DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 131

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyelenggaraan SPALD; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban; Peran Serta Masyarakat; Kerjasama dan Kemitraan; Sakep; Pembiayaan; Perizinan; Retribusi; Pembinaan dan Pengawasan; Insentif dan Disinsentif; Larangan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Meksnime Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah mengenai upaSua kesehatan dan kebijakan pengelola lingkungan hidup; bahrva air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan I{abupaten Sambas herpotensi menimbulkan pencemaran danfatau kerusakan lingkungan, yang dapat menurllnkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia; bahr,va pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelavanan umum yang harus dilaksanakan seca.ra sinergi, berkelanjrt^rr, profesional, guna terkendalinl,-a pembuangan air limbah domestik, teriindungnya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upa),,-a peiestarian fungsi lingkungan hidup khususnl,a sumber daya air; bahs'a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Air Limbah Domestik;

Pasal 18

a),at 6 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945; undang - undang Nomor 2T Tahvn 1959 tentang penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 352) sebagai undang-Undang (Lembaran Negara Republik inclonesia Tahun 1959 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 1820); unclang-Undang Nomor 7 Tahun 2oo4tentang sumber Da-va Air (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repurblik lndonesia Nomor a377); d. 2. - J. 4. 5. 6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOg Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s05e); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2AA9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20ll tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtL Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 416l);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol2 tentang Izin Lingkungan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12.Peraturan Pernerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 7);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2OO9 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kabupaten Sambas (t embaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2OA9 Nomor 4);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 16); 9.
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten sambas Tahun 2015 Nomor lg, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten sambas Nomor 2s);
77.Peraturan Daerah Kabupaten sambas Nomor 4 Tahun 2ar5 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2OlG Nomor 4, Tambahan l,embaran Daerah Kakrupaten Sambas Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS Menetapkan: PERATURAN DOMESTIK. dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN: DAERAH TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintarr Daerah adalah Pemerintah Kabupaten sambas.
3.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sambas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sibagai Unslr Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (reat estatel, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, apartemen, hotel dan asrama.
6.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air Iimbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
7.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan afu limbah domestik.
8.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang ditakukan d"rrgro mengalirkan air limbah domestik dari sumber seca-ra kolektif ke SuU- sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebeum dibuang ke badan air permukaan.
9.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarala pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
10.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instaiasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat. ll.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfilngsi untuk mengolah air limbah domestik.
12.Efluen adalah air hasil olahan yang keluar dari outlet IPALD.
13.Sosialiasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah kegiatan sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi untuk pelaksanaan SPALD.
14.Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
15.Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lupur tinja atas permintaan pelanggan.
16.Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemaran y€Lng ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
17.Perencanaar adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakuakan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan sapek fisik dan aspek non fisik.
18.Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarErna fisik yang digunakan dalam pengeloiaan air limbah domestik.
19.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
20.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak pembangurLarl, dan operasi pengelolaan air limbahtaha perencanaan, domestik.
21.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunar:r, operasi, pemeliharaar da:r pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan erbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
22.Orang adalah seorang dan atau badan hukum. 23.Badat adalah sekumpulan orang dan/atau pemodal yang merupakan kesatuan, baik yarg melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usa-ha milik daerah (BUMD), badan layanan umum daerah (BLUD) dengan narna dan dalam bentuk apa puf,, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dal bentuk badan lainnya.
24.Operutor air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasa-rana air limbah domestik SPALD-T yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, badan laya:ean umum daerah (BLUD), badan milik swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaare air limbah domestik.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

a.tanggung jawab;
b.kelestarian dan Keberlanjutan;
c.keserasian dan Keseimbangan;
d.keadilan;
e.kehati-hatian;
f.partisipatif;
g.manfaat; dan
h.otonomi.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
c.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
d.meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air; dan
e.meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan air limbah domestik dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.ketentuan umum;
b.azas, tujuan dan ruang lingkup;
c.sistem pengelolaan air limbah domestik;
d.penyelenggaraan SPALD;
e.tugas dan wewenang pemerintah daerah;
f.hak dan kewajiban;
g.peran serta masyarakat;
h.kerjasama dan kemitraan;
i.SAKEP;
j.pembiayaan;
k.perizinan; L retribusi;
m.pembinaan dan pengawasan;
n.insentif dan disinsentif;
o.larangan;
p.sanksi adminstratif; q, ketentuan penyidikan;
r.ketentuan pidana;
s.mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
t.ketentuan peralihan;
u.ketentuan penutup. (U

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 5

SPALD diselenggarakan untuk mengelola air limbah domestik. Air iimbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.air limbah kakus (black uater); dan
b.air limbah nonkakus (grey uatel.

Pasal 6

SPALD terdiri atas;

a.SPALD-T; dan
b.SPALD-S. Pernilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada aizat (1) diiakukan dengan mempertirnbangkan:
a.rencana tata ruang wilayah;
b.cakupan pelayanan;
c.kepadatan penduduk;
d.keadaan muka air tanah;
e.permeabilitas tanah;
f.kemiringan tanah; dan
g.kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Pasal 7

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.skala perkotaan;
b.skala permukiman; dan
c.skala kawasan tertentu. Pasal B

(1)Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal la5.61r^t 20.000 (dua puluh ribu)jirva.
(2)Cakupan pelal,anan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu)jirva.
(3)Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kanvasan komersial dan kawasan rumah susun. (u (21
(1)(21

Pasal 9

Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambumngkan dengan SPALD-T tersebut. Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 10

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a" Sub-sistem Pelayanan;

b.Sub-sistem Pengumpulan; dan
c.Sub-sistem Pengolahan Terpusat. Pasal 1 1 Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui persiapan ke Sub-sistem Pengumpulan. Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan Sub-sistem Pengolahan Terpusat. Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

Pasal 12

Prasarana dan sarana Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berupa IPALD meliputi:

a.IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan f atau b, IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skaia kawasan tertentu.

Isi peraturan

Teks131PDFHirarki

Memuat teks peraturan…