DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sambas

regulasi_utama

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; PENGENDALIAN DAN EVALUASI; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berfungsi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manjemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
7.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
8.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH II-264

Pasal 2

(1)Perencanaan Pembangunan Daerah periode tahun 2025- 2029 tertuang dalam RPJMD.
(2)RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I : Pendahuluan;
2. b.Bab II : Gambaran Umum Daerah;
3. c.Bab III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.Bab IV : Program Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.Bab V : Penutup.
(3)Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 3.1.1 Visi dan Misi 3.1.1.1 Visi Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) untuk diwujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun kedepan, jargon yang digunakan adalah “Sambas Berkah Berkemajuan”, Berkah adalah sebuah Akronim Bersama Kuatkan Langkah, mengandung nilai filosofis yang menunjukkan derap langkah BERsinergi, Kompetitif, Amanah dan Harmonis dalam limpahan karunia Allah SWT untuk terus mewujudkan Sambas BERKEMAJUAN:

Pasal 3

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
3. c.hasil rencana pembangunan Daerah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI SAMBAS, TTD SATONO Diundangkan di Sambas pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, TTD FERY MADAGASKAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (3/2025) Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ERWANTO, SH NIP. 19780516 200502 1 004 No Jabatan Paraf Tanggal 1 Sekretaris Daerah Kab. Sambas 2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Sambas 3 Plt. Kepala Bapperida Kab. Sambas 4 Kabag Hukum Setda Kab. Sambas PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran mulai Tahun 2026-2030. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengendalian dan evaluasi” merupakan pengendalian dan evaluasi khusus pada proses dalam rangka menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 83 Pemerintah Kabupaten Sambas LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 RPJMD TAHUN 2025 2029 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH i DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN .................................................................. I-1 1.1 Latar Belakang ................................................................... I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ................................................. I-2 1.3 Hubungan Antar Dokumen.................................................. I-8 1.4 Maksud dan Tujuan ............................................................ I-10 1.4.1 Maksud ...................................................................... I-10 1.4.2 Tujuan ...................................................................... I-11 1.5 Sistematika Penulisan ......................................................... I-11 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH ............................................. II-1 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ....................................... II-1 2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis ................................ II-1 2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah .............. II-1 2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam ......................... II-4 2.1.1.2.1 Potensi Tanaman Pangan dan Holtikultura .................................. II-5 2.1.1.2.2 Potensi Perkebunan ...................... II-6 2.1.1.2.3 Potensi Perikanan ......................... II-7 2.1.1.2.4 Potensi Peternakan ....................... II-9 2.1.1.2.5 Potensi Kehutanan ....................... II-10 2.1.1.2.6 Potensi Pertambangan .................. II-12 2.1.1.2.7 Potensi Pariwisata ........................ II-15 2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup....................................... II-16 2.1.1.3.1 Daya Dukung Pangan ................... II-16 2.1.1.3.2 Daya Dukung Air .......................... II-18 2.1.1.3.3 Daya Dukung Biodiversitas .......... II-20 2.1.1.3.4 Daya Dukung Pengendalian Bencana II-22 2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan ....................................................... II-25 2.1.1.4.1 Ketahanan Energi ......................... II-25 2.1.1.4.2 Ketahanan Air .............................. II-28 2.1.1.4.3 Kemandirian Pangan .................... II-29 2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas ....................... II-32 2.1.1.6 Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim ............................................................ II-33 2.1.1.6.1 Indeks Resiko Bencana (IRB) ........ II-35 ii 2.1.1.7 Demografi .................................................... II-36 2.1.1.7.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk ..................................... II-37 2.1.1.7.2 Komposisi Umur Penduduk .......... II-39 2.1.1.7.3 Kepadatan dan Sebaran Penduduk II-41 2.1.1.7.4 Proyeksi Demografi Penduduk Tahun 2025-2029 ......................... II-42 2.1.1.7.5 Jumlah dan Kepadatan Penduduk II-43 2.1.1.7.6 Penduduk Usia Produktif.............. II-43 2.1.1.7.7 Penduduk Usia Lanjut .................. II-47 2.1.1.7.8 Proyeksi Penduduk Per Kecamatan II-48 2.1.1.7.9 Rancangan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas II-50 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................... II-52 2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi ............................... II-52 2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi ......... II-53 2.1.2.1.2 Tingkat Kemiskinan...................... II-57 2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita .......................... II-58 2.1.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka .... II-58 2.1.2.1.5 Indeks Gini ................................... II-60 2.1.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia ..... II-61 2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua ............................. II-63 2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup ..................... II-63 2.1.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat .................. II-64 2.1.2.2.3 Prevalensi Stunting ...................... II-66 2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata .......... II-69 2.1.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah ............. II-69 2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah ............... II-70 2.1.2.3.3 Angka Literasi/Numerasi .............. II-70 2.1.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat................................... II-72 2.1.2.3.5 Indeks Literasi Digital .................. II-73 2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif ................... II-74 2.1.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ...................... II-74 2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju ............................................................... II-75 2.1.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama ..................................... II-75 iii 2.1.2.5.2 lndeks Pembangunan Kebudayaan II-77 2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif ........................ II-84 2.1.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak............ II-84 2.1.2.6.2 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga ....................................... II-85 2.1.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender......... II-87 2.1.2.6.4 Indeks Pembangunan Gender ....... II-88 2.1.2.6.5 lndeks Pembangunan Pemuda ..... II-89 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah .......................................... II-92 2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia................. II-93 2.1.3.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja II-94 2.1.3.1.2 Angka Ketergantungan ................. II-96 2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi ..... II-99 2.1.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan .. II-99 2.1.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum ................................... II-100 2.1.3.2.3 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif .... II-102 2.1.3.2.4 Rasio Kewirausahaan ................... II-103 2.1.3.2.5 Indeks Inovasi Daerah .................. II-105 2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru ............... II-106 2.1.3.3.1 lndeks Ekonomi Hijau .................. II-107 2.1.3.3.2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia .... II-108 2.1.3.3.3 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer .......................................... II-109 2.1.3.4 Transformasi Digital ....................................... II-110 2.1.3.4.1 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi ...................................... II-110 2.1.3.4.2 Komunikasi .................................. II-111 2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global ........ II-117 2.1.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto . II-118 2.1.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa .............. II-119 2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi ............................... II-120 2.1.3.6.1 Indeks Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap ......................................... II-120 2.1.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak ........................................... II-123 2.1.3.6.3 Persentase Desa Mandiri .............. II-124 2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro .............................. II-125 iv 2.1.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB II-126 2.1.3.7.2 Tingkat Inflasi .............................. II-127 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum ............................................. II-129 2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif ........................................................ II-130 2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum ............. II-131 2.1.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ...................... II-132 2.1.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik .............. II-133 2.1.4.1.4 Indeks Integritas Nasional ............ II-134 2.1.4.1.5 Indeks Reformasi Birokrasi ........... II-135 2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial ......... II-137 2.1.4.2.1 Persentase Penegakan Perda ........ II-138 2.1.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM ...... II-140 2.1.4.2.3 Indeks Demokrasi Indonesia ......... II-141 2.1.4.2.4 Indeks Rasa Aman ........................ II-145 2.1.4.2.5 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban II-151 2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan ............................ II-152 2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah .......... II-154 2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah . II-155 2.1.4.4.1 Kinerja Kunci (IKK) ...................... II-155 2.1.5 Gambaran Keuangan Daerah...................................... II-162 2.1.5.1 Kinerja Keuangan Lima Tahun Terakhir ...... II-164 2.1.5.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ........... II-164 2.1.5.1.2 Neraca Daerah .............................. II-167 2.1.5.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah ................................ II-172 2.1.5.2.1 Proporsi Anggaran Daerah ............ II-173 2.1.5.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah ........ II-173 2.1.5.3 Kerangka Pendanaan .................................. II-172 2.1.5.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama .... II-172 2.1.5.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan II-174 2.1.6 Permasalahan dan Isu Strategis ................................ II-186 2.1.6.1 Telaah Kebijakan Internasional (SDG’s) .......... II-188 2.1.6.2 Telaah RPJMN 2025-2029 ........................... II-192 v 2.1.6.3 Telaah Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2025 ................................................. II-195 2.1.6.4 Telaah Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2025 ................................................. II-199 2.1.6.5 Telaah RPJPD Kabupaten Sambas 2025-2045 II-199 2.1.6.6 Telaah RTRW Kabupaten Sambas 2015-2035 II-199 2.1.6.7 Telaah KLHS Kabupaten Sambas 2025-2035 II-202 2.1.6.8 Telaah Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal .. II-207 2.1.6.9 Permasalahan Daerah ................................. II-212 2.1.6.9.1 Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-212 2.1.6.9.2 Urusan Pemerintah Tidak Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-219 2.1.6.9.3 Urusan Pemerintahan Pilihan ....... II-242 2.1.6.9.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ................... II-249 2.1.6.10 Isu Strategis ................................................ II-255 BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ............................................................................. III-1 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ............................................ III-1 3.1.1 Visi dan Misi .............................................................. III-1 3.1.1.1 Visi .............................................................. III-1 3.1.1.2 Misi ............................................................. III-4 3.1.2 Tujuan dan Sasaran ................................................... III-7 3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah ............................................................................... III-17 3.2.1 Strategi Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan .. III-17 3.2.1.1 Arah Kebijakan Periode 2026 ...................... III-23 3.2.1.2 Arah Kebijakan Periode 2027 ...................... III-23 3.2.1.3 Arah Kebijakan Periode 2028 ...................... III-24 3.2.1.4 Arah Kebijakan Periode 2029 ...................... III-24 3.2.1.5 Arah Kebijakan Periode 2030 ...................... III-24 3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah .................... III-25 3.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas .................................................................... III-53 3.2.3.1 Penjabaran Program Strategis Nasional (PSN) dalam Konteks Kabupaten Sambas ............. III-58 3.2.4 Program Unggulan Pemerintah Daerah ...................... III-62 3.2.4.1 BENTUK IMAN (Pembentukan Insan Madani)… III-62 3.2.4.2 Pelayanan DIKTAN(Pendidikan dan Kesehatan. III-62 vi 3.2.4.3 Pemajuan Kebudayaan …………………………… III-63 3.2.4.4 Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM ………………………………………………..... III-63 3.2.4.5 Pemerintahan Digital ………………………………. III-65 3.2.4.6 Membangun Desa Menata Kota …………………. III-65 3.2.4.7 Pembangunan Kolaboratif ……………………… .. III-65 3.2.4.8 Pembangunan Perbatasan ……………………….. III-66 3.2.4.9 Green Growth ……………………………………….. III-67 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH ....................... IV-1 4.1 Program Perangkat Daerah .................................................. IV-1 4.2 Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah .......................... IV-50 4.2.1 Indikator Kinerja Utama Daerah ............................... IV-50 4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah .. IV-52 BAB V PENUTUP ............................................................................ V-1 I BAB I PENDAHULUAN I I-1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263 ayat (1) dan ayat (3), maka pemerintah Kabupaten Sambas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang merupakan pelaksanaan periode lima tahunan pertama dari RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2025- 2045 dengan visi jangka panjang “Kabupaten Sambas Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Merujuk kepada peraturan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tanggal 27 November 2024 dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Dengan demikian, RPJMD ini merupakan dokumen formal yang menunjukkan bagaimana pemerintah Kabupaten Sambas merealisasikan janji-janji yang telah disampaikan pasangan H. Satono, S.Sos.I.,M.H. dan H. Heroaldi Alwi, ST.,MT kepada publik sebelum pemilihan bupati. I BAB I PENDAHULUAN I I-2 RPJMD Kabupaten Sambas ditetapkan dengan maksud menjadi pedoman untuk seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan daerah. Di samping itu, dokumen RPJMD juga harus mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam agenda pembangunan daerah, dengan mengarusutamakan pencapaian TPB/SDGs dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator terukur, serta sumber pembiyaannya. Langkah ini sejalan dengan komitmen dalam Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu, dokumen RPJMD Kabupaten Sambas diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan keinginan masyarakat Indonesia untuk menjalankan transformasi peradaban menuju kehidupan yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Melalui RPJMD ini, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2029. Untuk itu, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dilakukan secara integratif dengan dokumen- dokumen perencanaan lain di daerah seperti RTRW dan RPJPD, juga dengan dokumen perencanaan pada level pemerintahan yang lebih tinggi seperti RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN tahun 2025-2029. Penyusunan semacam ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi. Berbagai program itu diupayakan bisa saling mendukung dan terhindar dari tumpang tindih. Pada akhirnya, berbagai program pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat mempercepat Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang “BERKAH BERKEMAJUAN”. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 ini didasarkan pada perangkat hukum (dokumen-dokumen) yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi di antaranya adalah sebagai berikut: I BAB I PENDAHULUAN I I-3

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja I BAB I PENDAHULUAN I I-4 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) I BAB I PENDAHULUAN I I-5 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); I BAB I PENDAHULUAN I I-6
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
21.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
22.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
24.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); I BAB I PENDAHULUAN I I-7
25.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
33.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; I BAB I PENDAHULUAN I I-8
34.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81)
37.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 82). 1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari keseluruhan aspek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

a.RPJMD dan RPJPD Kabupaten Sambas, RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan RPJMD pertama dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Sambas masa bakti tahun 2025-2029, juga I BAB I PENDAHULUAN I I-9 berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045.
b.RPJMD dan RTRW Kabupaten Sambas, penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sambas sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sambas.
c.RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sambas.
d.RPJMD dan RKPD pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025- 2029 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sambas yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. RKPD merupakan pokok bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sambas yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1. I BAB I PENDAHULUAN I I-10 Gambar 1.1. Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.4 Maksud dan Tujuan 1.4.1 Maksud Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas 2025-2029 yaitu:
a.Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD, serta masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program kepala daerah selama lima tahun.
