DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan pasal 1, pasal 2, pasal 4, pasal 12, pasal 13, Pasal 14, Pasl 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan lJaerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2A1l tentang Retribusi Perizinan Tertentr.r; h{engingat : 1. Pasal 18 a},at (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubtrik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nornor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kaiimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun i959 Nomor 72, Tarnbahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); b. C. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Incionesia Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomclr 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan I)aerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5.Peraturan Daerah l(abupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2Ol1 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKiLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN : MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAI{ KABUPATEN SANIBAS NOMOR 1 1 TAHUN 201 1 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal i Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2O1I tentang Retrih,usi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerair Kabupaten Sambas Tahun 2A14 Nomor 12) diubah sebagai trerikut :
1.Ketentuan Pasai 1 angka 25 dihapus.
2.Ketentuan Pasal 2 hun-rf b dihapus, sehingga Pasal 2 berkrun-v-i sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. b" Retribusrl izin Tra3,'ek; dan c, Retribusi Izin Usaha Perikanan, ,) J. 4.
1. 3.Ketentuan Fasal 4 ayat (2) dirubah, sehingga berbunt'i sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Objek retribusi izin rnendirikan bangunan adaiah pemberian tziln untuk mendirikan bangunan ].ang meliputi bangunan baru dan/atau merenovasi serta brangunan yang sudah berdiri tetapi ,yang belum mempuny an izin mendirikan bangunan.
(2)Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin untuk bangnnan miiik Pemerintah atau Femerintah Daerah, valiasan sosiai. bangunan tempat ibadah, b'angunan pendidikan dan bangunan khusus.

1.Ketentuan Pasal 12 dihaPus.
5.Ketentuan Pasal 13 dihaPus.
6.Ketentuatr Pasal 14 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 15 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 16 ctihapus. q" Ketentuan Pasal 17 dihapus. 10, Ketentuan Pasal 18 dihapus,
11.iietentuan Pasal 24 ayat (3) dirubah, sehingga berbunyi sebagai herikut :

Pasal 24

(1)Struktur iresarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan dava angkut. (21 Setiap pemegan g izrm tra,vek dikenakan pungutan retribusi izin dengan struktur dan besarnlra tarif sebagaimana dimaksud, pada ayat (1).
(3)Besarnl,el tarif retribusi tzrn trayek adalah sebagaimana dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini. i2. Ketentuan Pasal 32 ayal (2) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1)Struktur besarn.va tarif digoiongkan berdasarkan jenis dan satuan usaha. 12) Besarnl'a tarif Retribusi lzin Usaha Perikallan adalah sebagaimana tercantumdalam Larnpiran il Peraturan Daerah ini. i3. Ketentuan Pasal 37 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(i) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)SKRD se'oagaimana dimaksud pada airat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat ]-ang ditunjuk.
(3)Dokumen iain ;,ang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada avat (i) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

14.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga irerbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

(i) Pemba_varan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2i Seluruh penerimaan Retribusi yang diterima oieh bendahara penerimaan harus disetorkan ke Rekening Kas Daer:ah.

15.Diantara Fasal 38 dan Pasal 39 ).ang berbunyi sehagai berikut : rlisisipkan t (satu) Pasal yaitu Pasal 38A,

Pasal 38A

Ketentuan letrih ianjut mengenai tata cara peiaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

16.Diantara Pasal 41 dan BAB Vtr disisipkan 1 (satu) bagian yaitu Bagian Ketiga dan 1 (satu) Pasai 3,-aitu Pasal 41A, vang trerbun;,-i sebagai berikut :

(1)Bupati dapat memberikan pengllrangan, keringanan dan pembebasan pungutan retril:usi setelah mendapat pert.imbangan dari SKPD terkait. (2\ Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada a-vat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan rn'ajitr retribusi. (3.1 Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi. t4J Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati"

17.Ketentuan Pasatr 51 ayat (3) diubah sehingga trerbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(U Wajib retribusi ,vang ticiak meiaksanakan ker,vajibanrrl,a sebagaimana diinaksud daiam Pasal 43 a-yat (1) sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling larna 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang -vang tidak atau kurang dibayar,

