NILAI SETIAP PARAMETER DILAKUKAN BERDASARKAN: A. PADA KELAS BAHAYA RENDAH MEMILIKI PENGARUH 0% B. PADA KELAS BAHAYA SEDANG MEMILIKI PENGARUH 50% C. PADA KELAS BAHAYA TINGGI MEMILIKI PENGARUH 100% Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana Berdasarkan parameter-parameter kajian komponen kerentanan, maka diperoleh potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian di Kabupaten Sambas. Potensi penduduk terpapar setiap bencana dapat dilihat pada Tabel 21. Tabel 21. Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Sambas
11. 2.BANJIR BANDANG 14.027 4.612 2.630 71 TINGGI
12. 3.CUACA EKSTRIM 511.760 163.578 88.607 2.614 TINGGI
13. 4.GEMPABUMI 518.276 165.373 89.847 2.638 TINGGI
14. 5.KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN - - - - -
15. 6.KEKERINGAN 518.276 165.373 89.847 2.638 TINGGI
16. 7.TANAH LONGSOR 4.464 1.074 808 16 TINGGI
17. 8.GELOMBANG EKSTRIM DAN 1.172 313 179 5 TINGGI ABRASI Sumber : Kaftan Rzsiko Bencana (KRB) Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021 Dani Tabel 21 terlihat dominan kelas penduduk terpapar adalah tinggi, berbagai upaya diperlukan untuk meminimalisir potensi penduduk terpapar di kawasan Kabupaten Sambas.Sementara itu, Untuk potensi kerugian akibat bencan.a di Kabupaten Sambas dapat dilihat padaTabel 22. Tabel 22. Potensi Kerugian Bencana di Kabupaten Sambas KERUGIAN (Jata Rupiah) KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha) KELAS I LUAS KEI.EAS JENIS EIENCANA KERUGIAN KERUGIAN TOTAL FISIK EKONOMI KERUGIAN
18. 1.BANJIR 2.197.414 492.086 2.689.500 TINGGI 3.653 TINGGI
19. 2.BANJIR BANDANG 85.856 9.615 95.471 TINGGI 51 TINGGI
20. 3.CUACA EKSTRIM 3.674.465 1.604.957 5.279.422 TINGGI - -
21. 4.GEMPABUMI - - - - - -
22. 5.KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN - 771.150 771.150 SEDANG 30.535 TINGGI
23. 6.KEKERINGAN - 1.580.783 1.580.783 SEDANG 66.030 TINGGI
24. 7.TANAH LONGSOR 14.165 16.243 30.408 TINGGI 2.736 TINGGI
25. 8.GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI 6.825 4.272 11.097 SEDANG - - Sumber : Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021 Kelas dominan potensi kerugian fisik dan ekonomi adalah tinggi dan sedang dan kelas dominan potensi kerusakan lingkungan adalah tinggi. Penggabungan hasil kajian penduduk terpapar dan kajian kerugian menghasilkan tingkat kerentanan.Tingkat kerentanan Kabupaten Sambas untuk seluruh bencana dapat dilihat pada Tabel 23. label 23. Tingkat Kerentanan di Kabupaten Sambas JENIS BENCANA • KELAS PENDUDUK TERPAPAR KELAS KERUGIAN TINGGI KELAS TINGKAT KERUSAKAN KERENTAN LINGKUNGAN AN 1.BANJIR TINGGI TINGGI TINGGI 2.BANJIR BANDANG TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI 3.CUACA EKSTRIM TINGGI TINGGI - TINGGI 4.GEMPABUMI TINGGI - - TINGGI 5.KEBAICARAN HUTAN DAN LAHAN - SEDANG TINGGI TINGGI 6.KEKERINGAN TINGGI SEDANG TINGGI TINGGI 7.TANAH LONGSOR TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI 8.GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI TINGGI SEDANG - TINGGI m er : Kajian R'isiko Bencana (KRB) Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021 Berdasarkan Tabel 23, tingkat kerentanan untuk 8 (delapan) potensi bencana di Kabupaten Sambas adalah tinggi. Hasil kajian kerentanan lebih detail per bencana di Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut. 2.3.1.Banjir Pengkajian kerentanan banjir di Kabupaten Sambas dinilai berdasarkan kajian penduduk terpapar dan kerugian bencana banjir. Pengkajian tersebut melingkupi seluruh wilayah terdampak bencana banjir. Bencana banjir berpotensi terjadi pada 19 kecamatan dengan total potensi penduduk terpapar adalah 514.170 jiwa. Dengan menggabungkan potensi penduduk terpapar dengan kelompok masyarakat rentan, diperoleh kelas penduduk terpapar.Kelas penduduk terpapar bencana banjir adalah tinggi.Hal ini disimpulkan dengan melihat kelas tertinggi dani seluruh wilayah terdampak banjir. Potensi kerugian bencana banjir terdiri dani kerugian rupiah (fisik dan ekonomi) dan kerusakan lingkungan. Total potensi kerugian rupiah bencana banjir di Kabupaten Sambas adalah 2,689 triliun rupiah berada pada kelas tinggi, sedangkan untuk kerusakan lahan adalah 3.653 Ha dan berada pada kelas tinggi. Kelas kerugian dan kelas kerusakan lingkungan tersebut diperoleh berdasarkan kelas tertinggi dani seluruh kecamatan terpapar banjir. 2.3.2.Banjir Bandang Pengkajian kerentanan banjir bandang di Kabupaten Sambas dinilai berdasarkan kajian penduduk terpapar dan kerugian bencana banjir bandang.Pengkajian tersebut melingkupi seluruh wilayah terdampak bencana banjir bandang. Bencana banjir bandang berpotensi terjadi pada 3 (tiga) kecamatan dengan total potensi penduduk terpapar adalah 14.027 jiwa dan berada pada kelas tinggi. Kelas tersebut ditentukan berdasarkan kelas tertinggi dani seluruh wilayah terdampak banjir bandang. Potensi kerugian bencana banjir bandang terdiri dani kerugian rupiah (fisik dan ekonomi) dan kerusakan lingkungan. Total potensi kerugian rupiah bencana banjir bandang di Kabupaten Sambas adalah 95,471 milyar rupiah berada pada kelas tinggi sedangkan untuk kerusakan lahan adalah 51 Ha dan berada pada kelas tinggi. Kelas kerugian dan kelas kerusakan lingkungan tersebut diperoleh berdasarkan kelas tertinggi dani seluruh kecamatan terpapar banjir bandang. 2.3.3.Cuaca Ekstrim Pengkajian kerentanan cuaca ekstrim di Kabupaten Sambas dinilai berdasarkan kajian penduduk terpapar dan kerugian bencana cuaca ekstrim.Pengkajian tersebut melingkupi seluruh wilayah terdampak bencana cuaca ekstrim. Bencana cuaca ekstrim berpotensi terjadi pada 19 kecamatan dengan total potensi penduduk terpapar adalah 511.760 jiwa. Dengan menggabungkan potensi penduduk terpapar dengan kelompok masyarakat rentan, diperoleh kelas penduduk terpapar.Kelas penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim adalah tinggi.Hal ini disimpulkan dengan melihat kelas tertinggi dani seluruh wilayah terdampak cuaca ekstrim. Potensi kerugian bencana cuaca ekstrim terdiri dani kerugian rupiah (fisik dan ekonomi). Total potensi kerugian rupiah bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Sambas adalah 5,279 triliun rupiah berada pada kelas tinggi. Kelas kerugian tersebut diperoleh berdasarkan kelas tertinggi dani seluruh kecamatan terpapar cuaca ekstrim.Potensi kerusakan lahan tidak dihasilkan berdasarkan kajian cuaca ekstrim.Hal ini disebabkan cuaca ekstrim tidak berdampak atau berpengaruh pada fungsi lingkungan. 2.3.4.Gempabumi Pengkajian kerentanan gempabumi di Kabupaten Sambas dinilai berdasarkan kajian penduduk terpapar dan kerugian bencana gempabumi.Pengkajian tersebut melingkupi seluruh wilayah terdampak bencana gempabumi. Bencana gempabumi berpotensi terjadi pada 19 kecamatan dengan total potensi penduduk terpapar adalah 518.276 jiwa. Dengan menggabungkan potensi penduduk terpapar dengan kelompok masyarakat rentan, diperoleh kelas penduduk terpapar.Kelas penduduk terpapar bencana gempabumi adalah tinggi. Sementara itu, kelas kerugian bencana gempabumi didapatkan dari komponen fisik dan ekonomi (kerugian rupiah) dan tidak memiliki komponen lingkungan (kerusakan lingkungan).Untuk hasil kajian potensi kerugian bencana gempabumi di Kabupaten Sambas tidak ada.Berdasarkan luas bahaya gempabumi di Kabupaten Sambas hanya memiliki kelas bahaya rendah saja, dikarenakan kelas bahaya rendah dianggap tidak merusak atau menimbulkan kerugian. 2.3.5.Kebakaran Hutan dan Lahan Pengkajian kerentanan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sambas dinilai berdasarkan kajian penduduk terpapar dan kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan.Pengkajian tersebut melingkupi seluruh wilayah terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Hasil kajian kerentanan kebakaran hutan dan lahan tidak menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian fisik.Hal ini disebabkan hasil analisa potensi kebakaran hutan dan lahan berada di wilayah yang merupakan bukan pemukiman penduduk dan infrastruktur atau bangunan.Akan tetapi, kajian kerentanan untuk potensi kebakaran hutan dan lahan menunjukkan potensi kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan.Potensi kerugian rupiah bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sambas adalah 771,150 milyar rupiah berada pada kelas sedang.Sementara itu, total potensi kerusakan lahan adalah 33.535 Ha dan berada pada kelas tinggi. 2.3.6.Kekeringan Pengkajian kerentanan kekeringan di Kabupaten Sambas dinilai berdasarkan kajian penduduk terpapar dan kerugian bencana kekeringan. Pengkajian tersebut melingkupi seluruh wilayah terdampak bencana kekeringan. Bencana kekeringan berpotensi terjadi pada 19 kecarnatan dengan total potensi penduduk terpapar adalah 518.276 jiwa. Dengan menggabungkan potensi penduduk terpapar dengan kelompok masyarakat rentan, diperoleh kelas penduduk terpapar.Kelas penduduk terpapar bencana kekeringan adalah tinggi.Hal ini disimpulkan dengan melihat kelas tertinggi dani seluruh wilayah terdampak kekeringan. Potensi kerugian bencana kekeringan diperoleh dani kerugian rupiah (ekonomi) dan kerusakan lingkungan. Total potensi kerugian rupiah bencana kekeringan di Kabupaten Sambas adalah 1,580 triliun rupiah berada pada kelas sedang. Kekeringan tidak memiliki potensi kerugian fisik, dikarenakan kekeringan tidak berdampak atau berpengaruh pada fungsi infrastruktur atau kondisi bangunan.Sementara itu, total potensi kerusakan lahan adalah 66.030 Ha dan berada pada kelas tinggi. 2.3.7.Tanah Longsor Pengkajian kerentanan tanah longsor di Kabupaten Sambas dinilai berdasarkan kajian penduduk terpapar dan kerugian bencana tanah longsor. Pengkajian tersebut melingkupi seluruh wilayah terdampak bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor berpotensi terjadi pada 14 kecamatan dengan total potensi penduduk terpapar adalah 4.464 jiwa. Dengan menggabungkan potensi penduduk terpapar dengan kelompok masyarakat rentan, diperoleh kelas penduduk terpapar.Kelas penduduk terpapar bencana tanah longsor adalah tinggi.Hal ini disimpulkan dengan melihat kelas tertinggi dani seluruh wilayah terdampak tanah longsor. Potensi kerugian bencana tanah longsor terdiri dani kerugian rupiah (fisik dan ekonomi) dan kerusakan lingkungan. Total potensi kerugian rupiah bencana tanah longsor di Kabupaten Sambas adalah 30,408 triliun rupiah berada pada kelas tinggi, sedangkan untuk kerusakan lahan adalah 2.736 Ha dan berada pada kelas tinggi. Kelas kerugian dan kelas kerusakan lingkungan tersebut diperoleh berdasarkan kelas tertinggi dani seluruh kecamatan terpapar tanah longsor. 2.3.8.Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pengkajian kerentanan gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Sambas dinilai berdasarkan kajian penduduk terpapar dan kerugian bencana gelombang ekstrim dan abrasi.Pengkajian tersebut melingkupi seluruh wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Bencana gelombang ekstrim dan abrasi berpotensi terjadi pada 7 (tujuh) kecamatan dengan total potensi penduduk terpapar adalah 1.172 jiwa. Dengan menggabungkan potensi penduduk terpapar dengan kelompok masyarakat rentan, diperoleh kelas penduduk terpapar. Kelas penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah tinggi.Hal ini disimpulkan dengan melihat kelas tertinggi dani seluruh wilayah terdampak gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi kerugian bencana gelombang ekstrim dan abrasi terdiri dani kerugian rupiah (fisik dan ekonomi) clan kerusakan lingkungan. Total potensi kerugian rupiah bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Sambas adalah 11,097 milyar rupiah berada pada kelas sedang. Gelombang ekstrim dan abrasi tidak memiliki potensi kerusakan lingkungan. Hal ini dilaksanakan berdasarkan kajian yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan parameter kajian lingkungan gelombang ekstrim dan abrasi tidak terdapat di Kabupaten Sambas. 2.4.PENILAIAN KAPASITAS Kapasitas daerah merupakan bagian penting dalam peningkatan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui upaya pengurangan risiko bencana di daerah.Penilaian kapasitas daerah diharapkan dapat digunakan untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengembangkan lebih lanjut kapasitas daerah yang dimiliki untuk mengurangi risiko bencana.Pengkajian kapasitas daerah Kabupaten Sambas dilaksanakan sesuai dengan kondisi terkini daerah berdasarkan parameter ukur dalam upaya pelaksanaan efektivitas penanggulangan bencana daerah. Kajian kapasitas ini dilakukan hingga tingkat desa/kelurahan berdasarkan komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan.Komponen ketahanan daerah berfungsi untuk mengukur kapasitas pemerintah dalam penanggulangan bencana, sedangkan komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan berfungsi untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.Kajian ketahanan daerah diperoleh berdasarkan pada Indikator Ketahanan Daerah (IKD) yang ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah. Kajian kesiapsiagaan desa/kelurahan diperoleh dani analisa kesiapsiagaan untuk tiap desa/kelurahan di Kabupaten Sambas. Detail perhitungan kapasitas daerah berdasarkan komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada Tabel 24. Tabel 24. Parameter Kapasitas Daerah KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT SPESIFIK BENCANA (LEVEL DESA) 60 5 0,333 0,334 - 0,666 > 0,666 KETAHANAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (LEVEL PEMERINTAH DAERAH) 40 0,4 0,4 - 0,8 0,8 - 1 ICAPASITAS = (0,6 * KESIAPSIAGAAN) + (0,4 * KETAHANAN DAERAH ) Sumber: Pedoman Umum Pen gkajian Risiko Bencana Berdasarkan parameter dan perhitungan tersebut, maka diketahui kapasitas Kabupaten Sambas dalam menghadapi seluruh potensi bencana.Rekapitulasi hasil kajian kapasitas Kabupaten Sambas untuk seluruh potensi bencana dapat dilihat pada Tabel 25. Tabel 25. Rekapitulasi Kajian Kapasitas Daerah di Kabupaten Sambas JENIS BENCANA KELAS KETAHANAN DAERAH KELAS KELAS KESIAPSIAGAAN , KAPASITAS 1.BANJIR RENDAH SEDANG SEDANG 2.BANJIR BANDANG RENDAH RENDAH RENDAH 3.CUACA EKSTRIM RENDAH RENDAH RENDAH 4.GEMPABUMI RENDAH RENDAH RENDAH 5.KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN RENDAH SEDANG SEDANG 6.KEKERINGAN RENDAH RENDAH RENDAH 7.TANAH LONGSOR RENDAH RENDAH RENDAH 8.GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI RENDAH RENDAH RENDAH Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sambas Tahun 2017-202 Berdasarkan Tabel 25 terlihat bahwa ketahanan daerah berlaku sama untuk setiap jenis bencana, hal tersebut dinilai berdasarkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menghadapi bencana. Sedangkan kesiapsiagaan berbeda tiap jenis bencana, hal tersebut dikarenakan kesiapsiagaan lebih ditujukan pada kemampuan masyarakat Kabupaten Sambas dalam menghadapi potensi bencana yang mengancam.Hasil kajian kapasitas pada tabel tersebut menunjukkan dominan kapasitas Kabupaten Sambas dalam menghadapi bencana masih rendah. 2.5.PENILAIAN RISIKO BENCANA Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Penilaian terhadap risiko bencana suatu daerah melalui proses penggabungan bahaya, kerentanan dan kapasitas. Penilaian risiko bencana juga diproyeksikan ke dalam peta risiko untuk setiap jenis bahaya dan peta risiko multi bahaya. 2.5.1.Tingkat Risiko Bencana Penilaian risiko bencana menghasilkan tingkat risiko bencana di daerah.Tingkat risiko bencana tersebut dikelompokkan ke dalam rendah, sedang, dan tinggi.Tingkat risiko bencana Kabupaten Sambas dapat dilihat pada Tabel 26. Tabel 26. Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Sambas TINGKAT TINGKAT KAPASITAS RISIKO JENIS BENCANA TINGKAT TINGKAT BAHAYA IKERENTANAN
26. 1.BANJIR TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI
27. 2.BANJIR BANDANG TINGGI TINGGI RENDAH TINGGI
28. 3.CUACA EKSTRIM TINGGI TINGGI RENDAH TINGGI
29. 4.GEMPABUMI RENDAH TINGGI RENDAH TINGGI
30. 5.KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI
31. 6.KEKERINGAN TINGGI TINGGI RENDAH TINGGI
32. 7.TANAH LONGSOR SEDANG TINGGI RENDAH TINGGI
33. 8.GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI TINGGI TINGGI RENDAH SEDANG Sumber : Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021 Kabupaten Sambas memiliki tingkat risiko tinggi untuk bencana banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan serta tanah longsor.Untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi memiliki tingkat risiko sedang. 2.5.2.Peta Risiko Bencana Peta risiko bencana disusun dengan melakukan overlay peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Pemetaan risiko untuk setiap jenis potensi yang ada diselaraskan dengan hasil dan pengelompokkan nilai indeks yang telah dilakukan sebelumnya.Hal ini dilakukan untuk lebih mendetailkan hasil perhitungan yang dapat dilihat secara visual melalui sebuah peta. Untuk menghasilkan beberapa peta tersebut maka harus memenuhi prasyarat utama yang diatur oleh BNPB. Adapun prasyarat dalam pembuatan peta tersebut adalah:
34. 1.Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis (kedalaman analisis di tingkat nasional minimal hingga kabupaten/kota, kedalaman analisis di tingkat provinsi minimal hingga kecamatan, kedalaman analisis di tingkat kabupaten/kota minimal hingga tingkat kelurahan).
35. 2.Skala peta minimal adalah 1:250.000 untuk provinsi, peta dengan skala 1:50.000 untuk kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; peta dengan skala 1:25.000 untuk kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara.
36. 3.Mampu menghitung jumlah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa).
37. 4.Mampu menghitung nilai kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (dalam rupiah).
38. 5.Menggunakan 3 (tiga) kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah.