b.Menyediakan dokumen RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana pembangunan tahunan daerah. I BAB I PENDAHULUAN I I-11 1.4.2 Tujuan Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025- 2029, di antaranya:
a.menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati Sambas ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
b.menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Sambas, APBD Kalimantan Barat, APBN, dan sumber dana lainnya;
c.mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar OPD, maupun antar Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dengan Pemerintah Provinsi, dan dengan Pemerintah Pusat;
d.menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
e.menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; dan
f.mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat. 1.5 Sistematika Penulisan (RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: I. Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sub-sub bab: Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya; Maksud dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan Dokumen. II. Gambaran Umum Daerah. Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan I BAB I PENDAHULUAN I I-12 dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, terkait pertama, Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Pelayanan Umum; dan Aspek Daya Saing Daerah. Kemudian, Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029. Terakhir, Permasalahan dan Isu Strategis Daerah yang memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. III. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisikan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang didasarkan pada visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan jangka waktunya. Kemudian, Subbab Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih serta program pembangunan daerah untuk mencapai arah kebijakan tersebut. IV. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Subbab Program Perangkat Daerah memuat daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan Indikator prorgam, target, dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Kemudian pada Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyajikan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan daerah (IKD). V. Penutup. Pada bab ini perlu dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sambas agar proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga visi RPJMD dapat terwujud. Juga dinyatakan bahwa untuk menjabarkan RPJMD Tahun 2025-2029, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas setiap tahunnya. Sumber : Laporan KLHS Kabupaten Sambas 2023 Gambar 2.1. Peta Kabupaten Sambas BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-2 Jika dibagi ke dalam luas masing-masing kecamatan, kecamatan terluas adalah Kecamatan Sajingan Besar dengan luas 1.391,20 km2 atau 21,75%, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Salatiga dengan luas sebesar 82,75 km2 atau 1,29% dari luas wilayah Kabupaten Sambas. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1. Tabel 2. 1. Luas Wilayah, dan Persentase, berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2024 Kecamatan Ibukota Luas Wilayah (Km2) % Selakau Selakau 96,05 1,62 Selakau Timur Selakau Tua 186,10 3,13 Pemangkat Pemangkat Kota 97,05 1,63 Semparuk Semparuk 71,97 1,21 Salatiga Salatiga 66,82 1,13 Tebas Tebas 636,85 10,72 Tekarang Tekarang 68,71 1,16 Sambas Sambas 220,03 3,71 Subah Balai Gemuruh 752,74 12,68 Sebawi Sebawi 100,89 1,70 Sajad Tengguli 116,58 1,96 Jawai Sentebang 231,25 3,89 Jawai Selatan Matang Terap 107,70 1,81 Teluk Keramat Sekura 403,96 6,80 Galing Galing 420,99 7,09 Tangaran Simpang Empat 138,19 2,33 Sejangkung Sejangkung 528,23 8,90 Sajingan Besar Kaliau’ 1037,06 17,46 Paloh Liku 657,31 11,07 Kabupaten Sambas 5.938,48 100 Sumber : BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2025 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-3 Tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Sajingan Besar merupakan wilayah terluas di Kabupaten Sambas dengan proporsi 17,46% dari total luas kabupaten, disusul oleh Subah (12,68%), Paloh (11,07%), dan Tebas (10,72%). Sebaliknya, wilayah terkecil adalah Salatiga (1,13%) dan Semparuk (1,21%). Komposisi ini mencerminkan adanya ketimpangan distribusi wilayah antar kecamatan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan spasial dan pembangunan yang merata. Secara strategis, posisi geografis Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur dan Laut Natuna memberikan nilai tambah sebagai kawasan perbatasan dengan potensi besar dalam perdagangan lintas negara, pertahanan wilayah, serta pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, kedekatannya dengan pusat pertumbuhan lain seperti Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang memperkuat peluang integrasi infrastruktur dan ekonomi regional. Oleh karena itu, Kabupaten Sambas memiliki posisi yang sangat penting sebagai pintu gerbang ekonomi perbatasan Kalimantan Barat yang harus dioptimalkan secara terintegrasi. Kabupaten Sambas memiliki peran strategis yang signifikan dalam konteks regional dan nasional, didukung oleh letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia Timur (Sarawak), serta memiliki garis pantai di Laut Natuna. Posisi ini menjadikan Sambas sebagai pintu gerbang utama bagi perdagangan lintas negara, pertahanan wilayah perbatasan, serta potensi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Laut Natuna. Keunggulan ini membuka peluang besar untuk mendorong integrasi ekonomi antar wilayah sekaligus memperkuat ketahanan nasional di kawasan perbatasan. Selain itu, kedekatannya dengan Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang di selatan serta timur memberikan keuntungan dalam membangun jejaring infrastruktur dan ekonomi antar wilayah di Kalimantan Barat. Dengan demikian, Kabupaten Sambas tidak hanya berfungsi sebagai zona perbatasan, tetapi juga berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung pengembangan kawasan perbatasan melalui perdagangan, pariwisata, dan sektor maritim. Posisi strategis yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna dan Serawak, Malaysia, juga menambah nilai ekonomis sumber daya alam yang ada melalui potensi perdagangan lintas batas. Sektor pertanian dan perkebunan menjadi tulang punggung ekonomi daerah, dengan komoditas utama seperti padi, kelapa, karet, dan lada yang tumbuh subur di Kabupaten Sambas. Selain itu, perikanan laut dan perikanan darat di kabupaten ini juga menunjukkan potensi yang besar, didukung oleh garis pantai yang panjang dan sumber daya perairan yang melimpah. Potensi kelautan tidak hanya terbatas pada sektor perikanan, tetapi juga mencakup peluang pengembangan ekowisata bahari dan industri hasil laut yang berorientasi ekspor. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor- sektor ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di samping sektor agraris dan kelautan, Kabupaten Sambas juga memiliki potensi sumber daya mineral seperti bauksit, pasir kuarsa, dan emas, meskipun pemanfaatannya masih terbatas. Pengelolaan sumber daya mineral ini membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan untuk menghindari degradasi lingkungan yang dapat merusak ekosistem setempat. Keanekaragaman potensi sumber daya alam di Kabupaten Sambas mencerminkan peluang besar bagi pembangunan berkelanjutan, yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat serta partisipasi aktif masyarakat, Kabupaten Sambas berpotensi menjadi salah satu daerah terdepan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan di Kalimantan Barat. Tabel 2. 2. Luas Panen, Produksi, Produktivitas Padi, dan Produksi Jagung, Kedelai, dan Jeruk Tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas panen padi (ha) 57.332,56 56.815,87 63.168,71 58.031,005 64.122,36 2 Produksi padi (ton) 150.222,44 154.301,00 176.541,14 177.411,00 195.232,60 3 Produktivitas padi (kw/ha) 26,2 27,2 27,9 30,57 30,44 4 Produksi Kedelai (ton) 25,00 220,83 48,26 14,60 N/A 5 Produksi Jagung (ton) 8.386,40 4.042,59 2.678,77 743,90 N/A 6 Produksi Jeruk Siam/Keprok (ton) 115.274,7 516.907 103.586,4 88.119,0 90.040,0 Sumber : BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2025 Potensi tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Sambas menunjukkan perkembangan yang beragam. Komoditas padi menempati posisi strategis sebagai andalan sektor pertanian daerah. Hal ini tercermin dari peningkatan signifikan baik pada produktivitas (dari 26,2 kw/ha menjadi 30,44 kw/ha), luas panen (dari 57.332,56 ha menjadi 64.122,36 ha), maupun produksi (dari 150.222,44 ton menjadi 195.232,60 ton) dalam rentang waktu lima tahun. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan teknologi budidaya, sarana produksi pertanian, serta efektivitas program pertanian yang dijalankan pemerintah daerah. Sebaliknya, komoditas kedelai dan jagung mengalami penurunan tajam dalam hal produksi. Produksi kedelai menurun dari 25 ton (2020) menjadi BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-6 hanya 14,6 ton (2023), sedangkan produksi jagung menurun drastis dari 8.386,40 ton (2020) menjadi 743,90 ton (2023). Penurunan ini mengindikasikan lemahnya minat budidaya, keterbatasan lahan atau sarana produksi, serta kurangnya intervensi kebijakan khusus terhadap tanaman palawija. Sementara itu, jeruk siam/keprok sebagai komoditas hortikultura unggulan menunjukkan tren menurun, dari produksi sebesar 115.274,7 ton pada 2020 menjadi 90.040 ton pada 2024. Penurunan ini menjadi catatan penting, mengingat jeruk merupakan komoditas khas Sambas yang memiliki nilai ekonomi dan branding daerah. Dengan demikian, diperlukan strategi penguatan dan diversifikasi pertanian yang lebih seimbang, tidak hanya berfokus pada komoditas padi, tetapi juga membangun kembali daya saing tanaman palawija dan hortikultura melalui inovasi budidaya, akses pembiayaan, serta jaminan pasar agar ketahanan pangan daerah menjadi lebih kokoh dan berkelanjutan. 2.1.1.2.2. Potensi Perkebunan Potensi perkebunan di Kabupaten Sambas cukup besar. Komoditas utama perkebunan di Kabupaten Sambas meliputi kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan kopi. Luas kebun sawit terus meningkat, luas kebun sawit pada tahun 2020 seluas 94.507 Ha dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 142.795 Ha. Seiring dengan meningkatnya luas kebun sawit, tingkat produksi kelapa sawit juga meningkat, pada tahun 2020 produksi kelapa sawit sebesar 256.808,00 ton, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 378.188,00 ton. Selain kelapa sawit, komoditas karet juga merupakan komoditas penting di Kabupaten Sambas. Luas perkebunan karet di Kabupaten Sambas pada tahun 2020 seluas 54.233,00 Ha dan pada tahun 2024 meningkat luasnya menjadi 54.324,00 Ha, seiring dengan meningkatnya luas tanaman karet di Kabupaten Sambas, juga terjadi peningkatan produksinya. Tahun 2020 produksi sebesar 17.711 ton dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 18.128 ton. Luas dan produksi tanaman perkebunan lainnya dapat dilihat pada pada tabel berikut ini: Produksi dan Luas Areal Tanam Komoditi Perkebunan di Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 No Komoditi Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kelapa Sawit Produksi (ton) 256.808,00 259.988,00 271.746,00 378.188,00 378.188 Luas Areal tanam (ha) 94.507 95.873 129.539 142.795 142.795 2 Kelapa Dalam Produksi (ton) 13.596,00 13.596,00 13.912,00 13.918,00 13.966 Luas Areal tanam (ha) 22.484 22.484 22.755 22.804 22.804 3 Karet Produksi (ton) 17.711 17.861 18.106 18.128 18.128 Luas Areal tanam (ha) 54.233 54.226 54.338 54.324 54.324 4 Kopi Produksi (ton) 800 800 887 889 889 Luas Areal tanam (ha) 2.070 2.070 1.942 1.942 1.942 Sumber : BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2025 Pada periode 2020 hingga 2024, Kelapa Sawit menunjukkan pertumbuhan paling menonjol dengan peningkatan produksi dari 256.808 ton menjadi 378.188 ton, seiring dengan perluasan areal tanam dari 94.507 hektar menjadi 142.795 hektar. Lonjakan ini terutama terjadi antara 2022 dan 2023, meskipun sempat disertai penurunan produktivitas sebelum kembali membaik. Kelapa Dalam dan Karet mengalami perkembangan yang cenderung stagnan, dengan produksi dan luas tanam yang relatif tetap serta produktivitas yang tidak menunjukkan perubahan berarti. Sebaliknya, Kopi mengalami peningkatan efisiensi meskipun luas tanam menurun, di mana produktivitas naik dari 0,39 ton/ha menjadi 0,46 ton/ha, mencerminkan perbaikan dalam metode budidaya atau pengelolaan lahan. Secara umum, kelapa sawit menjadi komoditas paling berkembang, sementara kopi menunjukkan peningkatan kualitas produksi meskipun dalam skala terbatas. 2.1.1.2.3. Potensi Perikanan Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Sambas berasal dari perikanan laut, perairan umum dan budidaya. Produksi perikanan di Kabupaten Sambas cenderung fluktuatif. Total produksi perikanan pada BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-8 tahun 2020 yaitu 19.401,13 ton, setelah lima tahun yaitu pada tahun 2024 naik menjadi 53.113,49. ton Selengkapnya mengenai data produksi perikanan di Kabupaten Sambas disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2. 4. Produksi Perikanan di Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 (Ton) Komoditi Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Produksi Perikanan Laut 15.145,25 21.436,26 39.295,91 36.325,95 49.258,38 Jumlah Produksi Perikanan Umum 327,88 400,4 604,52 626,33 636,19 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 3.928,00 1.426,09 1.986,97 2.450,12 3.218,92 Total 19.401,13 23.262,75 1.887,40 39.401,45 53.113,49 Sumber : BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2025 Produksi total perikanan Kabupaten Sambas menunjukkan peningkatan signifikan dalam kurun waktu lima tahun. Dari 19.401,13 ton pada tahun 2020, angka ini naik menjadi 53.113,49 ton pada tahun 2024, atau meningkat lebih dari 173%. Kenaikan ini menandakan bahwa sektor perikanan secara umum mengalami penguatan, baik dari sisi kapasitas produksi maupun kemungkinan dukungan kebijakan yang lebih efektif. Komponen terbesar berasal dari perikanan laut, yang berkontribusi sebesar 76%–93% dari total produksi per tahun. Produksi perikanan laut meningkat dari 15.145,25 ton (2020) menjadi 49.258,38 ton (2024). Lonjakan tajam terjadi antara tahun 2021 ke 2022 (naik sekitar 83%) dan kembali meningkat drastis dari 2023 ke 2024 (naik sekitar 35%). Peningkatan ini kemungkinan didorong oleh perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan, perluasan area tangkapan, serta penguatan kelembagaan nelayan. Produksi dari perairan umum (sungai, danau, dan rawa) juga meningkat secara stabil namun dengan kontribusi yang relatif kecil terhadap total produksi. Dari 327,88 ton (2020) menjadi 636,19 ton (2024), atau meningkat hampir 94%. Meskipun volumenya kecil, tren ini menunjukkan adanya potensi pengelolaan sumber daya perairan darat yang cukup baik. Produksi perikanan budidaya sempat mengalami penurunan tajam dari BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-9 3.928,00 ton (2020) menjadi hanya 1.426,09 ton (2021). Namun, dalam tiga tahun terakhir, produksi menunjukkan pemulihan bertahap hingga mencapai 3.218,92 ton pada 2024. Pemulihan ini mengindikasikan adanya upaya revitalisasi sektor budidaya, meskipun belum sepenuhnya pulih ke angka tahun 2020. Kinerja ini perlu diperkuat, mengingat budidaya merupakan sektor berkelanjutan yang lebih dapat dikontrol dibandingkan perikanan tangkap. 2.1.1.2.4. Potensi Peternakan Sub sektor peternakan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas. Populasi sapi di Kabupaten Sambas tahun 2020 sebanyak 11.328 ekor, mengalami penurunan populasi hingga tahun 2024 berjumlah 7.306 ekor. Ayam ras petelur cenderung populasinya meningkat, pada tahun 2020 populasinya sebesar 20.952 ekor dan pada tahun 2024 naik menjadi 31.500 ekor. Selengkapnya mengenai data populasi ternak dan unggas di Kabupaten Sambas disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2. 5. Populasi Hewan Ternak dan Unggas di Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 No. Populasi Hewan (ekor) Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Sapi Potong 11.328 11.067 7.980 8.011 7.306 3 Kambing 23.367 22.897 21.818 20.298 20.131 4 Babi 6.676 6.530 4.317 5.954 5.374 5 Ayam Buras 448.905 447.692 447.812 448.352 454.492 6 Ayam Ras Petelur 20.952 19.675 20.000 20.000 31.500 7 Ayam Ras Pedaging 2.826.891 3.075.210 2.525.151 3.678.887 2.704.29 1 8 Itik 257.975 247.651 244.123 244.920 226.299 Sumber : BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2025 Subsektor peternakan di Kabupaten Sambas selama periode 2020– 2024 menunjukkan dinamika yang beragam. Populasi ternak ruminansia BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-10 seperti sapi dan kambing mengalami penurunan yang cukup signifikan. Populasi sapi menurun dari 11.328 ekor pada tahun 2020 menjadi 7.306 ekor pada tahun 2024, sedangkan populasi kambing juga menurun dari 23.367 ekor menjadi 20.131 ekor pada periode yang sama. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemeliharaan dan pengembangan ternak besar, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan pakan, rendahnya regenerasi peternak, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan. Sementara itu, populasi babi dan itik sebagai ternak alternatif juga mengalami tren penurunan yang konsisten, yang mengindikasikan perlunya strategi khusus untuk menjaga keberlanjutan budidaya ternak minor ini. Di sisi lain, populasi unggas terutama ayam ras petelur mengalami peningkatan yang signifikan, dari 20.952 ekor pada tahun 2020 menjadi 31.500 ekor pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor agribisnis unggas mulai berkembang dan berpotensi menjadi salah satu tulang punggung ketahanan pangan hewani. Namun, populasi ayam ras pedaging menunjukkan fluktuasi yang tajam, menandakan ketidakstabilan dalam aspek produksi atau permintaan pasar. Secara umum, perkembangan subsektor peternakan Kabupaten Sambas menuntut intervensi kebijakan yang terfokus, termasuk penyediaan pakan yang berkelanjutan, peningkatan akses pasar, pendampingan teknis kepada peternak, serta penguatan kelembagaan peternakan rakyat sebagai upaya mendorong kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 2.1.1.2.5. Potensi Kehutanan Kabupaten Sambas terletak di Provinsi Kalimantan Barat, memiliki potensi kehutanan yang sangat besar dan strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan luas wilayah hutan yang signifikan, kawasan ini menyimpan beragam jenis sumber daya hayati, termasuk kayu komersial, tanaman non-kayu seperti rotan dan damar, serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan di Kabupaten Sambas juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan cadangan air, serta menyerap karbon, yang menjadikannya aset penting dalam mitigasi perubahan iklim. Pemanfaatan hutan melalui skema pengelolaan hutan lestari, seperti hutan kemasyarakatan dan hutan adat, dapat menjadi sumber penghasilan alternatif yang ramah lingkungan. Dukungan terhadap industri kehutanan berbasis masyarakat, ekowisata, serta konservasi berbasis partisipasi lokal, berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi kehutanan di Kabupaten Sambas bisa menjadi pilar pembangunan daerah yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Luas total kawasan hutan di Kabupaten Sambas cenderung meningkat. Pada tahun 2020 luas kawasan hutan sebesar 128.318 ha dan pada tahun 2024 seluas 129.569 ha. Namun Kawasan Hutan Produksi cenderung menurun, tahun 2020 seluas 91.520 dan tahun 2024 turun menjadi 87.626 ha. Selengkapnya mengenai data Kawasan hutan di Kabupaten Sambas disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2. 6. Jenis dan luas Kawasan hutan di Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 Jenis Kawasan 2020 2021 2022 2023 2024 Hutan Lindung (ha) 25.616 25.616 25.418 25.616 25.760 Hutan Produksi Terbatas (ha) 11.182 11.182 11.182 11.182 11.191 Hutan Produksi (ha) 91.520 91.520 90.302 91.520 87.627 Taman Produksi Konversi (ribu ha) 6.827,00 4.908,00 N/A 4.898,75 4.992 Total 135.145 133.226 126.902 133.217 129.570 Sumber: BPS Provinsi Kalbar dan Sambas Dalam Angka Tahun 2025 Selama periode 2020–2024, luas total kawasan hutan di Kabupaten Sambas menunjukkan tren yang relatif stabil, bahkan sedikit meningkat dari 128.318 ha pada tahun 2020 menjadi 129.569 ha pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pelestarian lingkungan dan pengendalian deforestasi secara umum. Hutan lindung mengalami sedikit peningkatan dari 25.616 ha menjadi 25.760 ha, sementara hutan produksi terbatas tetap BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-12 konstan pada sekitar 11.182 ha, menandakan adanya upaya menjaga fungsi konservasi dan kawasan lindung yang penting dalam pengaturan iklim dan perlindungan biodiversitas. Namun demikian, terjadi penurunan yang mencolok pada luas hutan produksi, yaitu dari 91.520 ha (2020) menjadi 87.627 ha (2024), atau berkurang lebih dari 3.800 ha. Penurunan ini berpotensi disebabkan oleh konversi lahan untuk kepentingan lain seperti perkebunan atau permukiman, yang jika tidak dikendalikan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan fungsi ekonomi jangka panjang dari hasil hutan produksi. Sementara itu, data untuk Taman Produksi Konversi bersifat fluktuatif, dengan penurunan tajam pada tahun 2021 dan ketidakterdataan pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan ketidakpastian dalam pengelolaan kawasan konversi atau masih lemahnya sistem pemantauan dan pelaporan data di lapangan. 2.1.1.2.6. Potensi Pertambangan Kabupaten Sambas yang terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat, menyimpan kekayaan sumber daya alam mineral yang sangat potensial. Kondisi geologisnya yang khas dan strategis menjadikan daerah ini sebagai salah satu lumbung sumber daya pertambangan, baik mineral logam, non-logam, maupun energi. Potensi mineral logam yang terdapat di Kabupaten Sambas meliputi emas, tembaga, timah, besi, titanium, dan bauksit. Sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Selakau, Kecamatan Subah, Kecamatan Tebas, dan Kecamatan Sajingan Besar tercatat memiliki indikasi dan cadangan logam- logam berharga ini. Aktivitas penambangan emas, baik legal maupun ilegal (PETI) telah berlangsung di beberapa titik, dengan sisa cadangan emas aluvial yang masih cukup besar. Tabel. 2.7 Kawasan Peruntukan pertambangan Kabupaten Sambas No. Jenis Kawasan Peruntukan Kecamatan
