DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Fungsi Pengelolaan PJU; Kewenangan; Perencanaan Pengelolaan PJU; Pengelolaan PJU; Pembiayaan; Hak, Kewajiban dan Larangan; Pembentukan Satuan Tugas; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penerangan jalan umum di Kabupaten Sambas memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertan.ggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan penerangan jalan umum;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengelola penerangan jalan umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daru.rat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang membidangi urusan Perhubungan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang membidangi urusan Perhubungan.
6.Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu penerangan yang bersifat publik untuk kepentingan umum dan dipasang di ruas jalan.
7.Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.
8.Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
9.Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
10.Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
11.Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, penataan, penambahan, perluasan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan, dan pengawasan Penerangan Jalan Umum.
12.Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RIPJU adalah master plan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJU.
13.Pihak Ketiga adalah orang perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan penerangan jalan umum.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dani Peraturan Daerah ini yaitu sebagai dasar dan pedoman dalam pengelolaan penyelenggaraan PJU di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a.terselenggaranya pelayanan utilitas yang optimal; dan
b.terselenggaranya PJU yang memenuhi syarat dan/atau standar teknis, keamanan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fungsi pengelolaan PJU
b.kewenangan;
c.perencanaan pengelolaan PJU;
d.pengelolaan PJU;
e.pembiayaan;
f.hak, kewajiban, clan larangan;
g.pembentukan satuan tugas;
h.sanksi administratif;
i.penyidikan; clan
j.ketentuan pidana.

BAB III

FUNGSI PENGELOLAAN PJU

Pasal 5

PJU berfungsi:

a.menghasilkan perbedaaan antara objek dan permukaan jalan;
b.sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan;
c.meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pen.gguna jalan, khususnya pada malam hari;
d.mendukung keamanan lingkungan; dan
e.memberikan keindahan lingkungan. jalan.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam pengelolaan PJU, Pemerintah Daerah berwenang :

a.mengelola PJU pada jalan Kabupaten dan jalan Desa;
b.menyusun RIPJU;
c.memberikan izin pemasangan PJU sesuai dengan kewenangannya; dan
d.membuat kesepakatan bersama dengan Perusahaan Listrik Negara dalam rangka pengelolaan PJU.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat menempatkan PJU pada ruas jalan berada di Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yang meliputi:
1. a.Jalan Nasional; dan/atau
2. b.Jalan Provinsi.
(2)Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penyelenggara jalan Nasional, dan/atau jalan Provinsi belum menyediakan layanan PJU; dan
2. b.dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dani penyelenggara jalan Nasional dan/atau jalan Provinsi.

Pasal 8

(1)RIPJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)RIPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

BAB V

PERENCANAAN PENGELOLAAN PJU

Pasal 9

Dalam pengelolaan PJU diperlukan perencanaan yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 10

Perencanaan PJU meliputi tahapan:

a.survei;
b.pemetaan;
c.pendataan; dan
d.analisa penyusunan RIPJU.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…