39. 6.Menggunakan GIS dengan Analisis Grid (1 Ha) dalam pemetaan risiko bencana. Visualisasi hasil peta telah diperhalus untuk lebih menjelaskan analisis tingkat risiko bencana di suatu daerah.Gambaran peta tersebut menunjukkan tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sambas.Penjumlahan dani indeks-indeks risiko setiap bahaya berdasarkan faktor-faktor pembobotan dani masing-masing menghasilkan peta risiko multi bahaya. PETA RISIKO BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SAMBAS .. • .. .., ......, ...........---... ...._. -.s.,.., , • -. Loll,-hA 1,./HA :c. .. c . ' (../ ..... . „.....-...,' , , --.......„,..,— ---) . ,....„, \ ;- , ' ...._. -,...-,-,.. , i. ...„=, , • .. f'. z.........-•:-.. i ...... -••=.'i / '- ,UM t......„ r• , .WU... _.,.,.. , -' t 1.. ,..,,,..1. 1.494,10.. let.1 Nil .,7.."",....'`.7, Za=4:.......Sccc... • ,1 Z.. W. J., .1 a.accac • '-'.'• ''''''''.... - : cycr,0.74. ...... ...Me,* ....... - —..- ........... ..„,,... i ... f 7.-k c .. - '''' ''...: ) : 7.r;.........,=:c';....'..tr;'... ..... '''. '" t........ W.. mcc wrcor.r...: ....ova. c • 1:71:"=4,........:=*.s• /p.c.... •• ... «44, cc. SR,,,, >1 .6... Y.r........tY ,f`,.. ',Hu...Ayr 4.0,,,,,,..........,•, 1,1, Yr.., , ., 6 .....4...=.1;7....1'...V.^ .... MO ' .... ... S.., .......,..., 47,...,0. ..,,,.. t.,.. OW*. VA. .s• %ye.= : =:,..r=4.• .4,-,.,...4,.. cwocloccuiccuic scocrwat 1.111•11.1.14111.011.4.0AS oftnica •-TaniIIIMIEW.....,. , ... , .., ,- 7:.:77....=,..7.7.Z.2, Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021 Gambar 6. Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Sambas PETA RISIKO BENCANA BANJIR BANDANG DI KABUPATEN SAMBAS , 7 ,.. ... ,......_.____ . . v-- - • 1,(11 4.47LINA ) , A . ' - ....) ... ' I`,.. . .... . ' .k./ . • s .... , _ - . ',."-, . '• ., --..2...:7 ,-, _ -- --- - ---- -,_. ', , _ _ -- ,.. .-- 4( . ,...-- , , ,.....,.., , , \ ;•-•-• " , , % , I , •=. i' ...„,..1. ,_ , I .. . , •::-,-;=%----:"i'--7- '‘: ..,-7 ,,.... ',...).' - ' ' ,_...._.: . . _.., i'...----,-- ---1----.----‘, - ._ _ ,........ , ,., --•,.- A, ----- .,,t,'4--41* `‘ , . .,—.:„.. , ,..., , ...,...,, . , -•,- 1 ....,..- ,_ ‘ ,i'-; , ; • , -,-. - ....,. ...:-.-- ,. , , , ..:-. . ..„ ••=.1-, '; „.7...-4.•. ; . 7- ...... / • , ,' e•'• / .z....... ,i,"; • - - , 1. ...p.a. ............. Pa. 7.77.j.t.'.'Is.. 111...... ....... ...AA... . . ....... .. . . . ‹e .........•. , ........ ...— . . ...........„„_ — , ........... ...”.. I ...r... ZZ........,V...:".....7.2.S.=.••••••• ....1'711.1: .... . a •... • •..'....Z::•;; 77::::;........a • ..,. t-A .'1,.? . , ,-.4 ‘ .... ...a • , , .., --K":.... am ..........1. II 1.1...... ........ 0.•••••• ...............4.1.,...11 • ', , .n.:7:,......•Z::: ==.27:=1.4, '''''': ... ':::r-T,TZ,,,-- -- .1.41.1160.1 ........A.........1 71 V.0.1i 01.....11100.1.1•21 .,. 1 X
i.—J •-"4•,,:—."!.7—..!,,....r..•,--- • Z":47,..17.:". -....r,Z...... ....... ........ ........... Sumber: Kaftan Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021 Gambar 7. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Sambas logos. 4•••• 11....•.•••••••• W.* • tihNh••••,h14 • •••••• hhohi• ••••••••••••••••••••••••• Shi• h..41C. •".• • 41••••••1 4.2 hirgh•l••• •••••• ••••••• hh•-•itcheh Miar Dr. 017=11: •.W4.6=1! 01••••••hii• n.we 151.• .••••••• hi• vio •••••• OPP. I - ; ISIIPORAM 441.400.1. IOW0.461.41.11Miu 014.01004.4.0.4111. Out 50.11 ••• •••••,•••• • ••••• ••••• hhh,hi•••••••••••,,••• hro••••••••••Y••••••••hi ...17iriihnrihihi h 0•00...... hhhi, • di Whphh•••••••••••iiri••••••••• 1••• 0.10.4.0 ,iforao Cop.. POOR 0111111.1r11...74* PETA RISIKO BENCANA CUACA EKSTRIM DI KABUPATEN SAMBAS ••• Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021 Gambar 8. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Sambas PETA RISIKO BENCANA GEMPABUMI DI KABUPATEN SAMBAS _ . •i , ...... ._ — . . ..,-.._ ....; .. ' . , LAU 7 NATUIVA , ', I ,.... . '"-s.. ' 1 -•• -, . ..::::-.:',•: . , - e . , ...., •-----______„-- • :I— s , , I • ..., , , ' s, \ - '- - -1„ . ' - :7:::: . - -7:-..":_, /‘ ' ••••.." ‘ ' ..-.. F., s ...-------/'...' . . :: •........._:: -t.,.., , . I, I 't /...' ' .:: - . , ,,. , , • . ' r'''''.1 • , -...1",,D.•i/ ..../": l '. ;•4.,LI' . , .' • , , .' 11',' / ,/- '''' .?.,1, .' '," .. , top.••• M.,. Um. r•ta n'=":: 1444,1.sr ona..... 11...... ••••..... a....• •.../.... L....: . •”,... - - .*..... .....,..._ ,,,,, ,.., ,.) ........ PM . r, A k . , - -- .•,- ,..„.. -..":"..Vr= .. ,....,....., ...,.....,-, =7:.747::::==. ',:"..:".7: " - :v. •••,. - .;-=. .'. —.................. • 110 '...'..... .......... ,............. ........ '::.:::46%.}:VZ:.:=1.":;:;=::::•." 0.0.6•14.1.11,•••00.01.1., . . - - - —ill .111.101‘1111111.. Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021 Gambar 9. Peta Risiko Bencana Gempabumi di Kabupaten Sambas PETA RISIKO BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SAMBAS / / . ._,. . \L1 ..- -::-.-.-: ' • . . _.. ---/ , LAUr NA7UNA r . , r . ' ' if.....- ... 1 • 1 - s „ .......- - - . - - .... ' t , •o • t. .. , .. . tt .. . t' . . ..... . ' I-,\ 4,..... , - t , , •••=- ,. ,. ,-,-. •r.--• \ ' •::::' . , / ;J',,.! . -,.. r . ) .• ' / 0.1444•4•0s ... . ... .. L, .'.. ? . ....''''''''''''..... '' - l';‘;;••=...., - • s • i. , /. ' ' 1 pp= _.•:',7,'', - . • .' 1: / ' , 'I , 1 . . \ s . ....„, ....':•";7 : ,.......,.. i - • / \ . ' ....../ \ ...... \ i ' .J';,•,41..-.-7. . - C.' . a ' _,_.,......„_......-1\ , I'l) j i g , isl..* L.tl i t i r .•• SIMAMING ...,,,p. , 1i t 1. - ,••••••••• P.prp..1.•••• Ana ........ LW., ••••• Nor II*. ••••••• ••....... ••••••••wwww.. ; :::: :=" . . : : : : " : :::••••• ' ' + ....... -- . A 4,14. •,.. ,c6t,.., m.- ::::-FF....,,,-..-..,:=„...... t---t-- ,_ - ... . . ----_.• .... • ....... ri -..... r A • •-• •••••11,..41. ....... s.. .=:irr:o k N. .......,s.., .1 .... •=7::::*::::=".....==-•7: 1/4•6••• •••••••••••••••• ' '' .........• .1•. .....,...:;;Z::::71::':.,..s.- 111.0ap• ‘-k "'". '.."4=`,,,••7",=.....:',"; '''.. . ' •••••••••••••••Z•••••••••••••••••••••••••••• W A•10 , . ' ' ..Z:" IIP II .'.......... ' ' ''. 1.41•••••• 'r••=•oc.....,:tr..471.;:=Z:Zr...=:.. ' . . •••••• 1•••••••••••••••••••••••••••••••• p..., imploweiffs7milsom ' ' . ' ' '" ' - ' ' ' . •• .. " ' .." 7 • = ' , 4 ::. . re r ' ". *“ " *NM -.".z..--;......-.-:•:,-;•,,,,,--- . . . .• Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021 Gambar 10. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sambas PETA RISIKO BENCANA KEKERINGAN ._._ DI KABUPATEN SAMBAS ....... : . / LAVI NA7UNA ,e / . • A I • • • • I ••... ,, S . . ....,, \ I - ....3 , , I 1, A,..., ,1. A : -•••. - ' : e ', , , ' • ...7-••-•` f :' 7,: ...• r . _ --------. .._ k --. e•-• s • , 1 Ot•-, , .....",;:":- . ''''‘'`. •• . • i s , / s , , • • I - '
r.• e fill...nili..... , /.... I . ' - . ', . ,:•.:....:„ \ , ..% . , I' ,, - • i I \ ,....... '• , , . i •s ,, ;\ ,....,-- . \ --, - - i • '..1-4:Z. 10.0..11.0 ''''"it:,i, : ..— , , : r.;; ' • ''''' ' 4) _ . r .t. :'.7.17.!.. . .. .......Wu . ,............mt„p„..... .. P...... 4-- —7 .2 ',...:. . , • :::"." 41.- — ..‘7..-.•.21-,„. - ...._,—. ,... , - .7.: ..— zz.......;=7.1.7 :-..:••-..--, • " 1.......... •;;:; , — :". !17 f=1::. ,..--,'":","=„„.. , , '" ,,,-il,, , VT......,-,.., .41.4. 0.••••••46......or . I /-' , ' 7::...:',":.:,:-•*="',.:77" 10...... ••• 0.......• ft.,. Or... ':...:..::.;;;;••=7:4.4%.7:147,:;:;:.•!...:7.• • IP Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021 Gambar 11. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Sambas PETA RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN SAMBAS _ • . • -.1 .. ..., ; ,..,....,....,::::_,,....4.,• ,,-----_--4---- \— , . .. • , , . ., , — p . ,,.. .... , ,.. - • , ., ,•---. ,...,_ LAUT NA7UNA ‘ ... .• AAAAA ,...r . , r:•.:. ' '- , ••-•- • ....Z.Z." I ,..„ .....o........ • . , \ ' ,',. - - .. - - - •s i ,• ... .., - - . - .....- -. \ . . „,,.., •- f! , \., ... • . • 4.-. ',. ...J.s. ,.. ..... ,.? i - , , , ; / . 1 -.......-- , i .-. . ................7 ,.. ,.., J.: s 1 . _-- .., s i - - •_ ......... ---..--, ., \-- , ‘. - .- ..„....,_, _,. . , .. ,--- • .....„.....,,,-••• . I*.... / .. _ i Tr....7 , , . .. . •. 4 ,. • . ''', • , „-,.. -•, . , . , , ..-.,... ._ ._ 4. . „...,..,f4„, ,,...: -;, ,,....,...., • r -P-- - - ,,,,;,4ft. ',--J ., _ , -7 . , , WM L"1......i. ., . 1111101...MOO . ' 'V.: ?f,, -.!.•••• ,... - : 4.-- , '''' - ' ij . _,. .. .. 1 f I 1.•111.... P.,. 1.44.....• :::....711:.•” =...,............. 0../....... .............m... .,,.........,..... . .. ,..,..•.......... ::::.. .. ..... l •,. .....,.. .. . • . t. "... ''''''''' "'.(*). . ,.„ 7r;....:::Z•:::::4:-...:.:7: .. V..... ' • Y. 0,1•0.. .. .. .. -.':--r-I - ""-,...... .... I • _ __ ...„ ,......... ,.„. , ....:.;:.'....:::..;::.: •;._.... 1.-....,••• ..-...„ 1 ,.. ' , ..... .........4.,.....1,...a.,.. 1, ' ' - ' "''' ; , . •111.111Wrral.1.1111 eft...... dos 2..... 4.•••••••••• 0.....r -.....'7.Z.....=....."...:;:;•.- ''''.. '‘.." Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021 Gambar 12. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sambas • OM. Pla.0‘.•••••••••••CO. PETA RISIKO BENCANA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI DI KABUPATEN SAMBAS AU7 NAtlINA • _; , i 1- • 7 ,.. ..".._ . r ..... -n , 1---j --. . r l•v••••• N.. LOA P••• o•••••• Op- — rel* Oro. 0.1.• "*•••=7 •emaiiniCa.164imamiaaeime. 1.••• •••• Irons Como., •••••• ••• ••• Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021 Gambar 13. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Sambas PETA RISIKO MULTI BAHAYA DI KABUPATEN SAMBAS ......_,...._I .,-, / ,, . .., :- , .....,. , LAUT NAT(IhA • , i •• • ,— ,, ' s • i , .'......• .. , r".'„ • ..1 , . , , —--—-. ,. /—, , , L .. _ .. _ .. . , , i.•••••..4.:.4.,,„„„ ,, . , • ::-..z..,....._...........-- .. .. , • , ,, -- - — ".7 1 ....' ""-•er 11 , >•• 1..f.f.' t - • fr ' p ..._......-:........A.s , -,„ -,.., 101.14.0•14 .„, .0 ' J • !: r I.. L..... ht.* let. P.m '277:::":" ...0•••• ...../. ....1.• ..../... 11* .......... • kit'''). =Y.:: ...-...... .. • , ..••• ...../......,,. - .-/ ..".." • ..."''''' ''''-' ....!...7.: '....‘:f".• 1..... ...... ,.. ..,.. ........ -- ... ....• . ... ') ''..... s ,.. •1•••••• tow . , . ........:::::";::: 1 .•••,.. A...* .... ?'''''1 ‘ - • .... :::::•••••::.'7z..t.:*.7: •••••••.. •••• i•••••••••••••.••.... .............../..... e . • MO* 0•60.0•••• .........,.... ••••, ..... .... 1P III . . • .., . - , - - 11.....11.1... lg. Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021 Gambar 14. Peta Risiko Multi Bahaya di Kabupaten Sambas • BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sambas disesuaikan dengan RPJMN III, Kebijakan Strategis Nasional untuk Penanggulangan Bencana (JAKSTRANAS PB), RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Sambas. Hal tersebut dilakukan dengan melihat ketercapaian program nasional dan daerah sehingga adanya sinkronisasi ketercapaian keselarasan kegiatan untuk penanggulangan bencana yang memperm.udah Kabupaten Sambas untuk mendapatkan akses dukungan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional. Sinkronisasi perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui 7 (tujuh) kegiatan penanggulangan bencana yaitu Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana, dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. 3.1.ISU STRATEGIS Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana perlu disesuaikan dengan capaian pelaksanaan penanggulangan bencana daerah, sehingga didapatkan tindakantindakan efektif untuk penanggulangan bencana daerah kedepannya. Gambaran capaian dan ketercapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sambas dipaparkan melalui isu strategis sebagai berikut: 3.1.1.Kondisi Wilayah
1. 1.Ekoregion Kabupaten Sambas diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kelas, yaitu Dataran Organik/Gambut, Dataran Fluvial, Dataran Struktural, Perbukitan Denudasional, Perbukitan Struktural, dan Pegunungan Struktural. Berdasarkan kelas- kelas tersebut, dapat dilihat bahwa Kabupaten Sambas memiliki potensi bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir akibat pendangkalan sungai, serta erosi dan gerakan tanah (longsor). Karakter ekoregion Kabupaten Sambas membentuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas bergantung kepada 5 (lima) sektor unggulan. Sektor-sektor tersebut diantaranya adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor perdagangan besar dan eceran.
2. 2.Perlindungan terhadap sektor-sektor unggulan tersebut dilakukan dengan memfokuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kawasankawasan utama serta jaringan akses antar kawasan untuk potensi risiko yang telah teridentifikasi. Di samping itu, upaya pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana perlu memperhatikan flora dan fauna unik yang menjadi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Kabupaten Sambas.
3. 3.Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Sambas perlu memperhatikan kerjasama antar kabupaten/kota tetangga. Kemitraan ini dapat mengambil lingkup daerah WS Sambas. Berdasarkan lingkup WS Sambas, kemitraan penanggulangan bencana Kabupaten Sambas dilaksanakan dengan Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Lan.dak, dan Kota Singkawang. 3.1.2.Komitmen Politis Kabupaten Sambas merupakan wilayah dengan tingkat potensi bencana yang kompleks.Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Sambas melakukan upayaupaya penanggulangan bencana. Namun demikian, upaya dan capaian Kabupaten Sambas dalam penanggulangan bencana dapat lebih diperkuat lagi melalui pembangunan komitmen politis di tingkat pengambil kebijakan yang ada di Kabupaten Sambas. Pembangunan komitmen politis daerah di Kabupaten Sambas telah diarahkan tidak hanya pada pemerintah daerah, namun juga pada lembaga legislatif daerah sehingga telah menciptakan respon positif dani anggota DPRD Kabupaten Sambas khususnya dalam pembahasan anggaran penanggulangan bencana daerah. Selain itu fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sambas dalam upaya pengurangan risiko bencana juga perlu didorong agar berjalan dengan lebih optimal. Optimalisasi peran DPRD dalam penanggulangan bencana dapat dimulai dengan menginisiasi penyusunan Peraturan. Daerah tentang Penanggulangan Bencana. Hingga saat ini Kabupaten Sambas belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sambas. Peraturan Daerah ini diharapkan juga dapat menjadi dasar hukum bagi aturan-aturan teknis lainnya (berupa Surat Keputusan, Surat Edararan, dll), yang diperlukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sambas, dan memperkuat proses integrasi penanggulalangan bencana kedalam perencanaan pembangunan daerah. Tanpa dasar hukum yang kuat, perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana, sulit untuk diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan. Kondisi ini dapat berpengaruh kepada ketersediaan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sambas. Selain itu, ketiadaan dasar hukum ini dapat memperlemah komitmen instansi pemerintah yang tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang bersinggungan langsung, untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Disisi lain dasar hukum juga dapat dijadikan sebagai payung untuk mengajak keterlibatan para pemangku kepentingan di luar pemerintahan untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana. 3.1.3.Kelembagaan Penanggulangan Bencana Kelembagaan penanggulangan bencana di Kabupaten Sambas telah cukup berjalan dengan baik, meskipun tanpa adanya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sambas meskipun masih perlu penguatan agar dapat meningkatkan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Sambas. Sebagai tindaklanjut dani pembentukan BPBD, juga telah dilakukan pemenuhan kelengkapan struktur minimal sebuah BPBD serta pemenuhan sumber daya (anggaran., sarana, prasarana, dan personi1).Namun demikian, BPBD masih membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanannya.Dukungan tambahan bagi peningkatan kualitas layanan BPBD dapat diarahkan kepada peningkatan kapasitas personil BPBD khususnya kepada pelaksanaan fungsi- fungsi koordinatif antar lembaga pemerintah daerah, maupun di luar lembaga pemerintah daerah, termasuk lembaga-lembaga vertikal. Dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Sambas telah mulai memiliki relawan dan personil yang dapat dimobilisasi sesuai kebutuhan operasi tanggap darurat. Namun demikian, keberadaan personil dan relawan yang ada hams didukung dengan adanya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) maupun suatu Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi di daerah, sehingga fungsi komando dan kendali pada masa krisis dan masa tanggap darurat bencana berjalan kurang optimal. Oleh karena itu, Kabupaten Sambas perlu membentuk Pusdalpos dan melengkapi sumberdaya (peralatan, personil, dll) yang dibutuhkan agar penanganan masa krisis dan masa darurat bencana dapat berjalan dengan baik. Personil Pusdalpos dapat diisi dengan relawan-relawan PB yang telah ada di proses inisiatif pembentukan Forum PRB Kabupaten Sambas. Diskusi-diskusi tersebut perlu diarahkan kepada penyusunan mekanisme dan prosedur Forum PRB, balk berupa statuta, AD/ART, hingga kepada struktur dan deskripsi tugas Forum PRB tersebut. Dengan demikian, diharapkan Forum PRB mampu berjalan secara optimal dalam mempercepat upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Sambas. Optimalitas fungsi Forum PRB juga harus dibarengi dengan percepatan penyusunan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana dan pemanfaatan data kebencanaan dalam pengambilan keputusan internal di institusi asal anggota forum. 3.1.4.Kajian Dan Perencanaan Daerah Terkait Penanggulangan Bencana Kabupaten Sambas telah memiliki Dokumen Kajian Risiko Bencana.Penyusunan dokumen ini dilaksanakan dengan dukungan dani BNPB.Dokumen KRB Kabupaten Sambas telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh nasional. Dokumen KRB tersebut disusun berdasarkan kajian bahaya, kerentanan dan kapasitas untuk menghasilkan analisa risiko bencana secara spasial mau pun matriks, meskipun kajian risiko bencana tersebut (khususnya untuk bencana hidrometeorologis) belum mempertimbangkan komponen, perubahan-perubahan variabelitas iklim dan skenario adaptasi perubahan ildim. Hasil KRB telah dijadikan dasar bagi penyusunan dokumen RPB yang tengah disusun mi. Perencanaan penanggulangan bencana diarahkan kepada rencana-rencana untuk menekan potensi jumlah jiwa terdampak, potensi kerugian serta potensi kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat tiap-tiap bencana yang ada di Kabupaten Sambas. Untuk menjamin implementasinya, maka RPB juga perlu diperkuat dalam suatu aturan daerah serta didukung oleh gugus tugas untuk pengarusutamaan dan monitoring serta evaluasi RPB yang melingkupi setiap pemangku kepentingan PB yang ada di Kabupaten Sambas. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas telah ada.PERDA RTRW ini belum secara komprehensif mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana untuk mengurangi risiko yang ada serta mencegah peningkatan risiko. Untuk menjamin percepatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Sambas, maka RTRW tersebut perlu direview, khususnya diarahkan kepada penyelenggaaraan tata guna lahan dan pendirian bangunan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB melalui pencegahan risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang sudah ada. Informasi penataan ruang belum dapat dengan mudah di akses oleh publik, sehingga belum banyak masyarakat yang secara mandiri menggunakan informasi tersebut untuk menguran.gi risiko bencananya secara parsial.Disamping ketidakterpaparan informasi, salah satu penyebab kurangnya inisiatif ini adalah belum konsistennya pemberian tindakan hukum bagi pelanggaran RTRW di Kabupaten Sambas. 3.1.5.Data Dan Informasi Kebencanaan Keakuratan informasi merupakan salah satu kunci pengambilan keputusan yang tepat.Oleh karena itu, upaya penguatan terhadap pendataan dan penyebaran informasi kebencanaan perlu dilakukan.Meskipun Kabupaten Sambas telah memiliki mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan, namun mekanisme tersebut perlu diperkuat dengan regulasi, sarana, prasarana, dan penyesuaian mekanisme penyebaran informasi kebencanaan. Ketiadaan regulasi daerah tentang mekanisme penyebaran informasi kebencanaan berdampak pada pengelolaan data dan informasi bencana sering tidak diperbarui secara periodik sehingga belum dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan multi pihak.Hal ini membutuhkan penguatan pada berbagai hal agar sistem pendataan di tingkat daerah dapat terintegrasi dengan sistem pendataan bencana di tingkat nasional.Disamping itu, perlu didorong upaya saling berbagi informasi pada masing-maing institusi terkait penanggulangan bencana di daerah, dengan mengkesampingkan ego sektoral masing-masing institusi. Dengan demikian, diharapkan data-data yang ada saat ini dapat digunakan tidak hanya untuk membangun skenario pencegahan dan kesiapsiagaan daerah, namun juga dapat digunakan pada proses perencanaan pembangunan. 3.1.6.Sosialisasi Dan Latihan Upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana telah mulai dilakukan di Kabupaten Sambas. Hal ini terlihat dengan telah dilakukannya beberapa kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan.Kegiatan- kegiatan semacam ini perlu ditingkatkan serta dilakukan secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan yang ada dengan menggunakan materi yang terstandar di daerah.Dengan demikian, upaya pembangunan kesadaran diharapkan dapat menyentuh masyarakat hingga titik membudayakan siaga bencana dan pengimplementasian aksi-aksi kesiagaan secara mandiri. Di sisi lain, upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana pada aparatur pemerintah dan pelaku kebencanaan di daerah perlu dilakukan, khususnya dalam bentuk Latihan (geladi) Kesiapsiagaan. Penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan diarahkan untuk dapat dilakukan dengan komprehensif, secara bertahap dan berlanjut (mulai dani Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem). 3.1.7.Peralatan Dan Logistik Peralatan dan logistik diarahkan pada peningkatan ketangguhan untuk mendukung operasi pada masa kirisis dan tanggap darurat bencana.Untuk menjamin keberfungsian peralatan pada saat darurat bencana, Kabupaten Sambas telah menyusun mekanisme penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan logistik, khususnya bagi peralatan yang digunakan untuk operasi penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar.Penyimpanan logistik dikelola dibawah suatu lembaga teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, sehingga lebih menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Penggunaan peralatan dan mekanisme pengelolaan peralatan di Kabupaten Sambas perlu di uji coba dan beberapa peralatan dan personil perlu disertifikasi.Melalui uji coba tersebut diharapkan dapat terlihat bahwa kesenjangan jumlah kebutuhan peralatan yang dapat dimobilisasi pada kondisi darurat bencana secara menyeluruh. Selaras dengan hal tersebut, Kabupaten Sambas perlu melakukan kajian kebutuhan peralatan dan logisitik kebencanaan berdasarkan Rencana Kontijensi, khususnya untuk bencana- bencana prioritas di daerah.Hasil kajian kebutuhan tersebut diharapkan dapat diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, meskipun sehingga mampu memberikan dampak signifikan terhadap alokasi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan. Untuk menjaga ketersediaan pasokan logistik di Kabupaten Sambas, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjaga rantai penyediaan (supply chain) logistik. Rantai penyediaan logistik dititikberatkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar termasuk diantaranya kebutuhan pangan bagi penduduk terdampak bencana.Rantai penyediaan juga menjawab kebutuhan sumber energi cadangan yang dapat digunakan saat terjadi bencana. Untuk menjamin keberfungsian peralatan pada saat darurat bencana, perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala, khususnya bagi peralatan yang digunakan untuk operasi penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar. 3.1.8.Peningkatan Kapasitas Berbasis Komunitas Kabupaten Sambas baru akan memulai upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas penanggulangan bencana berbasis komunitas. Oleh karena itu, program-program peningkatan kapasitas perlu diarahkan kepada bidang pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan. Pelaksanakan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) perlu difokuskan pada salah satu dani 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana. Seluruh rumah sakit yang berada di daerah rawan bencana perlu diarahakan untuk dapat menerapkan 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana). Sementara di tingkat kelurahaan, perlu dibangun keman.dirian masyarakat dengan menerapkan indikator-indikator Desa Tan.gguh Bencana, sekaligus melakukan simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat. Dengan demikian, diharapkan upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana berbasis komunitas di Kabupaten Sambas dapat menginspirasi dan membantu pembangunan desa tangguh di daerah lain. 3.1.9.Pengelolaan Risiko Banjir Kabupaten Sambas baru akan memulai upaya pengelolaan risiko banjir yang diarahkan pada pendekatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Upaya pencegahan diarahkan pada upaya penerapan sumur resapan dan/atau biopori, perlindungan daerah tangkapan air, restorasi sungai, harus diiringi dengan pendekatan mitigasi struktural melalui revitalisasi tanggul/waduk, khususnya untuk daerah yang berada di kawasan rawan banjir.Untuk mempercepat upaya tersebut, maka hal ini juga perlu didukung perkuatan dani aturan daerah untuk mengatur operasionalisasi dan implementasi upaya pencegahan dan mitigasi banjir. Disamping itu, dalam rangka penguatan kapasitas kesiapsiagaan, Kabupaten Sambas baru akan memulai inisiatif penyusunan Rencana Kontinjensi untuk bencana banjir yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana banjir. Rencana Kontijensi yang disusun diharapkan dapat diujicoba dan dievaluasi, agar mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana. 3.1.10.Pengelolaan Risiko Tanah Longsor Kabupaten Sambas baru akan memulai upaya pengelolaan risiko banjir yang diarahkan pada pendekatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Upaya pencegahan dan mitigasi diarahkan pada upaya penguatan lereng tebing, khususnya untuk daerah yang berada di kawasan rawan tanah longsor.Untuk mempercepat upaya tersebut, maka hal ini juga perlu didukung perkuatan dani aturan daerah untuk mengatur operasionalisasi dan implementasi upaya pencegahan dan mitigasi tanah longsor. Disamping itu, dalam rangka penguatan kapasitas kesiapsiagaan, Kabupaten Sambas baru akan memulai inisiatif penyusunan Rencana Kontinjensi untuk bencana tanah longsor yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana tanah longsor. Rencana Kontinjensi yang disusun diharapkan dapat diujicoba dan dievaluasi, agar mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana. 3.1.11.Pengelolaan Risiko Kebakaran Hutan Dan Lahan Pengelolaan risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sambas diarahkan pada pendekatan pencegahan, mitigiasi, dan kesiapsiagaan. Dalam rangka penguatan kapasitas kesiapsiagaan, Kabupaten Sambas telah memulai penyusunan Rencana Kontinjensi untuk bencana Kebakaran Lahan dan Hutan yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan. Dini dan Penanganan Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan. Disamping itu, Rencana Kontinjensi yang disusun telah diujicoba dan dievaluasi, agar mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal pencegahan dan mitigasi, Kabupaten Sambas masih perlu penguatan, khususnya dalam hal pengelolaan lahan gambut.Meskipun Kabupaten Sambas telah menyusun suatu peraturan daerah dalam budidaya lahan gambut dan konversi lahan gambut, namun implementasi dan penegakan hukum terhadap aturan daerah tersebut masih perlu diperkuat, khususnya terkait dengan restorasi lahan gambut dan pembukaan lahan tanpa bakar.Disamping itu, terhadap lahanlahan gambut yang dikelola oleh pihak swasta, perlu dilakukan restorasi lahan gambut dengan melibatkan pihak swasta terkait. Berbagai upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan ini masih perlu ditingkatkan hingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan. 3.1.12.Pengelolaan Risiko Kekeringan Kabupaten Sambas baru akan memulai upaya pengelolaan risiko kekeringan yang diarahkan pada pendekatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Upaya pencegahan dan mitigasi diarahkan pada upaya optimalisasi perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan pengelolaan air permukaan khususnya untuk daerah yang berada di kawasan rawan tanah longsor.Untuk mempercepat upaya tersebut, maka hal ini juga perlu didukung perkuatan dani aturan daerah untuk mengatur operasionalisasi dan implementasi upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan. Disamping itu, dalam rangka penguatan kapasitas kesiapsiagaan, Kabupaten Sambas baru akan memulai inisiatif penyusunan Rencana Kontinjensi untuk bencana kekeringan yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana kekeringan. Rencana Kontinjensi yang disusun diharapkan dapat diujicoba dan dievaluasi, agar mampu dijalankan pada masa 'crisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana. 3.1.13.Pengelolaan Risiko Banjir Bandang Berbagai upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan untuk pengelolaan risiko bencana banjir bandang telah mulai dilakukan di Kabupaten Sambas. Upaya pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan lanskap, dan lintas administrasi) telah mulai dilakukan untuk pencegahan bencana banjir bandang.Namun demikian, upaya ini masih perlu dilanjutkan dan diperkuat dengan sebuah kebijakan daerah.Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pengembangan sistem pengelolaan hulu DAS dengan pendekatan landskap, baik di Kabupaten Sambas maupun kerjasama lintas administrasi denganKabupaten/ Kota tetangga. Pendekatan mitigasi bencana banjir bandang juga perlu dilakukan melalui konservasi vegetatif DAS di Kabupaten Sambas.Konservasi vegetatif DAS perlu diperkuat dalam sebuah kebijakan daerah, serta didukung dengan program dan kegiatan konservasi vegetatif di wilayah DAS di daerah berisiko secara berkelanjutan.. Disamping itu, dalam rangka penguatan kapasitas kesiapsiagaan, Kabupaten Sambas baru memulai inisiatif penyusunan Rencana Kontinjensi untuk bencana banjir bandang yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana banjir bandang. Rencana Kontinjensi yang disusun diharapkan dapat diujicoba dan dievaluasi, agar mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana. 3.1.14.Penge1olaan Risiko Gempabumi Pengelolaan risiko gempabumi di Kabupaten Sambas diarahkan pada pendekatan mitigiasi, dan kesiapsiagaan. Dalam rangka penguatan upaya mitigasi, Kabupaten Sambas barn akan memulai inisiatif menyusun kebijakan bangunan ramah gempabumi secara konsekuen, khususnya pada perijinan mendirikan ban.gunan (IMB), dengan penekanan pada mekanisme implementasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga upaya mitigasi risiko gempabumi dapat berjalan secara optimal. Disamping itu, dalam rangka penguatan kapasitas kesiapsiagaan, Kabupaten Sambas juga telah memulai inisiatif penyusunan Rencana Kontinjensi untuk bencana gempabumi yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana gempabumi. Rencana Kontinjensi yang disusun diharapkan dapat diujicoba dan dievaluasi, agar mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana. 3.1.15.Kapasitas Penanganan Darurat Bencana Upaya penanganan darurat bencana san.gat tergantung pada pola tindakan dan kecepatan respon terhadap masa krisis penanganan darurat yang berlangsung.Kecepatan respon dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya personil/relawan yang dapat dimobilisasi pada saat tanggap darurat.Beberapa personil dan relawan tersebut telah diidentifikasi dan dikelola dengan cukup balk oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, khususnya terkait dengan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat terjauh pada masa krisis dan tanggap darurat bencana. Disamping itu, untuk menjamin efektivitas respon, maka dibutuhkan suatu mekanisme prosedur yang yang jelas.Hal ini telah dilakukan dan dijalankan oleh pemerintah kabupaten Sambas, meskipun mekanisme tersebut belum diperkuat dengan aturan daerah. Aturan daerah yang akan disusun diharapkan dapat mempertegas dan memberikan jaminan hukum bagi mekanisme dan prosedur penanganan darurat bencana, mulai dani mekanisme penetapan dan pengakhiran status dan tingkat kedaruratan, sistem komando penanganan darurat bencana, hingga pengelolaan operasi penanganan darurat bencana. Disamping itu, mekanisme dan prosedur yang telah ada masih perlu diperkuat agar mampu melingkupi seluruh institusi yang terlibat serta mengatur keterkaitan tugas dan fungsi tiap-tiap institusi agar tidak terjadi tumpang tindih penugasan. 3.1.16.Kapasitas Pemulihan Peningkatan kapasitas pemulihan akibat bencana di Kabupaten Sambas telah dilakukan.Membangun mekanisme dan rencana- rencana dasar yang disepakati secara formal oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah, untuk mendukung upaya- upaya pada masa pemulihan, merupakan langkah awal yang telah diinisiasi oleh Kabupaten Sambas. Namun demikian, mekanisme dan rencana tersebut masih perlu diperkuat dan dilengkapi, khususnya untuk hal-hal yang meliputi mekanisme pemulihan pelayanan dasar pemerintah, pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, perbaikan rumah penduduk pasca, serta rehabilitasi dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana. Selain itu, dalam proses penyusunan mekanisme clan rencana tersebut, diharapkan dapat mempertimbangkan seluruh ancaman bencana daerah dan prinsip-prinsip risiko bencana, serta mengakomodir kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Komponen-komponen kapasitas pemulihan di Kabupaten Sambas belum dapat dikatakan berfungsi secara efektif.Hal ini dikarenakan komponen-komponen tersebut belum digunakan secara realistis untuk upaya pemulihan bencana dalam skala luas. 3.2.ARAH KEBIJAKAN Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait, namun demikian disadari bahwa kerjasama multipihak merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan bencana. Berdasarkan Isu Strategis terlihat bahwa daerah telah memiliki capaian dan dasardasar sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana.Namun demikian dasardasar yang telah dimiliki dinilai belum cukup untuk memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan darurat bencana. Dengan memperhatikan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional, Kedudukan RPB serta Isu Strategis Daerah maka kebijakan penanggulangan bencana daerah diarahkan kepada Pencapaian Efektivitas Penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana. 3.3.SASARAN Sasaran Penanggulangan Bencana merupakan hasil sinkronisasi antara Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana, Sasaran Visi- Misi Pembangunan Daerah, dan isu strategis kebencanaan yang ada di Kabupaten Sambas. Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Sambas adalah "MENURUNNYA INDEKS RISIKO BENCANA DAERAH SEBESAR 15%" Penilaian terhadap besaran persentase penurunan indeks risiko bencana daerah dilakukan dengan menggunakan 71 indikator ketahanan daerah yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 3.4.KEBIJAKAN Kebijakan Penanggulangan Bencana merupakan hasil sinkronisasi antara Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana, Kebijakan Pembangunan Daerah, dan isu strategis kebencanaan yang ada di Kabupaten Sambas. Kebijakan penanggulangan bencana adalah "MENGURANGI RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN KETANGGUHAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA". IMPLEMENTASI PUSAT 1 HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH 3 IMPLEMENTASI DAERAH 3.5.STRATEGI Strategi penan.ggulangan bencana dapat dilihat pada Tabel 27. Tabel 27. Strategi Penanggulangan Bencana POLA STRATEGI Pemerintah Pusat melalui instansi berwenang sesuai tugas dan fungsi, selain melaksanakan tugas yang melekat dalam JAKSTRANAS PB, juga dituntut untuk menyediakan kebijakan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI), prosedur operasi standar, dan panduan- panduan yang dapat diimplementasikan di daerah. Kebijakan tidak boleh tumpang tindih dan bertentan.gan dengan kebijakan lainnya. Penyusunannya dengan melibatkan para ahli kebencanaan, termasuk praktisi. POLA STRATEGI Pemerintah Pusat dengan keterbatasan sumberdaya membentuk fasilitator di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan komunitas. Fasilitator ini diberikan pembekalan sesuai dengan kebijakan yang disiapkan dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Serta membantu provinsi/ kabupaten/ kota dalam mengimplementasi kebijakan. Semua indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dapat diimplementasikan di kabupaten/kota, baik menggunakan pendanaan dani APBN dan APBD atau pun sumber lainnya. Implementasi indikator di kabupaten/kota mengedepankan pelibatan masyarakat dan menggunakan pola gerakan pengurangan risiko bencana, sesuai dengan karakteristik risiko bencana serta kapasitas daerah. 3.6.PROGRAM Program Penanggulangan Bencana adalah "PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA". 3.7.KEGIATAN Penyelenggaraan Penan.ggulangan. Bencana Daerah dibagi menjadi 7 (tujuh) kegiatan, yaitu (1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, (3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, (4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, (5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, (6) Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana, dan (7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Hubungan antara Sasaran Penanggulangan Bencana, Strategi Penanggulangan Bencana dan kegiatan dapat dilihat pada Gambar 15. feelJAKAti DAN , RISOCO TEfiPAD SISTIEIM PEMV1-11.4 BE „ SASARAN PENANGGULANGAN BENC,e'ANA II *it DOKLAT. iNtAihiCiANA TEMATIK KAWASAN RAWAN HINGKAT : EFEKTIVIT -EGAN Gambar 15. Hubungan Sasaran, Strategi dan Kegiatan Penanggulangan Bencana 4.1.POLA UMUM AKSI PENANGGULANGAN BENCANA
4. 1.Berdasarkan Strategi Penanggulangan Bencana, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dani unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran :
a.Melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya untuk menurunkan indeks risiko bencana daerahnya masing; dan
b.Bersama dengan pemangku kepentingan di pusat mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing.