1. 1.Wilayah Pencadangan Negara (batubara) Paloh, Sajingan Besar, Galing
2. 2.Wilayah Pencadangan Negara (mineral logam) Paloh
3. 3.Wilayah Usaha Pertambangan (batubara) Paloh, Sajingan Besar, Galing BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-13 No. Jenis Kawasan Peruntukan Kecamatan
4. 4.Wilayah Usaha Pertambangan (mineral logam) Paloh, Galing, Tangaran, Teluk Keramat, Sejangkung, Jawai, Jawai Selatan, Sambas, Subah, Sebawi, Tebas, Semparuk, Pemangkat, Salatiga, Selakau, Selakau Timur
5. 5.Wilayah Usaha Pertambangan (mineral bukan logam dan batuan) Sebawi, Salatiga, Selakau, Selakau Timur, Tebas, Sambas, Subah, Jawai, Jawai Selatan, Sejangkung, Galing, Tangaran, Teluk Keramat, Paloh, Sajingan Besar
6. 6.Wilayah Usaha Pertambangan (radioaktif) Sajingan Besar, Sejangkung, Galing, Teluk Keramat, Sebawi, Tebas, Tekarang, Jawai, Jawai Selatan, Semparuk, Pemangkat, Salatiga, Selakau
7. 7.Wilayah Pertambangan Rakyat (mineral logam emas) Subah, Sebawi, Tebas, Selakau Timur Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 Kabupaten Sambas memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan tersebar di berbagai kecamatan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015, wilayah peruntukan pertambangan dibagi menjadi tujuh kategori utama berdasarkan jenis sumber daya tambang dan peruntukan lahannya. Pembagian ini bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan pertambangan agar berjalan secara legal, berkelanjutan, dan tidak merusak lingkungan. Pertama, terdapat kawasan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang merupakan wilayah strategis untuk penyimpanan cadangan tambang nasional. WPN batubara tersebar di Kecamatan Paloh, Sajingan Besar, dan Galing, sedangkan WPN mineral logam hanya terdapat di Kecamatan Paloh. Kawasan ini ditetapkan secara eksklusif oleh negara untuk menjamin ketersediaan sumber daya tambang jangka panjang. Kedua, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dibagi berdasarkan jenis komoditas tambang, yaitu batubara, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan radioaktif. WUP batubara terdapat di kecamatan yang sama dengan WPN batubara, yaitu Paloh, Sajingan Besar, dan Galing. Sementara itu, WUP mineral logam memiliki cakupan wilayah yang jauh lebih luas, BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-14 meliputi 17 (tujuh belas) kecamatan, termasuk Paloh, Sambas, Sebawi, hingga Selakau Timur. Ketiga, kawasan pertambangan yang termasuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan Radioaktif ditemukan di 13 (tiga belas) kecamatan, seperti Sajingan Besar, Sejangkung, dan Teluk Keramat. Meskipun eksplorasi bahan radioaktif memerlukan pengawasan yang sangat ketat karena potensi bahayanya terhadap lingkungan dan kesehatan, penetapan ini menunjukkan adanya indikasi potensi geologis yang unik di wilayah tersebut. Keempat, terdapat juga Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat lokal yang melakukan penambangan mineral logam, terutama emas. WPR ini terdapat di Kecamatan Subah, Sebawi, Tebas, dan Selakau Timur. Penetapan WPR bertujuan untuk mendorong legalitas kegiatan tambang rakyat, mengurangi praktik penambangan tanpa izin (PETI), serta meningkatkan ekonomi masyarakat setempat melalui skema tambang berkelanjutan yang ramah lingkungan. Dengan penataan kawasan pertambangan seperti ini, Pemerintah Kabupaten Sambas diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pertambangan yang legal, tertib, dan berwawasan lingkungan. Perlu adanya pemetaan teknis yang lebih rinci, pengawasan yang ketat, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Meskipun potensi yang dimiliki sangat besar, Kabupaten Sambas juga dihadapkan pada tantangan serius, khususnya terkait praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan berisiko merugikan daerah secara ekonomi. Pemerintah daerah telah mulai menata kembali sektor ini dengan penerapan regulasi dan pajak daerah mendorong penataan tambang rakyat secara lebih terencana dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang profesional, pemetaan potensi yang lebih detail, serta penguatan regulasi dan pengawasan, sektor pertambangan di Kabupaten Sambas dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan kerja, dan mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. Pada awal periode, yakni tahun 2020, Kalimantan Barat mencatatkan jumlah wisatawan nusantara sebesar 1.755.287 orang, sedangkan Kabupaten Sambas berada jauh di bawahnya dengan 75.360 orang. Meskipun kedua wilayah mengalami peningkatan setiap tahunnya, Kalimantan Barat menunjukkan pertumbuhan dalam skala yang jauh lebih besar secara absolut. Pertumbuhan Kalimantan Barat terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan lonjakan tajam terjadi antara tahun 2023 dan 2024, dimana jumlahnya naik drastis dari 4.627.372 orang menjadi 8.649.343 orang. Kenaikan ini mencerminkan hampir dua kali lipat dalam waktu satu tahun saja. Secara keseluruhan, dalam lima tahun, Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan lebih dari 393%. Jumlah wisatawan Kabupaten Sambas meskipun jumlah awalnya jauh lebih kecil, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan signifikan dari tahun ke tahun. Dari 75.360 orang pada tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi 534.940 orang pada tahun 2024. Ini berarti dalam lima tahun, Sambas mengalami pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara lebih dari 610%, bahkan lebih tinggi secara persentase dibanding Kalimantan Barat. Kedua wilayah menunjukkan tren positif dan konsisten, dengan pertumbuhan yang semakin tajam terutama pada tahun 2023 ke 2024. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor pendorong yang kuat pada tahun tersebut, baik dari sisi kebijakan, perkembangan infrastruktur, ekonomi digital, ataupun peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional, penguatan promosi, serta pengembangan destinasi berbasis budaya dan alam yang berkelanjutan, sektor pariwisata di Kabupaten Sambas dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru yang inklusif dan berdaya saing tinggi. 2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 2.1.1.3.1. Daya Dukung Pangan Pangan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Fungsi pangan yang utama bagi manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan zat- zat gizi tubuh, sesuai dengan jenis kelamin, usia, bobot tubuh dan aktivitas fisik. Oleh karena itu ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Kabupaten Sambas merupakan salah satu lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Barat. Ekosistem Kabupaten Sambas mampu menyediakan bahan pangan dapat BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-17 dibagi menjadi lahan berpotensi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Lahan yang berpotensi sangat tinggi dalam menyediakan bahan pangan memiliki luasan 155.49 ha (26,04%). Lahan yang berpotensi tinggi dalam penyediaan bahan pangan memiliki luasan sebesar 161.370 ha (27,02%). Berdasarkan laporan KLHS Kabupaten Sambas 2023, daya dukung energi pangan di Kabupaten Sambas dihitung berdasarkan kebutuhan kalori yang dibutuhkan setiap orang dibandingkan dengan ketersediaan energi yang dapat didukung oleh tanaman pangan khususnya sawah di Kabupaten Sambas. Tingkat ketersediaan energi pangan untuk Kabupaten Sambas mencapai 450.170 Juta Kkal/tahun tahun 2022, sedangkan kebutuhan energi pangan khususnya yang bersumber dari beras untuk penduduk Kabupaten Sambas rata-rata 48.888 Juta kkal tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, AKG yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia sebesar 2.100 kkal per hari. Dengan demikian daya dukung pangan khususnya beras Kabupaten Sambas sangat besar. Tabel 2. 8 Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan Kecamatan Rendah Sangat Rendah Sangat Tinggi Sedang Tinggi Jumlah Galing 2,903 0 21,032 20,548 3 44,485 Jawai 0 3,550 704 18,024 0 22,279 Jawai Selatan 0 0 8,944 1,602 0 10,546 Paloh 5,477 0 343 17,360 46,816 69,996 Pemangkat 0 0 9,849 0 0 9,849 Sajad 0 0 5,698 2,171 1,544 9,413 Sajingan Besar 13,551 0 1,822 53,326 26,225 94,923 Salatiga 0 0 6,420 123 0 6,543 Sambas 1,082 0 9,637 11,480 113 22,312 Sebawi 270 0 7,144 2,246 4,838 14,498 Sejangkung 0 0 16,066 33,954 6,969 56,989 Selakau 0 0 8,388 749 0 9,138 Selakau Timur 3,503 0 3,348 12,858 1,570 21,280 Semparuk 0 0 6,615 526 0 7,141 Subah 16,775 1,542 0 4,312 43,908 66,537 Tangaran 0 3,635 2,858 8,100 0 14,594 Tebas 14,320 0 14,235 9,420 29,383 67,358 Tekarang 0 0 3,536 3,562 0 7,098 Teluk Keramat 0 0 28,854 13,353 0 42,207 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-18 Kecamatan Rendah Sangat Rendah Sangat Tinggi Sedang Tinggi Jumlah Jumlah 57,879 8,727 155,49 4 213,71 5 161,37 0 597,185 Persentase 9.69 1.46 26.04 35.79 27.02 100.00 Sumber : Laporan KLHS Kabupaten Sambas 2023 Berdasarkan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sambas tahun 2023, tingkat ketersediaan energi pangan di wilayah ini menunjukkan kondisi yang sangat memadai. Dengan total ketersediaan energi pangan sebesar 450.170 juta kilokalori per tahun dari sektor tanaman pangan khususnya sawah dan kebutuhan kalori masyarakat sebesar 48.888 juta kilokalori per tahun, maka Kabupaten Sambas memiliki surplus energi pangan yang sangat besar, yakni hampir sembilan kali lipat dari kebutuhan aktual penduduknya. Surplus ini mencerminkan bahwa Kabupaten Sambas tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pangan berbasis beras bagi seluruh penduduk secara mandiri, tetapi juga berpotensi besar untuk menjadi lumbung pangan strategis di Kalimantan Barat. Kondisi ini menunjukkan ketahanan pangan yang sangat kuat dan membuka peluang untuk mengembangkan perdagangan komoditas pangan antarwilayah. Namun, kelebihan daya dukung ini tetap perlu diimbangi dengan strategi pengelolaan produksi yang berkelanjutan dan diversifikasi pangan untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta ketahanan pangan jangka panjang. 2.1.1.3.2. Daya Dukung Air Berdasarkan Laporan KLHS Kabupaten Sambas 2023, daya dukung air di Kabupaten Sambas dilakukan berdasarkan analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik. Analisis daya dukung air Kabupaten Sambas dihitung berdasarkan peta Daya Dukung Air yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2022 tentang Penetapan D3 Air Nasional. Secara umum bahwa di Kabupaten Sambas D3 air masih belum terlampaui dengan perbandingan belum terlampaui 533.278 Ha BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-19 (89,30%) dan sudah terlampaui 63.907 Ha (10,70%). Sebaran secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut. Tabel 2. 9. Daya Dukung Air Kabupaten Sambas Tahun 2022 Kecamatan Belum Terlampaui (Ha) % Terlampau i (Ha) % Grand Total Galing 43,567 99.39 267 0.61 43,834 Jawai 21,120 96.17 840 3.83 21,960 Jawai Selatan 5,313 51.08 5,088 48.92 10,401 Paloh 69,154 97.37 1,867 2.63 71,021 Pemangkat 5,218 53.60 4,518 46.40 9,736 Sajad 8,749 93.78 580 6.22 9,329 Sajingan Besar 89,435 94.31 5,391 5.69 94,826 Salatiga 1,848 28.59 4,617 71.41 6,466 Sambas 20,873 95.10 1,075 4.90 21,948 Sebawi 13,098 90.36 1,398 9.64 14,496 Sejangkung 55,526 99.04 540 0.96 56,066 Selakau 3,133 34.72 5,889 65.28 9,021 Selakau Timur 18,304 86.70 2,807 13.30 21,111 Semparuk 1,515 21.49 5,536 78.51 7,051 Subah 65,714 95.94 2,778 4.06 68,492 Tangaran 12,289 84.62 2,234 15.38 14,523 Tebas 54,855 80.16 13,575 19.84 68,430 Tekarang 4,492 64.53 2,469 35.47 6,961 Teluk Keramat 39,076 94.13 2,438 5.87 41,514 Jumlah 533,278 89.3 0 63,907 10.7 0 597,185 Sumber : Laporan KLHS Kabupaten Sambas 2023 Berdasarkan Tabel 2.9 dari laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sambas bahwa ada 3 (tiga) kecamatan yang sudah terlampaui ketersediaan air lebih dari 50% yaitu Kecamatan Salatiga, Kecamatan Selakau dan Kecamatan Semparuk. Daya dukung air ini sangat ditentukan oleh dua aktor utama yaitu Ekoregion dan Tutupan Hutan. Sumber: IKLH Kabupaten Sambas Tahun 2024 Gambar 2.4 Indeks Kualitas Air Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-21 Kecenderungan nilai IKA dalam 5 (lima) tahun terakhir bersifat fluktuatif. Capaian nilai IKA tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 65 dan telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 51,20. Namun pada tahun 2024, nilai IKA turun secara signifikan menjadi 58,75 tetapi memenuhi target yang telah ditentukan sebesar 51,30. Penurunan nilai IKA tersebut dipengaruhi oleh masih tingginya pencemar dari sumber limbah domestik dan beberapa titik pantau yang mengalami penurunan status mutunya. 2.1.1.3.3. Daya Dukung Biodiversitas Daya dukung biodiversitas menggambarkan besarnya kemampuan keanekaragaman hayati dalam ekosistem terhadap perikehidupan. Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan. Biodiversitas dapat berkembang dengan baik apabila kondisi lingkungan masih alami. Berdasarkan laporan KLHS Kabupaten Sambas (2023), secara umum di Kabupaten Sambas lahan yang dapat mendukung biodiversitas dapat dibagi menjadi lahan berpotensi tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Lahan yang berpotensi tinggi mendukung biodiversitas di Kabupaten Sambas memiliki luasan sebesar 102.638,84 hektar (17,19%). Lahan yang memiliki potensi sedang sebagai pendukung biodiversitas memiliki luasan sebesar 34.841,63 hektar (5,83%). Sedangkan lahan yang memiliki potensi rendah memiliki luasan sebesar 437.805,63 hektar (73,31%) dan sangat rendah 21.899,07 hektar (3,67%). Tabel 2. 10 Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kecamatan Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Jumlah Galing 555.12 30,584.14 1,369.47 11,319.19 43,827.91 Jawai 704.47 19,739.93 804.01 708.40 21,956.81 Jawai Selatan 1,547.42 8,736.39 92.36 23.02 10,399.19 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-22 Kecamatan Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Jumlah Paloh 2,962.12 34,807.38 10,268.7 8 22,995.22 71,033.49 Pemangkat 1,340.63 8,130.05 110.97 152.91 9,734.57 Sajad 77.22 8,472.38 742.42 35.42 9,327.44 Sajingan Besar 624.86 54,358.45 541.35 39,347.11 94,871.77 Salatiga 331.08 5,707.32 420.44 6.21 6,465.04 Sambas 1,612.45 18,855.88 1,476.46 0.00 21,944.79 Sebawi 1,220.96 13,091.80 180.99 0.00 14,493.75 Sejangkung 947.36 44,619.19 4,896.08 5,595.58 56,058.22 Selakau 516.57 8,051.19 367.01 85.30 9,020.06 Selakau Timur 1,117.95 11,982.07 2,816.79 5,191.37 21,108.19 Semparuk 701.18 6,123.53 148.84 76.92 7,050.47 Subah 1,513.14 60,892.88 3,408.24 2,668.53 68,482.79 Tangaran 255.28 14,038.67 227.50 0.00 14,521.46 Tebas 2,077.58 50,946.39 2,367.35 13,029.69 68,421.01 Tekarang 952.05 5,982.28 25.27 0.00 6,959.60 Teluk Keramat 2,841.62 32,685.70 4,577.30 1,403.96 41,508.58 Jumlah 21,899.07 437,805.6 3 34,841.6 3 102,638.8 4 597,185.1 6 Persentase 3.67 73.31 5.83 17.19 100.00 Sumber: KLHS Kabupaten Sambas, 2023 Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas menggambarkan kemampuan alami ekosistem dalam mendukung keanekaragaman hayati masih didominasi oleh wilayah yang secara ekologis rentan dan kurang mendukung kehidupan flora-fauna secara optimal. Tingginya proporsi lahan dengan potensi rendah dan sangat rendah menjadi perhatian penting, karena dapat mengindikasikan degradasi ekosistem akibat perubahan tata guna lahan, deforestasi, atau tekanan aktivitas manusia lainnya. Disisi lain, masih adanya area dengan potensi tinggi dan sedang memberikan peluang untuk pengembangan zona konservasi, ekowisata, dan restorasi ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tata ruang yang berbasis ekologi dan langkah konservasi terpadu untuk melindungi kawasan bernilai tinggi, sekaligus merehabilitasi kawasan yang telah mengalami penurunan fungsi ekologis guna menjaga keberlanjutan biodiversitas sebagai salah satu aset lingkungan hidup strategis di Kabupaten Sambas. 2.1.1.3.4. Daya Dukung Pengendalian Bencana Kabupaten Sambas memiliki karakteristik geografis dan klimatologis yang menjadikannya rentan terhadap berbagai jenis bencana, seperti banjir, BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-23 kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor. Untuk itu, pentingnya penguatan daya dukung pengendalian kebencanaan menjadi fokus strategis dalam pembangunan daerah. Daya dukung ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana tanggap darurat, sistem peringatan dini yang efektif, serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang mampu merespons secara cepat dan terkoordinasi terhadap potensi bencana. Selain itu, integrasi data kebencanaan dan perencanaan berbasis risiko menjadi pondasi penting dalam meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan. Penguatan daya dukung pengendalian kebencanaan di Kabupaten Sambas juga perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Edukasi kebencanaan, pelatihan simulasi tanggap darurat, serta pembentukan desa tangguh bencana merupakan langkah nyata dalam membangun ketahanan masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga kebencanaan, dan masyarakat, Kabupaten Sambas dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan adaptasi terhadap bencana. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi risiko bencana, tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berketahanan. Daya dukung pengendalian kebencanaan di Kabupaten Sambas sangat erat kaitannya dengan keberadaan jasa ekosistem pengatur iklim, khususnya fungsi hutan dan lahan basah dalam menyerap karbon, menstabilkan suhu, serta mengatur siklus hidrologi. Ekosistem yang sehat mampu mengurangi frekuensi dan intensitas bencana seperti banjir dan kekeringan, karena memiliki kemampuan alami untuk menyerap air hujan, menyimpan cadangan air, dan menahan erosi tanah. Oleh karena itu, pelestarian dan rehabilitasi ekosistem, terutama hutan lindung dan daerah aliran sungai (DAS), tidak hanya penting dalam konteks konservasi lingkungan, tetapi juga merupakan investasi strategis dalam memperkuat daya dukung pengendalian bencana. Kolaborasi antara pengelolaan risiko bencana dan perlindungan jasa ekosistem menjadi kunci dalam menciptakan wilayah yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Berdasarkan laporan KLHS Kabupaten Sambas tahun 2023, ekoregion di Kabupaten Sambas dapat memberikan manfaat berupa pengaturan iklim. Tabel 2. 11. Jasa Ekosistem Pengatur Iklim Kecamatan Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Jumlah Galing 20,332 0 3,242 17,524 41,097 Jawai 0 14,679 5,793 0 20,472 Jawai Selatan 2,018 8,136 0 0 10,155 Paloh 4,613 0 56,252 5,630 66,495 Pemangkat 9,075 0 0 0 9,075 Sajad 4,584 0 4,162 0 8,746 Sajingan Besar 116 0 29,021 58,731 87,867 Salatiga 6,020 0 0 39 6,059 Sambas 8,176 860 11,542 0 20,577 Sebawi 5,673 67 7,851 0 13,591 Sejangkung 20,697 0 24,157 7,712 52,565 Selakau 8,409 0 0 0 8,409 Selakau Timur 4,328 0 318 15,147 19,793 Semparuk 6,103 211 0 297 6,611 Subah 0 8,830 42,126 22,090 73,046 Tangaran 5,189 6,853 1,566 0 13,609 Tebas 8,513 3,095 32,301 20,255 64,164 Tekarang 101 6,425 0 0 6,526 Teluk Keramat 29,406 536 38,386 0 68,329 Jumlah 143,352 49,693 256,716 147,424 597,185 Persentase 24.01 8.32 42.99 24.69 100.00 Sumber: KLHS Kabupaten Sambas, 2023 Berdasarkan laporan KLHS Kabupaten Sambas tahun 2023, kemampuan lahan dalam memberikan fungsi pengaturan iklim di wilayah ini menunjukkan distribusi yang cukup berimbang. Proporsi yang cukup besar pada kategori sedang dan tinggi mencerminkan bahwa sebagian besar ekoregion di Kabupaten Sambas masih memiliki kapasitas ekosistem yang layak untuk menyerap karbon, menstabilkan suhu, dan mengatur siklus hidrologi. Hal ini menjadi modal penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana ekologis. Namun demikian, keberadaan lahan dengan potensi sangat rendah yang mencakup lebih dari BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-25 seperlima wilayah (24,01%) juga menandakan adanya tekanan terhadap fungsi ekosistem, yang kemungkinan besar berasal dari konversi lahan, degradasi hutan, atau penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan kebijakan perlindungan kawasan dengan potensi tinggi dan sedang, serta pemulihan lahan pada wilayah berpotensi rendah dan sangat rendah, menjadi langkah strategis dalam rangka meningkatkan daya lenting iklim daerah. Integrasi pendekatan berbasis ekosistem dalam tata ruang dan pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menjadikan Kabupaten Sambas sebagai wilayah yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim jangka panjang. Sumber: KLHS Kabupaten Sambas, 2023 Gambar 2. 5. Jasa Ekosistem Pengatur Iklim 2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 2.1.1.4.1. Ketahanan Energi Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), ketahanan energi didefinisikan sebagai suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi daerah dibutuhkan suatu perencanaan energi yang disusun dalam dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Penyusunan RUED ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan berpedoman pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan peraturan Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035, adapun sistem jaringan energi terdiri atas:
a.Pembangkit Tenaga Listrik, meliputi: 1) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), di Perkotaan Sambas; 2) PLTD di Perkotaan Sentebang; 3) PLTD di Perkotaan Temajuk; dan 4) Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan di daerah yang memiliki potensi. Untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik masa mendatang dan berkelanjutan, direncanakan dilakukan upaya: 1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); 2) Pengembangan Energi Surya; 3) Pengembangan Energi Angin; 4) Pengembangan Energi Biodiesel; 5) Pengembangan Energi Biomassa; 6) Pengembangan Energi Biogas; 7) Pengembangan Energi Tenaga Hybrid; 8) Pengembangan Energi Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan 9) Pembangkit tenaga listrik yang bersumber pada Energi Baru dan Terbarukan dikembangkan terutama pada kawasan yang potensial dan/atau belum terjangkau dengan jaringan distribusi listrik.