(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai krerlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinva, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggai 2 April 2Al8 BUPATI SAMBAS, TTD ATBAH ROMIN SUHAILI Diundangkan di Sambas pada tanggal 2 April 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, TTD URAY TA.IUDIN LEMBARAN DABRAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2O1B NOMOR 2 Salinan Dengan Aslinya KEPALA B IAN HUKUM, ,) Pembina Tk. I (IV/b) NrP. 19680612 1997lO 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 2 /2018 PENJELASAN ATAS PtrRATURAN DAERAH I{ABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2OI8 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UNTUM Dalam pen-l,elenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia tiap-tiap daerah diberi keu.enangan dalam membentuk produk hukum daerah, mempun_vai hak dan ke,u'najiban mengatur dan menglrrus senriiri urusan pemerintahannl,a untuk meningkatkan efisiensi dan etektivitas penyelenggaraarl pemertntahan dan peiay'anan kepada mas}rarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam pembentukan produk hukum daerah harus tetap selaras dengan peraturan perundang- undangan sebagai upaya memberikan dasar hukum yang kuat dan efektif kepad"a masyarakat. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nonior 11 Tahun 2Al1 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dirasakan masih terdapat kekurangan dan menvisakan beberapa kendala dalarn pelaksanaann]'a sehingga perlu disempurnakan. Penyempurnaan tersebut antara lain menambah pengatllran tentang pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas" Pasal Ii Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 41 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2O1B TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 1 TAHUN 201 1 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TtrRTENTU
1. a.Izin Trayek Angkutan Darat terdiri dari : 1)Izin Trayek Tetap dan Teratnr 2l lzin Trayek Angkutan Insidentil b.Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau l) Izrn Trayek Dengan Aslinya IAN HUKUM, Pembina Tk. I (IV/b) NrP. 1968051,2 t99710 1 001 BUPATI SAMBAS. TTD ATBAH ROMIN SUHAILI Mobil Penumpang Mini Bus Mikro Bus Bus '1 s/d 8 orang 9 s/d 12 orang 13 s/d 15 orang 17 sld 25 orang 60.000,- 80.000,- 100.000,- 150.000, Mobil Penumpang Mini Bus Mikro Bus Bus 1 s/d 8 orang 9 s/d 12 orang 13 s/d 16 orang 17 sld 25 orang atau Lebih dari 26 orans 16.000,- 24.OOO,- 32.000,- 50.000,- 70.000.- Mobil Penumpang Mini Bus Mikro Br-rs 1 s/d 8 orang 9 s/d 12 orang 13 s/d 16 orang 30.000,- 40.000,- 50.000,- 5 sampai 7 GT 3 sampai 5 GT 1 sampai 3 GT 100.000,- 50.000,- 30.000,- KAPASITAS TEMPAT DUDUK TARIF (Rp) 3) Salinan KEPALA I JENIS ANGKUTAN KAPASITAS TEMPAT DUDUK Kartu Pengawasan JENIS ANGKUTAN KAPASITAS TEMPAT DUDUK Kapasitas Alat Anekutan (GT) TARIF (Rp) LAMPIRAN iI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2OII T'ENTANG PERIZINAN TERTENTU KABUPATEN RETRIBUSI No i Usaha Pembudidayaan Ikan - Di Kolam - Di Tamkrak - Ikan llias - Pembenihan uCang / bandeng - Pembenihan ikan Dalam Keramba jaring apung di perairan umum Di Laut Non Ikan
2. a.Darat (kodok, kura-kura, cacing)
3. b.Laut (rumput laut, kerang, kepitine'l hektar hektar hektar hektar hektar m2 1P m2 m2 25.000,00 50.04o,00 150.000,00 100.000,00 25.000,00 25,00 25,00 500,00 500,00 Tarif retribusi yang tidak dikenakan untuk luas lahan di bawah 0,5 hektar Tarif retribusi yang tidak dikenakan untuk luas lahan di bau,ah 5"000 M2 BUPATI SAMBAS, TTD ATBAH ROMIN SUHAILI Salinan i Dengan Aslinya KEPALA GIAN HUKUM, Pembin r (rvlb) NrP. 19680672 1997 10 1 001 Jenis Usaha Satuan Tarif (Rp) Keterangan

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…