1. 2.Khusus untuk Pemerintah Daerah, maka perannya dalam pelaksanaan Strategi Penanggulangan Bencana adalah :
a.Memberikan laporan capaian penurunan indeks risiko bencana dan implementasi IKD kepada Pemerintah Pusat; dan
b.Bersama dengan Pemerintah F'usat mengelola aktivitas fasilitator yang telah dipersiapkan oleh Pemangku kepentingan di tingkat pusat.
1. 3.Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana
a.Kegiatan Penanggulangan. Bencana bersifat generik dan spesifik. 1) Kegiatan generik berarti kegiatan berlaku untuk umum, tidak terpengaruh dengan karakter tiap-tiap bencana yang ada. 2) Kegiatan spesifik berarti kegiatan juga berlaku untuk tiap- tiap bencana yang memiliki karakteristik berbeda-beda. 3) Seluruh Kegiatan Penanggulangan Bencana bersifat generik. 4) Kegiatan Penanggulangan Bencana yang bersifat generik sekaligus spesifik adalah: • Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; • Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan • Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.
b.Kegiatan Penanggulangan Bencana berdasarkan program dan sifat kegiatannya dapat dikelompokkan menjadi: 1) Kegiatan Generik Program Pengurangan Risiko Bencana Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahapan sebelum terjadinya bencana dan berlaku untuk seluruh bencana. 2) Kegiatan Spesifik Program Pengurangan Risiko Bencana Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko tiap-tiap jenis bencana sebelum terjadinya bencana tersebut. 3) Kegiatan Generik Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahapan setelah terjadinya bencana hingga selesainya masa pemulihan yang berlaku untuk seluruh bencana. 4) Kegiatan Spesifik Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat bencana sekaligus pemulihannya setelah kejadian. bencana. 5) Khusus untuk Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana berlaku untuk Program Pengurangan Risiko Bencana sekaligus Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
c.Kegiatan dalam Program Pengurangan Risiko Bencana didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.
d.Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana dapat dirangkum dalam Tabel 28. Tabel 28. Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA KEGIATAN GENERIK KEGIATAN SPESIFIK
1. 1.PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
2. 2.PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU
3. 3.PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK
4. 4.PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA
5. 5.PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
6. 5.PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
7. 6.PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
8. 6.PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
9. 7.PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA
10. 7.PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KEDARURATAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA CIENERIK SPESIFIK CIENERIK SPESIFIK
11. 1.PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
12. 5.PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
13. 6.PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
14. 6.PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
15. 2.PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU
16. 6.PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
17. 7.PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA
18. 7.PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA 3.PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK
19. 4.PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA
20. 5.PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
21. 6.PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA DIDETAILKAN DALAM BENTUK NORMA, DIDETAILKAN DALAM RENCANA AKSI STANDAR, DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA PROSEDUR (RAD-PRB) DAN KRITERIA PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN DI DETAILKAN DALAM BENTUK PROSEDUR DAN MEKANISME OPERAS! LAPANGAN 4.2.KETERLIBATAN INSTITUSI
22. 1.Pola Pelaksanaan Aksi PB daerah dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu Pemerintah Daerah dan Pemanglcu Kepentingan.
23. 2.Komponen Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:
a.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagai pelaksana mandat penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat Pusat sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan. Bencana, BPBD memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Selain itu, BPBD juga melakukan pengkordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), mendukung perencanaan program-program pembangunan yang peka terhadap risiko bencana.
c.Badan Keuangan. Daerah, penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
d.Dinas Pertanian dan. Ketahanan Pangan, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi dibidan.g bencana kekeringan dan bencana lain terkait dengan bidang pertanian dan ketahanan pangan.
e.Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas menyelenggarakan program-program perindustrian dan perdagangan bagi warga masyarakat miskin di daerah-daerah pasca bencana untuk mempercepat pemulihan dan menyelenggarakan program-program usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif bagi warga masyarakat miskin di daerah-daerah pasca bencana untuk mempercepat pemulihan.
f.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup sekaligus mengendalikan upaya mitigasi bencana khususnya kebakaran hutan/lahan dan konservasi hutan.
g.Dinas Perhubungan, merencanakan dan melaksanakan kebutuhan transportasi, khususnya pada masa tanggap darurat dan dampak bencana kegagalan teknologi transportasi. Disamping itu, juga merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
h.Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan komunikasi dan informatika, yang meliputi komunikasi, dan informatika pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
i.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merencanakan tata-ruang daerah yang rawan terhadap risiko bencana, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi dan kebutuhan pemulihan prasarana publik sekaligus mengkordinasikan pengadaan perumahan dan pemukiman untuk warga yang menjadi korban bencana. Dinas Kesehatan, merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan, tenaga medis/paramedic, dan relawan pada masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.
k.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat untuk daerah-daerah yang terkena bencana dan pemulihan sarana dan prasarana pendidikan, serta mengkordinasikan tentang pendidikan sadar bencana pada semua jenjang pendidikan formal dan informal.
1. 1.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, mempunyai tugas menyelenggarakan program kepemudaan yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana.
m.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merumuskan dan menyusun data dasar kependudukan dengan tingkat akurasi yang balk.
n.Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merencanakan kebutuhan bagi para pengungsi dan relawan, serta merencanakan penyerahan dan pemindahan korban bencana daerah yang aman bencana. Serta merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan program-program penguatan masyarakat dan pemerintah desa (seperti Desa Tangguh Bencana) kepada masyarakat dengan pemangku kepentingan terkait.
o.Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta upaya meningkatkan pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan. P. Badan Pusat Statistik (BPS), membantu dalam bidang penyiapan data-data statistik terkait kebencanaan.
q.Badan Meteorologi, Klimatologi clan Geofisika (BMKG), membantu dalam bidang pemantauan potensi bencana yang terkait dengan metereologi, klimatologi dan geofisika.
r.Kantor Kejaksaan Negeri, mendorong peningkatan dan penyelarasan perangkat-perangkat hukum terkait kebencanaan.
s.Perusahaan Listrik Negara (PLN), mendukung pemerintah dalam memastikan ketersedian sumber energi listrik pada saat darurat bencana dan pemulihan.
t.Palang Merah Indonesia (PMI), melaksanakan kegiatan pencegahan, pencarian dan penyelamatan serta membantu di bidang kesehatan.
u.Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), menyebarluaskan informasi kebencanaan dan pencarian penyelamatan korban bencana.
v.Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dikenal dengan istilah BASARNAS, mendukung BPBD dalam mengkordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR).
w.Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengamanan terhadap bencana.
1. 3.Komponen non pemerintah daerah, yaitu:
a.Forum PRB,
b.Organisasi Kemasyarakatan Sipil,
c.Lembaga Filantropi dan Lembaga Bisnis Daerah,
d.Perguruan Tinggi dan Pakar,
e.Media,
f.Palang Merah Indonesia, dan
g.Masyarakat. 4.3.PENGANGGARAN Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelengaraan penanggulangan bencana. Tangung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 105/ PMK.05/ 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. 4.3.1.Sumber Pendanaan
1. 1.Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dani (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.
2. 2.Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana slap pakai dan dana bantuan berpola hibah.
3. 3.Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dani masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dani masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.
4. 4.Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dani instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPBatau BPBD. 4.3.2.Penggunaan Dana Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BPNB dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penangulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. 4.4.POLA KONTRIBUSI PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5. 1.Perencanaan pembangunan nasional periode 2015-2019 mengacu pada pembangunan berbasis kawasan.
6. 2.Perencanaan penanggulangan bencana daerah harus mempertimbangkan perencanaan pembangunan balk pada tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional yang berbasis kawasan.
7. 3.Keterkaitan antara RPB dengan RPJMN III, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/kota memperlihatkan pola kontribusi anggaran penanggulangan bencana kabupaten/kota. 61 2 3 4 5 Tabel 29. Keterkaitan RPJMN III, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Sambas FOKUS PRIORITAS IKD RPJMD KABUPATEN SAMBAS 2016-2021 RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2013 - 2018 RPJMN 2015-2019 - ,. •— - v . . : • • , . Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah, diantaranya penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di 18 kabupaten/kota Pembentukan dan penguatan kapasitas forum pengurangan risiko bencana di daerah di 18 kabupaten/kota - - v Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten sasaran dan skala 1:25.000 untuk kota sasaran - - v Penyusunan Rencana Penanggulangan (RPB) Bencana Kab/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) di 18 Kabupaten/kota dan menjadi masukan untuk penyusunan RPJMD Kab/Kota - - v Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota - v - Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan lin kun an Hidu - v FOKUS PRIORITAS IKD RPJMD PROVINSI KALIMANTAN KARAT 4 5 6RPJMD KABUPATEN 1 2 SAMBAS 2016-2021 3 RPJMN 2015-2019 __. , Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi di 18 Kabupaten/Kota I 1 : ., . • v • : • V • • - Meningkatkan kerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan rawan bencana dan pasca bencana Program Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan hidup - v Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan - - v - Program kedaruratan logistik dalam kebencanaan - v - Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan; - v - - Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku v Pembangunan Jalan Tn.Hitam - Sp.Bantanan - Galing - Aruk
8. 1.Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
9. 2.Peningkatan investasi padat karya - v Pembangunan Jalan Tebas- Sentebang-Tn.Hitam-Jeruju-Liku - Merbau - Temajuk _ v Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sintete* - V RPJMN 2015-2019 RPJMD PRO VINSI KALIMANTAN BARAT 2013 -2018
10. 1.Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
11. 2.Peningkatan investasi padat karya
12. 3.Program pengelolaan ruang terbuka hijau RPJMD KABUPATEN SAMBAS 2016-2021 3 2 FOKUS 3 61 7 8 9i PRIORITAS —7- 14 --F-- 10 { 11 IKD - 7 16 -- - 1 1 2 4 5 5 12 r 13 6 14 1 15 Pengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan sektoral dan wilayah Integrasi kajian dan peta risiko dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota _ - • Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan v Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan rujukan Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan - v Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana di 18 Kabupaten/Kota - - v - Program pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
13. 1.Pencegahan dini dan penanggulangan bencana
14. 2.Program pencegahan dan pengurangan risiko bencana
15. 3.Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
16. 4.Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
17. 5.Program Pengendalian Banjir v - Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan v - Pengendalian pencemaran air v - Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi v - Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan V FOKUS PRIORITAS IKD 4 8 T 9 1 10 11 RPJMD KABUPATEN - SAMBAS 2016-2021 1 2 3 1 2 — 3—F4- -6 7 5 1 12 13 14 T RPJMD PROVINSI RPJMN 2015-2019 KALIMANTAN BARAT 2013 -2018 6 16 Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
18. 1.Pencegahan dini dan penanggulangan bencana
19. 2.Program pencegahan dan pengurangan risiko bencana Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Program pengamanan dan pengendalian kerusakan hutan Program pengelolaan hutan lindung dan konservasi lainnya Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Peningkatan fungsi kawasan lindung Program penatagunaan kawasan dan pemanfaatan hutan al am Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Penataan sumberdaya air dengan fokus penataan Daerah Aliran Sungai (DAS), pengamanan air baku, serta pembangunan clan rehabilitasi situ/waduk RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2013 -2018 RPJMD KABUPATEN SAMBAS 2016-2021 RPJMN 2015-2019 FOKUS PRIORITAS IKD 2 3 4 5 -1- - rT , 1 2 3 , 4 5 6 7 8 , 9 10 11 12 13 7 16 6 14 15 Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana v Membangun dan memberikan perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana - v Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana - v Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik - v Meningkatkan monitoring hot spot di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara - v Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan serta meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat - v 14 15 16 FOKUS PRIORITAS IKD RPJMN 2015-2019 RPJMD PRO VINSI KALIMANTAN BARAT 2013 -2018 RPJMD KABUPATEN SAMBAS 2016-2021 1 2 I 3 2 34 5 r6 7 4 - r- 8 9i0 11 5 12 13 6 7 , Program pengembangan sumber daya masyarakat hutan Program tanggap darurat di daerah terkena bencana Program pengelolaan logistik bantuan darurat bencana Program penanggulangan darurat bencana Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam di wilayah Pulau Kalimantan Program rehabilitasi clan rekonstruksi Program rehabilitasi hutan dan pengembangan hutan tanaman 4.5.KERANGKA AKSI
20. 1.Aksi Penanggulangan Bencana disusun untuk mencapai sasaran Penanggulangan Bencana Daerah.
21. 2.Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan Indeks Risiko Bencana sebagai parameter keberhasilan, sesuai dengan RPJMN III.
22. 3.Penurunan Indeks Risiko Bencana di daerah diukur dengan menggunakan Indikator Ketahanan Daerah yang digunakan sebagai salah satu alat ukur di tingkat nasional.
23. 4.Indikator Ketahanan Daerah (IKD) dapat dilihat pada Tabel 30.
24. 5.Aksi Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk mencapai efektivitas setiap indikator IKD.
25. 6.Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan menggabungkan isu strategis pada tiap-tiap Kegiatan Penanggulangan Bencana.
26. 7.Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan menggunakan:
a.Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah
b.Sinergisitas RPJMN III, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota
c.Keterlibatan Institusi
d.Penganggaran 4.6.RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAD-PRB)
1. 1.Sesuai dengan Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana, RAD PRB merupakan pendetailan dani Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah pada aksi-aksi yang dilaksanakan sebelum terjadi bencana.
2. 2.Upaya Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sambas dilakukan dengan 57 aksi dan 124 indikator aksi.
3. 3.Detail Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 Dokumen RPB Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024. 4.7.RENCANA AKSI DAEFtAH UNTUK PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA (RAD-PKB)
4. 1.Sesuai dengan Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana, RAD PKB merupakan pendetailan dani Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah pada aksi-aksi yang dilaksanakan saat dan setelah terjadi bencana.
5. 2.Upaya Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Sambas dilakukan dengan 11 aksi dan 27 indikator aksi.
6. 3.Risalah RAD PKB dapat dilihat pada Lampiran 1 Dokumen RPB Kabupaten SambasTahun 2020-2024. Tabel 30. Indikator Ketahanan Daerah KEGIATAN INDIKATOR KET.AHANAN DAERAH (IKD)
7. 1.PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
8. 1.Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB
9. 2.Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD
10. 3.Peraturan tentang pembentukan Forum PRB
11. 4.Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan
12. 5.Peraturan Daerah tentang RPB
13. 6.Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB
14. 7.BPBD
15. 8.Forum PRB
16. 9.Komitmen DPRD terhadap PRB
17. 2.PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya
18. 10.yang ada di daerah 1 1. Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
19. 12.Peta Kapasitas dan kajiannya
20. 13.Rencan.a Penanggulangan Bencana Daerah
21. 3.PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang 14 .menjangkau langsung masyarakat
22. 15.Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Komunikasi bencana lintas lembaga minimal
23. 16.beranggotakan lembaga-lembaga dani sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu
24. 17.memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan
25. 18.sistem pendataan bencana nasional
26. 19.Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
27. 20.Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan
28. 21.Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
29. 22.Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan KEGIATAN INDIKATOR KETAHANAN DAE'RAH (IKD)
30. 23.Penyimpanan/pergudang Logistik PB 24. Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik
31. 25.Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat 26. Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
32. 4.PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA
33. 27.Penataan ruang berbasis PRB
34. 28.Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik
35. 29.SMAB
36. 30.RSAB dan Puskemas Aman Bencana
37. 31.Desa Tangguh Bencana
38. 5.PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
39. 32.Penerapan sumur resapan dan/atau biopori
40. 33.Perlindungan daerah tangkapan air
41. 34.Restorasi sungai
42. 35.Penguatan lereng
43. 36.Penegakan hukum
44. 37.Optimalisasi pemanfaatan air permukaan
45. 38.Pemantauan berkala hulu sungai
46. 39.Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi
47. 40.tanarnan dan/atau bangunan penahan tsunami
48. 41.Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota
49. 42.Restorasilahan gambut
50. 43.Konservasi vegetatif DAS rawan longsor
51. 6.PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
52. 44.Rencana Kontijensi Gempabumi
53. 45.Rencana Kontijensi Tsunami
54. 46.Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami
55. 47.Rencana Evakuasi Bencana Tsunami
56. 48.Rencana kontijensi banjir
57. 49.Sistem peringatan dini bencana banjir
58. 50.Rencana kontijensi tanah longsor
59. 51.Sistem peringatan dini bencana tanah longsor
60. 52.Rencana Kontijensi karlahut
61. 53.Sistem peringatan dini bencana karlahut
62. 54.Rencana kontijensi erupsi gunungapi
63. 55.Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi
64. 56.Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi
65. 57.Rencana kontijensi kekeringan
66. 58.Sistem peringatan dini bencana kekeringan
67. 59.Rencana kontijensi banjir bandang
68. 60.Sistem peringatan dini bencana banjir bandang
69. 61.Penentuan Status Tanggap Darurat KEGIATAN INDIKATOR KETAHANAN DAERAH (IKD
70. 62.Penerapan sistem komando operasi darurat
71. 63.Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana
72. 64.Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban
73. 65.Perbaikan Darurat
74. 66.Pengerahan bantuan pada masyarakat terdampak
75. 67.Penghentian status Tanggap Darurat
76. 7.PENGEMBANGAN 68. Pemulihan pelayanan dasar pemerintah SISTEM PEMULIHAN
77. 69.Pemulihan infrastruktur penting BENCANA
78. 70.Perbaikan rumah penduduk
79. 71.Pemulihan Penghidupan masyarakat Pengarusutamaan penanggulangan bencana pada suatu daerah dilaksanakan dengan bantuan Dokumen RPB.Berdasarkan kondisi yang berkembang di nasional, Dokumen RPB sulit diimplementasikan karena tingkat penerimaan dan kondisi penganggaran daerah yang terbatas. Dengan demikian, pengarusutamaan implementasi RPB menjadi pintu masuk bagi pengarusutamaan penanggulangan bencana di Kabupaten Sambas. Pengarusutamaan RPB diarahkan kepada mekanisme penganggaran daerah serta mekanisme partisipasi institusi non pemerintah daerah untuk mewujudkan aksi-aksi penanggulangan bencana yang telah dirancang.Untuk mengelola strategi pengarusutamaan RPB, perlu dibentuk sebuah gugus tugas lintas institusi. Gugus tugas ini perlu dibekali berbagai perangkat kerja yang memudahkan proses pengarusutamaan RPB. Gugus tugas bekerja berdasarkan strategi yang telah dikembangkan untuk mencapai sasaran-sasaran pengarusutamaan. 5.1.KERANGICA PENGARUSUTAMAAN Pengarusutamaan RPB difokuskan kepada integrasi aksi-aksi penanggulangan bencana ke dalam penganggaran daerah serta sumber- sumber anggaran diluar pemerintah daerah. Pengintegrasian RPB dalam penganggaran daerah seperti yang terlihat pada Gambar 1, memiliki 3 (tiga) pintu masuk yaitu RPJMD, RKPD serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kabupaten Sambas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas periode 2016-2021 telah memasukkan unsur penanggulangan bencana sebagai salah satu program pembangunan. RPB dapat menjadi turunan aksi yang lebih detail untuk program tersebut. Namun demikian, keterbatasan penganggaran menjadi salah satu isu yang berpotensi menjadi kendala.Untuk mengatasi kemungkinan tersebut, Kabupaten Sambas telah mengkaji keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Sambas dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat serta RPJMN III.Kajian keterkaitan ini digunakan untuk menghindari penumpukan anggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan dalam ketiga perencanaan pembangunan tersebut.Kajian keterkaitan ini menjadi dasar penetapan status pengarusutamaan RPB di Kabupaten Sambas. 5.1.1.Status Pengarusutamaan Status pengarusutamaan adalah sebuah kode bagi daerah untuk mengetahui aksiaksi RPB yang perlu diberikan upaya lebih banyak untuk proses penganggarannya. Ada 3 (tiga) jenis status pengarusutamaan untuk aksi-aksi pengarusutamaan, yaitu: 1.Mudah • Ditandai dengan warna "hijau" pada tahun pelaksanaan aksi. • Merupakan aksi yang tidak untuk menganggarkannya. membutuhkan upaya besar • Status ini diberikan kepada aksi-aksi yang memiliki keterkaitan penganggaran pada setiap perencanaan daerah Kabupaten Sambas bersinggungan dengan perencanaan provinsi ataupun perencanaan pembangunan nasional.
80. 2.Sulit • Ditandai dengan warna "kuning" pada tahun pelaksanaan aksi. • Merupakan aksi yang membutuhkan upaya yang cukup besar dani pemangku kepentingan untuk memasukkannya ke dalam anggaran Pemerintah Kabupaten Sambas. • Status ini diberikan pada aksi-aksi yang tidak ada didalam RPJMD Kabupaten Sambas, namun menjadi aksi-aksi yang direncanakan dalam perencanaan pembangunan provinsi dan nasional. Untuk lebih mudah memaharninya, status ini diberikan kepada perencanaan nasional dan provinsi yang belum memiliki anggaran pendarnping dalam RPJMD Kabupaten Sambas.