b.Jaringan Prasarana Energi, terdiri atas: 1) Jaringan pipa minyak dan gas bumi, terdiri dari depo bahan bakar minyak dan gas, pengolahan gas di Tanjung Api, serta pembangunan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Natuna-Tanjung Api - Pontianak - Palangkaraya; 2) Gardu induk di Kecamatan Sambas; 3) Jaringan transmisi tegangan tinggi berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Perkotaan Sambas - Tebas - Pemangkat - Selakau (batas Kota Singkawang); dan 4) Pembangunan jaringan distribusi Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Trafo yang menghubungkan seluruh wilayah kecamatan dan pusat permukiman penduduk di seluruh wilayah daerah. Oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, urusan energi Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu kepada dokumen Rencana Umum Energi Daerah Provinsi. Gambaran data terkait jumlah pelanggan listrik, disajikan pada tabel berikut: Tabel 2. 12. Jumlah Pelanggan Listrik menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 Kab/Kota 2020 2021 2022 2023 2024 UP3 Pontianak 531.123 558.881 583.387 616.147 335.348 Mempawah 74.848 79.061 77.128 88.014 … Landak 44.852 49.482 69.448 56.830 … Kubu Raya 210.924 222.378 172.554 93.619 100.501 Kota Pontianak 200.499 207.960 264.257 377.684 234.847 UP3 Mempawah … … … … 314.964 Mempawah … … … … 253.954 Landak … … … … 61.010 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-28 Kab/Kota 2020 2021 2022 2023 2024 UP3 Singkawang 279.923 299.202 313.049 334.937 353.653 Sambas 153.651 181.877 174.845 183.559 193.447 Bengkayang 56.948 44.164 62.565 70.641 75.488 Kota Singkawang 69.324 73.161 75.639 80.737 84.718 UP3 Sanggau 319.880 343.342 371.528 397.285 431.078 Sanggau 96.282 102.053 111.972 120.771 131.166 Sintang 86.957 93.597 101.669 109.975 120.345 Kapuas Hulu 52.374 56.557 61.416 62.358 68.086 Sekadau 41.440 44.501 47.550 52.398 55.915 Melawi 42.827 46.634 48.921 51.783 55.566 UP3 Ketapang 139.090 150.481 160.034 171.665 182.425 Ketapang 111.279 120.157 132.060 137.791 147.045 Kayong Utara 27.811 30.324 27.974 33.874 35.380 Kalimantan Barat 1.270.016 1.351.906 1.427.998 1.520.034 1.617.468 Sumber : BPS, Kabupaten Sambas dalam Angka, 2025 2.1.1.4.2. Ketahanan Air Ketahanan air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air. Perhitungan Indeks Ketahanan Air sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Ketahanan air sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dimana kondisi air yang aman dan bermanfaat serta sebagai penguat negara sehingga bisa menjadi produktif dan meminimalisir daya rusak. Dalam Peraturan Presiden tersebut disampaikan bahwa Indeks Ketahanan Air perlu disusun untuk menunjang strategi peningkatan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air. Indeks Ketahanan Air diperlukan untuk mengukur secepat mungkin parameter keamanan air yang diperlukan sebagai komponen untuk menjawab pertanyaan kunci yang harus diambil oleh para pembuat kebijakan yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan investasi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dan regional. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah, terdapat indikator ketahanan air Indonesia berdasarkan 5 pilar atau segmen pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yakni konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-29 air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Meskipun potensi total tahunan sumber daya air di Kabupaten Sambas berlimpah, tetapi distribusinya tidak merata, baik ditinjau dari letak geografis setiap pulau maupun dari segi distribusi curah hujan bulanan. Ketidaksiapan dalam mengantisipasi dinamika kependudukan dan pembangunan yang terus meningkat serta pergeseran musim yang setiap tahun semakin tidak menentu sebagai dampak perubahan iklim global, akan menimbulkan situasi krisis sumber daya air dan peningkatan daya rusak air, baik yang terjadi saat ini maupun pada waktu yang akan datang. Data jumlah pelanggan dan air yang disalurkan, disajikan pada tabel berikut. Tabel 2. 13. Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024 Kab/Kota Pelanggan Air Disalurkan (m3) Nilai (Rp) Sambas 14.431 2.949.596 17.904.425.000 Bengkayang 11.274 2.357.988 6.975.769.205 Landak 7.768 1.659.550 6.147.827.830 Mempawah 6.043 110.403 474.982.900 Sanggau 14.030 4.257.079 20.611.531.050 Ketapang 15.363 3.501.448 15.591.793.450 Sintang 13.030 2.167.369 19.800.895.567 Kapuas Hulu 16.302 4.147.619 17.939.856.800 Sekadau 9.603 2.461.990 10.384.576.400 Melawi 10.278 2.079.233 15.950.762.850 Kayong Utara … … … Kubu Raya 32.613 4.949.166 30.478.909.600 Kota Pontianak 156.344 40.401.793 216.867.279.400 Kota Singkawang 25.318 5.416.859 43.018.131 Kalimantan Barat 318.367 72.203.014 358.560.097.133 Sumber : BPS, Kabupaten Sambas dalam Angka, 2025 2.1.1.4.3. Kemandirian Pangan Pangan merupakan kebutuhan manusia dan jumlah pangan yang tersedia bagi masyarakat harus selalu terjamin. Selain itu, pangan merupakan salah satu aspek kunci terkait daya dukung lingkungan berdasarkan jasa ekosistem. Dalam perkembangan peradaban masyarakat, untuk mencapai kualitas hidup yang maju dan mandiri, dalam suasana damai dan sejahtera secara internal dan eksternal, penyediaan pangan yang cukup, bermutu dan berkeadilan semakin dituntut. Ketahanan pangan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-30 adalah ketersediaan, ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan kebutuhan pangan, baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga masyarakat dapat berkembang secara sehat, sejahtera, dan berdaya guna. Definisi ketahanan pangan yang diambil dari FAO (1996) diadopsi dalam dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 menyatakan bahwa ada empat unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu (LIPI, 2004) 1) Ketersediaan pangan, 2) Kestabilan pangan tanpa berfluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, 3) Aksesibilitas/keterjangkauan pangan, dan 4) Mutu/keamanan pangan. Dengan keempat komponen tersebut, ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dapat diukur dengan menghitung indeks ketahanan pangan. Ukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dihitung setiap periode dengan menggabungkan keempat komponen ketahanan sehingga diperoleh indeks ketahanan pangan. Data indeks ketahanan pangan (IKP) Kabupaten Sambas secara lengkap disajikan pada grafik berikut: Sumber : Buku Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2025 Gambar 2. 6. Grafik Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 Nilai IKP di Kabupaten Sambas dari tahun 2020 hingga 2024 bersifat fluktuatif. Tahun 2020 IKP sebesar 70,04 dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 70,83. Secara keseluruhan Kabupaten Sambas menunjukkan perbaikan dan penguatan ketahanan pangan hingga mencapai level yang lebih tinggi pada tahun 2024 melalui program prioritas hilirisasi pertanian, perkebunan dan perikanan dengan program peningkatan sarana dan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-31 prasarana pertanian. Kecenderungan ini mencerminkan respons positif pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan pangan serta meningkatnya kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan. Ke depan, kesinambungan kebijakan pangan yang inklusif dan berkelanjutan tetap menjadi kunci untuk menjaga dan meningkatkan IKP secara stabil, terutama di tengah dinamika iklim, ekonomi, dan demografi yang terus berkembang. Ketahanan pangan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu ukuran yang digunakan adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, yaitu persentase penduduk yang asupan energinya berada di bawah kebutuhan minimum. Di Kabupaten Sambas, isu ini menjadi perhatian karena mencerminkan tantangan dalam akses, ketersediaan, dan pemanfaatan pangan yang layak oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai daerah dengan potensi pertanian yang besar dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia, Kabupaten Sambas memiliki peluang strategis dalam penguatan ketahanan pangan. Namun demikian, data tahun 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat di Sambas yang belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pangan secara optimal. Hal ini menandakan bahwa potensi yang dimiliki belum sepenuhnya mampu menjamin pemerataan akses pangan, terutama bagi kelompok rumah tangga rentan di wilayah pedesaan dan terpencil. Persentase prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Sambas masih berada di atas Provinsi Kalimantan Barat, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sambas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi pangan minimal lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Barat. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel. 2.14 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) Di Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas Tahun 2024 No Provinsi/Kabupaten Nilai (%) 1 Kalimantan Barat 13,56 2 Sambas 12,78 Sumber : BPS, Kabupaten Sambas dalam Angka, 2025 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-32 2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas Gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Sambas dilihat dalam berbagai indikator yang disajikan mulai tahun 2020 sampai
1. 2024.Kualitas lingkungan hidup yang diamati adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) cenderung membaik. Tahun 2020 IKLH sebesar 68,99 dan pada tahun 2024 turun menjadi 67,56 atau mengalami penurunan sebesar 1,43. Kecenderungan nilai IKA dalam 5 tahun terakhir bersifat fluktuatif. Capaian nilai IKA tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 65 dan telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 51,20. Namun pada tahun 2024, nilai IKA turun secara signifikan menjadi 58,75 tetapi memenuhi target yang telah ditentukan sebesar 51,30. Selanjutnya, Indek Kualitas Udara (IKU) cenderung membaik mulai tahun 2020 (90,42) sampai 2023 (93,75), namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 89,29. Sedangkan Indek Kualitas Lahan (IKL) cenderung bersifat fluktuatif dan masih berada pada kategori kurang. Pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2024, nilai IKL mengalami peningkatan kembali dibanding tahun sebelumnya menjadi 42,49. Selengkapnya indikator kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 2. 15. Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 IKA 51,18 62,22 55,00 65,00 58,75 IKU 94,58 92,11 92,58 93,75 89,29 IKL 52,25 40,24 41,19 40,66 42,49 IKLH 68,99 69,51 67,20 71,31 67,56 Sumber: Dinas PERKIM LH, IKLH Kab. Sambas, 2024 Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Sambas dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang beragam. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kualitas lingkungan secara holistik, meskipun beberapa indikator lainnya mengalami perbaikan sebagian.Secara keseluruhan, kondisi lingkungan hidup Kabupaten Sambas masih menghadapi tantangan serius terutama dalam aspek pengelolaan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-33 kualitas air dan lahan. Meski demikian, terdapat progres positif yang perlu dijaga, seperti upaya perbaikan kualitas udara dan pemenuhan target minimum IKA. Hal ini menegaskan pentingnya intervensi lintas sektor, penguatan regulasi lingkungan, serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga dan memulihkan kualitas lingkungan secara berkelanjutan. 2.1.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Kabupaten Sambas, sebagai salah satu wilayah di Kalimantan Barat dengan karakteristik geografis yang beragam, menghadapi tantangan besar terkait kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Letak geografis yang berbatasan dengan Laut Natuna di utara dan barat membuat kawasan ini rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir rob, abrasi pantai, serta perubahan pola curah hujan. Selain itu, kondisi topografi dan sistem drainase yang belum optimal menambah risiko bencana banjir, terutama di daerah dataran rendah dan kawasan pesisir. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas resiliensi daerah menjadi isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Sambas ke depan. Perubahan iklim global yang memicu peningkatan suhu, perubahan pola musim, dan naiknya permukaan laut, semakin memperbesar risiko terhadap ekosistem pesisir dan pertanian di Kabupaten Sambas. Komoditas unggulan seperti padi, kelapa, dan karet sangat tergantung pada kestabilan iklim, sehingga fluktuasi cuaca ekstrem dapat mengancam ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat lokal. Risiko ini menuntut penguatan adaptasi sektor pertanian, termasuk penerapan teknologi adaptif seperti penggunaan varietas tanaman tahan cekaman serta pengelolaan air berbasis komunitas. Upaya mitigasi bencana di Kabupaten Sambas telah mulai diarahkan pada penguatan tata ruang berbasis risiko bencana. Penataan wilayah dengan mempertimbangkan zona rawan banjir, abrasi, dan longsor menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat. Selain itu, pendekatan berbasis ekosistem seperti rehabilitasi hutan mangrove di kawasan pesisir menjadi strategi alami untuk menahan abrasi BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-34 dan menstabilkan garis pantai, sekaligus memperkuat ketahanan komunitas pesisir terhadap perubahan iklim. Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah juga menjadi elemen kunci dalam membangun resiliensi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sambas memiliki peran penting dalam penyusunan rencana kontinjensi, penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana. Penguatan sistem peringatan dini dan pengembangan basis data risiko bencana berbasis komunitas juga menjadi langkah strategis untuk mempercepat respon darurat dan meminimalkan kerugian. Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi bagian integral dalam membangun resiliensi. Program-program berbasis masyarakat, seperti pelatihan mitigasi berbasis komunitas, peningkatan kapasitas kelompok tani dan nelayan, serta penguatan jaringan sosial, sangat penting untuk memperkuat kemampuan adaptasi masyarakat. Pendekatan ini mengedepankan partisipasi aktif warga dalam perencanaan dan pengelolaan risiko bencana, sehingga tercipta ketahanan kolektif yang berkelanjutan. Di sisi lain, sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil menjadi prasyarat untuk membangun resiliensi yang komprehensif di Kabupaten Sambas. Kolaborasi ini meliputi pengembangan riset adaptasi perubahan iklim, inovasi teknologi ramah lingkungan, serta investasi dalam infrastruktur tahan bencana. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kerentanan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada mitigasi risiko iklim. Keseluruhan, peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Sambas memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek struktural dan nonstruktural. Dengan memperkuat kapasitas adaptasi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan, Kabupaten Sambas dapat lebih siap menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan. Resiliensi ini menjadi pondasi penting untuk memastikan pembangunan daerah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Sambas menunjukkan tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana dengan kategori sedang. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko bencana di Kabupaten Sambas juga berkaitan dengan isu lingkungan, seperti deforestasi, pembukaan lahan tanpa kontrol, dan degradasi lahan gambut. Karhutla, meskipun tidak terjadi setiap tahun, tetap menjadi ancaman musiman yang dapat menimbulkan dampak luas seperti gangguan kesehatan akibat asap, kerusakan ekosistem, dan kerugian ekonomi. Dalam konteks ini, mitigasi bencana harus menjadi prioritas utama, termasuk melalui edukasi masyarakat, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, dan pemetaan wilayah rawan secara berkala. Selanjutnya ditampilkan data tentang Indeks Risiko Bencana Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024. Tabel 2. 16 Data Indeks Risiko Bencana Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 N o Kab/Kota 2020 2021 2022 2023 2024 Kelas Risiko 2024 1 Kab. Sambas 172.20 172.20 154.41 154.41 134.55 Sedang 2 Kalimantan Barat 138.49 138.69 136.72 138.92 131.66 Sedang Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI Tahun 2024 Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) dari tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Sambas menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, nilai IRB tercatat sebesar 172,20, BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-36 namun mulai menurun menjadi 154,41 pada tahun 2022 dan 2023, hingga akhirnya mencapai angka 134,55 pada tahun 2024. Penurunan sekitar 38 poin dalam lima tahun ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kapasitas pengelolaan risiko bencana, baik dari sisi kebijakan, kesiapsiagaan masyarakat, maupun sistem penanggulangan yang lebih responsif. Di tingkat provinsi, Kalimantan Barat juga mengalami penurunan IRB meskipun dengan tren yang lebih stabil. Nilai indeks provinsi turun dari 138,49 di tahun 2020 menjadi 131,66 pada tahun 2024. Meskipun lebih rendah dari Kabupaten Sambas, tren penurunan yang dicapai provinsi tidak sebesar kabupaten, yang menandakan bahwa beberapa daerah lain di Kalimantan Barat mungkin memiliki risiko yang lebih rendah atau stabil selama periode tersebut. Meskipun nilai IRB Kabupaten Sambas telah mengalami penurunan, kelas risiko pada tahun 2024 masih berada pada kategori “Sedang”. Hal yang sama juga berlaku untuk Kalimantan Barat secara keseluruhan. Kategori ini menunjukkan bahwa potensi bahaya dan dampak bencana masih cukup tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, upaya pengurangan risiko tetap menjadi prioritas utama, khususnya di daerah yang rawan banjir, abrasi pantai, dan kebakaran hutan dan lahan. Untuk mempertahankan bahkan mempercepat tren penurunan ini, pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat sistem peringatan dini, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana. Kolaborasi lintas sektor, penyusunan rencana kontinjensi berbasis data, dan integrasi kebijakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah akan menjadi kunci untuk menurunkan indeks risiko hingga ke kategori rendah di masa mendatang. 2.1.1.7. Demografi Berdasarkan sisi demografi, Kabupaten Sambas memiliki populasi yang cukup besar dengan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Komposisi penduduknya terdiri dari berbagai kelompok suku seperti Suku Melayu, Suku Dayak, Suku Tionghoa, dan suku lainnya yang hidup BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-37 berdampingan dan membentuk struktur sosial yang beragam serta kaya akan budaya. Sebagian besar penduduk Kabupaten Sambas bermukim di wilayah pedesaan, dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Hal ini mencerminkan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sumber daya alam dan kegiatan ekonomi berbasis komunitas. Tingkat pendidikan dan akses terhadap fasilitas kesehatan terus mengalami peningkatan, meskipun masih terdapat tantangan dalam pemerataan pelayanan publik, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Struktur usia penduduk yang relatif muda juga memberikan peluang besar bagi pengembangan sumber daya manusia yang produktif di masa depan. Karakteristik demografi Kabupaten Sambas menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Data kependudukan, seperti jumlah penduduk usia kerja, tingkat migrasi, serta distribusi penduduk antar kecamatan, menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan memperhatikan dinamika demografi ini, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat daya saing daerah di tingkat regional dan nasional. 2.1.1.7.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2020 bertambah 133.790 jiwa dari 496.120 jiwa (2010) menjadi 629.910 jiwa (2020) serta berdasarkan data BPS terbaru tahun 2025 jumlah ini meningkat menjadi sebanyak 654.912. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun 2025 sebesar 1,10% dan sebesar 1,05% tahun 2024. Penduduk Kabupaten Sambas tersebar di 19 (sembilan belas) kecamatan dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Tebas (82.430 jiwa atau 12.72%. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Selakau Timur (12.750 jiwa atau 1.97%). lihat Tabel 2.17. Kecamatan Jumlah Penduduk