81. 3.Sangat Sulit • Ditandai dengan warna "merah" pada tahun pelaksanaan aksi. • Merupakan aksi yang membutuhkan upaya terstruktur dan terencana dengan baik dan dukungan berbagai pihak untuk mengintegrasikannya ke dalam penganggaran daerah. • Status ini diberikan pada aksi-aksi yang belum masuk dalam perencanaan daerah, provinsi, dan nasional. Untuk lebih mudah memahaminya, status ini diberikan untuk aksi-aksi diluar keterkaitan pada status pengarusutamaan mudah dan sulit. 5.1.2. Penganggaran Pembangunan Daerah Penganggaran pembangunan daerah merujuk kepada RPJMD Kabupaten Sambas.Setiap tahunnya dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dani tingkat desa dan kelurahan hingga tingkat kabupaten untuk mempertajam fokus- fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi RKPD Kabupaten Sambas.RKPD inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sambas yang setelah disahkan dalam peraturan daerah berubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kabupaten Sambas). Mekanisme tersebut memperlihatkan pintu masuk pengintegrasian RPB ke dalam APBD.Pintu masuk utama adalah RPJMD. Pintu masuk ke dua adalah proses Musrenbang. Bila terdapat aksi-aksi yang belum masuk dalam RPJMD, maka proses Musrenbang menjadi kunci utama agar aksi-aksi tersebut masuk dalam APBD Kabupaten Sambas. Selain itu, terdapat pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung upaya integrasi ini dengan meminta dukungan dan komitmen DPRD Kabupaten Sambas untuk mempertanyakan aksi- aksi penanggulangan bencana bila tidak masuk dalam RAPBD. 5.1.3. Penganggaran Non Pemerintah Daerah Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.Tanggung jawab tersebut bukan berarti penanggulangan bencana hanya urusan pemerintah daerah semata, namun lebih kepada tugas perlindungan warga negara Republik Indonesia.Oleh karena itu, partisipasi dan kontribusi pihak di luar pemerintah merupakan sebuah inisiatif yang perlu dibangun untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Partisipasi dan kontribusi institusi di luar pemerintah dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:
82. 1.Kelompok Akademisi dan Pakar 1) Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini di arahkan kepada fungsi sebagai ahli, perumus, pemantau dan penilai dalam implementasi RPB. 2) Peran dan keterlibatan Kelompok Akademisi dan Pakar dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut: • Mendukung Pemerintah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi RPB; . Memberikan perangkat bantu analisa yang terhubung dengan sistem nasional dan dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPB; dan . Memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang dibutuhkan dalam implementasi RPB dalam bentuk naskah akademis kepada Pemerintah Kabupaten Sambas.
83. 2.Kelompok Filantropi dan Bisnis 1) Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini di arahkan kepada fungsi sebagai pendukung sumber daya dalam implementasi RPB. 2) Peran dan keterlibatan Kelompok Filantropi dan Bisnis dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut: • Memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi PB dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki oleh kelompok; • Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masingmasing anggota kelompok dalam implementasi RPB; dan • Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB.
84. 3.Kelompok Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Media 1) Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini di arahkan sebagai media informasi, edukasi dan pemantau publik dalam implementasi RPB. 2) Peran dan keterlibatan Kelompok Ormas dan Media dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut: • Memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Sambas dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi, Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masingmasing anggota kelompok dalam implementasi RPB; Membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya di seluruh kelompok pemangku kepentingan; dan • Memberikan dukungan pada Pemerintah Kabupaten Sambas dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik. 5.2.SASARAN PENGARUSUTAMAAN Berdasarkan kerangka pengarusutamaan, maka sasaran pengarusutamaan RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah adalah:
85. 1.Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah Rencana Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana.Sebagai bagian dani perencanaan pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan hukum agar menjadi sebuah komitmen politis daerah Kabupaten Sambas. Adanya ketetapan hukum ini akan mengikat seluruh instansi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai.
86. 2.Menjamin RPB masuk dalam APBD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RKPD merupakan bahan baku penyusun APBD Kabupaten Sambas. Untuk menjamin RPB masuk kedalam APBD Kabupaten Sambas, maka pengarusutamaan diarahkan kepada bagaimana RPB terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD.
87. 3.Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah untuk mengimplementasikan RPB Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan aksi penanggulangan bencana dengan status pengarusutamaan sangat sulit membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk pihak-pihak non pemerintah.Pola kontribusi dan partisipasi perlu disepakati bersama untuk kemudian dikelola dan diawasi penggunaannyasecara bersama. 5.3.STRATEGI PENGARUSUTAMAAN Untuk mencapai sasaran pengarusutamaan dibutuhkan strategi- strategi pengarusutamaan.Pelaksanaan strategi pengarusutamaan perlu dikelola secara bersama lintas institusi.Oleh karenanya pembentukan gugus tugas untuk pengarusutamaan RPB menjadi bagian dani strategi mi. 5.3.1. Membentuk Gugus Tugas RPB Pengarusutamaan RPB dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.Guna mengkoordinir pengarusutamaan RPB dibutuhkan sebuah gugus tugas yang terdiri dani berbagai pihak dan dikoordinasikan oleh BPBD.Gugus tugas ini bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung pengarusutamaan RPB. Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB dibentuk atas inisiasi BPBD berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Komposisi keanggotaan gugus tugas ini terdiri dani sejumlah anggota yang berasal dani unsur pemerintah dan non pemerintah. Tugas dan fungsi serta struktur Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB secara rinci akan ditetapkan pada larnpiran surat keputusan tersebut. 5.3.2. Membangun Kerangka Komunikasi Antar Kelompok Keberhasilan pengarusutamaan RPB bergantung kepada kerangka komunikasi yang diterapkan oleh Gugus Tugas RPB kepada tiap- tiap kelompok pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi. Kerangka komunikasi dijabarkan dalam beberapa tahapan yaitu membangun kesadaran (awareness), membangun ketertarikan (interest), mendorong inisiatif partisipasi (searching), mewujudkan aksi (action), dan berbagi hasil dan pembelajaran (sharing). Kerangka komunikasi ini dijabarkan untuk tiap-tiap kelompok target pengarusutamaan. Khusus untuk kelompok target pengarusutamaan pemerintah daerah, kerangka komunikasi dibedakan berdasarkan periode RPJMD.
88. 1.Kerangka Komunikasi Pemerintah Daerah a.Kerangka komunikasi untuk periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas dani tahun 2016-2021. 1)Membangun Kesadaran (Awareness) Tahapan ini dalam periode pelaksanaan RPJMD dilalcukan dengan: • Menciptakan pengenalan RPB. • Memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB. • Memahami hambatan dan tantangan. . Menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan. Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu: • Bahan Presentasi Standar untuk Pengarusutamaan RPB dalam RPJMD (Versi untuk Kepala Daerah dan DPRD). • Ringkasan Eksekutif RPB. • Bahan Presentasi Standar BPBD untuk Musrenbang Desa/Kecamatan. • Bahan Presentasi Standar BPBD untuk Forum Resmi (RKPD). 2)Membangun Ketertarikan (Interest) Tahapan ini dalam periode pelaksanaan RPJMD dilakukan dengan: . Membangun ketertarikan. • Menguraikan manfaat timbal balik. • Menjelaskan program kesertaan. • Menguraikan insentif program. Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu: • Bahan Presentasi Standar untuk Pengarusutamaan RPB dalam RPJMD (Versi untuk Kepala Daerah dan DPRD). • Ringkasan Eksekutif RPB. • Bahan Presentasi Standar BPBD untuk Musrenbang Desa/Kecamatan. • Bahan Presentasi Standar BPBD untuk Forum Resmi (RKPD). 3)Inisiatif untuk Mencari(Searching) Tahapan ini dalam periode pelaksanaan RPJMD dilakukan dengan: • Menyediakan sarana informasi. • Menyediakan data yang dibutuhkan. • Menyediakan perangkat pendukung advokasi. • Menetapkan jenis media sebagai sumber informasi. Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu: • Ringkasan Eksekutif RPB. • FAQ RPB. 4)Menciptakan Tindakan (Action) Tahapan ini dalam periode pelaksanaan RPJMD dilakukan dengan: • Mendorong partisipan pelaku. ~~Menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya. • Menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan. ~~Melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan clan evaluasi. Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu: • Perangkat Adaptasi RPB ke dalam RPJMD. • Kerangka Monitoring Evaluasi Program PB. 5)Melakukan Sharing (Sharing) Tahapan ini dalam periode pelaksanaan RPJMD dilakukan dengan: • Penyelenggaraan forum berbagi stakeholders. • Menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya. • Menetapkan jenis media sebagai sumber informasi. Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu: . Pointer Standar untuk Press Release ■ Knowledge Asset b.Kerangka komunikasi pada masa penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas periode 2021-2025 pada tahun 2021. 1)Membangun Kesadaran (Awareness) Tahapan ini pada masa penyusunan RPJMD dilakukan dengan: • Menciptakan pengenalan RPB. • Memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB. • Memahami hambatan dan tantangan. • Menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan. Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan meliputi: • Ringkasan Eksekutif RPB. . Bahan Presentasi Standar untuk Pengarusutamaan RPB dalam RPJMD (Versi Pemerintah). 2) Membangun Ketertarikan (Interest) Membangun ketertarikan dilakukan membangun ketertarikan, menguraikan manfaat timbal balik, menjelaskan program kesertaan, serta menguraikan insentif program. Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD (Versi Pemerintah). 3) Inisiatif untuk Mencari(Searching) Dilakukan melalui: • Menyediakan sarana informasi. • Menyediakan data yang dibutuhkan. Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan meliputi: • Referensi Tautan Daring yang dapat digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD. • FAQ RPB. 4)Menciptakan Tindakan (Action) Dilakukan melalui: • Menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan. • Adaptasi RPJMD menjadi RPB. • Menetapkan kerangka mekanisme pendokumentasian, koordinasi, pengawasan dan evaluasi. Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu perangkat adaptasi RPB ke dalam RPJMD. 5)Melakukan Sharing (Sharing) Dilakukan melalui: • Penyelenggaraan forum berbagi stakeholders. • Menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya. • Menetapkan jenis media sebagai sumber informasi. Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu: • Bahan presentasi standar RPB dalam Pembangunan Daerah. • Pointer standar untuk Press Release.
89. 2.Kerangka Komunikasi Non Pemerintah Daerah Kerangka komunikasi untuk periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas dani Tahun 20 16-202 1 . Kerangka komunikasi kelompok ini dibagi kedalam 5 (lima) tahapan, yaitu: 1) Membangun Kesadaran (Awareness) Tahapan ini dilakukan dengan: • Menciptakan pengenalan RPB. • Memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB. • Memahami hambatan dan tantangan. • Mejelaskan manfaat clan hasil yang diharapkan. Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu: • Ringkasan Eksekutif RPB. • Bahan Presentasi Standar BPBD untuk Forum Resmi (RKPD). 2) Membangun Ketertarikan (Interest) Tahapan ini dilakukan dengan: • Membangun ketertarikan. • Menguraikan manfaat timbal balik. • Menjelaskan program kesertaan. • Menguraikan insentif program. Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu: • Ringkasan Eksekutif RPB. • Bahan Presentasi Standar BPBD untuk Forum Resmi (RKPD). 3) Inisiatif untuk Mencari (Searching) Tahapan ini dilakukan dengan: • Menyediakan sarana informasi. • Menyediakan data yang dibutuhkan. • Menyediakan perangkat pendukung advokasi. • Menetapkan jenis media sebagai sumber informasi. Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaituFAQ RPB. 4) Menciptakan Tindakan (Action) Tahapan ini dilakukan dengan: • Mendorong partisipan pelaku. • Menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya. • Menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan. • Melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi. Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu Kerangka Monitoring Evaluasi Program PB. 5) Melakukan Sharing (Sharing) Tahapan ini dilakukan dengan: • Memanfaatkan dokumentasi sebagai sumber percontohan. • Penyelenggaraan forum berbagi stakeholders • Pemaparan evaluasi dan koreksi. Perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu: • Pointer Standar untuk Press Release • Knowledge Asset 5.3.3.Mengembangkan Skema dan Media Komunikasi Antar Kelompok Berdasarkan kerangka komunikasi pengarusutamaan RPB antar kelompok pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah, dapat disusun skema dan media komunikasi yang dapat digunakan oleh Gugus Tugas RPB seperti pada Gambar 16. PEMERINTAH DAN DPRD NAB/KOTA PEMERINTAH DAN DPRD PROVINSI PEMERINTAH PUSAT DAN DPR RI FILANTROPI DAN SISNIS AKADEMISI DAN PAKAR Gambar 16. Jalur Komunikasi Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB Gambar 16 menjelaskan jalur komunikasi Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB antara Pemerintah pusat dan DPR RI, Pemerintah dan DPRD Provinsi, Pemerintah dan Kabupaten, Filantripopi dan bisnis, akademisi dan pakar, Ormas dan Media membangun jalur komunikasi dan media yang berbeda. Pemerintah pusat DPR RI menggunakan forum rapat dan koordinasi untuk berkomunikasi dengan filantropi dan bisnis dan pemerintah provinsi dan DPRD. Bentuk media yang dapat dilakukan adalah asistensi, Musrenbang, FGD dan worIcshop.Pemerintah pusat DPR RI juga membangun jalur komunikasi dengan akademisi/pakar dan Ormas dan Media dengan menggunakan media relation, kunjungan kerja dan forum media.Sedangkan Media dan Ormas dan Filantropi dan bisnis dapat menjalin komunikasi dengan pemerintah Kabupaten melalui media relation dan media sosial. BAI3 VI MONITORING, EVALUASI DAN PEIVIBARIJAN Rencana Penanggulangan Bencana merupakan salah satu rencana pembangunan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencan.a pada suatu daerah.Sebagai salah satu bagian dani rencana pembangunan, RPB harus mengikuti aturan dan mekanisme pemantauan/ monitoring, evaluasi dan pelaporan (MEP) yang digunakan oleh pemerintah.MEP bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun.Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah. Salah satu upaya untuk merespon tuntutan tersebut, maka RPB perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Aturan tersebut menjabarkan sistem perencanaan pembangunan meliputi 4 (empat) hal, yaitu: (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana pengendalian (monitoring), (3) pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan manfaat dani. program dan kegiatan. Pelaksanaan evaluasi lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.Aturan tersebut menyebutkan pentingnya evaluasi pelaksanaan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja, serta untuk menilai efisiensi, efektivitas, relevansi, dampak dan keberlanjutan program/ kegiatan. Kedua regulasi di atas, diterjemahkan lebih detail dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Aturan ini menjabarkan pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
90. 1.Saat Penyusunan Rencana Evaluasi dilakukan untuk memilih alternatif kebijakan yang tepat dani berbagai alternatif yang ada, selain itu juga digunakan untuk melihat struktur dan sistematika penyusunan sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. TAHAPAN EVALUASI DATA PENDUKUNG EVALUASI I EVALUASI RKPD RPJMO PENELITIAN JENIS DAN BENTUK EVALUASI EVALUASI EX-ANTE EVALUASI PENGUKURAN KINERJA EVALUASI RKP EVALUASI RPJMN EVALUASI RENSTFtA K/L EVALUASI RENJA K/L EVALUASI PROSES PELAKSANAAN EVALUASI KEBIJAKAN STRATEGISIPROGRAM BESAR REKONSTRUKSI KERANGKA LOGIS Sumber: Disarikan clan Peraturan Men ten PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2017 Gambar 17. Evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional
91. 2.Saat Pelaksanaan Evaluasi dilakukan untuk menilai proses pelaksanaan rencana, sedangkan setelah berakhirnya rencana, evaluasi dilakukan dalam rangka menilai capaian kineija atas pelaksanaan rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Hasil evaluasi dituntut agar dapat memberikan data dan informasi mengenai berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan, serta menilai efisiensi, efektivitas, relevansi, dampak dan keberlanjutan kebijakan/program/kegiatan terhadap masyarakat. Informasi tersebut, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya. 6.1. KONSEP DASAR EVALUASI Proses evaluasi RPB dilakukan mengacu kepada mekanisme evaluasi perencanaan pembangunan nasional, seperti terlihat pada Gambar 17. Pelaksanaan evaluasi pembangunan nasional dimulai dengan melakukan rekonstruksi terhadap kerangka logis perencanaan, untuk menghasilkan indikatorindikator evaluasi yang tepat, sehingga proses tahapan evaluasi mampu memberikan data dan informasi mengenai berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan, sebagai dasar pengambilan kebijakan dan input terhadap proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya. Dalam setiap tahapan proses evaluasi, dapat dilaksanakan jenis dan bentuk evaluasi yang berbeda-beda, sesuai dengan tujuanmasing-masing evaluasi. 6.2. KERANGKA KERJA LOGIS Pelaksanaan evaluasi didahului dengan melakukan rekonstruksi terhadap kerangka kerja logis kebijakan/program/kegiatan dan disertai dengan pemilihan indikator yang tepat untuk dievaluasi.Proses rekonstruksi kerangka logis RPB, disusun berdasarkan Sasaran Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana pada RPJMN III, yang diturunkan dalam bentuk sasaran, program, kegiatan, dan indikator dalam RPB. Pemilihan dan penyepakatan indikator evaluasi RPB akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk indikator evaluasi RKPD, Renstra, dan RPJMD. Hal ini dilakukan untuk menjamin digunakannya hashl evaluasi RPB sebagai salah satu acuan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah. 6.2.1.Evaluasi Ex-Ante Evaluasi Ex-ante merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan. Evaluasi ini digunakan untuk:
92. 1.Memilih Alternatif Terbaik dani Berbagai Alternatif yang Ada. Evaluasi Ex-ante dilakukan dengan menggunakan metode cost benefit analysis, yaitu menghitung biaya dan manfaatnya. Evaluasi ini sebaiknya digunakan untuk program/kegiatan strategis terutama untuk kegiatan infrastruktur.
93. 2.Memastikan Dokumen Perencanaan Disusun Secara Terstruktur, Koheren dan Sistematis. • untuk memastikan relevansi antara kondisi saat ini, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan sasaran yang ingin dicapai. Juga melihat konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini untuk menjamin kebijakan/program/kegiatan yang diambil pemerintah tepat sasaran. • untuk memastikan bahwa perencanaan telah berpedoman dan sejalan dengan dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi. Selain itu juga melihat target yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistis. Dalam proses penyusunan RPB, evaluasi Ex-Ante dilaksanakan melalui:
a.Analisis konekivitas program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kabupaten Sambas terkait (RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, dan RPJMD Kabupaten Sambas).
b.Analisis konektivitas antara program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan - hasil analisis pada point (a) - dengan Sub Prioritas Indikator Ketahanan Daerah, sebagai acuan keberhasilan penyelenggaraan PB pada suatu daerah. Sedangkan evaluasi ex-ante dengan menggunakan metode Cost Benefit Analysis, baru akan digunakan pada saat penyusunan RKPD khususnya untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur (sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah). 6.2.2.Kerangka Kerja Logis Kerangka Kerja Logis (KKL) digunakan untuk pemilihan indikator yang akan dievaluasi dan penentuan metode evaluasi. Kerangka Kerja Logis memiliki peran yang cukup penting dalam menstrukturkan kebijakan/program/kegiatan. Kerangka Kerja Logis diperlukan untuk mendapatkan outlines bagaimana kebijakan/program/kegiatan saling terkait dan bekerja dengan baik untuk mencapai sasaran pembangunan. Kerangka Kerja Logis berbentuk diagram/bagan yang menggambarkan hubungan antara input-proses-output-outcome-impact dalam pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan. Oleh karena itu, KKL sangat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Fungsi KKL pada masing-masing tahap pembangunan adalah sebagai berikut:
a.Tahap Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan/ Program/ Kegiatan Kerangka Kerja Logis membantu menyu sun struktur dan organisasi suatu desain program berdasarkan pemahaman yang sama. Pada tahap perencanaan, membangun KKL memerlukan banyak riset, pengalaman dan studi terkait strategi yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Struktur KKL membantu untuk menyamakan pemahaman akan parameter dan ekspektasi yang diharapkan, serta melihat perubahan yang diharapkan dapat terwujud dani pencapaian kebijakan/program/kegiatan.
b.Tahap Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Kerangka Kerja Logis membantu pelaksana untuk fokus terhadap rencana yang telah disusun dan mengidentifikasi serta mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk memantau perkembangan pelaksanaan untuk menjamin tercapainya sasaran yang diinginkan.Menggunakan KKL selama pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan mengharuskan para pengambil kebijakan untuk fokus dalam mencapai hasil.Lebih lanjut, KKL membantu pengambil kebijakan untuk memprioritaskan aspek- aspek dalam program yang penting dalam rangka melihat, melaporkan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.
c.Tahap Evaluasi Kebijakan / Program/ Kegiatan Tujuan utama penggunaan KKL pada tahap evaluasi adalah untuk meningkatkan pemahaman bagaimana proses suatu kebijakan/ program/ kegiatan dirumuskan dan dilaksanakan. Pada tahap evaluasi dilakukan rekonstruksi terhadap KKL yang telah disusun di tahap perencanaan.Jika KKL sudah disusun dengan baik dan keterkaitan antara input-proses-output-outcome- impact terlihat maka KKL tersebut dapat langsung digunakan untuk melakukan evaluasi.Namun jika KKL belum ada atau belum disusun dengan baik, maka perlu dilakukan perbaikan atau rekonstruksi KKL untuk menstrukturkan kembali kebijakan/ program/ kegiatan sehingga keterkaitan antara input- proses-outputoutcome-impact menjadi jelas. Perbaikan ini perlu dilakukan untuk memudahkan proses evaluasi antara lain dengan KKL sehingga pemilihan pertanyaan evaluasi dapat dilakukan dengan tepat, target kinerja dan indikator yang komprehensif dan relevan teridentifikasi dengan lebih baik dan jelas sehingga lebih mudah di evaluasi. Kerangka Kerja Logis RPB Kabupaten Sambas secara detail dapat dilihat pada Lampiran 3.Kerangka Kerja Logis Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sambas dengan indikator evaluasi terpilih telah ditetapkan/disepakati pada kegiatan Diskusi Publik di daerah. 6.3.PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA Pengukuran pencapaian kinerja suatu kebijakan / program/ kegiatan dapat dilakukan melalui beberapa jenis evaluasi. 6.3.1.Evaluasi Pengukuran Kinerja • Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam early warning system. • Wajib dilakukan pada semua kebijakan/program/kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMN, Renstra, RKP dan Renja). . Dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (gap analysis). Gap dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Metode Gap analysis atau "analisis kesenjangan" berguna untuk: P Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan. p Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut. P Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan. 6.3.2.Evaluasi Proses Pelaksanaan • Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam. • Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaiman a), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan. . Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang. 6.3.3 .Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar • Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dani pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program. • Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar. • Kriteria kebijakan strategis/program besar meliputi: '>> memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; • memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; • mendukung pencapaian prioritas nasional; dan • merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain. 6.3.4.Kriteria Evaluasi Terpilih Kriteria evaluasi RPB dipilih berdasarkan status pengarusutamaan di tiap-tiap tahun periode perencanaan. Pelaksanaan evaluasi RPB Kabupaten Sambas dilaksanakan untuk: 1.Tahun Perencanaan 2020 Hasil evaluasi RPB Kabupaten Sambas Tahun 2020 menjadi salah satu bahan evaluasi Provinsi Kalimantan Barat untuk program terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk RPJMD provinsi periode selanjutnya. Hasil evaluasi RPB Kabupaten Sambas tersebut menjadi masukan dalam dimensi bottom-up dan dimensi partisipatif penyusunan RPJMD provinsi. Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun 2020 adalah: Bencana Banjir Bencana Banjir Bencana Banjir melalui melalui melalui 1) Pengurangan Frekuensi dan Dampak Penerapan Sumur Resapan dan Biopori 2) Pengurangan Frekuensi dan Dampak Perlindungan Daerah Tangkapan Air. 3) Pengurangan Frekuensi dan Dampak Restorasi Sungai. 4) Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng. 5) Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan. 6) Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan. 7) Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang. 8) Pembangunan tanggul penahan abrasi (grid). 9) Budidaya tanaman mangrove dan terumbu Karang di kawasan berisiko tinggi Gelombang Ekstrim dan Abrasi. 10) Penyusunan peraturan batas pembangunan dan penambangan pada daerah yang berisiko bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi. 11) Sosialisasi terkait peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap ancaman Cuaca Ekstrim dan kerugian yang ditimbulkan. 12) Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 13) Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 14) Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana (bila dilaksanakan). 15) Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis (bila dilaksanakan). 16) Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 17) Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana (bila dilaksanakan). 18) Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 19) Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana (bila dilaksanakan). 20) Perencanaan Pemulihan Infrastruktur Penting Pasca Bencana (bila dilaksanakan). 21) Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana (bila dilaksanakan). 22) Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana (bila dilaksanakan). 2.Tahun Perencanaan 2021 Hasil evaluasi RPB Kabupaten Sambas Tahun 2021 menjadi salah satu bahan evaluasi nasional untuk Program Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana untuk RPJMN III.Oleh karena itu, untuk tahun perencanaan 2021, selain dani kriteria evaluasi terpilih, evaluasi RPB juga dilaksanakan untuk melihat penurunan indeks risiko bencana Kabupaten Sambas yang diukur dengan IKD. Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun 2021 adalah: 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik, 2) Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 3) Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 4) Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana (bila dilaksanakan). 5) Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis (bila dilaksanakan). 6) Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 7) Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana (bila dilaksanakan). 8) Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 9) Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana (bila dilaksanakan). 10) Perencanaan Pemulihan Infrastruktur Penting Pasca Bencana (bila dilaksanakan). 11) Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana (bila dilaksanakan). 12) Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana (bila dilaksanakan).
1. 3.Tahun Perencanaan 2022 Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun 2022 adalah: 1) Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut. 2) Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 3) Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 4) Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana (bila dilaksanakan). 5) Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis (bila dilaksanakan). 6) Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 7) Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana (bila dilaksanakan). 8) Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 9) Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana (bila dilaksanakan). 10) Perencanaan Pemulihan Infrastruktur Penting Pasca Bencana (bila dilaksanakan). 11) Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana (bila dilaksanakan). 12) Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana (bila dilaksanakan).
2. 4.Tahun. Perencanaan 2023 Hasil evaluasi RPB Kabupaten Sambas Tahun menjadi salah satu bahan masukkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas den.gan menggunakan strategi pengarusutamaan yang telah dipaparkan pada BAB sebelumnya. Hasil evaluasi yang digunakan tidak hanya hasil evaluasi yang digunakan pada tahun 2023 saja, namun merupakan gabungan evaluasi RPB dani tahun 2020 hingga 2023. Hasil RPB Kabupaten Sambas tersebut menjadi masukan dalam naskah akademis penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas periode selanjutnya. Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun 2023 adalah: 1) Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB. 2) Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut. 3) Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 4) Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 5) Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana (bila dilaksanakan). 6) Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis (bila dilaksanakan). 7) Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 8) Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana (bila dilaksanakan). 9) Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 10) Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana (bila dilaksanakan). 11) Perencanaan Pemulihan. Infrastruktur Penting Pasca Bencana (bila dilaksanakan). 12) Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana (bila dilaksanakan). 13) Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana (bila dilaksanakan).
3. 5.Tahun Perencanaan 2024 Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun 2024 adalah: 1) Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 2) Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 3) Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana (bila dilaksanakan). 4) Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis (bila dilaksanakan). 5) Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 6) Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana (bila dilaksanakan). 7) Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan). 8) Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana (bila dilaksanakan). 9) Perencanaan Pemulihan Infrastruktur Penting Pasca Bencana (bila dilaksanakan). 10) Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana (bila dilaksanakan). 11) Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana (bila dilaksanakan). 6.4.MEKANISME EVALUASI DAN PELAPORAN RPB merupakan rencana penyelenggaraan PB yang melibatkan berbagai pihak, baik dani institusi pemerintah (lembaga) maupun institusi nonpemerintah (organisasi nonpemerintah, pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain-lain). Oleh karena itu, pelaksanaan MEP melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan RPB. Pelaksanaan MEP RPB bertujuan untuk:
a.Memantau secara terus men.erus proses pelaksanaan RPB;
b.Mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPB sedini mungkin;
c.Menilai pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB;
d.Menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang, serta
e.Menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pendekatan dalam pelaksanaan MEP RPB dilakukan melalui:
a.penilaian mandiri (self assessment); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah.
b.penilaian terhadap dokumen pelaporan (report assessment); dilakukan sebagai masukan MEP secara tertulis dani berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB.
c.penilaian implementasi lapangan (field assessment); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan. Seluruh pendekatan pelaksanaan MEP RPB tersebut dikoordinasikan dan dikompilasikan oleh gugus tugas di atas. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh masing- masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan.Pemantauan juga dilakukan oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan PB di daerah. Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap 2 (dua) tahun berdasarkan hasil kompilasi MEP yang dilakukan masing-masing institusi dan hasil MEP yang dilakukan oleh gugus tugas. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja berbagai institusi pelaksana kegiatan dan aksi RPB.Pemantauan dilakukan untuk melihat capaian kegiatan dan aksi yang telah/sedang berjalan, serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Capaian kegiatan dan aksi dapat dilihat berdasarkan besarnya sumberdaya input yang telah dipergunakan (anggaran, SDM, jangka waktu, dan lainlain), serta keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah akibat pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB. Capaian kegiatan dan aksi bisa dijabarkan dalam indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan RPB.Sementara evaluasi merupakan hasil kompilasi monitoring yang dibandingkan terhadap rencana kegiatan dan aksi RPB. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan laporan dan rekomendasi perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB berikutnya. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB disusun oleh setiap daerah diserahkan kepada gugus tugas melalui koordinasi BPBD.Laporan disusun oleh masing-masing institusi secara berkala minimal setiap tahun. Laporan ini akan menjadi bahan monitoring tahunan gugus tugas terhadap pelaksanaan RPB. Sementara laporan evaluasi gugus tugas disusun secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun. Mekanisme operasional dan teknis pelaksaanaan MEP disusun oleh gugus tugas sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh disusun setiap 5 (lima) tahun pada tahun terakhir oleh BPBD berdasarkan hasil MEP berbagai institusi terkait dan gugus tugas. BPBD dalam menyusun laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh, melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPB. 3P BD Non- Pernerintah (Non -0PD) PvIner intat (OPDi mus Tur-ja, 1-'01,711.e3,7111. • Ke,qtato, • . . Eorrrot MEP IPorlit,ii.ln Manciiri ' (Sell s ''''1.) Fiz,i. - , • • ttl .Actr.m.tr.ttl • Kineriet 1\4,01 • VetYciCtio • 1,1,10 Ancigartin • ',iranipbri9 • x,n,rja Lengkap • Kjneriz, Morifz,,t. • ' Lr,ngkap • Kondola Survey1,-.1r)oran AV. • Komptiasi Kinerja • Money 3cnk--41., • P.,`,.orm.snr-3,st • Loporan Money RPE3 • t.aporan C;;Ipaian Kirierja PoIakf,anaart V2P1•3 • ReScomenciom Pei baPs an Keterzirtgan: A(ur ksartivIr, • • Thrv,19,,-9 j,',•.;,vab../.p,Aak,•3.-_,Ar-,, Partpa4,-,,i.,".porarl se a Un p Kootritna', Gambar 18. Mekanisme Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan MEP RPB disajikan dalam Gambar 18. ..44-.WitaRealU , . 6.5.PEMBARUAN 1, Pembaruan RPB dilaksanakan pada akhir masa perencanaan berdasarkan hasil MEP.
1. 2.Untuk menjamin objektivitas basil pembaruan, BPBD sebagai koordinator penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Periode 2020-2024 diharapkan membentuk tim penyusun yang berasal dani lintas lembaga, akademisi dan pakar.
2. 3.Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dani RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan. Kriteria tersebut adalah:
a.Arah Kebijakan pada RPB ini diharapkan tetap digunakan minimal untuk 2 (dua) periode perencanaan.
b.Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.
c.Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, topdown, bottom-up, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB.
d.Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang- kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.
e.Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Sedangkan berdasarkan penjabaran ekoregion Kabupaten Sambas memiliki potensi bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir akibat pendangkalan sungai, serta erosi dan gerakan tanah (longsor).Karakter ekoregion Kabupaten Sambas membentuk pertumbuhan ekonon-ii Kabupaten Sambas.Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas bergantung unggulan diantaranya adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor perdagangan besar dan eceran. Perlindungan terhadap sektor-sektor unggulan tersebut dilakukan dengan memfokuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kawasan- kawasan utama serta jaringan akses antar kawasan untuk potensi risiko yang telah teridentifikasi.Di samping itu, upaya pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana perlu memperhatikan flora dan fauna unik yang menjadi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Kabupaten Sambas. Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Sambas perlu memperhatikan kerjasama antar kabupaten/kota tetangga.Kemitraan ini dapat mengambil lingkup daerah WS Sambas.Berdasarkan lingkup WS Sambas, kemitraan penanggulangan bencana Kabupaten Sambas dilaksanakan dengan Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, dan Kota Singkawang. Implementasi RPB dapat dilaksanakan melalui makanisme pengarusutamaan PB.Pengarusutamaan dalam perencanaan penanggulangan bencana menjadi sebuah mekanisme yang dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana.Jaminan RPB dapat terlaksana salah satunya dengan membentuk gugus tugas lintas institusi yang dilengkapi oleh perangkat kerja.Setiap gugus tugas bekerja sesuai strategi pengarusutamaan.Optimalnya pengarusutamaan diharapkan dapat memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah, menjamin RPB masuk dalam APBD, dan mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah untuk mengimplementasikan RPB. Melihat keberhasilan suatu daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka dilakukan monitoring, evaluasi dan perlaporan. Evaluasi yang dilakukan menghasilkan data tercapai atau tidaknya rencana yang dilakukan. Selain itu, penilaian diberikan terkait efisiensi,efektivitas, relevansi, dampak dan keberlanjutan kebijakan / program/ kegiatan terhadap masyarakat. Adapun proram/kegiatan yang menjadi Kriteria Evaluasi Terpilih untuk evaluasi RPB Kabupaten Sambas terdapat 22 aksi, yang dijabarkan secara detail pada bab sebelumnya. Dengan adanya penilaian atau evaluasi ini, dapat disimpulkan tindakan atau langkah yang dapat diambil untuk perencanaan ke depan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Selain itu, dengan adanya kajian penanggulangan bencana ini, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih baik, efektif dan efisien di Kabupaten Sambas. LAMPIRAN 1 RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA LAMPIRAN SATU. RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN SAMBAS KEG1ATAW ' ''' '''' , • , ' , .... - '''''"' ' ... S1'' ' , ....,.L. ..... .. -.... --, , ...- ••• -.--: . - • - . .;— ..,.. .--,.. ' *INO1 - TORAKS1 .- ,. TAHUN KE- KETERLIBATAN INSTITUS1 ' ' ' '-' - '''' : '-.:-- ' ' ,•-; - - ----"-----, 2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
1. 1.PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
2. 1.Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. 1.Adanya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda
4. 2.Adanya aturan turunan yang menjabarkan dan memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, Misalnya: SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Siaga Daerah, SK Kepala Daerah tentang Rencana kontijensi, dll Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda
5. 3.Adanya program-program perencanaan dan penganggaran PB daerah yang diterjemahkan dan merujuk dart Perda Penanggulangan Bencana (PB) Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda
6. 2.Penguatan Aturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. 1.Adanya aturan dan kebijakan yang mengatur mekanisme pembentukan BPBD di Kabupaten Sambas Utama: Bappeda Pendukung: Bagian Hukum Setda, DPRD
8. 2.Adanya Perda pembentukan SOTK BPBD Utama: Bappeda Pendukung: Bagian Hukum Setda, DPRD
9. 3.Adanya prosedur dan mekanisme BPBD dalatn meningkatkan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan PB di daerah melalui penerapan aturan daerah Utama: 131)13D Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda
10. 3.Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB
11. 1.Adanya diskusi-diskusi antar kelompok (pemerintah, LSM, Akademisi, Media, Ulama, d11) untuk menyusun aturan dan mekanisme pembentukan Forum PRB Kabupaten Sambas Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda
12. 2.Dibentuknya Forum PRB daerah berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah disusun Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda
13. 3.Adanya Forum PRB yang berkontribusi signifilcan terhadap percepatan upaya PRB di Kabupaten Sambas Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda TAHUN RE- KEGIATAN AKSI INDIKATOR AKS1 KETERLIBATAN INSTITUS1 2020 2021 2022 2023 2024
14. 4.Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan
15. 1.Adanya mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan Kabupaten Sambas Utama: BPBD Pendukung: Bappeda,Dinas Kominfo, Bagian Hukum Setda Sambungan kegiatan no.1
16. 2.Adanya aturan daerah yang memperkuat mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan di Kabupaten Sambas Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Kominfo, Bagian Hukum Setda
17. 3.Terintegrasinya mekanisme dan prosedur penyebaran informasi didaerah dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional
18. 1.Adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun berdasarkan hash l pengkajian risiko bencana secara partisipatif dan melibatkan multipihak
19. 2.Adanya aturan daerah yang memperkuat implementasi Rencana Penanggulangan Bencana daerah Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Kominfo, Bagian Hukum Setda Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, BPS, Seluruh Institusi l'emda Utama: BPBD Pendukung; Bappeda, Bagian Hukum Setda _
20. 5.Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana
21. 3.Adanya aturan tentang gugus tugas RPB dalam pengarusutainaan dan money RPB yang melingkupi setiap pemangku kepentingan Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Seluruh lnstitusi Pemda
22. 6.Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana
23. 1.Adanya RTRW yang mempertimbangkan informasi ancaman bencana
24. 2.Adanya RTRW yang mempertimbangkan prinsip-prinsip penguranga risiko bencana melalui pencegahan risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang telah ada di daerah Utarna: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pendukung: Bappeda, BPBD Utama: Dinas PU PR Pendukung: Bappeda, BPBD
25. 3.Adanya aturan terkait tata guna lahan dan pendirian bangunan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana yang ada di daerah Utama: Dinas PUPR Pendukung: Bappeda, BPBD
26. 7.Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Utama: Bappeda Pendukung: Bagian Hukum Setda, DPRD, Bagian Organisasi X
27. 1.Terpenuhinya struktur BPBD sesuai Perda SOTK BPBD KEGIATAN AKSI INDIKATOR AKSI TAHUN KE- KETERLIBATAN INSTITUSI 2020 2021 2022 2023 2024 Sambungan kegiatan no.I
28. 2.Terpenuhinya kebutuhan sumber daya BPBD (anggaran, sarana, prasarana, personil) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, DPRD, BKPSDMAD, BKD X
29. 8.Penguatan Forum PRB 1. Adanya dokumen legalitas Forum pengurangan risiko bencana (FPRB) sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan secara formal dalam upaya PRB Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda X
30. 2.Adanya mekanisme organisasi - berupa: AD/ART atau Statuta, SOP, Deskripsi tugas dan fungsi masing-masing komponen/struktur, dll - sebagai dasar dalam pencapaian tujuan dan menjalankan fungsi FPRB Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hulcum Setda
31. 9.Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah Adanya usulan DPRD terkait PRB yang diaplilcasikan dalam perencanaan anggaran daerah Utama: DPRD Pendukung: Bappeda, BPBD, Sekretariat DPRD
32. 2.PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU
33. 10.Review Peta Bahaya Kabupaten Sambas Terlaksananya review peta bahaya dengan melibatkan instansi terkait di Kabupaten Sambas Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH, Disdukcapil, BPS, Kecamatan X
34. 11.Review Peta Kerentanan Kabupaten Sambas Terlaksananya review peta kerentanan dengan melibatkan instansi terkait di Kabupaten Sambas Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Sosial PMD, Disdukcapil, Dinas Pertanian, Dinas Perkim-LH, BPS, Kecamatan X
35. 12.Review Peta Kapasitas Kabupaten Sambas Terlaksananya review peta kapasitas dengan melibatkan instansi di Kabupaten Sambas Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Ulnas PUPR, Dinas Sosial PMD, Disdukcapil, Dinas Pertanian, Dinas Perkim-LH, BPS, Kecamatan X K EGIATAN Sambungan kegiatan no.2 AKSI
36. 13.Penerapan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah INDIKATOR AKSI
37. 1.Adanya pelibatanlintas SKPD, aspirasi masyaralcat, alcademisi, dunia usaha, maupun organisasi non pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana di daerah, untuk mengakomodir penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana KETERLIBATAN INSTITUSI Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Sosial PMD, Disdukcapil, Dinas Pertanian, Dinas Perkim-LH, Seluruh Istitusi Pemda,BPS, Kecamatan 2020 2021 TABUN KE- 2022 2023 2024 X . Tersusunnya mekanisme pengelolaan penanggulangan bencana Kabupaten Sambas sesuai RPB yang diperkuat dengan aturan daerah Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda . PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK
38. 14.Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah Digunakannya informasi bencana oleh semua pihak sebagai acuan dalam menyusun skenario operasi kebencanaan di Kabupaten Sambas Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Kominfo, BASARNAS, Media X
39. 15.Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat untuk Pencegahan dan Kesiapsiaga- an Bencana di Lingkungannya Terbangunnya kemandirian masyarakat dalam mengimplementasikan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan seperti rencana evakuasi, EWS dll Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Kominfo, BASARNAS, Media _ . X _
40. 16.Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga
41. 1.Adanya aturan dan sumberdaya yang memadai untuk mendukung mekanisme bersama yang menjalankan peran bagi- guna data dan informasi kebencanaan Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Kominfo, BASARNAS, Media X . Adanya pemanfaatan hasil mekanisme bersama dalam menjalankan peran bagi- guna data dan informasi kebencanaan oleh masing - masing stakeholder Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Kominfo, BASARNAS, Media
42. 17.Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana
43. 1.Adanya Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) atau Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi di Kabupaten Sambas Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Kominfo . Adanya peralatan yang memadai yang mendukung Pusdalpos atau Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Kominfo . Berfungsinya secara efektif Pusdalpos dalam penanganan masa krisis di daerah Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Kominfo Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Kominfo Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Kominfo Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, BASARNAS, Manggala Agni TAHUN KE- KEGIATAN AKSI INDIKATOR AKSI KETERLIBATAN INSTITUSI 2020 2021 2022 2023 2024 Sambungan kegiatan Sambungan kegiatan no.3
44. 21.Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
45. 20.Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, BASARNAS, Manggala Agni Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Sosial PM!), Polri, Dinas Pertanian dan KP Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, BASARNAS, Manggala Agni Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, BASARNAS, Manggala Agni Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, BASARNAS, Manggala Agni Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, BASARNAS, MAnggala Agni Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Kominfo Adanya sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional . Adaya proses saling memanfaatkan antara sistem pendataan di tingkat nasional dan di tingkat daerah Adanya sistem pendataan nasional yang terintegrasi dengan sistem di daerah belum digunakan untuk ikut membangun rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan di Kabupaten Sambas Adanya peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB yang dilakukan secara rutin/ berkala di Kabupaten Sambas . Diuji cobanya Peralatan PB dalam sebuah latihan kesiapsiagaan Adanya personil yang mampu merespon kejadian bencana di daerah sesuai dengan SKTD dan sertifikasi penggunaan peralatan PB yang ada Dilakukannya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan di Kabupaten Sambas . Dilakukannya latihan (geladi) kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut (mulai dani Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem) Terciptanya kesadaran kolektif masyarakat dan pemangku tentang pentingnya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan _ Dilakukannya pengkajian kebutuhan peralatan dan logistik yang tersinkronisasi dengan Rencana kontijensi atau dokumen kajian lainnya (risiko, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) untuk bencana prioritas di Kabupaten Sambas XX X
46. 18.Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah
47. 19.Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB KEGIATAN no.3 Sambungan kegiatan AKSI INDIKATOR AKSI
48. 2.Adanya integrasi hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik dengan Dokumen Perencanaan Daerah KF,TERLIBATAN INSTITUSI Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Sosial PMD, Polri, Dinas Pertanian dan KP 2020 2021 TAHUN la- 2022 2023 2024 X
49. 22.Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah Terpenuhinya peralatan dan logistik kebencanaan sesuai dengan hash! kajian kebutuhan yang dilakulcan Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Ulnas Sosial PMD, Polri, Dinas Pertanian dan KP X
50. 23.Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah Terpenuhinya kebutuhan tempat penyimpanan/pergudangan logistik di daerah secara kualitas maupun kuantitasnya Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Sosial PMD, Polri, Dinas Pertanian dan KP X
51. 24.Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik
52. 1.Adanya lembaga di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Sosial PMD, Polri, Dinas Pertanian dan KP XX X _. . Terpenuhinya sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan supply chain logistik untuk kebutuhan darurat bencana di Kabupaten Sambas Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Sosial PMD, Polri, Dinas Pertanian dan KP . Dilakukannya pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/ atau hasil rencana evakuasi Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Sosial PMD, Polri, Dinas Pertanian dan KP
53. 25.Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana
54. 1.Adanya mekanisme dan prosedur daerah dalam menangani pemenuhan ketersediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah Utama: BPBD Pendukung: PLN, TNI, Polri
55. 2.Adanya strategi/mekanisme daerah claim pemenuhan kebutuhan energy listrik pada masa tanggap darurat dengan mempertimbangkan skenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi Utama: BPBD Pendukung: PLN, TN1, Polri TAHUN KE- KEGIATAN AKS1 INDIKATOR AKSI KETERLIBATAN INSTITUSI 2020 2021 2022 2023 2024
56. 1.Adanya strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah yang mempertimbangkan skenario bencana terparah (berdasarkan Rencana Kontijensi) dan skenario bencana janglca panjang (slow onset) di Kabupaten Sambas, serta dibangun berdasarkan proyeksi iklim daerah
57. 2.Adanya strategi daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat yang disusun bersama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sambas no.3 Utama: Dinas Sosial PMD Pendukung: Dinas Pertanian dan KP, BULOG, BPBD Utama: Dinas Sosial PMD Pendukung: Dinas Pertanian dan KP, BULOG, BPBD
58. 1.Adanya rancangan kegiatan awal pemerintah daerah untuk melakukan penglcajian kembali (review) tata ruang kab/kota dalam rangka mengintegrasikan penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana
59. 2.Adanya rancangan awal pemerintah daerah untuk melakukan pengkajian kembali (review) tata ruang kab/kota dalam rangka penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana secara inklusif
60. 3.Terintegrasinya rencana-rencana pengurangan risiko bencana dengan RTRW Kabupaten Sambas
61. 1.Adanya informasi penataan ruang di daerah yang dengan mudah dapat diakses oleh publik
62. 2.Adanya pemanfaatan informasi penataan ruang untuk mengurangi risiko bencana
63. 1.Terlaksananya sosialisasi kebencanaan kepada seluruh sekolah/ madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di Icawasan rawan bencana Utama: Dinas PUPR Pendukung: Bappeda, BPBD, Dinas Perkim-LH Utama: Dinas PUPR Pendukung: Bappeda, BPBD, Dinas Perkim-LH Utama: Dinas PUPR Pendukung: Bappeda, BPBD, Dinas Perkim-LH Utama: Dinas PUPR Pendukung: Bappeda, BPBD, Dinas Perkim-LH Utama: Dinas PUPR Pendukung: Bappeda, BPBD, Dinas Perkim-LH , Utama: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pendukung: BPBD, Perguruan Tinggi, BASARNAS, Manggala Agni, Kecamatan
64. 28.Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah
65. 29.Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
66. 4.PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA
67. 26.Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana
68. 27.Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana X TAHUN KE- KEGIATAN AKSI INDIKATOR AKSI KETERLIBATAN INSTITUS.I 2020 2021 2022 2023 2024
69. 2.Dilaksanakannya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana bagi seluruh sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menegah (SMP) di daerah rawan bencana
70. 3.Dilaksanalcannya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) yang difokuskan pada salah satu dan i 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana
71. 1.Terlaksananya sosialisasi rumah sakit aman bencana
72. 2.Adanya perencanaan program dan kegiatan di Rumah Sakit yang berada di daerah rawan bencana yang mengadaptasi 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana)
73. 3.Diteraplcannya 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) oleh Rumah Salcit yang berada di daerah rawan bencana
74. 1.Adanya sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilakukan kepada komunitas-komunitas masyarakat di daerah Sambungan kegfatan no.4
75. 30.Peninglcatan Kapasitas Dasar Rumah Salcit dan Puskesmas Aman Bencana
76. 31.Pembangunan Desa Tangguh Bencana Utama: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pendukung: BPBD, Perguruan Tinggi, BASARNAS, MAnggala Agni. Kecamatan Utama: Dinas Pendidilcan dan Kebudayaan Pendukung: BPBD, Perguruan Tinggi, BASARNAS, Manggala Agni, Kecamatan Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: RSUD, BPBD, Dinas PUPR, Kecamatan Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: RSUD, BPBD, Dinas PUPR, Kecamatan Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: RSUD, BPBD, Dinas PUPR, Kecamatan Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Ulnas Pertanian KP, Seluruh lnstitusi Pemda, Kecamatan . Adanya peningkatan kapasitas kelurahan/desa dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana Terlaksananya simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat dengan menggunakan indikator desa tangguh bencana Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tentang penerapan sumur resapan dan/atau biopori yang dikeluarkan oleh pemerintah dan komunitas Adanya penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir Adanya kajian untuk menilai efektivitas penerapan sumur resapan dan/atau biopori di daerah dalam menurunkan frelcuensi dan luasan banjir dalam setahun teralchir Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tentang perlindungan daerah tangicapan air yang dikeluarkan oleh pemerintah dan komunitas Adanya penerapan perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir Adanya kajian untuk menilai efektivitas penerapan perlindungan daerah tanggapan air dalam menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir . Adanya upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir Adanya kajian untuk menilai efektivitas kegiatan restorasi sungai dalam menurunkan frelcuensi dan luasan banjir dalam setahun teralchir Sambungan kegiatan no.4 Utama: BPBD Pendukung:Dinas Sosial PMD, Ulnas Kesehatan, Seluruh Instit Pemda, Kecamatan PEN INGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
77. 32.Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori
78. 33.Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air
79. 34.Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Seluruh Institusi Pemda, Kecamatan Utama: Dinas PUPR Pendukung: BPBD, Dinas Perkim-LH Utama: Dinas PUPR Pendukung: BPBD, Dinas Perkim-LH Utama: Dinas Perkim-LH Pendukung: BPBD, Dinas PUPR Utama: Ulnas Perkim-LH Pendukung: BPBD, Dinas PUPR Utama: Dinas PUPR Pendukung: BPBD, Dinas Perkim-LH Utama: Dinas PUPR Pendukung: BPBD, Dinas Perkim-LH Utama: Dinas PUPR Pendukung: BPBD, Ulnas Perkim-LH Utama: Dinas Perkim-LH Pendukung: BPBD, Dinas PUPR TAHUN KE- KEGIATAN AKSI INDIKATORAKSI KETERLIBATAN INSTITUSI 2020 2021 2022 2023 2024 XXXXXXXX XXXXXXXX XX XX XXXX)0‹XX .iIiigi-iigiiiiiiiiiii .1,44;4?-4‘..., Sambungan kegiatan no.5 ''''' iiii,-x--:4;ik*-- _ ,',,ws-'-, :, il-- Aii- ;2ii,(;ie,;.i) .i.,-- -Y •
80. 35.Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng
81. 1.Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tentang penguatan lereng yang dikeluarIcan oleh pemerintah dan komunitas Utama: Dinas PUPR Pendukung: BPBD, Dinas Perkim-LH XX XX XX XX XX . Adanya upaya penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor Utama: Dinas PUPR Pendukung: BPBD, Dinas Perkim-LH . Adanya kajian untuk menilai efektivitas kegiatan penguatan lereng dalam menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor dalam setahun teralchir Utama: Dinas PUPR Pendukung: BPBD, Dinas Perkim-LH