(2020)Jumlah Penduduk
(2021)Jumlah Penduduk
(2022)Jumlah Penduduk
(2023)Jumlah Penduduk
(2024)LPP per tahun 2020- 2024 (%)

1.Selakau 37.811 38.200 38.800 38.790 39.152 1.00
2.Selakau Timur 12.515 12.600 12.800 12.750 12.837 0.76
3.Pemangkat 53.248 53.600 54.100 53.820 54.083 0.49
4.Semparuk 30.176 30.600 31.000 31.050 31.365 1.09
5.Salatiga 18.315 18.500 18.800 18.750 18.912 0.93
6.Tebas 80.268 81.200 82.500 82.430 83. 227 1.03
7.Tekarang 17.541 17.800 18.200 18.250 18.503 1.47
8.Sambas 57.295 58.000 59.000 59.000 59.627 1.12
9.Subah 23.762 24.200 24.800 24.920 25.333 1.73
10.Sebawi 13.641 20.500 20.900 20.970 21.227 1.31
11.Sajad 20.248 13.900 14.200 14.360 14.614 1.86
12.Jawai 47.307 48.200 49.200 49.540 50.325 1.69
13.Jawai Selatan 22.167 22.400 22.800 22.730 22.938 0.98
14.Teluk Keramat 74.182 75.100 76.200 76.220 76.977 1.05
15.Galing 24.864 25.200 25.600 25.550 25.808 1.06
16.Tangaran 25.838 26.100 26.500 26.420 26.635 0.88
17.Sejangkung 27.538 27.800 28.200 28.100 28.308 0.81
18.Sajingan Besar 13.286 13.500 13.800 13.910 14.137 1.69
19.Paloh 29.903 30.200 30.700 30.640 30.909 0.95 Kabupaten Sambas 629.905 637.800 647.800 648.180 654.912 1.10 Sumber: BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2021-2025 Berdasarkan data jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk (LPP) per tahun di Kabupaten Sambas, terlihat bahwa pertumbuhan penduduk cenderung bervariasi antar kecamatan. Kecamatan dengan LPP tertinggi adalah Kecamatan Sajad (1,86%), Kecamatan Subah (1,73%), Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Jawai (masing-masing 1,69%), menunjukkan adanya peningkatan populasi yang relatif cepat di wilayah- wilayah ini, meskipun jumlah penduduknya tidak sebesar kecamatan lain seperti Kecamatan Tebas (83.227 jiwa) atau Kecamatan Teluk Keramat (76.977 jiwa). Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk besar seperti Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Sejangkung memiliki LPP yang lebih rendah (masing-masing 0,49% dan 0,81%), mengindikasikan bahwa wilayah- wilayah tersebut mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Ketimpangan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-39 ini mencerminkan adanya perbedaan daya tarik migrasi, kondisi sosial ekonomi, serta potensi wilayah yang dapat mempengaruhi dinamika kependudukan. Hal ini penting diperhatikan dalam perencanaan pembangunan wilayah agar alokasi sumber daya dan layanan publik dapat dilakukan secara adil dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan proyeksi pertumbuhan masing-masing kecamatan. Ketimpangan laju pertumbuhan ini menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan wilayah, khususnya dalam penyusunan kebijakan yang berbasis kewilayahan. Alokasi sumber daya, investasi infrastruktur, dan pelayanan publik perlu disesuaikan secara proporsional dengan dinamika pertumbuhan masing- masing kecamatan, agar pemerataan pembangunan dan kesejahteraan penduduk dapat terwujud secara berkelanjutan. 2.1.1.7.2. Komposisi Umur Penduduk Jumlah terbanyak penduduk Kabupaten Sambas berada pada kelompok umur 0-4 tahun (56.904 jiwa atau 8.68%) dan terendah pada kelompok umur 75 tahun lebih sebanyak 11.475 jiwa atau 1.75%. Jumlah penduduk laki-laki melebihi penduduk perempuan. Penduduk Laki-laki dan penduduk perempuan terbanyak juga berada pada kelompok umur 0-4 tahun. Ini membuktikan tingginya angka kelahiran tertinggi di Kabupaten Sambas (TFR = 2,50 dan tertinggi di Kalimantan Barat). Pada tahap usia awal hingga usia 59 tahun, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan (sex ratio > 100). Sebaliknya, setelah memasuki usia 60 tahun lebih, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki (sex ratio < 100). Lebih banyaknya perempuan di usia tua erat kaitannya dengan usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dari usia harapan hidup laki-laki. Terdapat tiga kecamatan yang kepadatan penduduknya 300 jiwa lebih, yaitu Kecamatan Selakau, Kecamatan Semparuk dan Kecamatan Pemangkat. Tabel 2. 19 Sex Ratio, Kepadatan Penduduk dan Distribusi Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Kecamatan Tahun 2024 NO. Kecamatan Sex Ratio Kepadatan Penduduk per km persegi (Km2) Distribusi Penduduk (%)
1.Selakau 102,48 408 6
2.Selakau Timur 102,67 69 1,96
3.Pemangkat 100,78 557 8,3
4.Semparuk 103,97 436 4,8
5.Salatiga 102,22 283 2,9
6.Tebas 103,07 131 12,7
7.Tekarang 105,58 269 2,8
8.Sambas 101,36 271 9,1
9.Subah 105,24 34 3,9
10.Sebawi 104,44 210 3,2
11.Sajad 97,57 125 2,23
12.Jawai 107,77 218 7,7
13.Jawai Selatan 107,83 213 3,5
14.Teluk Keramat 106,69 191 11,75
15.Galing 101,23 61 3,94
16.Tangaran 107,50 193 4,07
17.Sejangkung 103,61 54 4,32
18.Sajingan Besar 107,23 14 2,16
19.Paloh 105,39 47 4,72 Kabupaten Sambas 104,03 110 100 Sumber: BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2025. 2.1.1.7.4. Proyeksi Demografi Penduduk Tahun 2025-2029 Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Publikasi Proyeksi Penduduk Kabupaten Sambas 2020-2045 hasil sensus penduduk 2020 ini menyajikan proyeksi penduduk pada periode 2020 hingga 2045. Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun proyeksi penduduk Indonesia setiap kali hasil Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) telah tersedia. 2.1.1.7.5. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan asumsi tersebut di atas, jumlah penduduk Kabupaten Sambas tahun 2029 sebanyak 686.020 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 347.960 jiwa dan perempuan sebanyak 338.050 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Sambas bertambah sebanyak 24.560 jiwa dibanding tahun 2025 (661.470 jiwa). Laju Pertambahan Penduduk 1,06% per tahun. Angka Sex Ratio cenderung tidak berubah yakni di kisaran 103 dimana jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Jika luas wilayah Kabupaten Sambas tidak mengalami perubahan (tetap 6.395,7 km2), maka kepadatan penduduk akan meningkat dari 103,42 jiwa per km2 tahun 2025, menjadi 107,26 jiwa per km2 tahun 2029. Tabel 2. 20 Proyeksi Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Umur dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa) Tahun 2025-2029 Laki-Laki Perempuan Umur 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 0–4 29,06 28,88 28,72 28,6 28,51 27,87 27,69 27,55 27,44 27,35 5–9 28,68 28,81 28,86 28,86 28,85 27,06 27,25 27,43 27,6 27,73 10–14 28,58 28,52 28,54 28,61 28,66 27,46 27,39 27,27 27,13 27,01 15–19 29,04 29,05 28,94 28,76 28,58 27,15 27,26 27,34 27,39 27,41 20–24 27,07 27,39 27,74 28,07 28,33 26,02 26,23 26,43 26,61 26,77 25–29 25,37 25,47 25,58 25,72 25,91 24,41 24,66 24,9 25,13 25,35 30–34 24,51 24,39 24,37 24,42 24,51 22,87 23,01 23,23 23,5 23,79 35–39 25,53 25,17 24,79 24,41 24,09 22,87 22,71 22,59 22,52 22,52 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-44 Laki-Laki Perempuan Umur 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 40–44 25,9 25,89 25,73 25,47 25,16 23,52 23,41 23,22 22,97 22,73 45–49 23,47 23,88 24,3 24,7 24,99 22,24 22,53 22,8 23 23,12 50–54 20,76 21,28 21,66 21,98 22,28 19,73 20,32 20,79 21,17 21,5 55–59 16 16,76 17,58 18,39 19,14 15,24 15,96 16,79 17,66 18,48 60–64 12,16 12,62 13,1 13,62 14,2 12,67 12,95 13,25 13,59 14,04 65–69 9,16 9,43 9,73 10,06 10,42 10,58 10,84 11,08 11,3 11,53 70–74 6,56 6,84 7,04 7,2 7,37 7,64 8,04 8,41 8,74 9,04 75+ 5,06 5,48 5,96 6,46 6,96 7,23 7,76 8,36 9 9,68 Total 336,91 339,86 342,64 345,33 347,96 324,56 328,01 331,44 334,75 338,05 Sumber : BPS Kalbar, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalbar 2020–2035 Laki-laki + Perempuan Umur 2025 2026 2027 2028 2029 0–4 56,93 56,57 56,27 56,04 55,86 5–9 55,74 56,05 56,29 56,46 56,58 10–14 56,04 55,91 55,81 55,74 55,67 15–19 56,19 56,31 56,28 56,15 55,99 20–24 53,09 53,62 54,17 54,68 55,1 25–29 49,78 50,13 50,48 50,85 51,26 30–34 47,38 47,4 47,6 47,92 48,3 35–39 48,4 47,88 47,38 46,93 46,61 40–44 49,42 49,3 48,95 48,44 47,89 45–49 45,71 46,41 47,1 47,7 48,11 50–54 40,49 41,6 42,45 43,15 43,78 55–59 31,24 32,72 34,37 36,05 37,62 60–64 24,83 25,57 26,35 27,21 28,24 65–69 19,74 20,27 20,81 21,36 21,95 70–74 14,2 14,88 15,45 15,94 16,41 75+ 12,29 13,24 14,32 15,46 16,64 Total 661,47 667,87 674,08 680,08 686,01 Sumber : BPS Kalbar, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalbar 2020–2035 Analisis terhadap data proyeksi penduduk Kabupaten Sambas berdasarkan kelompok umur tahun 2025–2029 menunjukkan adanya pergeseran struktur demografi ke arah penuaan penduduk. Kelompok usia anak (0–4 tahun) mengalami penurunan dari 56.930 jiwa pada 2025 menjadi 55.860 jiwa pada 2029, yang mencerminkan tren penurunan angka kelahiran. Sementara itu, kelompok usia produktif muda (20–39 tahun) cenderung stagnan atau meningkat perlahan, namun proporsinya mulai tergeser oleh peningkatan signifikan pada kelompok usia menengah dan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-45 lansia. Peningkatan tajam terjadi pada kelompok usia 55 tahun ke atas, terutama 60–64 dan 75+, yang masing-masing tumbuh sekitar 14% dan 35% selama lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa beban ketergantungan lansia akan meningkat, sehingga pemerintah daerah perlu mempersiapkan sistem layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan adaptasi infrastruktur publik yang ramah lansia. Secara keseluruhan, meskipun jumlah penduduk masih bertambah, dinamika usia menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas akan menghadapi tantangan demografi berupa penurunan populasi usia muda dan meningkatnya kebutuhan populasi lansia. 2.1.1.7.6. Penduduk Usia Produktif Penduduk usia produktif (15-64 tahun) Kabupaten Sambas diproyeksi bertambah setiap tahunnya dari 446.530 jiwa pada tahun 2025, menjadi 462.900 jiwa tahun 2029 atau bertambah sebanyak 16.370 jiwa dalam tempo 5 tahun. Secara kuantitatif, jumlah penduduk usia produktif relatif tersedia cukup untuk berperan dalam pembangunan daerah. Secara kualitatif, penduduk usia produktif masih harus terus ditingkatkan guna mengantisipasi perubahan pasar kerja yang memasuki era ekonomi digital dan perubahan struktur pembangunan (transformasi pembangunan) dari berbasis pertanian menuju basis industri dan digital. Sesuai prediksi dan analisis berbagai kalangan, Indonesia tengah berada pada periode yang dinamakan sebagai Bonus Demografi, termasuk Kabupaten Sambas. Menariknya, hasil SP 2020 menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Sambas yang sebagian besar berasal dari Generasi Z/Gen Z (24,31%), yaitu generasi yang lahir pada antara tahun 1997 sampai dengan 2012. Generasi Milenial yang digadang-gadang menjadi motor pergerakan masyarakat saat ini, jumlahnya berada sedikit di bawah Gen Z, yaitu sebanyak 21,31% dari total penduduk Kabupaten Sambas. Ini artinya, keberadaan Gen Z memegang peranan penting dan memberikan pengaruh pada perkembangan Kabupaten Sambas. Distribusi Penduduk Kabupaten Sambas Berdasarkan Generasi Tahun 2025 dan 2029 Kelompok Generasi 2025 2029 Jumlah % Jumlah % Post Gen Z 112.670 17,03 112.440 16,39 (Kelahiran 2013) Generasi Z 165.320 24,99 166.760 24,31 (Kelahiran 1997-2012) Generasi Milenial 145.560 22,01 146.170 21,31 (Kelahiran 1981-1996) Generasi X 166.860 25,23 177.400 25,86 (Kelahiran 1965-1980) Baby Boomer 58.770 8,88 66.600 9,71 (1946-1964) Post Boomer 12.290 1,86 16.640 2,43 (kelahiran sebelum 1946) Total 661.470 100,00 686.010 100,00 Sumber : BPS Kalbar, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalbar 2020–2035 Analisis terhadap data generasi penduduk Kabupaten Sambas tahun 2025 dan proyeksi tahun 2029 menunjukkan bahwa struktur penduduk masih didominasi oleh Generasi X dan Generasi Z. Pada tahun 2025, Generasi X (kelahiran 1965–1980) merupakan kelompok terbesar dengan 25,23%, dan diperkirakan meningkat menjadi 25,86% pada tahun 2029. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar penduduk berada di usia menjelang atau memasuki masa pensiun, yang berimplikasi pada kebutuhan layanan kesehatan dan jaminan sosial. Di sisi lain, Generasi Z (kelahiran 1997–2012) tetap konsisten sebagai kelompok usia produktif utama, sekitar 24–25%, menunjukkan adanya potensi tenaga kerja muda yang besar yang dapat mendorong produktivitas daerah. Sementara itu, proporsi Generasi Milenial cenderung menurun secara persentase, dan kelompok Baby Boomer serta Post Boomer menunjukkan peningkatan, mencerminkan tren penuaan penduduk secara bertahap. Dengan demikian, perencanaan pembangunan di Kabupaten Sambas perlu menyeimbangkan antara penyediaan lapangan kerja dan pengembangan kapasitas generasi muda, dengan peningkatan layanan perlindungan sosial bagi kelompok lanjut usia. Satu hal yang menonjol, Gen Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka gunakan sama alaminya layaknya mereka bernafas. 2.1.1.7.7. Penduduk Usia Lanjut Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, disebut penduduk lanjut usia. Seiring dengan kemajuan pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang ditandai dengan pemerataan persebaran ketersediaan sarana dan prasarana hingga ke pedesaan dan peningkatan pendapatan per kapita, jumlah penduduk usia lanjut (60+ tahun) bertambah setiap tahunnya. Jumlah penduduk usia lanjut tahun 2025 sebanyak 71.060 jiwa (10,74%) dan bertambah terus setiap tahunnya hingga mencapai 83.240 jiwa (12,13%) tahun 2029. Meskipun secara alamiah kekuatan/daya tahan fisik usia lanjut cenderung menurun dan menjadi beban ekonomi keluarga dan negara, namun pembangunan di era bonus demografi harus mampu memberdayakan/membekali keterampilan dan memanfaatkannya dalam proses pembangunan untuk menghasilkan penduduk usia lanjut yang berkualitas dan produktif. Tidak menjadi “miskin di masa tua”. Tabel 2. 22. Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Sambas, Tahun 2025-2029 Umur 2025 2026 2027 2028 2029 60+ tahun 71,060 73,960 76,930 79,970 83,240 % 10,74 11,07 11,41 11,76 12,13 Sumber : BPS Kalbar, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalbar 2020–2035 Data proyeksi penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) di Kabupaten Sambas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2025 hingga 2029, baik secara absolut maupun persentase terhadap total penduduk. Jumlah lansia diperkirakan meningkat dari 71.060 jiwa pada tahun 2025 menjadi 83.240 jiwa pada tahun 2029, atau naik sekitar 17%. Persentasenya terhadap total populasi juga bertambah dari 10,74% menjadi 12,13%, yang mengindikasikan terjadinya proses penuaan penduduk secara BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-48 bertahap. Tren ini memiliki implikasi penting terhadap kebijakan sosial dan pelayanan publik, terutama dalam penyediaan fasilitas kesehatan lansia, jaminan sosial, serta program kesejahteraan yang inklusif. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi peningkatan beban demografis ini dengan strategi yang berfokus pada pembangunan sistem layanan lansia yang berkelanjutan dan berbasis komunitas. 2.1.1.7.8. Proyeksi Penduduk Per Kecamatan Sejalan dengan dinamika penduduk yang mengalami perubahan yang disertai dengan dinamika pembangunan daerah, maka jumlah penduduk akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Pertambahan penduduk terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Sambas (19 kecamatan). Berdasar pada pola distribusi penduduk di 19 kecamatan tahun 2024, maka proyeksi jumlah penduduk per kecamatan hingga tahun 2025-2029. Tabel 2. 23. Proyeksi Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 No. Kecamatan 2025 2026 2027 2028 2029
1.Selakau 39.688 40.072 40.445 40.805 41.161
2.Selakau Timur 13.031 13.157 13.279 13.398 13.514
3.Pemangkat 55.960 56.502 57.027 57.535 58.036
4.Semparuk 31.684 31.991 32.288 32.576 32.860
5.Salatiga 19.116 19.301 19.481 19.654 19.826
6.Tebas 84.139 84.953 85.743 86.506 87.260
7.Tekarang 18.653 18.834 19.009 19.178 19.345
8.Sambas 60.194 60.776 61.341 61.887 62.427
9.Subah 25.400 25.646 25.885 26.115 26.343
10.Sebawi 21.365 21.572 21.773 21.967 22.158
11.Sajad 14.685 14.827 14.965 15.098 15.229
12.Jawai 50.536 51.025 51.500 51.958 52.411
13.Jawai Selatan 23.548 23.776 23.997 24.211 24.422