82. 36.Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan
83. 1.Adanya pengawasan berkala kepada masyarakat, swasta dan instansi yang melanggar Perda budidaya lahan gambut dan konversi lahan gambut Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH XX XX XX XX XX . Terbuktinya penerapan pembukaan lahan tanpa bakar di daerah sesuai dengan aturan yang ada Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH
84. 37.Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan
85. 1.Adanya kegiatan awal di tingkat daerah dalam pengelolaan air pemukaan untuk pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan yang belum di atur dalam peraturan daerah Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH XX XX XX XX XX . Adanya Perda yang mengatur operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH . Adanya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH
86. 38.Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang
87. 1.Adanya kebijakan yang mendukung inisiatif atau keterlibatan kota/kab. dalam pengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif Kabupaten Sambas Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH XX XX XX XX TARUN KE- KEG1A TAN AKSI 1NDIKATOBAKSI KEURLIBATAN INsTrrusi 2020 2021 2022 2023 2024 ,gW,fe6t,?! XX XXXX X XXX X Adanya kebijakan kerjasama para pihak dalam pengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan terpadu area hulu DAS berbasis pendelcatan landskap . Adanya aturan bangunan tahan gempa bumi di daerah . Diteraplcannya aturan bangunan tahan gempabumi dalam pelaksanaan IMB di Kabupaten Sambas . Adanya pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan IMB bangunan tahan gempabumi Adanya rancangan dan/atau kegiatan awal mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/ waduk) di Kabupaten Sambas Adanya aturan yang mendukung mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/ waduk) di Kabupaten Sambas Adanya evaluasi dan peninglcatan kualitas mitigasi struktural bencana banjir secara berkala dengan mempertimbanglcan dampak perubahan iklim Adanya kebijakan tentang pengelolaan lahan gambut di Kabupaten Sambas untuk pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran lahan dan hutan Adanya kegiatan awal pengelolaan dan restorasi lahan gambut telah dilaksanakan bersama antara pemerintah dan swasta Ada kebijakan tentang restorasi lahan gambut di daerah Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH Utama: Dinas PUPR Pendukung: BPBD, Bappeda, Bagian Hukum Setda, Dinas Perkim-LH Utama: Dinas PUPR Pendukung: BPBD, Bappeda, Bagian Hukum Setda, Dinas Perkim-LH Utama: Dinas PUPR Pendukung: BPBD, Bappeda, Bagian Hukum Setda, Dinas Perkim-LH Utama: Dinas PUPR Pendukung: BPBD, Bappeda, Dinas Perkim-LH Utama: Dinas PUPR Pendukung: BPBD, Bappeda, Dinas Perkim-LH Utama: Dinas PUPR Pendukung: BPBD, Bappeda, Dinas Perkim-LH Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH Sambungan kegiatan no.5
88. 39.Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB
89. 40.Pembangunan/Revitalisasi tanggul, waduk di daerah berisiko banjir
90. 41.Restorasi lahan gambut di daerah berisiko Kebalcaran Hutan dan Lahan
91. 1.Adanya inisiatif mitigasi struktural bencana longsor (misal konservasi vegetatif di DAS) di daerah
92. 1.Adanya kawasan bebas pembangunan fasilitas publik di garis pantai atau muara DAS XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXX XX
93. 42.Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir Bandang melalui konservasi vegetatif DAS
94. 43.Pembangunan tanggul penahan abrasi (grid)
95. 44.Budidaya tanaman mangrove dan terumbu Karang di kawasan berisiko tinggi Gelombang Ekstrim dan Abrasi
96. 45.Penyusunan peraturan batas pembangunan dan penambangan pada daerah yang berisiko bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi
97. 46.Sosialisasi terkait peningkatan pengetahuan masyaralcat terhadap ancaman Cuaca Ekstrim dan kerugian yang ditimbulkan
98. 2.Ada kebijakan tentang konservasi vegetatif DAS di wilayah rawan longsor daerah
99. 3.Ada program dan kegiatan konservasi vegetatif di wilayah DAS yang rawa longsor secara berkelanjutan Adanya pembangunan tanggul ataupun batu grid sebagai pemecah ombak di daerah pesisir yang berisiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tertanamnya manggrove di garis pantai yang berpotensi terkena abrasi dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan tersebut
100. 2.Adanya peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah dan pulau-pulau kecil di daerah aliran sungai Terlaksananya sosialisasi di setiap kecamatan terkait peningkatan pengetahuan masyaralcat terhadap ancaman Cuaca Ekstrim dan kerugian yang ditimbulkan dengan melibatkan seluruh desa/kelurahan yang ada di kecamatan tersebut Utama: Dinas PUPR Pendukung: BPBD, Dinas Perkim- LH Utama: Dinas PUPR Pendukung: BPBD, Dinas Perkim- LH Utama: Dinas PUPR Pendukung: BPBD, Dinas Perkim- LH Utama: Dinas Perkim-LH Pendukung: BPBD, Bappeda, TN!, Poiri, Dinas Sosial PMD, Dinas PUPR, Dinas Perikanan-PKH Utama: Dinas Perkim-LH Pendukung: BPBD, Dinas Pendidikan, Dinkes, BMKG, Media, DPRD, PM!, TNI, Polri, Forum PRB, Kecamatan, Dinas PUPR, Dinas Perikanan PKH Utama: Dinas Perikanan PKH Pendukung: BPBD, Dinas Pendidikan, Dinkes, BMKG, Media, DPRD, PM!, TN!, Polri, Forum PRB, Kecamatan, Dinas Perkim-LH, Dinas PUPR Utama: Dinas Perikanan PKH Pendukung: BPBD, TN!, POLRI, Dinas PUPR, Bagian Hukum, DPRD, Kecamatan, Dinas Perkim- LH, BMKG Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pendidilcan, Dinas Sosial PMD, Disnakertrans, Ormas, LSM, Forum PRB, Dinas Perkim-LH, BMKG Sambungan kegiatan no.5 TAUUNKE KEGLATAN AKSI INDIKATOR AKSI KF. FERLIBATAN INSTITUSI r 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN AKSI INDIKATOR AKSI KETERL1BATAN INSTITUSI 2020 TABUN KE- 2021 2022 2023 2024
101. 6.PERKUATAN KES1APSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
102. 47.Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabtuni melalui Perencanaan Kontijensi
103. 1.Terselenggaranya kajian-kajian teknokratis penyusun skenario terburuk bencana gempabumi di Kabupaten Sambas Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim-LH, Dinas PUPR X X X X X
104. 2.Tersusunnya rencana kontijensi bencana gempabumi sesuai dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Gempabumi Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN1, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim-LH, Dinas PUPR
105. 3.Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim-LH, Dinas PUPR
106. 48.Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi
107. 1.Adanya kegiatan-kegiatan awal dalam penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Banjir di daerah Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!. Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim-LH, Dinas PUPR X X X X X
108. 2.Adanya Rencana kontijensi yang disusun yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana banjir Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim-LH, Ulnas PUPR
109. 3.Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim-LH, Dinas PUPR
110. 49.Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah
111. 1.Adanya rancangan dan/atau kegiatan awal yang telah dilakukan untuk membangun sistem peringatan dini banjir di daerah Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dims Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim-LH, Dinas PUPR X X X X X2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosesdur peringatan dini bencana banjir secara berkala oleh multi stakeholder Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Ulnas Kesehatan, Dinas Perkim-LH, Dinas PUPR MIA TA N Sambungan kegiatan no.6 AKSI • '2,-`:`j:,..- INDIKATORAKSI ,s, :Fr.m.Ry•,--e-_-• if4,-.w..., KETERLIBATAN IN STITUSI .!-, 2020 X ----,' . .2021 X T .. 'e77--T.37 T4IIUNKE ,5•, 2022 X 2 ---, X ,.;RA.A3Wee X
112. 3.Adanya sistem peringatan dini yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Ulnas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim-LH, Dinas PUPR
113. 50.Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi
114. 1.Adanya kegiatan-kegiatan awal yang dilalcukan sebelum penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Longsor di daerah _ Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim-LH, Dinas PUPR X X X X X
115. 2.Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini tanah longsor secara berkala oleh multi stakeholder di daerah Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim-LH, Dinas PUPR
116. 3.Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim-LH, Dinas PUPR_
117. 51.Penguatan Sistem Peringatan Din! Bencana Tanah Longsor Daerah
118. 1.Adanya rancangan dan/atau kegiatan awal untuk membangun sistem peringatan dini tanah longsor di daerah Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TNI, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim-LH, Dinas PUPR X X X X X
119. 2.Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan din! tanah longsor secara berkala oleh multi stakeholder di daerah Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim-LH, Dinas PUPR
120. 3.Sistem peringatan dini sudah dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya longsor Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim-LH, Dinas PUPR
121. 52.Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi
122. 1.Adanya rencana kontijensi yang disusun yang telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Pair!, Dina Sosial PMD, Dinas Kesehatan, MANGGALA AGNI Daops. Singkawang, Dinas Perkim-LH, KPH, Dinas Perhubungan X X X X X KEGIATAN AKS1 1NDIKATOR AKS1 KETERL1BATAN INSTITUSI _.,..... _ • 2020 TABUN KE- 2021 2022 2023 2024 Sambungan kegiatan no.6
123. 2.Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Sarnbungan aksi no.52 Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN1, Polri, Dina Sosial PMD, Dinas Kesehatan, MANGGALA AGNI Daops Singkawang, Dinas Perkim-LH, KPH, Dinas Perhubungan X X X X X
124. 53.Penguatan Sistem Per! ngatan Din! Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah
125. 1.Adanya rancangan awal untuk membangun sistem peringatan dini Kebakaran Lahan dan Hutan di daerah Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dina Sosial PMD, Dinas Kesehatan, MANGGALA AGNI Daops. Singkawang, Dinas PerIcim-Li, KPH, Dinas Perhubungan X X X X X . Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan din! bencana kebalcaran hutan dan lahan secara berkala oleh multi stakeholder Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN I, Polri, Dina Sosial PMD, Dinas Kesehatan, MANGGALA AGNI Daops. Singkawang, Dinas Perkim-LH, KPH, Dinas Perhubungan . Adanya sistem peringatan dini yang dapat meningkatkan kesadaran masyaralcat akan bahaya Kebakaran Lahan dan Hutan Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN1, Polri, Dina Sosial PMD, Dinas Kesehatan, MANGGALA AGNI Daops. Singkawang, Ulnas Perkim-LH, KPH, Ulnas Perhubungan
126. 54.Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi
127. 1.Adanya kegiatan awal yang telah dilalcukan sebelum penyusunan rencana kontijensi untuk bencana kekeringan di daerah Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Ulnas Sosial PMD, Ulnas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH, Dinas Pertanian KP X X X X X . Adanya Rencana kontijensi yang disusun yang telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Din! dan Penanganan Darurat Bencana kekeringan Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH, Dinas Pertanian KP KEGIATAN AKSI INDIKATOR AKSI KETERLIBATAN INSTITUSI TAHUN KE- 2020 2021 2022 2023 2024 Sambungan kegiatan no.6 Sambungan aksi no.54 3. Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TNI, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH, Dinas Pertanian KP X X X X X
128. 55.Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah
129. 1.Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kekeringan secara berlcala oleh multi stakeholder di daerah Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TNI, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH, Dinas Pertanian KI' X X X X X
130. 2.Sistem peringatan dini sudah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Kekeringan Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH, Dinas Pertanian KP
131. 56.Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi
132. 1.Adanya Rencana kontijensi yang disusun telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana banjir bandang Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TNI, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH X X X X X
133. 2.Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operas! pada masa tanggap darurat bencana banjir bandang Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TNI, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH
134. 57.Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah
135. 1.Adanya rancangan awal untuk membangun sistem peringatan dini Banjir Bandang di daerah Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH X X X X X
136. 2.Adanya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir bandang secara berkala oleh multi stakeholder Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH
137. 3.Sistem peringatan dini sudah dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Banjir Bandang Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas SosialPMD, DinasKesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH 2024202321)20 KETERLIBATAN INSTITUSIKEG1ATAN AKS1 1NDIKATOR AKSI ' • -rAR,P.--,:- lg-WWW, AVP3MY._ ,c41;101kC, • . . , ,
138. 6.PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
139. 58.Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana
140. 1.Adanya aturan tertulis (balk dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang penentuan status tanggap darurat di daerah Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Kecamatan, BASARNAS, Manggala Agni )0( XX XX XX XX
141. 2.Masyarakat dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan (patroli kesiapsiagaan) dan penanganan darurat bencana selanjutnya atas dasar melcanisme penentuan status tanggap darurat tersebut Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Kecamatan, BASARNAS, Manggala Agni
142. 59.Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana
143. 1.Adanya aturan tertulis (balk dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang sistem komando tanggap darurat bencana di daerah Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Ulnas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Kecamatan, BASARNAS, MAnggala Agni X X X X X
144. 2.Sistem komando tanggap darurat diterapkan oleh seluruh SKPD sebagai acuan dalam operasi darurat di daerah Mama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Kec, BASARNAS, MA
145. 60.Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana
146. 1.Ada relawan dan person!) terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, BASARNAS, MAgni XX XX XX XX XX
147. 2.Ada prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, BASARNAS, MAgni
148. 3.Adanya relawan dan person!! terlatih telah melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, BASARNAS, MAgni
149. 61.Pelalcsanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis Tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban telah melaksanakan tugasnya secara efektif Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Ulnas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, BASARNAS, MAgni XX XX XX XX XX
150. 62.Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana
151. 1.Tersusunnya prosedur perbaiIcan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan XX XX XX XX XX KEGIATAN AKSI INDIKAFOR AKSI KETERLIBATAN INSTITUSI TABUN KE- 2020 2021 2022 2023 2024 Sambungan kegiatan no.6
152. 2.Adanya aturan daerah (Surat Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, atau Peraturan Daerah) dalam perkuatan prosedur perbaikkan darurat bencana Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TNI, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan XX XX XX XX XX
153. 3.Adanya prosedur perbaiklcan darurat bencana telah mengakomodir peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat bencana Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan
154. 63.Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana
155. 1.Adanya mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan/atau pengerahan bantuan darurat bencana Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan XX XX XX XX XX
156. 2.Relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan melaksanakan tugas sesuai prosedur Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan
157. 64.Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana
158. 1.Adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah) tentang prosedur penghentian status tanggap darurat bencana Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, PoIri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan XX XX XX XX XX
159. 2.Adanya prosedur yang mengatur mekanisme proses transisi/peralihan dani tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan
160. 3.Masyarakat memahami penentuan status tanggap darurat sebagai akhir dani masa tanggap darurat Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan
161. 7.PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA
162. 65.Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana
163. 1.adanya kesepakatan secara formal oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah terhadap mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang telah disusun Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR XX XX XX XX XX
164. 2.Terakomodirnya seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di dalam rancangan pemulihan tersebut Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR KfORLIBATAN INSTITUS1 2020 2021 TAIIUN KE- 2022 2023 2024 Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR XX XX XX Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPA Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas PUPR Utama: BPBD Pendukung: XX XX XX XX Bappeda, TN I, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas PUPR Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD, Dinas PUPR Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TN!, Polri, Dinas Sosial PMD XX XX XX KEGJATAN AKSI INDIKATOR AKSI Sambungan kegiatan no.7
165. 66.Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana Tersusunnya ada mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban Disusunnya rancangan proses - proses pemulihan infrastrulctur penting pasca bencana dengan dasar mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dan pembangunan
166. 67.Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana . Adanya system atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana? Balk atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban Tersusunya rancangan proses - proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (slow onset) dani pembangunan
167. 68.Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana Adanya mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana XX XX TAHUN KE- KEGIATAN AKSI INDIKATOR AKSI KETERLIBATAN INSTITUSI 2020 2021 2022 2023 2024 Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelalcsanaan pemulihan penghidupan masyaralcat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbang,kan kebutuhan korban Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TNI, Polri, Dinas Sosial PMD Adanya rancangan pemulihan penghidupan masyaralcat pasca bencana yang disusun telah mempertimbanglcan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dani penghidupan masyarakat Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, TNI, Polri, Dinas Sosial PMD Sambungan akslno.68 Sambungan kegiatan no.7 XX : INDIKATOR EVALUASI TERPILIH LAMPIFtAN 2 RENCANA AKSI SPASIAL PENGURANGAN RISIKO BENCANA URAIAN LOKASI TARGET TAHUN PENGERJAAN STATUS PENGA 2020-2024 Seluruh sekolah pada daerah resiko tinggi Sekolah dan madrasah yang menerapkan 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana TEMATIK KESEHATAN TAHUN PENGERJAAN STATUS PENG Rumah Sakit di kawasan bencana yang telah tersertifikasi berdasarakan 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) 2020-2024 Seluruh rumah sakit pemerintah dan puskesmas MI& LOKASI TARGETURAIAN RENCANA AKSI SPASIAL MULTI BAHAYA DI KABUPATEN SAMBAS INFORMASI DAN SOSIALISASI I i PE—NGEMBANGAN SISTEM : INFORMASL DIKLAT DAN LOG ISTIK BENCANA TAHUN PENGERJAAN STATUS PENGARUSUTAMAAN Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan 2020-2024 2020-2024 TEMATIK PENDIDIKAN DESA TANGGUH BENCANA _ URAIAN _L_OKASI TARGET TAHUN PENGERJAAN STATUS PENGARUSUTAMAAN ! Kelurahan/desa yang Seluruh daerah menerapkan indicator desa tangguh bencana pada resiko tinggi 2020-2024 t • -..:-..-1 • / ,s 4 - • LIf..... :•.! it I x• • I,N,,,, 0\ , i .-' • : p1-' • • ee--:"1 • .-- • # -A ,:-. • • , '.-8 . • I ii • •;-. • . A i• i , % , % ' % i ,-I I • - - % % % .5 i .._ i ••••1_ 1 % %.„.•._.,,,,,.-r ...„, ,) ti_.. . ;.:_-__..?A4 1 \ , , LAU! NATLINA • ,41— • ;--- •--- . • • •..., • • 'p 1 ' • - ' ; i ,--_, , e, I--z-- 5/ iz- e e es ,-- . e ..: '. 11.."......... Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air Seluruh desa-desa yang berada di sepanjang Daeran Aliran Sungai Pengurangan frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori Desa Sungai Bening (Kec.Sajingan Besar), Desa Sungai Baru (Kec. Teluk Keramat) 2020-2024 Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai atau Normalisasi Sungai (Sodetan/Turusan Sungai/Kanal /Turap/Beronjong/Tanggul) Seluruh desa-desa yang berada di sepanjang Daeran Aliran Sungai 1.0KASI TARGET TAHUN PENGERJAAN STATUS PENGARUS UTAMAAN URAIAN 1,0KASI TARGET TAHUN PENGERJAAN Pembangunan/Revitalisasi tanggul di daerah berisiko banjir Desa Buduk Sempadang, Gayung Bersambut (Kec. SelakauTimur) Pembangunan/Revitalisasi waduk di daerah berisiko banjir Desa Buduk Sempadang (Kec. Selakau Timur) 2020-2024 sTATtis PENGARUS UTAMAAN 1.0KASI TARGET sTATt1S • TAHUN PENGARUS: PENGERJAAN UTAMAAN 2020-2024 Desa Semanga, Sepantai, Perigi Limus, Sendoyan (Kec. Sejangkung) Penguatan/Pembangunan Sistem peringatan dini bencana banjir daerah STATUS - PENGARUS . 0T4MAAN TAHUN PENGERJAAN ., • RENCANA KONTIJENSI HAMM ,. • 2020-2024 Penyusunan Rencana kontijensi yang disusun yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini danPenanganan Darurat Bencana hanjir Uji coba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir RENCANA AKSI SPASIAL BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SAMBAS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN BENCANA BANJIR EFEKTIVITAS MITIGASI BENCANA BANJIR PENINGKATAN KES1APSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA BANJIR STATUS PENGARUS1 UTAMAAN ,. TABUN PENGERJAAN LOKASI TARGETURAIAN 2020-2024 Kec. Sajingan Besar (Desa Santaban, Sasak) Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan system pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS untuk deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang (pendekatan landskap, lintas administrative Kabupaten/Kota) dan Kebijakan Kerjasama Para Pihak Berkepentingan STATUS PENGARUS.. TAHUN PENGERJAAN RENCANA KONTHENSI BANJIR BANDANG 2020-2024 Penyusunan Rencana kontijensi yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Banjir Bandang Ujicoba Rencana Kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasipada masa tanggap darurat bencana banjir bandang ( NM, RENCANA AKSI SPASIAL BENCANA BANJIR BANDANG DI KABUPATEN SAMBAS LAS, NATUNA 4— t ..,..i ' I- ð. , ;•,":"''%% i..- .3k ‘.."-s- ......., -z..-- / • .0 7-r- ,;N.,••- •••• , - 1 ( L. „„..---.............47 i r:,•:/' ,/ • 4 , . , -,„. • 7--- ,......./ ,,,,,,, , -,,c.ft; - if . - • '.,,,-,40 - ""-4 1..2-;-_.--'2»_S-7."1 's.;:j , r — ,,,.....,..,"" Nil _.,r" ;PArKi.4,(-;: 44111 rs A C ',91, , ' l'-' l'1% . 'IV ; . , 6; • - • - ,, ' .! ' #5'; 1 EFEKTIVITAS PENCEGAHAN BENCANA BANJIR BANDANG EFEKTIVITAS MITIGASI BENCANA BANJIR BANDANG aIIIIIIIIIIcik Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir Bandang melalui Konservasi vegetatif DAS di daerah berisiko banjir bandang ., .LOKASI TARGET . I TABUN PENGERJAAN STATUS PENGARUS UTAMAAN :. Kec. Sajad (Desa Jirak, Tengguli, Mekar Jaya, Beringin) 2020-2024 PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA BANJIR BANDANG • 1111•1111111111111111MM. STATUS PENGARUS, UTAMAAN, URAIAN Penguatan/Pembangunan Sistem peringatan dini bencana banjir bandang Daerah LOKASI TARGET Kec. Sejangkung (Desa Setalik) TABUN PENGERIAAN 2020-2024 LAUT NATUNA - ' PEN ERAPAN BANGUNAN TAHAN TAHUN STATUS GEMPABUMI PENGERJAAN PENGARUSUTAMAAN Penerapan aturan bangunan tahan gempa bumi dalam pelalcsanaan IMB di daerah 2020-2024 RENCANA KONTIIENSI GEMPABUMI TAHUN STATUS PENGERJAAN PENCARUSUTAMAAN 2020-2024 Penyusunan Rencana kontijensi yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Gempa bumi Ujicoba Rencana Kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana gempa bumi RENCANA AKSI SPASIAL BENCANA GEMPABUMI DI KABUPATEN SAMBAS •---4,—,--- s -; -: 1 SMOMMINANO .tA.1......,MMA MAIMPAMAIMINIRMANO LAUT NATUNA NOMA'S,. - " URA1AN - 1.0KASI TARGET TAIIIIN PENGERIAA STATUS PENGARUS Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut dan Penerapan Pembukaan Lahan tanpa Bakar untuk mengurangi kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan Kaliau, Sanatab, Sei Bening (Kec. Sajingan Besar), Sebubus, Match, Tanah Hitam, Mentibar, Nibung, Temajuk (Kec. Paloh), Tempapan Hulu, Sijang (Kec. Galing), Lela, Sungai Baru (Kec. Teluk Keramat), Sarang Burung Danau, Sei Nilam, SB.Usrat, SB. Kuala, SB. Kolam, Bakau, Parit Setia, Pelimpaan, Lambau, Mutus Darussalam (Kec. Jawai), Semata, Simpang Empat (Kec. Tangaran), Balai Gemuruh (Kec. Subah), Seret Ayon, Batu Makjage, Maribas (Kec. Tebas), Simpang Gayung Bersambut (Kec.SelakauTimur), Lubuk Dagang (Kec. Sambas), Sepinggan (Kec. Semparuk) 2020-2024 RENCANA KONTIJENS1 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TA HUN PENGERIAAN smus r : PENGARIIS r:, UTAMAAN Penyusunan Rencana kontijensi yang disusun yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan Ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan 2020-2024 RENCANA AKSI SPASIAL BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SAMBAS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN _ EFEKTIVITAS MITIGASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN URAIAN LOKASI TARGET TAHUN , PENGERIAAN sTATus PENGARIIS, UTABAAN Pengelolaan dan Restorasi lahan gambut di daerah berisiko kebakaran hutan dan lahan Sebubus, Nibung, Malek, Tanah Hitam (Kec. Paloh), Tempapan Hulu, Pant Baru (Kec. Galing), Lela (Kec. Teluk Keramat), SB. Danau, SB. Usrat, SB. Kolam (Kec. Jawai), Semata, Simpang Empat (Kec. Tangaran), Mak Tanggulc, Serindang, Batu Makjage (Kec. Tebas), Buduk Sempadang, Gayung Bersambut (Kec. Selakau Timur) 2020-2024 - LOKASI TARGET STATUS TAHUN PENGARUS PENGERJAAN UTAMAAN RENCANA AKSI SPASIAL BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN SAMBAS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN BENCANA KEKERINGAN PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA KEKERINGAN STATUS PENGARUS UTAMAAN Penyusunan Rencana kontijensi yang disusun yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan Ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana Kekeringan • • iferles,1 ..111111111111111MMININIO41 cAur NATIINA trf ' I •;,,i 7 ....mor / frt- 2020-2024 Penguatan Sistem peringatan dini bencana kekeringan Pada daerah yang beresiko tinggi (Kec. Paloh, Kec. Semparuk, Kec. Selakau) 2020-2024 RENCANA KONTIJENSI KEKERINGAN STATU TA [JUN PENGARU PF,NGERIAAN TAHUN PENGERJAAN Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan air permukaan untuk pengurangan risiko bencana kekeringan melalui pencegahan dan mitigasi bencana (SumurBor, PAH) Kec. Paloh, Kec. Semparuk (Seburing, Sepinggan), Kec. Selalcau (Bentunai) • 2020-2024 ,RAIAN LOKASI TARGIJ STATUS PENGARUS UTAMAAN S1 TARGET TABUN PENG ERMAN RENCANA AKSI SPASIAL BENCANA TANAH LONGSOR DI K1BUPATEN SAMBAS 11•41410.1 LAU?' NAruha - TEr: 114. "r`r* A.41.0.1140244.0. 