14.Teluk Keramat 77.789 78.542 79.272 79.977 80.675
15.Galing 26.062 26.314 26.559 26.795 27.029
16.Tangaran 26.988 27.249 27.502 27.747 27.989
17.Sejangkung 28.642 28.919 29.188 29.447 29.704
18.Sajingan Besar 14.222 14.359 14.493 14.622 14.749
19.Paloh 31.288 31.590 31.884 32.168 32.448 Kabupaten Sambas 662.99 0 669.40 5 675.63 1 681.64 4 687.58 6 Sumber : BPS Kalbar, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalbar 2020–2035 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-49 Data proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sambas dari tahun 2025 hingga 2029 menunjukkan tren peningkatan populasi yang merata di seluruh kecamatan. Kenaikan ini bersifat gradual, mencerminkan pertumbuhan penduduk yang stabil dan terkendali. Kecamatan Tebas tetap menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, mencapai 87.260 jiwa pada tahun 2029, diikuti oleh Kecamatan Kecamatan Sambas, dan Kecamatan Pemangkat. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Sajad dan Kecamatan Sajingan Besar, yang masing- masing berada di bawah 16.000 jiwa. Pertumbuhan penduduk tertinggi secara absolut terlihat di kecamatan-kecamatan besar, seperti Kecamatan Tebas (penambahan ±3.121 jiwa dalam 5 tahun), yang menandakan perlunya perhatian khusus dalam penyediaan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, populasi Kabupaten Sambas diperkirakan meningkat sekitar 24.540 jiwa dalam periode lima tahun, sehingga perencanaan pembangunan daerah ke depan harus mempertimbangkan peningkatan kebutuhan dasar masyarakat secara proporsional dan berbasis sebaran geografis. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sambas periode 2025–2029 menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan merata di seluruh kecamatan. Kecamatan Tebas tetap menjadi pusat populasi tertinggi, dengan pertambahan sekitar 3.121 jiwa, menandakan tingginya kebutuhan infrastruktur dasar dan layanan publik di wilayah ini. Sebaliknya, Kecamatan Sajad dan Sajingan Besar masih memiliki jumlah penduduk relatif rendah, di bawah 16.000 jiwa, yang dapat menjadi fokus pengembangan wilayah tertinggal. Dengan total peningkatan penduduk sebesar ±24.540 jiwa dalam lima tahun, perencanaan pembangunan daerah perlu mengedepankan pendekatan spasial, agar alokasi sumber daya publik dapat disesuaikan secara adil dan tepat sasaran. Keseimbangan pembangunan antar wilayah akan menjadi kunci dalam mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas secara berkelanjutan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-50 2.1.1.7.9. Rancangan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sambas Luas Kabupaten Sambas adalah 5.938,48 km2, yaitu sekitar 4,36% dari luas Kalimantan Barat yang mencapai 147.037,037 km² yang terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat. Serta berdasarkan faktor rentang kendali pelayanan publik, Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang perlu dimekarkan. Alasannya: 1) Wilayah Kabupaten Sambas sangat luas sehingga pelayanan publik menjadi tidak optimal. 2) Wilayah Kabupaten Sambas berbatasan langsung dengan negara Sarawak, Malaysia. Sebagai wilayah strategis, Kabupaten Sambas harus dijadikan etalase atau beranda depan berhadapan dengan negara lain. 3) Pemekaran dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengoptimalkan peran pemerintah agar kerawanan sekaligus ancaman bagi kedaulatan dan semangat nasionalisme masyarakat di perbatasan negara dapat diatasi. (Kemitraan Partnership kerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Tanjungpura. (2012). Desain Penataan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2025. Jakarta. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan). Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) diatur Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Kabupaten Sambas berpotensi untuk dimekarkan sebagai 3 (tiga) kabupaten. Berbarengan dengan keinginan masyarakat Kabupaten Sambas sejak tahun 2007 untuk membentuk DOB dengan melakukan pemekaran Kabupaten Sambas Utara dan Kabupaten Sambas Pesisir. (Tim Peneliti IPDN Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dengan Lembaga Penelitian Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2012). Sementara itu, Calon DOB Kabupaten Sambas Utara mencakup wilayah yang lebih luas dengan jumlah kecamatan yang lebih banyak. Terdapat enam kecamatan yang direncanakan masuk ke dalam Kabupaten Sambas Utara, yaitu Kecamatan Jawai terdiri dari 13 (tiga belas) desa, Kecamatan Jawai Selatan terdiri dari 9 (sembilan) desa, Kecamatan Tekarang terdiri dari 7 (tujuh) desa, Kecamatan Teluk Keramat terdiri dari 25 desa, Kecamatan Tangaran terdiri dari 8 (delapan) desa, dan Kecamatan Paloh terdiri dari 8 (delapan) desa. Wilayah ini umumnya memiliki potensi di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata alam, dengan jumlah desa yang cukup banyak, terutama di Teluk Keramat, yang memiliki desa terbanyak di antara kecamatan lainnya. Kabupaten Sambas induk, sebagai wilayah yang tetap setelah pemekaran, mencakup delapan kecamatan yang tersebar di berbagai wilayah. Kecamatan-kecamatan ini adalah Kecamatan Sambas terdiri dari 18 (delapan belas) desa, Kecamatan Subah terdiri dari 13 (tiga belas) desa, Kecamatan Tebas terdiri dari 23 (dua puluh tiga) desa, Kecamatan Sebawi terdiri dari 7 No. Nama Kabupaten Jumlah Kecamatan Jumlah Desa
1.Sambas Pesisir 5 33
2.Sambas Utara 6 70
3.Sambas Induk 8 92 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-52 (tujuh) desa, Kecamatan Sajad terdiri dari 4 (empat) desa, Kecamatan Sejangkung terdiri dari 12 (dua belas) desa, Kecamatan Galing terdiri dari 10 (sepuluh) desa, dan Kecamatan Sajingan Besar terdiri dari 5 (lima) desa. Meskipun akan mengalami pemekaran wilayah, Kabupaten Sambas induk masih memiliki struktur pemerintahan yang kuat dan wilayah administratif yang luas, sehingga tetap dapat menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik. Pemekaran wilayah ini didorong oleh berbagai pertimbangan, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi lokal, dan efektivitas pelayanan pemerintahan. Dengan membentuk dua DOB baru, diharapkan distribusi pembangunan akan menjadi lebih merata dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Setiap calon DOB memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, sehingga strategi pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing. Secara keseluruhan, rencana pembentukan Calon DOB Sambas Pesisir dan Sambas Utara diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mempercepat pelayanan publik di wilayah Kabupaten Sambas. Pembagian wilayah ini juga mencerminkan upaya desentralisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang lebih dekat dan sesuai dengan kebutuhan lokal. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi Berdasarkan indikator makro ekonomi daerah, perkembangan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum dapat dilihat di antaranya dari capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Berikut diuraikan beberapa aspek yang menggambarkan capaian tingkat kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Sambas. Selama periode 2020-2024, secara umum capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas relatif cukup tinggi. Perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan ekonomi bergerak secara fluktuatif. Sumber : BPS Kab. Sambas (Kab. Sambas Dalam Angka), Tahun 2020-2024 (diolah) Gambar 2. 7. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 Pada tahun 2020, di saat terjadi pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Sambas tumbuh negatif (terkontraksi) sebesar -2,04%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat (-1,82%). Kemudian pada tahun 2021, kembali mencapai pertumbuhan ekonomi positif, yakni sebesar 4,39%. Pada tahun 2023, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,68%, meningkat sedikit dibandingkan tahun 2022 yang capaiannya sebesar 4,63%. Sedangkan pada tahun 2024 capaiannya sebesar 4,74%. Sumber : BPS Kab. Sambas (Kab. Sambas Dalam Angka), Tahun 2020-2024 (diolah) dan BPS Provinsi Kalimantan Barat (Kalimantan Barat Dalam Angka) Tahun 2020-2024 (data diolah) Gambar 2. 8. Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional (%), Tahun 2020-2024 Perekonomian Kabupaten Sambas menunjukkan pemulihan yang stabil dan positif pasca pandemi COVID-19. Setelah mengalami kontraksi sebesar -2,04% pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi pulih dan mengalami tren kenaikan berturut-turut dari tahun 2021 hingga 2024, mencapai 4,74% pada tahun 2024. Angka ini menandakan bahwa Kabupaten Sambas mampu keluar dari tekanan pandemi dengan cepat, meskipun pada awalnya kontraksi yang dialami lebih dalam dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Barat (-1,82%). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas dalam periode 2020–2024 memperlihatkan tren yang positif dan konsisten, dengan laju pertumbuhan tahunan yang relatif stabil (sekitar 4,6%–4,7%) sejak tahun
2022.Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut masih berada pada tingkat sedang, belum menunjukkan akselerasi signifikan menuju pertumbuhan tinggi (>5%). Secara komparatif, Kabupaten Sambas mengalami pemulihan yang cukup baik dibandingkan tingkat provinsi dan nasional, namun tetap perlu didorong dengan diversifikasi ekonomi daerah, penguatan sektor BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-55 unggulan seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata, serta peningkatan iklim investasi. Selain itu, pembangunan infrastruktur ekonomi dan penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang dan menjadikan Sambas lebih kompetitif dalam skala regional dan nasional. Meskipun pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas 2020-2024 relatif mirip dengan Kalimantan Barat dan Nasional, namun harus diakui bahwa fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas dalam lima tahun terakhir relatif cukup stabil. Tabel 2. 25. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Sambas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (satuan %) Lapangan Usaha Tahun 2020 2021 2022 2023 2024** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,00 4,29 3,15 1,74 3,40 B Pertambangan & Penggalian -2,96 5,77 2,10 5,84 5,71 C Industri Pengolahan -3,03 4,91 4,14 0,98 4,03 D Pengadaan Listrik dan Gas -7,65 1,64 4,07 14,99 5,60 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang 4,98 7,09 7,44 7,19 6,29 F Konstruksi -6,05 7,16 2,38 6,60 5,60 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -6,98 2,99 9,47 7,09 4,95 H Transportasi & Pergudangan -10,94 -1,12 15,54 5,68 5,85 I Penyediaan Akomodasi & Makan Minum -19,18 7,41 8,40 6,03 6,30 J Informasi dan Komunikasi 8,12 6,49 5,05 8,81 7,08 K Jasa Keuangan & Asuransi -0,30 3,88 0,19 5,74 5,19 L Real Estat 0,88 3,38 0,17 11,55 7,57 M, N Jasa Perusahaan -6,24 0,26 10,33 10,77 6,02 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,62 -0,82 -0,79 5,06 4,92 P Jasa Pendidikan -5,37 2,55 5,07 6,63 5,74 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-56 Lapangan Usaha Tahun 2020 2021 2022 2023 2024** Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 19,57 24,91 6,83 16,06 7,18 R,S,T, U Jasa Lainnya -16,55 2,48 11,91 11,15 5,74 Pertumbuhan PDRB -2,04 4,39 4,64 4,69 4,74 Sumber: BPS Kab. Sambas (Kabupaten Sambas Dalam Angka, Tahun 2020-2025) Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi di sektor sektor Penyediaan akomodasi dan Makan minum, Jasa lainnya, dan Perdagangan besar dan eceran, Konstruksi, Jasa lainnya, Jasa pendidikan, Transportasi dan pergudangan, Jasa perusahaan, serta Jasa keuangan dan asuransi. Sebaliknya pandemi Covid-19 sepertinya turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sektor Pengadaan Air dan pengolahan sampah, dan sektor Administrasi pemerintahan, yang masing- masing tumbuh 4,98% dan 1,65%. Sementara sektor-sektor lainnya meskipun tumbuh positif, tapi pertumbuhannya cenderung lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan di tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2024, terdapat tujuh sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2022, yaitu sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan; Industri pengolahan, Pengadaan Air dan pengolahan sampah, Perdagangan besar dan eceran, sektor Transportasi dan pergudangan, Penyediaan akomodasi dan Makan minum, dan sektor Jasa lainnya. Sedangkan sebagian besar sektor jasa (sektor tertier) mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan. Upaya pemulihan sektor-sektor ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan tersebut harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Sambas tahun 2025-2029. Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Sambas didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya:

a.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
b.Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor;
c.Industri Pengolahan;
d.Konstruksi; dan
e.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. 2.1.2.1.2. Tingkat Kemiskinan Tujuan pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tercermin dari peningkatan PDRB per kapita, penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2024, proses pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Sambas berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dari 43.840 jiwa (8,19%) pada tahun 2019 menjadi 35.870 jiwa (6,53%) tahun 2024, sedikit di atas kemiskinan provinsi (6,32%). Indeks kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga menurun yang menandakan pengeluaran penduduk miskin berada di sekitar garis kemiskinan. Meskipun menurun, koefisien Indeks Kedalaman Kemiskinan tahun 2024 (0,85%) tergolong tinggi, artinya masih banyak penduduk miskinnya jauh di bawah garis kemiskinan, lihat Gambar 2.9. Sumber: BPS Kabupaten Sambas Tahun 2025 (Data diolah) Gambar 2. 9. Kemiskinan, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sambas Berdasarkan gambar di atas, kehidupan penduduk miskin dekat berada di bawah garis kemiskinan. Para penduduk miskin ini adalah para tenaga kerja yang tidak bekerja, penduduk yang bekerja sebagai buruh tani, buruh perkebunan, buruh kasar, pekerja sektor informal, tenaga honorer. 8.19 7.7 7.66 6.92 7.08 6.53 7.49 7.17 7.15 6.73 6.71 6.32 1.28 2 3 0.85 1.1 0.85 0.27 0.16 0.14 0.16 0.26 0.19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kemiskinan, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Sambas dan Kalimantan Barat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Indeks Kedalaman Indeks Keparahan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-58 Artinya, meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, kerentanan dan ketimpangan pengeluaran di kalangan miskin masih menjadi tantangan yang harus diatasi melalui program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan inklusif. 2.1.2.1.3. PDRB Per Kapita PDRB per Kapita merupakan salah salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan. Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan PDRB per Kapita. Tinggi rendahnya PDRB per Kapita sangat tergantung pada keberhasilan daerah untuk mendorong perkembangan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE) dan mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP). Sepanjang LPE lebih besar dari LPP, maka PDRB per Kapita cenderung akan meningkat. Sumber: BPS Kabupaten Sambas, 2025 (Data diolah) Gambar 2. 10. Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Sambas, Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) Selama periode 2020-2024, PDRB per Kapita Kabupaten Sambas menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020. PDRB per Kapita Kabupaten Sambas pada tahun 2020 sebesar Rp 32,93 juta dan meningkat menjadi Rp 43,61 juta pada tahun 2024 atau meningkat rata-rata sebesar 3,05% per tahun. 2.1.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Pembangunan ekonomi di Kabupaten Sambas belum berhasil mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT bertambah dari 3,71% tahun 2020 menjadi 4,99% tahun 2024. Peningkatan TPT di Kabupaten -2.04 4.37 4.63 4.68 4.74 32.93 35.15 38.03 40.41 43.61 -20 0 20 40 60 2020 2021 2022 2023 2024 PDRB per Kapita ADHB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-59 Sambas dalam lima tahun terakhir perlu dicermati. Pengangguran yang semakin banyak di tengah era bonus demografi akan berdampak buruk bagi pembangunan di masa datang. Saat dimana usia produktif lebih banyak dari usia non produktif, ternyata kecenderungan pengangguran terbuka meningkat pertanda pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung dikategorikan belum berkualitas. Ekonomi bertumbuh namun kurang menambah kesempatan kerja. Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat 2025 Gambar 2. 11. Tingkat Pengangguran Terbuka Pengangguran kaum laki-laki di Kabupaten Sambas lebih tinggi dibanding kaum perempuan. TPT Laki-laki meningkat dari 4,14% (2020) menjadi 5,16% (2024) dan TPT Perempuan juga meningkat dari 3,16% (2020) menjadi 4,74% (2024) pada periode yang sama, lihat Gambar 2.11. Keadaan demikian ini adalah wajar mengingat kaum laki-laki merupakan pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Tingginya pertambahan TPT perempuan mengindikasikan bahwa potret pasar kerja di Kabupaten Sambas tampaknya lebih berpihak pada lapangan kerja yang lebih membutuhkan kaum laki-laki. Secara umum, ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Sambas yang ditunjukkan dengan Indeks Gini selama periode 2020-2024, menunjukkan bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2020, Indeks Gini sebesar 0,275 ; kemudian berturut-turut mengalami penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2022 menjadi 0,266 dan 0,256. Pada tahun 2023, kembali 4.14 5.36 6.54 5.17 5.16 3.16 2.14 3.7 4.84 4.74 0 2 4 6 8 10 12 2020 2021 2022 2023 2024 TPT Laki-Laki dan TPT Perempuan Kabupaten Sambas 2020-2024 TPT Laki-Laki TPT Perempuan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-61 Indeks Gini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 dan tahun 2022, yakni menjadi 0,27. Secara keseluruhan, nilai Indeks Gini yang tetap berada di bawah 0,3 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Sambas relatif merata, meskipun upaya pengurangan kesenjangan sosial ekonomi tetap perlu dilanjutkan secara berkelanjutan. Secara rinci perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sambas dapat digambarkan sebagai berikut: Sumber: BPS Kabupaten Sambas, 2025 (Data diolah) Gambar 2. 13. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 2.1.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia Pembangunan sumber daya manusia terus membaik, namun perlu upaya transformatif untuk mewujudkan manusia unggul. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah. Di Kabupaten Sambas, Pembangunan Manusia yang diukur berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi selama periode 2020-2024 bergerak sangat lambat. Hingga tahun 2024, IPM Sambas sebesar 71,20 masih lebih tinggi dari rata-rata IPM provinsi (71,19), atau berada pada rangking 3 dari 14 Kabupaten/Kota. Laju Pertumbuhannya tergolong moderat, yakni 1,07% per tahun. Berdasarkan Hasil LF SP 2020, peningkatan UHH tahun 2020-2024 berdampak pada peningkatan IPM Kabupaten Sambas menjadi 71,20 (2024), dan posisinya BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-62 bergeser dari ranking 10 menjadi ranking 6, lihat Tabel 2.21. Meskipun capaian IPM semakin meningkat, namun pembangunan manusia di Kabupaten Sambas sudah tergolong kategori tinggi (IPM > 70). Penyebab utama pertambahan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sambas adalah dimensi kesehatan. Indikator Usia Harapan Hidup meningkat dari 68,83 tahun (2020) menjadi 74,02 tahun 2024. Dari dimensi pendidikan, Kabupaten Sambas masih tertinggal dibanding daerah lainnya. Pada dimensi pendidikan, capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami kenaikan dari 6,71 tahun (2020) menjadi 6,76 tahun (2024) jauh lebih rendah dari RLS propinsi (7,78 tahun) dan berada di ranking 13 dari 14 kabupaten/kota. Demikian juga halnya indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), capaian HLS meningkat sedikit dari 12,61 tahun (2020) menjadi 12,76 tahun (2024), lebih tinggi dari HLS Provinsi (12,68 tahun), berada di ranking 5 dari 14 Kabupaten. Dimensi ekonomi, perkembangannya cukup menggembirakan dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia. Pengeluaran per kapita/tahun tahun 2020 sebesar Rp.9.858.000,- meningkat sebesar 17,04% menjadi Rp.11.538.000,- tahun 2024. Mencermati ke empat indikator IPM, dapat dinyatakan bahwa perlambatan peningkatan IPM Kabupaten Sambas selama periode 2020-2024 disebabkan dimensi pendidikan dan menurunnya kinerja perekonomian tahun 2019, 2020 dan 2021 sebagai akibat pandemic covid-19 dan Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di tahun 2020 diikuti dengan penurunan pengeluaran/ kapita/ tahun dari Rp.9,858 juta tahun 2020 menjadi 9,828 juta tahun 2021. Secara keseluruhan, peningkatan IPM Kabupaten Sambas cukup signifikan, namun masih memerlukan strategi transformatif terutama di sektor pendidikan agar pembangunan manusia dapat berkelanjutan dan merata. Perkembangan IPM Kabupaten Sambas dan Indikatornya Tahun 2020 – 2024 Indikator IPM Tahun Ranking 2020 2021 2022 2023 2024 Angka Harapan Hidup (tahun) 73,3 73,43 73,7 74,02 74,32 6 Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 6,71 6,72 6,74 6,75 6,76 13 Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,61 12,63 12,70 12,72 12,76 5 Pengeluaran/kapita/thn (Rp.) 9.858 9.828 10.462 11.057 11,538 3 IPM Kabupaten Sambas 67,03 67,10 67,95 70,60 71,2 3 IPM Provinsi Kalimantan Barat 67,66 67,90 68,63 70,47 71,19 Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka, 2025. 2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua Kesehatan untuk semua merupakan komitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat di Kabupaten Sambas secara adil dan merata. Pemerintah daerah berupaya untuk memastikan bahwa setiap penduduk, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun indikator pada kesehatan untuk semua seperti Usia Harapan Hidup, Indeks Keluarga Sehat, Prevalensi Stunting dan indikator lainnya sesuai dengan konteks daerah. 2.1.2.2.1. Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah Angka Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Angka harapan hidup Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah 74,32 tahun, lebih tinggi dari angka harapan hidup Kalimantan Barat yaitu 73,94 tahun. Rata-rata angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Sambas adalah 73,75 tahun. Gambar 2. 14. Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 Kabupaten Sambas menunjukkan kinerja kesehatan masyarakat yang relatif lebih baik dan stabil dibandingkan rata-rata provinsi. Peningkatan UHH ini merupakan indikator positif dalam pembangunan manusia dan memperlihatkan efektivitas kebijakan di bidang kesehatan dan sosial di daerah. Kinerja ini perlu dijaga dan ditingkatkan melalui intervensi kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif. 2.1.2.2.2. Indeks Keluarga Sehat Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan keluarga. Program ini menggunakan pendekatan keluarga untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM). Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program PIS- PK, maka Kementerian Kesehatan mengembangkan sebuah indikator yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS). IKS menggunakan 12 (dua belas) indikator untuk mengukur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Adapun Kategori Keluarga berdasarkan rentang IKS yakni:
a.Keluarga Sehat: IKS > 0,8 (80%);
b.Keluarga Pra Sehat: 0,5 < IKS ≤ 0,8 (50% - 80%); dan
c.Keluarga Tidak Sehat: IKS < 0,5 (50%). Dilihat berdasarkan capaian IKS di Kabupaten Sambas dalam lima tahun terakhir dapat dilihat tabel berikut: Tabel. 2. 27 Capaian Indek Keluarga Sehat Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 0,071 0,075 0,084 0,083 0,103 Selain itu, indeks Keluarga Sehat dapat diukur dari kondisi rumah, akses terhadap Air Minum Layak dan Akses terhadap sanitasi Layak serta prevalensi Stunting. Dalam empat tahun terakhir, berdasarkan data Susenas 2020, 2021, 2022 dan 2023, persentase rumah layak huni di Kabupaten Sambas meningkat setiap tahunnya melebihi capaian provinsi. Pada tahun 2020, persentase rumah layak huni relatif tinggi, yaitu 76,71%. Kemudian, pada tahun 2023 meningkat semakin tinggi menjadi 84,98% tahun 2023, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kalimantan Barat (64,16%). Sumber : SIPERINDU BKKBN, 2023 Gambar 2.15. Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2023 Air minum layak merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Air minum relatif banyak, namun air minum yang layak hidup ketersediaannya BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-66 terbatas. Akses terhadap air minum layak di Kabupaten Sambas relatif baik dan stabil pada pencapaian melebihi 90%, tepatnya 95,49% di tahun 2020 meningkat menjadi 96,36% tahun 2023. Capaian air minum layak di Kabupaten Sambas tergolong baik dan melebihi capaian rata-rata provinsi Kalimantan Barat, yakni 82,08% tahun 2023. Sumber: SIPERINDU BKKBN, 2023 Gambar 2. 16. Akses Terhadap Air Minum Layak Akses Terhadap Air Minum Layak Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas Berdasarkan gambar di atas, ini mencerminkan bahwa Kabupaten Sambas telah memiliki sistem penyediaan air minum yang relatif lebih merata dan dapat diakses oleh sebagian besar masyarakatnya. Keberhasilan ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan, khususnya untuk menjangkau wilayah-wilayah yang mungkin masih memiliki tantangan geografis dan infrastruktur dasar yang terbatas. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan air minum di masa depan juga dapat difokuskan pada pendekatan berbasis masyarakat serta pemanfaatan teknologi tepat guna agar keberlanjutan pelayanan tetap terjaga. 2.1.2.2.3. Prevalensi Stunting Prevalensi Stunting di Kabupaten Sambas tidak stabil atau turun naik. Turun dari 39,45% (2020) menjadi 32,6% (2021), kemudian turun menjadi 30,5% tahun 2022 dan lagi menjadi 36,4% (2024). Capaian prevalensi tahun 2024 ini lebih tinggi dari rata-rata prevalensi provinsi (26,8%) tahun 2024. Kecamatan dengan prevalensi tertinggi per Juni 2024 adalah Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Kecamatan Paloh, sehingga ketiganya perlu menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan percepatan penurunan stunting. Sebaliknya, keberhasilan Kecamatan Subah dan Kecamatan Semparuk yang berhasil menurunkan prevalensi di bawah 5% dapat dijadikan contoh praktik baik untuk direplikasi di wilayah lain. Secara keseluruhan, meskipun telah tercapai kemajuan, kesenjangan antar wilayah masih nyata dan memerlukan pendekatan lintas sektor serta penguatan koordinasi antar instansi untuk memastikan penanganan stunting yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh Kabupaten Sambas. Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas, 2024 Gambar 2. 18. Grafik Prevalensi Stunting di Kabupaten Sambas Tahun 2020-Per Juni 2024 Berdasarkan grafik prevalensi stunting balita di Kabupaten Sambas tahun 2020 hingga Juni 2024, terlihat adanya tren penurunan secara bertahap di sebagian besar kecamatan, meskipun masih terdapat wilayah dengan angka yang fluktuatif atau cenderung tinggi. Beberapa kecamatan menunjukkan capaian positif dalam penurunan stunting, seperti Pemangkat yang konsisten menurunkan angka dari 17,6% (2020) menjadi 8,78% (2024), serta Sajingan Besar dari 20,92% menjadi 14,31%. Namun, di sisi lain, Kabupaten Sambas secara agregat masih memiliki kecamatan dengan tingkat prevalensi tinggi, seperti Jawai Selatan (29,54%) dan Teluk Keramat (25,24%) pada Juni 2024. Perbedaan capaian antar kecamatan ini menunjukkan adanya ketimpangan intervensi gizi dan layanan kesehatan, serta perbedaan dalam efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Kecamatan dengan penurunan signifikan kemungkinan telah mengadopsi pendekatan yang lebih terintegrasi, seperti penguatan posyandu, edukasi gizi, dan dukungan lintas sektor. Kesimpulannya, meskipun Kabupaten Sambas mengalami perbaikan dalam menekan angka stunting, namun upaya yang lebih intensif, terarah, dan berbasis data lokal masih diperlukan, khususnya di kecamatan- BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-69 kecamatan dengan angka stunting yang masih tinggi, guna mencapai target nasional eliminasi stunting secara menyeluruh. 2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata Pendidikan Berkualitas yang Merata adalah sebuah konsep ideal dan tujuan strategis dalam pembangunan pendidikan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Adapun indikator yang perlu diperhatikan dalam pendidikan berkualitas yang merata terdiri dari rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka literasi/numerasi, indeks literasi masyarakat, indeks literasi digital, dan indikator lainnya sesuai dengan konteks daerah. 2.1.2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Sambas setiap tahun mengalami peningkatan dari 6,71 tahun pada tahun 2020, tahun 2021 (6,72 tahun), tahun 2022 (6,73 tahun) dan tahun 2024 (6,76 tahun) walaupun masih tergolong rendah dari RLS provinsi yaitu 7,37 tahun pada tahun 2020, tahun 2021 (7,45 tahun), tahun 2022 (7,59 tahun), tahun 2023 (7,71 tahun) dan tahun 2024 (7,78 tahun) atau meningkat sebesar 0,41 dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas mengalami kesenjangan akses atau kualitas pendidikan dibandingkan dengan rerata provinsi. Tabel 2. 28. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat Daerah Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Sambas 6,71 6,72 6,74 6,75 6,76 Kalimantan Barat 7,37 7,45 7,59 7,71 7,78 Sumber: BPS Kalimantan Barat dalam Angka, 2025 Berdasarkan tabel di atas, meskipun Kabupaten Sambas mencatat peningkatan RLS setiap tahun, tingkat pertumbuhannya masih rendah dan tertinggal dari rata-rata provinsi. Rendahnya RLS mengindikasikan bahwa banyak penduduk Kabupaten Sambas belum menyelesaikan pendidikan setingkat SMP, yang berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia secara umum. Oleh karena itu, diperlukan strategi intervensi pendidikan yang lebih agresif dan menyeluruh, seperti peningkatan akses pendidikan menengah, program pemberantasan putus sekolah, dan penguatan kualitas sekolah di BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-70 daerah terpencil, agar RLS dapat meningkat lebih signifikan dan sejajar dengan target pembangunan manusia secara berkelanjutan. 2.1.2.3.2. Harapan Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan perkiraan jumlah tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak berusia 7 (tujuh) tahun pada masa mendatang dalam pendidikan formal, dengan asumsi pola angka partisipasi sekolah menurut kelompok umur saat ini akan terus berlanjut. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Sambas capaian HLS meningkat sedikit dari 12,61 tahun pada tahun 2020 menjadi 12,76 tahun pada tahun 2024, lebih tinggi dari HLS Provinsi 12,60 tahun pada tahun 2020 dan 12,68 tahun pada tahun 2024. Kenaikan tersebut mencerminkan perbaikan akses dan partisipasi pendidikan, serta optimisme terhadap keberlangsungan pendidikan formal anak-anak di daerah ini. Kabupaten Sambas memiliki potensi kuat dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, namun peningkatannya masih tergolong lambat. Perlu akselerasi kebijakan pendidikan yang berfokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah dan pencegahan putus sekolah agar HLS terus meningkat secara berkelanjutan. Tabel 2. 29 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat Daerah Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Sambas 12,61 12,63 12,70 12,72 12,76 Kalimantan Barat 12,60 12,65 12,66 12,67 12,68 Sumber: BPS, Kab. Sambas (Kabupaten Sambas dalam Angka 2025) 2.1.2.3.3. Angka Literasi/Numerasi Literasi dan numerasi merupakan dua kompetensi dasar yang sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul. Di Kabupaten Sambas, upaya peningkatan kedua aspek ini terus dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Literasi dan numerasi merupakan dua kompetensi dasar yang sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul. Di Kabupaten Sambas, upaya peningkatan kedua aspek ini terus dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, angka literasi (SD/SMP) berfungsi sebagai alat penting dalam mengukur dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, dengan tujuan memastikan bahwa semua siswa memperoleh keterampilan literasi yang diperlukan untuk kesuksesan di masa depan. Adapun ketercapaian angka literasi (SD/SMP) Kabupaten Sambas sebagai berikut: Tabel 2. 30 Capaian Angka Literasi SD/SMP Kabupaten Sambas Tahun 2023-2024 No Indikator Tahun 2023 2024 1 Literasi SD 56,53 60,92 2 Literasi SMP 60,85 69,95 2.1.2.3.3.2. Angka Numerasi (SD/SMP) Angka numerasi merujuk pada persentase populasi yang memiliki kemampuan dasar dalam memahami dan menerapkan konsep serta operasi matematika yang relevan dengan situasi sehari-hari. Numerasi mencakup berbagai keterampilan, termasuk kemampuan untuk melakukan perhitungan dasar, memahami angka serta hubungan antar angka, dan menerapkan pengetahuan matematika dalam konteks nyata. Sebagai salah satu indikator kunci dalam pendidikan matematika, angka numerasi sangat penting untuk menilai dan meningkatkan kualitas pengajaran matematika. Adapun ketercapaian angka numerasi (SD/SMP) Kabupaten Sambas sebagai berikut: Tabel 2. 31 Capaian Angka Numerasi SD/SMP Kabupaten Sambas Tahun 2023-2024 No Indikator Tahun 2023 2024 1 Numerasi SD 43,22 38,39 2 Numerasi SMP 48,21 61 2.1.2.3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di tingkat kabupaten adalah alat ukur yang menilai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana untuk belajar sepanjang hayat. Indeks ini mengukur efektivitas program dan kebijakan pemerintah dalam memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran yang mendukung literasi di seluruh komunitas. Pembangunan literasi masyarakat tidak hanya mencakup penyediaan fasilitas perpustakaan yang memadai, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas layanan perpustakaan, pelatihan bagi staf, serta penyelenggaraan program-program literasi yang inovatif. Dengan demikian, indeks ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana kabupaten berinvestasi dalam pengembangan literasi, mempromosikan budaya membaca, dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber informasi dan pengetahuan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan literasi mereka dan berpartisipasi dalam pembelajaran sepanjang hayat. Tabel 2. 32 Capaian IPLM Kabupaten Sambas No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 IPLM n/a n/a 78 71.42 74,25 Sumber: Perpustakaan Nasional RI, Laporan Akhir IPLM tahun 2022-2024 2.1.2.3.5. Indeks Literasi Digital Indeks Literasi Digital adalah alat ukur yang dirancang untuk menilai seberapa efektif dan efisien individu dalam menggunakan teknologi digital. Indeks ini mencakup berbagai aspek keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan perangkat digital dan internet, serta kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital. Penilaian indeks literasi digital dilakukan melalui empat indikator utama: kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Kecakapan digital melibatkan keterampilan praktis dalam menggunakan perangkat dan aplikasi digital, serta pemahaman tentang cara memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Etika digital mencakup pemahaman tentang norma dan tata krama dalam berinteraksi di dunia digital, termasuk tanggung jawab dalam berkomunikasi dan berperilaku secara online. Keamanan digital berkaitan dengan kemampuan individu untuk melindungi data pribadi dan menjaga privasi saat menggunakan internet serta mengidentifikasi potensi ancaman keamanan. Budaya digital mencerminkan kesadaran tentang pengaruh teknologi pada masyarakat dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk berkontribusi pada perkembangan sosial dan budaya yang positif. Dengan mengukur empat aspek ini, Indeks Literasi Digital memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesiapan individu untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital, serta membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan di bidang literasi digital.