7 , - r-r/%1 • / 4%cari'' -II 1.1 7/5r EFEKTIVITAS PENCEGAHAN BENCANA TANAH LONGSOR PENINGKATAN KESIAPS1AGAAN MENGHADAPI BENCANA TANAH LONGSOR STATUS. PENGARII UTAMAAN 2020-2024 TABUN PENGER1AAN 2020-2024 Penyusunan Rencana kontijensi yang disusun yang tersinlcronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini danPenanganan Darurat Bencana Tanah Longsor Ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor MP , - - -' - •"' - OKASI TARGET Sebedang SepukTanjung (Kec. Sebawi), Pemangkat Kota (Kec. Pemangkat), Kaliau, Santaban, Sanatab, Sebunga dan Sungai Bening (Kec. SajinganBesar) Batu makjage (Kec. Tebas), Tebuah Elok, Madak, Balai Gemuruh (Kec. Subah) • , IV Pembangunan/Penguatan Sistem peringatan dini bencana tanah longsor TABUN PENGER1AAN STATUS PENGARUS UTAMAAN .444,....-urg.aaraarigrai RENCANA KONTHENSI TANA!! LONGSOR Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng Sebedang, Sepuk Tanjung (Kec. Sebawi), Pemangkat Kota (Kec. Pemangkat), Kaliau, Santaban, Sanatab, Sebunga dan Sungai Bening (Kec. SajinganBesar) Batu makjage (Kec. Tebas), Tebuah Elok, Madak, Balai Gemuruh (Kec. Subah) 2020-2024 • • •-;', • • r / 1= I " 4_ :LT.= — — 07.7-1:-.„--_-•%,.,•== 5 ' 1 LAUT NATUNA RENCANA AKSI SPASIAL BENCANA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI DI KABUPATEN SAMBAS EFEKTIV1TAS MITIGASI BENCANA GELOMBANG EK.STRIM DAN ABBAS' ... . 111E, . 1,0KASI TARGET TAHUN P1- NC! 2020-2024 STATUS PENGARUS UTAMAAN Pembangunan tanggul ataupun batu grid sebagai pemecah ombak di daerah pesisir yang berisiko gelombang ekstrim dan abrasi Pantai Kecamatan Paloh, Pantai Kecamatan Pemangkat, PantaiKecamatanTangaran, Pantai Kecamatan Jawai, Pantai Kecamatan Jawai Selatan, Pantai Kecamatan Salatiga, Kecamatan Selakau Budidaya tanaman mangrove dan terumbu karang di kawasan berisiko tinggi gelombang ekstrim dan abrasi, pada garis pantai dengan melibatican masyaralcat sekitar icawasan Pantai Kecamatan Paloh, Pantai Kecamatan Pemangkat, Pantai Kecamatan Tangaran, Pantai Kecamatan Jawai, Pantai Kecamatan Jawai Selatan, Pantai Kecamatan Salatiga, Kecamatan Selakau Penyusunan peraturan batas pembangunan dan penambangan pada daerah yang berisiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi (kawasanbebas pembangunan fasilitas publik di garis pantai atau muara DAS) Pantai Kecamatan Paloh, Pantai Kecamatan Pemangkat, Pantai Kecamatan Tangaran, Pantai Kecamatan Jawai, Pantai Kecamatan Jawai Selatan, Pantai Kecamatan Salatiga, Kecamatan Selakau LAM PIRAN 3 KEFIANGKA KERJA LOGIS EVALUASI RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA p. 16 SUB KEGIATAN PS DAERAH LAMPIRAN TIGA. KONSEP KERANGKA KERJA LOGIS RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN SAMBAS KONSEP KERANGKA KERJA LOGIS EVALUASI RPB KABUPATEN SAMBAS * PRIORITAS AKSI SEDRR . ____1211111111 MENGURANGI SECARA SUBSTANSIAL TINGKAT KEMATIAN GLOBAL AKIBAT BENCANA DI TAHUN 2030, MENWU PENURUNAN RATA- RATA TINGKAT KEMATIAN GLOBAL PER 100.000 DALAM DEKADE 2020-2030 DIBANDINGKAN DENGAN PERIODE 2005-2015 IWESTASI DALAM PENGURANGANSECARA SUBSTANSI MENGURANGI JUMLAH ORANG YANG TERKENA DAMPAK BENCANA RISIKO BENCANA UNTUK KETAHANAN SECARA GLOBAL DI TAHUN 2030, MENUJU PENURUNAN ANGKA RATA-RATA GLOBAL PER 100.000 DIDEKADE 2020-2030 DIBANDINGKAN DENGAN PEFtIODE 2005-2015 MEMAHAMI RISIKO BENCANA MENGURANGI KERUGIAN EKONOMI PENGUATAN TATA KELOLA RISIKOLANGSUNG AKIBAT BENCANA DALAM KAITANNYA DENGAN PRODUK DOMESTIK BENCANA UNTUK MENGELOLA RISIKO BRUTO DI TAHUN 2030 BENCANA SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN KERUSAKAN AKIBAT BENCANA PADA BENCANA UNTUK RESPON YANG 1NFRASTRUKTUR PENT1NG DAN GANGGUAN EFEKTIF DAN UNTUK MEMBANGUN PADA LAYANAN DASAR, DIANTARANYA I. KEMBALI LEBIH BAIK DALAM FASILITAS KESEHATAN DAN PENDIDIKAN PEMULIHAN REHABILITASI DAN TERMASUK MELALUI PEMBANGUNAN REKONSTRUKSI KETAHANANNYA PADA TAHUN 2030 SECARA SUBSTANSIAL MENINGKATKAN JUMLAH NEGARA YANG MEMILIKI STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA NASIONAL DAN LOKAL PADA TAHUN 2020 STRATEGY NASIONAL PENANGGULANGAN MENINGKATKAN KERJASAMA INTERNASIONAL SECARA SUBSTANSIAL UNTUK NEGARA BERKEMBANG MELALUI DUKUNGAN YANG • --- ... BENCANA KEBL/AKAN PS NASIONAL MEMADAI DAN BERKELANJUTAN UNTUK SASARAN NASIONAL (M(NGURANGI RISIKO IMPLEMENTASI PUSATMENDUKUNG AKSI NASIONAL MEREKA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KERANGKA KERJA (MENURUNNYA RISIKO BENCANA INDEKS BENCANA DAN MENINGKATKAN KETANGGUHAN PEMERINTAH,PADA • IN! PADA TAHUN 2030 DAERAH PERTUMBUHAN) PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA) SECARA SUBSTANSI MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN AKSES KE SISTEM PUSATPERINGATAN DIN! MULTI BAHAYA DAN KONEKTIVITAS INFORMASI RISIKO BENCANA SERTA DAN DAERAH ASSESMENT BAGI ORANG PADA TAHUN 2030 KEBLIAKAN PB DAERA-H1 (MENGURANGI RISIKO : STFtATEGI BENCANA DAN MENINGKATKAN 1 IMPLEMENTASI DAERAH KETANGGUILAN PEMER1NTAH 1.--t-0, (MENINGKATKAN INDEKS •—c) DAERAII DAN MASYARAKAT ..... —.; — -... KETAHANAN DAERAH HINGGA ,4-- — DALAM MENGtiADAPI 1 i LEVEL 4) BENCANA) 01 7 KEGIATAN PB DAERAH 5 PRIORITAS AKSI NASIONAL 4- low 3AKSTRANAS PB (RENAS PB belum dilegalkan) V' SASARAN PB DAERAH I (MENuRUNNYA INDEKS ; RISIKO BENCANA DAERAH SEBESAR 15%) — 71 INDIKATOR KETAHANAN DAERAH KETERANGAN • EVALUASI INDIKATOR DAMPAK 4b EVALUASI KRITERIA DAMPAK ---ø — EVALUASI KRITERIA OUTPUT ALUR PERENCANAAN 0 KKL EVALUASI DAERAH p. 9 9 9 9 VI UIUI AVI 9 et, ID 2 2 2 2 2 2 2 999 0 99 w w w W W CD 0 VI N f 4 m
168. 1.± A254 zon 9fq fh. 454 M Cxllz Ziq Zy P71, :04 fig z 0 2 2 a 9 UIID VI0 w 6 0 LAMPIRAN TIGA. DIAGRAM ALIR KERANGKA KERJA LOGIS EVALUASI RENCANA PENANGGULANGAN BENCANAKABUPATEN SAMBAS DIAGRAM ALIR KERANGKA KERR LOGIS EVALUASI RPB KABUPATEN SAMBAS ['MERMAN PENGUATAN PENINGKATAN PENANGANAN SISTEM KESIAPS1AGAAN EFEKTIVITAS TEMATIK PERLMAN DAN PENANGANAN PENCEGAHAN DAN KAWASAN BMA DARURAT BENCANA MITIGAS1 BENCANA RAWAN BENCANA PENGEMBANGAN S1STEM INFORMASI, D1K1AT DAN LOGISTIK PENGKANAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU ("MUM KEBIlAKAN DAN KELEMBAGANI EDIKAATOR EVALUASI TERKIH 3 9 LAMPIRAN TIGA. MATRIKS KERANGKA KERJA LOGIS EVALUASI RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN SAMBAS URAIAN KRITERIA KEBERHASILAN INDIKATOR KERJA Dampak 7 Target Global SFDRR 1. Memahami risiko bencana . Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana . Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan
169. 4.Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk membangun kembali lebih balk dalam pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi
170. 1.Mengurangi secara substansial tingkat kematian global akibat bencana di tahun 2030, menuju penurunan rata-rata tingkat kematian global per 100.000 dalani dekade 2020-2030 dibandingkan dengan periode 2005-2015. . Secara substansi mengurangi jumlah orang yang terkena dampak bencana secara global di tahun 2030, menuju penurunan angka rata-rata global per 100.000 didekade 2020-2030 dibandingkan dengan periode 2005-2015. . Mengurangi kerugian ekonomi langsung akibat bencana dalam kaitannya dengan produk domestik bruto di tahun 2030. . Secara substansial mengurangi kerusakan akibat bencana pada infrastruktur penting dan gangguan pada layanan dasar, diantaranya fasilitas kesehatan dan pendidikan termasuk melalui pembangunan ketahanannya pada tahun 2030. . Secara substansial meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal pada tahun 2020. . Meningkatkan kerjasama internasional secara substansial untuk negara berkembang melalui dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung aksi nasional mereka dalam mengimplementasikan kerangka kena ini pada tahun 2030 . Secara substansi meningkatkan ketersediaan dan akses ke sistem peringatan dini multi bahaya dan informasi risiko bencana serta assesment pada tahun 2030. Outcome Antara(manfaat antara: Rangkaian dani bebe apa outcomes langsung)
171. 1.Sasaran PB Nasional (Menurunnya Indeks Risiko Bencana pada Daerah-Daerah Pertumbuhan yang Berisiko Tinggi) Menurunnya Indeks Risiko Bencana pada daerah-daerah pertumbuhan berisiko tinggi yang berfokus pada:
172. 1.Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana
173. 2.Sarana dan Prasarana Kebencanaan
174. 3.Pemulihan Daerah Pasca Bencana
175. 4.Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
176. 5.Penguatan Kelembagaan dan Regulasi 136 Kabupaten/Kota yang menjadi daerah pertumbuhan yang berisiko tinggi menurun indeks risikonya sebesar 15% dengan menggunakan metode perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) pada tahun 2019. . Sasaran PB Daerah (Menurunnya Indeks Risiko Bencana Daerah Sebesar 15%) Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sambas yang berfokus pada peningkatan kapasitas daerah terkait:
177. 1.Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan
178. 2.Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu . Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik Menurunnya lndeks Risiko Bencana Kabupaten Sambas sebesar 15% dengan meningkatkan kapasitas daerah yang telah ditetapkan dalam 71 lndikator Ketahanan Daerah. URAIAN KRITERIA KEBERHASILAN INDIKATOR KERJA
179. 4.Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
180. 5.Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
181. 6.Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
182. 7.Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Outcome Langsung (manfaat langsung: hasil yang bisa dikendalikan atau akibat langsung dani output)
183. 1.Menguatnya Kebijakan dan Kelembagaan PB Daerah
184. 1.Tersedianya aturan-aturan dasar terkait PB daerah yang memberikan landasan utama sistem penyelenggaraan PB daerah yang berfokus pada aturan kelembagaan, perencanaan dan informasi.
185. 1.Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB
186. 2.Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD
187. 3.Peraturan tentang pembentukan Forum PRB
188. 4.Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan
189. 5.Peraturan Daerah tentang RPB
190. 6.Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB
191. 2.Tersedia lembaga-lembaga kunci serta koneksi dan komitmen yang kuat untuk memudahkan serta memangkas jalur birokrasi (bila memungkinkan) untuk mempercepat capaian-capaian PB daerah
192. 1.BPBD
193. 2.Forum PRB
194. 3.Komitmen DPRD terhadap PRB
195. 2.Dilaksanakannya Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu untuk PB Daerah
196. 1.Teridentifikasinya risiko bencana daerah baik berdasarkan sejarah ataupun kajian yang memperlihatkan peluang terjadinya bencana di masa depan. ldentifikasi risiko bencana disusun berdasarkan metode yang telah ditetapkan oleh BNPB minimal untuk 8 jenis bahaya yang disesuaikan dengan kondisi daerah. ldentifikasi risiko bencana menghasilkan peta serta analisa risiko bencana dalam parameter potensi jumlah jiwa terdampak, potensi kerugian dalam rupiah dan potensi kerusakan lingkungan dalam hektar untuk tiap-tiap bencana yang mung kin terjadi.
197. 1.Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
198. 2.Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
199. 3.Peta Kapasitas dan kajiannya
200. 2.Tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi acuan penyelenggaraan PB daerah oleh setiap institusi terkait PB (baik pemerintah maupun non pemerintah) dalam masa perencanaan 5 tahun. RPB ini terintegrasi dengan perencanaan daerah (RPJMD) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
201. 3.Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
202. 1.Terselenggaranya pemberian informasi dan sosialisasi kebencanaan daerah baik dalam lingkup individu maupun komunal berbasis data dan informasi terpadu yang dikelola oleh institusi yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah.
203. 1.Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
204. 2.Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
205. 3.Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dani sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha
206. 4.Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis
207. 5.Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional URAIAN KRITERIA KEBERHASILAN INDIKATOR KERJA
208. 2.Terselenggaranya peningkatan kapasitas dasar petugas untuk penggunaan sarana prasarana PB serta pelaksanaan prosedur standar operasi sistem peringatan dini dan penanganan darurat bencana
209. 1.Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
210. 2.Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan
211. 3.Tersedianya peralatan dan logistik untuk penanganan darurat bencana yang dikelola dengan balk dani sumber pergudangan hingga penggunaan berdasarkan kajian kebutuhan yang efektif serta memprioritaskan kemandirian daerah dalam pengadaannya.
212. 1.Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
213. 2.Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
214. 3.Penyimpanan/pergudang Logistik PB
215. 4.Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik
216. 5.Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat
217. 6.Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
218. 4.Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 1. Terselenggaranya penataan ruang berbasis Pengurangan Risiko 1. Penataan ruang berbasis PRB Bencana dengan memberikan kemudahan akses informasi penataan ruang kepada masyarakat.
219. 2.Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik
220. 2.Adanya Sekolah dan Madrasah Aman Bencana sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh BNPB. SMAB
221. 3.Adanya Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh BNPB dan Kementerian RSAB Kesehatan.
222. 4.Adanya Desa Tangguh Bencana sebagai basis upaya pengurangan risiko bencana serta penanganan awal kondisi darurat bencana di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh BNPB. Desa Tangguh Bencana
223. 5.Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi 1. Terlaksananya berbagai upaya pencegahan bencana yang 1. Penerapan sumur resapan dan/atau biopori Bencana mungkin untuk mengurangi frekuensi kejadian bencana.
224. 2.Perlindungan daerah tangkapan air
225. 3.Restorasi sungai
226. 4.Penguatan lereng
227. 5.Penegakan hukum
228. 6.Optimalisasi pemanfaatan air permukaan
229. 7.Pemantauan berkala hulu sungai
230. 2.Terlaksananya berbagai upaya mitigasi bencana untuk mengurangi potensi timbulnya korban jiwa dan kerugian akibat kejadian bencana.
231. 1.Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi
232. 2.Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota
233. 3.Restorasi lahan gambut
234. 4.Konservasi vegetatif DAS rawan longsor
235. 6.Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan 1. Meningkatnya kesiapsiagaan daerah untuk mengantisipasi 1. Rencana Kontijensi Gempabumi Darurat Bencana bencana yang akan/sedang terjadi hingga dapat menekan korban jiwa dan kerugian akibat kejadian bencana.
236. 2.Rencana kontijensi banjir
237. 3.Sistem peringatan dini bencana banjir URAIAN KRITERIA KEBERHASILAN INDIKATOR KERJA
238. 4.Rencana kontijensi tanah longsor
239. 5.Sistem peringatan dini bencana tanah longsor
240. 6.Rencana Kontijensi kebakaran hutan dan lahan
241. 7.Sistem peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan
242. 8.Rencana kontijensi kekeringan
243. 9.Sistem peringatan dini bencana kekeringan 10.Rencana kontijensi banjir bandang
244. 11.Sistem peringatan dini bencana banjir bandang
245. 2.Terselenggaranya penanganan darurat bencana yang terkelola dengan balk berdasarkan strategi yang telah direncanakan untuk menyelamatkan nyawa, menstabilkan keadaan darurat serta menyelamatkan/memelihara aset dan fasilitas.
246. 1.Penentuan Status Tanggap Darurat
247. 2.Penerapan sistem komando operasi darurat
248. 3.Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana
249. 4.Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban
250. 5.Perbaikan Darurat
251. 6.Pengerahan bantuan pada masyarakat terdampak
252. 7.Penghentian status Tanggap Darurat
253. 7.Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Terselenggaranya pemulihan setelah terjadinya bencana dengan berfokus kepada pemulihan fasilitas-fasilitas kritis dan umum serta fungsi-fungsi layanan dasar yang terkait langsung dengan penghidupan masyarakat.
254. 1.Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
255. 2.Pemulihan infrastruktur penting
256. 3.Perbaikan rumah penduduk
257. 4.Pemulihan Penghidupan masyarakat Output
258. 1.Kebijakan PB Daerah 1. Perda PB digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta bila dibutuhkan telah dilengkapi dengan aturan turunan yang menjabarkan penyelenggaraan PB di daerah.
259. 1.Adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
260. 2.Adanya aturan-aturan yang bersifat operasional yang merupakan penjabaran dani Perda PB
261. 3.Perda PB telah menjadi acuan oleh seluruh institusi PB dalam melaksanakan penyelenggaraan PB daerah
262. 2.Tersedianya aturan daerah untuk pembentukan BPBD yang mampu meningkatkan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan penyelenggaraan PB daerah.
263. 1.Adanya mekanisme pembentukan BPBD
264. 2.Adanya aturan daerah tentang pembentukan BPBD
265. 3.Aturan pembentukan BPBD mampu meningkatkan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PB di daerah
266. 3.Tersedianya aturan daerah untuk pembentukan Forum PRB yang mampu mempercepat upaya PRB di daerah serta didukung dengan kelengkapan struktur, program, dan anggaran rutin FPRB.
267. 1.Adanya diskusi-diskusi antar kelompok (baik pemerintah, LSM, PMI, Akademisi, Media, Ulama dan sebagainya) terkait penyusunan aturan dan mekanisme pembentukan Forum Pengurangan Risiko bencana daerah
268. 2.Adanya aturan dan mekanisme tentang pembentukan FPRB yang disepakati
269. 3.Aturan dan mekanisme pembentukan FPRB mampu mempercepat upaya PRB di daerah URAIAN KRITERIA KEBERHASILAN INDIKATOR KERJA
270. 4.Tersedianya mekanisme dan prosedur penyebaran informasi 1. Adanya mekanisme atau prosedur penyebaran Informasi Kebencanaan daerah kebencanaan diperkuat dalam aturan daerah serta terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional.
271. 2.Adanya aturan daerah yang memperkuat mekanisme atau prosedur penyebaran Informasi Kebencanaan daerah
272. 3.Terintegrasinya mekanisme dan prosedur penyebaran Informasi Kebencanaan daerah dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional
273. 5.Tersedianya aturan daerah tentang RPB serta didukung dengan 1. Adanya Rencana Penanggulangan Bencana daerah perkuatan gugus tugas yang berfungsi dengan baik dalam pengarusutamaan dan money RPB kepada setiap pemangku
274. 2.Adanya aturan daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana kepentingan.
275. 3.Adanya Gugus Tugas RPB yang diperkuat dalam aturan daerah tentang RPB _
276. 6.Tersedianya aturan tataguna lahan dan pendirian bangunan yang 1. Adanya Perda RTRW yang mempertimbangkan informasi ancaman bencana mempertimbangkan prinsip PRB dan diintegrasikan dalam penyusunan/revisi RTRW.
277. 2.Proses penyusunan RTRW (persiapan-pengumpulan data- analisis data-konsepsi spasial) telah mempertimbangkan prinsip- prinsip PRB
278. 3.Tersedianya aturan terkait tataguna lahan dan pendirian bangunan yang mempertimbangkan prinsip PRB
279. 2.Kelembagaan PB Daerah 1. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya BPBD (dana, sarana, 1. Terbentuknya BPBD prasarana, personil) secara kualitas maupun kuantitas serta didukung dengan kelengkapan struktur di BPBD.
280. 2.Adanya kelengkapan struktur di BPBD
281. 3.Tersedianya kebutuhan sumber daya BPBD (dana, sarana, prasarana, personil) secara kualitas maupun kuantitasnya
282. 2.Tersedianya mekanisme organisasi FPRB sebagai dasar dalam pencapaian tujuan dan menjalankan fungsi FPRB yang didukung dengan dokumen legal sebagai pengakuan secara formal dalam
283. 1.Ada forum yang terdiri dani berbagai komponen/ kelompok (balk pemerintah daerah, LSM, PMI, Akademisi, Media, kelompok agama dan sebagainya) untuk pengurangan risiko bencana daerah upaya PRB.
284. 2.Adanya dokumen legal sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan secara formal forum pengurangan risiko bencana (FPRB) dalam upaya PRB daerah
285. 3.Adanya mekanisme organisasi FPRB sebagai dasar dalam pencapaian tujuan dan menjalankan fungsi FPRB
286. 3.Adanya fungsi pengawasan oleh DPRD dalam pengurangan 1. Adanya keterlibatan anggota DPRD dalam kegiatan terkait PRB daerah risiko bencana yang didukung dengan respon positif DPRD dalam pembahasan anggaran terkait PRB di daerah
287. 2.Adanya respon positif dani DPRD dalam pembahasan anggaran terkait PRB di daerah
288. 3.Terlibatnya DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam pengurangan risiko bencana daerah
289. 3.Identifikasi Risiko Bencana Daerah 1. Digunakannya peta bahaya dalam penyusunan kajian risiko bencana yang menghasilkan rekomendasi kebijakan
290. 1.Tersedianya data dan informasi yang mencukupi tentang ancaman bencana yang ada di daerah penanggulangan bencana daerah serta memuat informasi tentang ancaman bencana yang mampu menggambarkan jumlah potensi luas bahaya.
291. 2.Tersedianya peta bahaya berdasarkan data dan informasi tentang ancaman bencana yang mampu menggambarkan jumlah potensi luas bahaya
292. 3.Digunakannya peta dalam penyusunan kajian risiko bencana yang menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana URAIAN KRITERIA KEBERHASILAN INDIKATOR KERJA
293. 2.Digunakannya dokumen kajian dan peta kerentanan setiap ancaman bencana daerah yang menghasilkan rekomendasi
294. 1.Tersedianya data dan informasi yang mencukupi untuk mengetahui tingkat kerentanan dani ancaman bencana yang ada di daerah kebijakan penanggulangan bencana daerah serta mampu menggambarkan jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian dart setiap jenis ancaman bencana yang ada di daerah
295. 2.Tersedianya peta kerentanan yang mampu menggambarkan jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian dani setiap jenis ancaman bencana yang ada di daerah
296. 3.Digunakannya dokumen kajian dan peta kerentanan dani setiap ancaman bencana untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana daerah
297. 3.Digunakannya dokumen dan peta kapasitas untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana serta mampu
298. 1.Tersedia data dan informasi yang mencukupi untuk mengetahui tingkat kapasitas dani tiap-tiap ancaman bencana yang ada di daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam menghadapi jenis- jenis ancaman bencana yang ada
299. 2.Tersedianya peta kapasitas yang mampu menggambarkan kemampuan daerah anda terhadap jenis-jenis ancaman bencana yang ada di daerah
300. 3.Digunakannya dokumen dan peta kapasitas dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana daerah
301. 4.Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana daerah yang diperkuat dalam aturan daerah
302. 1.Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun berdasarkan hashl Pengkajian Risiko Bencana daerah
303. 2.Terlibat dan terakomodirnya lintas SKPD, aspirasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun organisasi non pemerintah dalam penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana untuk upaya penanggulangan bencana daerah
304. 3.Diperkuatnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dalam suatu aturan daerah untuk implementasinya
305. 5.lnformasi dan Sosialisasi Bencana Daerah 1. Tersedianya informasi kebencanaan daerah yang diperbaharui secara periodik serta menjadi dasar dalam pengambilan
306. 1.Tersedianya aturan tentang penyebaran data dan informasi tentang kejadian kebencanaan daerah yang disampaikan ke masyarakat keputusan dan disampaikan kepada multi stakeholder.
307. 2.Tersedianya data-data yang diolah sebagai informasi dan informasi bencana yang diperbarui secara periodik dani sumber informasi
308. 3.Tersedianya informasi kebencanaan yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan disampaikan kepada multi stakeholder
309. 2.Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin dan menjangkau seluruh
310. 1.Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan lapisan masyarakat pada setiap kecamatan dengan isi materi yang terstandarkan yang disesuaikan dengan ancaman di daerah
311. 2.Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan dengan isi materi yang terstandarkan dan sesuai dengan ancaman bencana di daerah
312. 3.Adanya masyarakat yang berperilaku dan berbudaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri
313. 3.Tersedianya aturan dan sumberdaya yang memadai untuk mendukung mekanisme peran bagi- guna data dan informasi
314. 1.Adanya mekanisme bersama yang menjalankan peran bagi- guna data dan informasi kebencanaan kebencanaan serta pemanfaatan informasi kebencanaan oleh pemangku kepentingan
315. 2.Adanya aturan dan sumberdaya yang memadai untuk mendukung mekanisrne bersama yang menjalankan peran bagi- guna data dan informasi kebencanaan
316. 3.Adanya pemanfaatan hasil mekanisme bersama dalam menjalankan peran bagi- guna data dan informasi kebencanaan oleh masing — masing stakeholder URAIAN KRITERIA KEBERHASILAN INDIKATOR KERJA
317. 4.Terpenuhinya secara kuantitas dan kualitas peralatan Pusdalops untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis
318. 1.Terbentuknya Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) atau Sistem Komando Tanggap Darurat (SKPDB) Bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi di daerah
319. 2.Tersedianya peralatan yang memadai yang mendukung Pusdalpos atau Sislem Komando Tanggap Darurat (SKPDB) untuk menjalankan fungsi peringatan cini dan penanganan masa krisis
320. 3.Berfungsinya secara efektif Pusdalpos dalam penanganan masa krisis di daerah
321. 5.Terintegrasinya sistem pendataan bencana daerah dengan sistem pendataan tingkat nasional dan dilengkapi sarana dan
322. 1.Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional prasarana yang memadai
323. 2.Terlaksananya proses saling memanfaatkan antara sistem pendataan di tingkat nasional dan di tingkat daerah
324. 3.Adanya sistem pendataan nasional yang terintegrasi dengan sistem di daerah belum digunakan untuk ikut membangun rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah
325. 6.Kapasitas (Pendidikan dan Latihan) Bencana Daerah
326. 1.Adanya pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB dan diuji coba dalam sebuah latihan kesiapsiagaan (drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang) sehingga personil mampu merespon kejadian bencana di daerah sesuai dengan SKPDB 1. 2. Terlaksananya peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB secara rutin/ berkala di daerah Terlaksananya uji coba dalam sebuah latihan kesiapsiagaan (drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang) berdasarkan hasil pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
327. 3.Tersedianya personil yang mampu merespon kejadian bencana di daerah sesuai dengan SKPDB berdasarkan hasil pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
328. 2.Terselenggaranya latihan (geladi) kesiapsiagaan secara 1. Terselenggaranya latihan (geladi) kesiapsiagaan bencana bertahap dan berlanjut (mulai dani Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem) serta memberikan dampak terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan akan pentingnya dan merasa aman
329. 2.Terselenggaranya latihan (geladi) kesiapsiagaan bencana secara bertahap clan berlanjut (mulai dani Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem) dengan adanya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut.
330. 3.Masyarakat dan pemangku kepentingan merasa sadar dan aman akan pentingnya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan bencana
331. 7.Peralatan dan Logistik Bencana 1. Adanya kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 1. Dilakukannya kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah berdasarkan Rencana Kontijensi atau dokumen kajian lainnya (risiko, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) untuk bencana prioritas daerah yang terintegrasi dalam Dokumen
332. 2.Adanya kajian kebutuhan peralatan dan logistik berdasarkan Rencana Kontingensi atau dokumen kajian lainnya (risiko, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) untuk bencana prioritas daerah Perencanaan Daerah.
333. 3.Terintegrasinya hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik dalam Dokumen Perencanaan Daerah
334. 2.Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah sesuai dengan kebutuhan hasil kajian (Kajian Kebutuhan
335. 1.Adanya lembaga di pemerintahan yang menangani (mengusulkan dan atau melaksanakan) peralatan dan logistik kebencanaan untuk darurat bencana Peralatan dan Logistik Kebencanaan)
336. 2.Terlaksananya pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan
337. 3.Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan sesuai dengan kebutuhan hasil kajian URAIAN KRITERIA KEBERHASILAN INDIKATOR KERJA
338. 3.Adanyan tempat penyimpanan/pergudangan logistik PB dibawah 1. Tersedianya tempat penyimpanan/pergudangan logistik kebencanaan daerah lembaga teknis tertentu yang dijamin secara akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya untuk penanganan darurat bencana
339. 2.Adanya lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tempat penyimpanan/pergudangan logistik untuk penanganan darurat bencana
340. 3.Terjaminnya pengelolaan tempat penyimpanan/pergudangan logistik PB daerah secara akuntabilitas dan transparansi
341. 4.Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain pada masa tanggap darurat bencana
342. 1.Adanya lembaga di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik secara periodik berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/atau hasil rencana evakuasi untuk kebutuhan darurat bencana serta didukung dengan kemampuan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup
343. 2.Diperkuatnya lembaga di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik dengan kemampuan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup untuk kebutuhan darurat bencana daerah
344. 3.Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain pada masa tanggap darurat bencana berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/atau hasil rencana evakuasi
345. 5.Adanya lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab dalam menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana
346. 1.Adanya lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab dalam menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana yang didukung dengan strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat yang mempertimbangkan skenario bencana terparah berdasarkan
347. 2.Diperkuatnya lembaga tersebut dengan mekanisme dan prosedur dalam menangani pemenuhan ketersediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana daerah Rencana Kontijensi
348. 3.Adanya strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat yang mempertimbangkan skenario bencana terparah berdasarkan Rencana Kontijensi
349. 6.Adanya lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab dalam pemenuhan pangan daerah yang diperkuat dengan strategi
350. 1.Adanya lembaga di pemerintahan yang bertanggungjawab dalam pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat bencana pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat bencana
351. 2.Adanya strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah yang mempertimbangkan skenario bencana terparah (berdasarkan Rencana Kontijensi) dan skenario bencana jangka panjang (slow onset)
352. 3.Strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat nnenjadi strategi bersama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, sektor swasta)
353. 8.Tematik Keruangan 1. Terlaksananya revisi RTRW Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/manajemenen risiko bencana
354. 1.Adanya inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengkajian kembali (review) tata ruang Kabupaten/Kota dalam rangka mengintegrasikan penanggulangan bencana/manajemen risiko bencana
355. 2.Adanya inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengkajian kembali (review) tata ruang Kabupaten/Kota dalam rangka penanggulangan bencana/manajemen risiko bencana secara inklusif
356. 3.Terlaksananya revisi RTRW Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/manajemenen risiko bencana URAIAN KRITERIA KEBERHASILAN INDIKATOR KERJA
357. 2.Dimanfaatkannya informasi penataan ruang oleh publik untuk pengurangan risiko bencana yang didukung dengan pengaksesan informasi yang mudah
358. 1.Adanya lembaga pemerintah yang menangani informasi penataan ruang daerah
359. 2.Tersedianya informasi penataan ruang yang mudah diakses publik
360. 3.Dimanfaatkannya informasi penataan ruang oleh publik untuk pengurangan risiko bencana
361. 9.Tematik Pendidikan Diterapkannya salah satu dani 3 pilar sekolah/madrasah aman bencana (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) di seluruh sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menegah (SMP) di daerah rawan bencana
362. 1.Terlaksananya sosialisasi tentang hasil/manfaat/tujuan dani keg iatan/program Sekolah dan Madrasah Aman Bencana (SMAB) kepada seluruh sekolah/madrasah ditingkat pendidkan dasar (SD) hingga menegah (SMP) di kawasan rawan bencana
363. 2.Terlaksananya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana di se'uruh sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menegah (SMP) di daerah rawan bencana
364. 3.Terlaksananya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menegah (SMP) yang difokuskan pada salah satu dani 3 pilar sekolah/madrasah aman bencana (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana)
365. 10.Kesehatan Diterapkannya 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) di seluruh rumah sakit yang berada di daerah rawan bencana
366. 1.Terselenggaranya sosialisasi rumah sakit aman bencana di seluruh rumah sakit yang berada di daerah rawan bencana
367. 2.Terlaksananya kegiatan/program rumah sakit aman bencana di seluruh rumah sakit daerah rawan bencana berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakft aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana)
368. 3.Diterapkannya 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) di seluruh rumah sakit yang berada di daerah rawan bencana
369. 11.Desa Tangguh Bencana Terlaksananya simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana
370. 1.Terlaksananya sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada komunitas- komunitas masyarakat di daerah
371. 2.Terlaksananya peningkatan kapasitas desa/kelurahan dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana
372. 3.Terlaksananya simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat
373. 12.Efektivitas Pencegahan Bencana
a.Banjir 1. Dilakukannya penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir yang mampu menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
1. 1.Adanya kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup
2. 2.Adanya penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir
3. 3.Penerapan sumur resapan dan/atau biopori mampu menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir URAIAN KRITERIA KEBERHASILAN INDIKATOR KERJA
4. 2.Dilakukannya perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya 1. Adanya kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup pengurangan risiko bencana banjir yang mampu menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
5. 2.Adanya perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir
6. 3.Perlindungan daerah tangkapan air di daerah mampu menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
7. 3.Dilakukannya upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan 1. Adanya kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup risiko bencana banjir yang mampu menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
8. 2.Adanya upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir
9. 3.Upaya restorasi sungai di daerah mampu menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
b.Tanah Longsor Dilakukannya upaya penguatan lereng dalam upaya pengurangan 1. Adanya kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup risiko bencana tanah longsor yang mampu menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor dalam setahun terakhir
1. 2.Adanya upaya penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor
2. 3.Upaya penguatan lereng di daerah mampu menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor dalam setahun terakhir
c.Kebakaran Hutan dan Lahan Terlaksananya implementasi peraturan daerah dalam budidaya lahan gambut dan konversi lahan gambut oleh pemda dalam memfasilitasi
1. 1.Adanya Peraturan Daerah dalam budidaya lahan gambut dan konversi lahan gambut pembukaan lahan tanpa bakar yang didukung dengan penegakan hukum bagi masyarakat, swasta, dan instansi yang melanggar
2. 2.Terlaksananya penegakan hukum bagi masyarakat, swasta, dan instansi yang melanggar perda tersebut
3. 3.Terlaksananya implementasi peraturan daerah tersebut oleh pemda dalam memfasilitasi pembukaan lahan tanpa bakar
d.Kekeringan Adanya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan yang diperkuat dalam sebuah aturan daerah
1. 1.Adanya inisiatif di tingkat daerah dalam pengelolaan air permukaan (perlindungan, pemanfaatan dan pemeliharaan) untuk pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan
2. 2.Adanya peraturan daerah yang mengatur oprasinalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan
3. 3.Adanya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan
e.Banjir Bandang Adanya kerjasama parapihak dalam pengembangkan sistem pengelolan dan pemantauan terpadu area hulu DAS berbasis pendekatan landskap yang diperkuat dalam sebuah kebijakan
1. 1.Adanya inisiatif atau keterlibatan kabupaten/kota dalam pengembangkan sistem pengelolan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif kabupaten/kota)
2. 2.Adanya kebijakan yang mendukung inisiatif atau keterlibatan kabupaten/kota dalam pengembangkan sistem pengelolan dan pemantauan area hulu DAS
3. 3.Adanya kebijakan kerjasama parapihak dalam pengembangkan sistem pengelolan dan pemantauan terpadu area hulu DAS berbasis pendekatan landskap URAIAN KRITERIA KEBERHASILAN INDIKATOR KERJA
4. 13.Efektivitas Mitigasi Bencana
a.Gempabumi Dilakukannya pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan IMB berdasarkan kebijakan daerah terkait bangunan tahan gempabumi
1. 1.Adanya kebijakan bangunan tahan gempabumi
2. 2.Diterapkannya kebijakan bangunan tahan gempabumi dalam perijinan mendifikan bangunan (IMB)
3. 3.Dilakukannya pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan IMB
b.Banjir Dilakukannya upaya revitalisasi tanggul/embung/waduk terkait mitigasi struktural bencana banjir yang diperkuat dalam sebuah regulasi (kebijakan dan peraturan daerah)
1. 1.Adanya inisiatif mitigasi struktural bencana banjir (revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota) di daerah
2. 2.Adanya kebijakan yang mendukung upaya revitalisasi tanggul/embung/ wady dan taman kota dalam upaya mitigasi struktural bencana banjir
3. 3.Dilakukannya upaya revitalisasi tanggul/embung/waduk terkait mitigasi struktural bencana banjir
c.Kebakaran Hutan dan Lahan Adanya kebijakan tentang restorasi lahan gambut yang didukung dengan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan dan restorasi lahan gambut
1. 1.Adanya kebijakan tentang pengelolaan lahan gambut untuk pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan
2. 2.Adanya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan dan restorasi lahan gambut
3. 3.Adanya kebijakan tentang restorasi lahan gambut
d.Banjir Bandang Adanya program dan kegiatan konservasi vegetatif di wilayah DAS yang rawa longsor secara berkelanjutan yang diperkuat dalam sebuah regulasi (kebijakan dan/atau peraturan daerah) tentang konservasi vegetatif DAS
1. 1.Adanya inisiatif upaya konservasi vegetatif DAS dalam mitigasi struktural bencana banjir bandang
2. 2.Adanya kebijakan tentang konservasi vegetatif DAS di wilayah rawan longsor
3. 3.Adanya program dan kegiatan konservasi vegetatif di wilayah DAS yang rawa longsor secara berkelanjutan
4. 14.Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
a.Gempabumi Tersedianya Rencana Kontijensi Bencana Gempabumi yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Gempabumi yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi
1. 1.Adanya inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana gempabumi
2. 2.Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Gempabumi yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangai Kedaruratan Bencana Gempabumi
3. 3.Rencana Kontijensi Bencana Gempabumi mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi
b.Banjir 1. Tersedianya Rencana Kontijensi Bencana Banjir yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Banjir yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir
1. 1.Adanya inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana banjir
2. 2.Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Banjir yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Banjir
3. 3.Rencana Kontijensi Bencana Banjir mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana baijir URAIAN KRITERIA KEBERHASILAN INDIKATOR KERJA
4. 2.Sistem peringatan dini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir yang didukung dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir secara berkala oleh multi stakeholder 1. 2. 3. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini bencana banjir Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir secara berkala oleh multi stakeholder Adanya sistem peringatan dini yang mampu meningkatkan kesadaran masya-akat akan bahaya banjir
c.Tanah Longsor 1. Tersedianya Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsoryang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tanah Longsoryang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor 1. 2. 3. Adanya inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana tanah longsor Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsor yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tanah Longsor Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsor mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor
1. 2.Sistem peringatan dini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor yang didukung dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana tanah longsor secara berkala oleh multi stakeholder 1. 2. 3. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini bencana tanah longsor Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana tanah longsor secara berkala oleh multi stakeholder Adanya sistem peringatan dini yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor
d.Kebakaran Hutan dan Lahan 1. Tersedianya Rencana Kontijensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan 1. 2. 3. Adanya inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Rencana Kontijensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan
1. 2.Sistem peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan yang didukung dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan secara berkala oleh multi stakeholder 1. 2. 3. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan secara berkala oleh multi stakeholder Adanya sistem peringatan dini yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan
e.Gelombang Ekstrim dan Abrasi 1. Tersedianya Rencana Kontijensi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Erupsi Gunung Api yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana gelombangekstrimdanabrasi 1. 2. 3. Adanya inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana gelombangekstrimdanabrasi Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana GelombangEkstrimdanAbrasi yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana GelombangEkstrimdanAbrasi Rencana Kontijensi Bencana Gelombang Ekstrim dan abrasi mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana gelombangekstrimdanabrasi URAIAN KRITERIA KEBERHASILAN INDIKATOR KERJA
1. 2.Sistem peringatan dini bencana gelombangekstrimdanabrasi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya gelombangekstrimdanabrasi yang didukung dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana gelombangekstrimdanabrasi secara berkala oleh multi stakeholder 1. 2. 3. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini bencana gelombangekstrimdanabrasi Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana gelombangekstrimdanabrasi secara berkala oleh multi stakeholder Adanya sistem peringatan dini yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya gelombangektsrimdanabrasi
2. 3.Seluruh masyarakat di daerah rawan bencana gelombangekstrimdanabrasi mampu menerapkan perencanaan evakuasi bencana gelombangekstrimdanabrasi berdasarkan hasil pelatihan, simulasi dan uji sistem rencana evakuasi 1. 2. 3. Adanya inisiatif pembangunan infrastruktur evakuasi yang dilengkapi dengan rencana evakuasi untuk bencana gelombangekstrimdanabrasi berdasarkan pengkajian risiko bencana gelombangekstrimdanabrasi Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji untuk sistem evakuasi bencana gelombangekstrimdanabrasisecara berkala oleh multi stakeholder Masyarakat memahami sistem dan infrastruktur evakuasi bencanagelombangekstrimdanabrasidan dapat mampu menerapkannya jika bencana gelombangekstrimdanabrasi terjadi
f.Kekeringan 1. Tersedianya Rencana Kontijensi Bencana Kekeringan yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kekeringan yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan 1. 2. 3. Adanya inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana kekeringan Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Kekeringan yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kekeringan Rencana Kontijensi Bencana Kekeringan mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan
1. 2.Sistem peringatan dini bencana kekeringan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekeringan yang didukung dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder 1. 2. 3. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini bencana kekeringan Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder Adanya sistem peringatan dini yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekeringan
g.Banjir Bandang 1. Tersedianya Rencana Kontijensi Bencana Banjir Bandang yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Banjir Bandang yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir bandang 1. 2. 3. Adanya inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana banjir bandang Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Banjir Bandang yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Banjir Bandang Rencana Kontijensi Bencana Banjir Bandang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir bandang
1. 2.Sistem peringatan dini bencana banjir bandang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir bandang yang didukung dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir bandang secara berkala oleh multi stakeholder 1. 2. 3. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini bencana banjir bandang Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir bandang secara berkala oleh multi stakeholder Adanya sistem peringatan dini yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir bandang URAIAN KRITERIA KEBERHASILAN INDIKATOR KERJA
2. 15.Peningkatan Efektivitas Penanganan Darurat Bencana
3. 1.Masyarakat mampu melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penangananan darurat bencana berdasarkan mekanisme dan prosedur tentang penentuan status darurat bencana yang diperjuat dalam sebuah aturan tertulis 1. 2. 3. Adanya mekanisme dan prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana daerah Diperkuatnya mekanisme dan prosedur tentang penentuan status darurat bencana dalam sebuah aturan tertulis (balk dalam bentuk peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) Tergeraknya masyarakat untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penangananan darurat bencana berdasarkan mekanisme dan prosedur tentalg penentuan status darurat bencana
4. 2.Dipahaminya sistem komando tanggap darurat bencana oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai acuan dalam operasi darurat
5. 1.Adanya mekanisme dan prosedur yang mengatur tentang struktur komando tanggap darurat bencana di daerah bencana berdasarkan mekanisme, prosedur dan aturan tentang struktur komando tanggap darurat bencana
6. 2.Diperkuatnya mekanisme dan prosedur tentang struktur komando tanggap darurat bencana dalam sebuah aturan tertulis (balk dalam bentuk peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya)
7. 3.Dipahaminya sistem komando tanggap darurat bencana oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai acuan dalam operasi darurat di kemudian hari
8. 3.Adanyarelawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat 1. Adanya relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis sesuai dengan prosedur yang berlaku
9. 2.Adanya prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis
10. 3.Adanya relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku
11. 4.Tersedianya tim terlatih dalam penyelamatan dan pertolongan korban yang sesuai dengan prosedur yang berlaku
12. 1.Adanya relawan dan personil terlatih yang melakukan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana
13. 2.Adanya prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana
14. 3.Adanya tim penyelamatan dan pertolongan korban terlatih yang melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku
15. 5.Terakomodirnya peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat bencana yang tercantum dalam
16. 1.Adanya prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana
17. 2.Diperkuatnya prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis dalam sebuah aturan daerah (surat keputusan kepala daerah, peraturan kepala daerah, atau peraturan daerah)
18. 3.Terakomodirnya peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, dalam prosedur perbaikan darurat bencana
19. 6.Tersedianya prosedur serta relawan dan personil terlatih untuk melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat terjauh pada masa krisis dan
20. 1.Adanya relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat terjauh pada masa krisisdan tanggap darurat bencana tanggap darurat bencana
21. 2.Adanya mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan/atau pengerahan bantuan darurat bencana
22. 3.Adanya relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan sesuai dengan prosedur URAIAN KRITERIA KEBERHASILAN INDIKATOR KERJA
23. 7.Penghentian status tanggap darurat bencana diyakini masyarakat sebagai akhir dani masa tanggap darurat sesuai
24. 1.Adanya aturan tertulis (balk dalam bentuk peraturan daerah, keputusan kepala daerah) tentang prosedur penghentian status tanggap darurat bencana dengan mekanisme proses transisi/peralihan dani tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi dalam prosedur penghentian status tanggap darurat bencana
25. 2.Adanya pengaturan mekanisme proses transisi/peralihan dani tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi dalam prosedur penghentian status tanggap darurat bencana
26. 3.Penghentian status tanggap darurat tersebut diyakini masyarakat sebagai akhir dani masa tanggap darurat
27. 16.Peningkatan Kapasitas Pemulihan 1. Tersedianya mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang mengakomodir seluruh ancaman bencana, kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan
28. 1.Adanya inisiatif untuk membangun mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana bagi sebagian ancaman bencana daerah sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
29. 2.Adanya mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah secara formal dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
30. 3.Tersedianya rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang mengakoniodir seluruh ancaman bencana, kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi
31. 2.Tersedianya mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana yang mempertimbangkan
32. 1.Adanya mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana kebutuhan korban dan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dani pembangunan yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan
33. 2.Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban
34. 3.Adanya rancangan proses-proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana yang mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dani pembangunan
35. 3.Tersedianya mekanisme dan/atau rencana pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang
36. 1.Adanya sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana mempertimbangkan kebutuhan dasar korban dan prinsip-prinsip risiko bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan guna menghindari risiko jangka panjang (slow onset) dani pembangunan
37. 2.Adanya mekanisme dan/atau rencana pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban
38. 3.Adanya rancangan proses-proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (slow onset) dani pembangunan
39. 4.Tersedianya mekanisme dan/atau rencana pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang
40. 1.Adanya mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) dan kebutuhan korban yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan
41. 2.Adanya mekanisme dan/atau rencana pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban
42. 3.Adanya rencana pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dani penghidupan masyarakat URAIAN KRITERIA KEBERHASILAN INDIKATOR KERJA Kegiatan/Proses
43. 1.Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB
44. 2.Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut
45. 3.Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik
46. 4.Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori
47. 5.Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air
48. 6.Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai
49. 7.Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng
50. 8.Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan
51. 9.Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan
52. 10.Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang
53. 11.Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana (bila diperlukan)
54. 12.Operasi Tanggap Darurat Bencana (bila diperlukan)
55. 13.Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana (bila diperlukan)
56. 14.Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban (bila diperlukan)
57. 15.Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana (bila diperlukan)
58. 16.Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana (bila diperlukan)
59. 17.Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana (bila diperlukan)
60. 18.Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana (bila diperlukan)
61. 19.Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana (bila diperlukan)
62. 20.Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana (bila diperlukan)
63. 21.Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana (bila diperlukan) Input
64. 1.APBD
65. 2.Dana Partisipatif Permasalahaan dan Penyebab Permasalahaan
66. 1.Belum ada Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana
67. 2.Belum ada regulasi atau aturan yang mengatur mekanisme pembentukan BPBD di daerah
68. 3.Belum ada diskusi-diskusi antar kelompok (balk pemerintah, LSM, PMI, Akademisi, Media, Ulanna dan sebagainya) untuk menyusun aturan dan mekanisme pembentukan Forum Pengurangan Risiko bencana daerah
69. 4.Belum adanya mekanisme atau prosedur penyebaran lnformasi Kebencanaan
70. 5.Belum ada Rencana Penanggulangan Bencana di daerah
71. 6.Perda RTRW belum mempertimbangkan informasi ancaman bencana
72. 7.Kelengkapan struktur minimal BPBD belum terpenuhi di setiap bidang dan bagian
73. 8.Forum pengurangan risiko bencana (FPRB) belum memiliki dokumen legal sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan secara formal dalam upaya PRB
74. 9.DPRD belum usulan program terkait PRB yang diajukan kepada pemerintah daerah
75. 10.Kajian ancaman bencana jenis hidrometeorologis belum mempertimbangkan komponen, perubahan-perubahan variabelitas iklim dan skenario iklim dan menjadi dasar penyusunan Dokumen Kajian Risiko di daerah
76. 11.Kajian kerentanan dan peta kerentanan yang belum menjadi dasar pertimbangan penyusunan rencana penanggulangan bencana di daerah URAIAN INDIKATOR KERJAKRITERIA KEBERHASILAN
77. 12.Kajian risiko bencana (dokumen kajian dan peta risiko bencana) belum mempertimbangkan analisis dampak perubahan iklim dan menjadi dasariacuan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana
78. 13.Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana belum ditetapkan dalam suatu aturan daerah untuk implementasinya
79. 14.lnformasi kejadian bencana belum terintegrasi antar sektor dan belum dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai acuan dalam membentuk skenario operasi kebencanaan yang berpotensi terjadi
80. 15.Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat belum mampu mengimplementasikan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, misalnya rencana evakuasi, EWS
81. 16.Masing - masing stakeholder belum memanfaatkan hashl mekanisme bersama dalam menjalankan peran bagi- guna data dan informasi kebencanaan
82. 17.Belum ada Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) atau Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) Bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi di daerah
83. 18.Belum ada sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
84. 19.Peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB belum dilakukan secara rutin/ berkala di daerah
85. 20.Belum ada latihan (geladi) kesiapsiagaan di daerah
86. 21.Hashl kajian kebutuhan peralatan dan logistik belum diarahkan untuk diintegrasikan dalam Dokumen Perencanaan Daerah
87. 22.Peralatan dan logistik kebencanaan yang dipenuhi di daerah belum sesuai dengan kebutuhan hasil kajian dan relevan dengan kebutuhan nil saat kondisi bencana
88. 23.Belum terpenuhinya kebutuhan tempat penyimpanan/pergudangan logistik di daerah balk dalam hal kualitas maupun kuantitasnya
89. 24.Belum ada lembaga di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik
90. 25.Belum terdapat lembaga di pemerintahan yang bertanggungjawab menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana
91. 26.Belum ada strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah yang mempertimbangkan skenario bencana terparah (berdasarkan Rencana Kontijensi) dan skenario bencana jangka panjang (slow onset) di daerah, serta dibangun berdasarkan proyeksi iklim daerah
92. 27.Pemerintah daerah belum melakukan inisiatif pengkajian kembali (review) tata ruang kab/kota dalam rangka mengintegrasikan penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana
93. 28.Informasi penataan ruang di daerah belum dapat dengan mudah diakses oleh publik
94. 29.Belum ada dilakukan sosialisasi kepada seluruh sekolah/ madrasah ditingkat pendidkan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana - tentang hasil/ manfaat/ tujuan dani kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana (SMAB)
95. 30.Belum dilakukan sosialisasi rumah sakit aman bencana
96. 31.Belum ada sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilakukan kepada komunitas-komunitas masyarakat di daerah
97. 32.Pemerintahan maupun dikomunitas belum memiliki kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup
98. 33.Pemerintahan maupun dikomunitas belum ada kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup
99. 34.Belum ada upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir
100. 35.Pemerintahan maupun dikomunitas belum ada kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup
101. 36.Belum ada penegakan hukum bagi masyarakat, swasta, dan instansi yang melanggar Perda
102. 37.Belum ada inisiatif-inisiatif di tingkat daerah yang memadai dalam pengelolaan air permukaan (perlindungan, Pemanfaatan dan pemeliharaan) untuk pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan
103. 38.Belum ada kebijakan yang mendukung inisiatif atau keterlibatan kota/kab. dalam pengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif kota/kab
104. 39.Belum ada kebijakan bangunan tahan gempabumi di daerah
105. 40.Belum adanya inisiatif mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota) di daerah
106. 41.Belum adanya kebijakan tentang pengelolaan lahan gambut di daerah untuk pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran lahan dan hutan
107. 42.Belum adanya inisiatif mitigasi struktural bencana longsor (misal konservasi vegetatif di DAS) di daerah
108. 43.Belum ada inisiatif penyusunan Rencana Kontijensi untuk bencana gempabumi di daerah
109. 44.Belum ada inisiatif penyusunan Rencana Kontijensi untuk bencana banjir di daerah
110. 45.Belum ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini banjir di daerah
111. 46.Belum ada inisiatif penyusunan Rencana Kontijensi untuk bencana Longsor di daerah
112. 47.Belum adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini tanah longsor di daerah
113. 48.Rencana Kontijensi yang disusun belum tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan
114. 49.Belum ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini Kebakaran Lahan dan Hutan di daerah
115. 50.Belum ada inisiatif penyusunan Rencana Kontijensi untuk bencana kekeringan di daerah
116. 51.Belum adanya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder di daerah
117. 52.Rencana Kontijensi yang disusun belum tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana banjir bandang
118. 53.Belum ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini banjir bandang di daerah
119. 54.Mekanisme penentuan status tanggap darurat belum dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penangananan darurat bencana selanjutnya URAIAN INDIKATOR KERJAKRITERIA KEBERHASILAN
120. 55.Mekanisme dan prosedur belum diperkuat dalam sebuah aturan tertulis (balk dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang sistem komando tanggap darurat bencana di daerah
121. 56.Belum ada relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis
122. 57.Tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban belum melaksanakan tugasnya secara efektif
123. 58.Belum ada prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana
124. 59.Belum ada mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan/atau pengerahan bantuan darurat bencana
125. 60.Belum adanya aturan tertulis (balk dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah) tentang prosedur penghentian status tanggap darurat bencana
126. 61.Mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah belum secara formal disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah
127. 62.Belum ada mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana
128. 63.Belum adanya sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana balk atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain
129. 64.Belum ada mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana
130. 65.Belum adanya pembangungan tanggul ataupun batu grid sebagai pemecah ombak di daerah pesisir yang berisiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi
131. 66.Belum dilaksanakan budidaya tanaman mangrove di garis pantai yang berpotensi terkena abrasi di daerah
132. 67.Belum terlaksananya kawasan bebas pembangunan fasilitas publik di galls pantai atau muara DAS
133. 68.Belum adanya peraturan daerah atau peraturan walikota tentang pengelolaan wilayah dan pulau-pulau kecil di daerah aliran sungai
134. 69.Belum adanya kegiatan sosialisasi peningkatan kesiapsiagaan bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi
135. 70.Daerah belum melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang ancaman Cuaca Ekstrim dan kerugian yang ditimbulkannya BUPATI SAMBAS, PITD ATBAH ROMIN SUHAILI Salinan sesu KEPALA BA dengan aslinya AN HUKUM MARJ I, S.H Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19680612 199710 1 001

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…