a.melindungi tenaga kerja dan keluarganya dari kehilangan pendapatan;
b.menjamin keberlanjutan hidup yang layak; dan
c.meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Sambas hingga akhir Desember 2024 sebanyak 9.564 orang. Dengan rincian Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar sebanyak 223 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar adalah 7.007 orang. Sedangkan Perangkat Desa dan Non ASN Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar sebanyak 123 Perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebanyak 2.557 orang. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sambas sehingga alokasi dana untuk kebutuhan tersebut belum dapat ditingkatkan secara signifikan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sangat terbantu dengan adanya bantuan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk penambahan cakupan jaminan kesehatan ini, namun bantuan tersebut tidak berkelanjutan sehingga menjadi beban tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam melanjutkan dan mengalokasikan pembiayaannya dalam APBD. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan Jamkesda diantaranya terus melakukan sosialisasi tentang manfaat jaminan kesehatan dan memperluas cakupan jaminan kesehatan melalui APBD dan APBN. Dimensi toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, dan menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Sehingga sebuah kerukunan umat beragama akan terbentuk di dalam sebuah masyarakat tergantung dari tingkat toleransi, kerja sama, saling menghormati, saling percaya, dan kemampuan dalam menyelesaikan sebuah konflik dalam sebuah komunitas masyarakat. Sampai saat ini indeks kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Sambas sangat baik, hal ini terlihat dari hasil kajian Balitbang agama Kementerian Agama pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pada dimensi toleransi skornya 77,4 (kategori tinggi), dimensi kesetaraan skornya 82 (kategori sangat tinggi), dan dimensi kerjasama antar umat beragama skornya 78,83 (kategori tinggi). Berdasarkan data BPS Kabupaten Sambas pada tahun 2024 jumlah prasarana peribadatan di Kabupaten Sambas berjumlah 1.703 buah tempat ibadah. Dengan rincian prasarana peribadatan untuk Umat Islam terdiri dari 828 Masjid dan 493 Mushola, prasarana peribadatan untuk Umat Katolik yakni 76 Gereja, prasarana peribadatan untuk umat protestan sebanyak 101 Gereja, prasarana peribadatan untuk Umat Budha terdiri dari 203 Vihara, prasarana peribadatan untuk Umat Hindu terdiri dari 2 Pura. Tabel 2. 33. Jumlah Rumah Ibadah Menurut Jenis Agama di Kabupaten Sambas Tahun 2024 Kecamatan Islam Katolik Protestan Budha Hindu Masjid Mushola Gereja Gereja Vihara Pura
1. 1.Selakau 51 5 1 2 28 -
2. 2.Selakau Timur 17 2 1 - - -
3. 3.Pemangkat 65 26 1 4 71 -
4. 4.Semparuk 37 16 1 1 4 -
5. 5.Salatiga 29 8 - - 2 - BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-76 Kecamatan Islam Katolik Protestan Budha Hindu Masjid Mushola Gereja Gereja Vihara Pura
6. 6.Tebas 101 44 9 20 31 -
7. 7.Tekarang 24 24 - - 2 -
8. 8.Sambas 93 38 1 9 12 -
9. 9.Subah 20 11 33 36 2 2
10. 10.Sebawi 24 35 - 2 9 -
11. 11.Sajad 12 25 - - - -
12. 12.Jawai 63 62 - - 23 -
13. 13.Jawai Selatan 22 7 1 4 11 -
14. 14.Teluk Keramat 91 80 1 2 4 -
15. 15.Galing 53 33 1 - - -
16. 16.Tangaran 38 30 - - - -
17. 17.Sejangkung 39 27 1 1 - -
18. 18.Sajingan Besar 5 - 24 17 - -
19. 19.Paloh 44 20 1 3 4 - 2024 828 493 76 101 203 2 2023 806 481 86 95 211 2 2022 788 458 76 95 211 2 2021 766 446 75 95 193 2 2020 731 425 75 95 136 2 Sumber: BPS, Kabupaten Sambas dalam Angka, 2025. Dengan penambahan jumlah rumah ibadah yang signifikan di Kabupaten Sambas hingga tahun 2024, menunjukkan bahwa sasaran pokok masyarakat yang religius, berakhlak mulia, bermoral, beretika dan berbudaya di Kabupaten Sambas, bisa dikatakan sudah terwujud. Jika dilihat data BPS bahwa tahun 2024 tentang pemeluk agama, mayoritas penduduk Kabupaten Sambas beragama Islam, yaitu sebanyak 579.114 jiwa kemudian disusul oleh agama Budha sebanyak 37.701 jiwa, Kristen katolik sebanyak 18.920 jiwa, protestan sebanyak 12.325 jiwa, hindu sebanyak 176 jiwa serta lainnya sebanyak 3.010 jiwa. Penyebaran agama non-Islam terlihat terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu, seperti pemeluk Katolik dan Protestan yang signifikan di Kecamatan Sajingan Besar dan Subah, serta komunitas Buddha yang besar di Kecamatan Pemangkat dan Selakau. Kabupaten Sambas merupakan daerah dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, namun tetap memiliki keberagaman agama yang tersebar di berbagai kecamatan. Keberagaman ini menunjukkan pentingnya penguatan nilai toleransi, harmoni sosial, serta pelayanan publik yang inklusif antar umat beragama sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial dan budaya di daerah.
20. 1.Selakau 34.457 198 114 - 3.797 263
21. 2.Selakau Timur 13.508 100 23 - 6 -
22. 3.Pemangkat 39.899 716 882 6 9.328 1.895
23. 4.Semparuk 28.559 84 74 5 1.599 262
24. 5.Salatiga 17.730 97 15 1 1.636 103
25. 6.Tebas 69.902 2.487 2.576 5 7.394 141
26. 7.Tekarang 18.044 26 6 - 361 15
27. 8.Sambas 54.183 844 1.498 7 4.227 121
28. 9.Subah 16.352 4.137 4.237 141 81 1
29. 10.Sebawi 19.712 105 52 - 1.466 74
30. 11.Sajad 14.335 2 3 - 10 -
31. 12.Jawai 47.183 176 52 1 1.290 10
32. 13.Jawai Selatan 17.686 166 54 6 3.957 80
33. 14.Teluk Keramat 75.257 346 287 3 1.083 35
34. 15.Galing 26.137 9 73 - 4 -
35. 16.Tangaran 26.668 6 2 1 2 -
36. 17.Sejangkung 27.889 63 65 - 129 1
37. 18.Sajingan Besar 1.870 2.323 8.680 - 36 -
38. 19.Paloh 29.743 440 227 - 1.295 9 2024 579.114 12.325 18.920 176 37.701 3.010 2023 573.448 12.105 18.687 175 38.174 3.009 2022 567.092 11.867 18.505 173 39.870 3.071 2021 563.778 11.791 18.507 188 42.430 3.045 Sumber: BPS, Kabupaten Sambas dalam Angka, 2025 2.1.2.5.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan Indeks pembangunan kebudayaan (IPK) adalah instrumen untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Adapun Indeks Pembangunan Kebudayaan memiliki 8 (delapan) dimensi, yaitu:
a.Dimensi Ekonomi Budaya (1 indikator) Bidang kebudayaan;
b.Dimensi Pendidikan (6 Indikator) pada Bidang Pendidikan;
c.Dimensi Ketahanan Sosial Budaya (8 Indikator) Bidang kesbangpol;
d.Dimensi Warisan Budaya (6 Indikator) Bidang kebudayaan;
e.Dimensi Ekspresi Budaya (4 Indikator) Bidang kebudayaan;
f.Dimensi Budaya Literasi (3 Indikator) Bidang arsip dan perpustakaan;
g.Dimensi Gender (3 Indikator) Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
h.Dimensi Tata Kelola Budaya. Keberagaman budaya di Kabupaten Sambas dapat dilihat melalui bentuk gotong royong, adat istiadat, makanan, permainan, dan lain-lain. Serta bentuk ekspresinya antara lain dapat dilihat dengan adanya kegiatan adatnya yang dilakukan oleh komunitas etnis yang ada di Kabupaten Sambas. Di samping itu, seni budaya di Kabupaten Sambas dapat dibagi ke dalam beberapa penjelasan, yaitu objek pemajuan kebudayaan, makanan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Objek pemajuan kebudayaan dapat dikategorikan ke dalam tiga kegiatan utama, yaitu tradisi lisan, adat istiadat, dan ritus. Penyelenggaraan urusan kebudayaan pada aspek pelayanan publik berkaitan dengan pelestarian, pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan khasanah seni dan budaya daerah sebagai potensi ekonomi mendukung sektor pariwisata daerah. Kabupaten Sambas mempunyai potensi wisata berbasis budaya dan alam yang unggul dan prospektif untuk dikembangkan guna memenuhi lonjakan minat masyarakat dalam melakukan perjalanan yang semakin meningkat. Namun sangat disayangkan pengelolaan paket wisata alam dan sejarah sampai saat ini masih terbatas. Untuk itu diperlukan kreativitas dan sinergitas lintas stakeholder guna membangun sektor pariwisata daerah menjadi sektor andalan perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Seluruh potensi budaya tersebut sesungguhnya menjadi jati diri masyarakat Kabupaten Sambas yang layak untuk terus dilestarikan dan diwariskan ke generasi muda serta menjadi sarana pengungkit perekonomian masyarakat. Untuk itu semua diperlukan kebijakan dan terobosan guna mengangkat khazanah budaya daerah menjadi milik Indonesia dan dunia. Keberagaman etnis, bahasa, tradisi, serta peninggalan sejarah yang dimiliki menjadikan Sambas sebagai salah satu pusat kebudayaan penting di Kalimantan. Warisan budaya tersebut tidak hanya berupa benda seperti bangunan bersejarah, kerajinan tangan, dan naskah kuno, tetapi juga warisan tak benda seperti tradisi lisan, adat istiadat, seni pertunjukan, hingga kuliner khas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam menghadapi arus modernisasi dan globalisasi, pengelolaan warisan budaya menjadi hal yang mendesak agar kekayaan budaya Sambas tetap terjaga dan berkelanjutan. Upaya pelestarian tidak hanya ditujukan untuk menjaga identitas masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi menjadi aset strategis dalam pengembangan pariwisata daerah. Melalui pengelolaan yang baik, warisan budaya dapat menjadi sumber pendidikan, inspirasi, dan ekonomi kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat Sambas. Tabel 2. 35 Warisan Budaya Tak benda Kabupaten Sambas No. Nama Warisan Budaya Takbenda Lokasi Penetapan 1 Songket Sambas Sambas, Sajad 2013 2 Bubur Paddas Kab. Sambas 2015 3 Saprahan Sambas Kab. Sambas 2019 4 Ratip Saman Sambas Teluk Keramat 2019 5 Tandak Sambas Kab. Sambas 2019 6 Zikir Nazam Kab. Sambas 2020 7 Bahasa Melayu Sambas Kab. Sambas 2020 8 Tari otar-Otar Galing 2021 9 Jappin Lambut Tebas 2021 10 Antar Ajong Paloh, Tangaran 2021 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, 2025 Pada ranah takbenda, Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendata dan mempromosikan sedikitnya 10 WBTb yang telah ditetapkan secara nasional, antara lain Tenun Sambas, Bubur Pedas, Tari Tandak Sambas, Saprahan, Ratib Saman Sambas, Bahasa Melayu Sambas, Zikir Nazam Sambas, Jepin Lembut, Otar-otar, dan Antar Ajong. Pengakuan ini diperkuat oleh kabar penetapan sebelumnya misalnya BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-80 Sertifikat WBTb untuk Saprahan, Ratib Saman, dan Tandak Sambas serta rujukan nasional yang menyebut Tenun Sambas telah diakui sebagai warisan budaya takbenda dan berkembang hingga panggung internasional. Hal ini menjadi dasar legitimasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan WBTb di Sambas. Secara kelembagaan, pengelolaan cagar budaya dan WBTb di Sambas didorong melalui kebijakan daerah yang berpijak pada tata kelola perlindungan pengembangan pemanfaatan. Praktiknya tampak pada penyelenggaraan Festival WBTb oleh Disdikbud untuk edukasi publik dan promosi; juga pada pengarusutamaan muatan lokal “Sambas Berbudaye” yang diintegrasikan dalam pembelajaran oleh pendidik Pendidikan Agama Islam, dengan dukungan langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pendekatan ini memadukan pelestarian berbasis komunitas dengan dukungan pemerintah, sehingga nilai budaya diturunkan lintas generasi melalui sekolah, pertunjukan, dan ruang publik. Pemanfaatan ekonomi-budaya menjadi bagian dari strategi pelestarian. Contohnya, Tenun Sambas yang berakar kuat dalam identitas Melayu Sambas terus dikembangkan perajin (banyak diinisiasi perempuan) hingga menarik pasar dan perhatian di luar negeri; penguatan nilai tambah budaya juga terlihat pada peluncuran destinasi “Batu Ramin Jadi” sebagai wisata cagar budaya oleh Bupati Sambas pada Mei 2024. Inisiatif ini menunjukkan model pengelolaan yang menghubungkan perlindungan benda/situs dengan penghidupan warga serta pariwisata budaya, sehingga pelestarian berjalan seiring peningkatan kesejahteraan. Kesimpulannya, pengelolaan warisan budaya Kabupaten Sambas telah memiliki pijakan data dan praktik yang nyata: daftar WBTb yang diakui nasional. Tantangan ke depan meliputi pendataan lebih rinci (inventaris berkelanjutan), penguatan dokumentasi Bahasa Melayu Sambas (kamus, fonologi, dan bahan ajar), serta peningkatan kapasitas komunitas dan perajin agar nilai budaya tetap hidup dan adaptif. Dengan memperkuat kolaborasi pemda–komunitas–pendidikan dan memastikan setiap objek/ekspresi memiliki rencana perlindungan–pengembangan–pemanfaatan yang terukur, BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-81 Sambas berpeluang menjadi model pelestarian budaya berbasis identitas lokal yang berdaya saing. Bahasa daerah utama di Sambas adalah Bahasa Melayu Sambas varietas Melayu yang digunakan luas oleh masyarakat di wilayah tersebut. Sumber rujukan linguistik menegaskan kedudukannya sebagai bahasa Melayu yang dipakai di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat bagian barat laut. Fakta ini menjadi pijakan untuk program perlindungan berbasis identitas bahasa lokal. Dari sisi kebijakan, Perda Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelestarian kebudayaan yang memuat ketentuan bahwa bahasa daerah yang digunakan sebagian besar masyarakat adalah Bahasa Melayu Sambas memberi legitimasi hukum bagi pelestarian melalui pendidikan, pelayanan publik, dan ruang sosial-budaya. Pada ranah program, Badan Bahasa melalui Balai Bahasa Kalimantan Barat mulai menjalankan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) di Kalbar pada 2024, melibatkan pemerintah provinsi sampai kabupaten/kota. Rangkaian koordinasi dan publikasi resmi menegaskan fokus penguatan pelindungan bahasa dan sastra daerah lewat pelatihan, festival, hingga pengajaran materi bahasa di sekolah dan komunitas. Walau contoh kegiatan spesifik 2024 menyorot Bahasa Melayu (di Pontianak–Kubu Raya) dan Bahasa Dayak Hibun (Sanggau), pola kemitraan ini memberi peluang replikasi dan dukungan teknis bagi Bahasa Melayu Sambas di wilayah kabupaten. Ketersediaan bahan ajar dan sumber rujukan menjadi modal pelestarian. Tersedia bahan ajar “Mengenal Kabupaten Sambas” (muatan lokal), kamus mini dan leksikon bidang budaya Melayu Sambas, serta kajian akademik yang mendorong integrasi lagu daerah Melayu Sambas dalam pembelajaran untuk mentransfer nilai budaya dan kosa kata kepada peserta didik. Dengan dukungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti sosialisasi materi ajar muatan lokal, bisa menjadi kurikulum tematik literasi bahasa daerah, dokumentasi kosakata, dan produk pembelajaran kontekstual.
a.identitas bahasa yang kuat di komunitas penuturnya;
b.dukungan perencanaan dan langkah operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Mulok/FGD);
c.ekosistem program RBD Badan Bahasa tingkat provinsi; dan
d.ketersediaan bahan ajar, kamus, dan praktik pembelajaran berbasis budaya. Ke depan, prioritas yang disarankan adalah:
a.inventarisasi kosakata/varian dialektal secara berkelanjutan; penguatan Mulok Bahasa Melayu Sambas lintas jenjang;
b.pelatihan guru dan komunitas penutur;
c.produksi media digital (audio video) untuk intergenerasi; dan
d.serta sinergi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balai Bahasa komunitas. Melalui kebijakan program sumber belajar yang konsisten, Bahasa Melayu Sambas berpeluang terpelihara sebagai bahasa hidup di ruang keluarga, sekolah, dan ruang publik Sambas. Pondasi kebijakan daerah sudah jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelestarian Kebudayaan yang mengamanatkan perlindungan pengembangan pemanfaatan unsur budaya (kesenian, cagar budaya, bahasa, adat, tradisi lisan, permainan rakyat, dan lain-lain) beserta mekanisme pembinaan, pemantauan, dan evaluasinya. Arah kebijakan ini juga tercermin pada dokumen perencanaan kinerja pemerintah daerah yang memuat sasaran “meningkatkan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan nilai-nilai budaya di masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.” Dengan kerangka ini, program strategis budaya memiliki legitimasi hukum sekaligus garis besar operasional di level OPD. Strategi kunci lain adalah pendidikan berbasis budaya lokal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas mendorong muatan lokal (Mulok) “Sambas Berbudaye” melalui sosialisasi materi ajar dan pelibatan guru, agar sejarah dan nilai budaya ditransfer antar generasi di sekolah. Di tingkat komunitas, pemerintah daerah mengakselerasi ekosistem peristiwa budaya yang menghidupkan nilai-nilai lokal di ruang publik. Contohnya Festival Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang mulai digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada 23 Desember 2021, Festival Budaya Antar Ajong (ritus maritim) yang menyedot ribuan warga di Pantai Trabitan pada 2023 serta Karnaval Tenun Sambas 2023 untuk merawat kriya lokal. Rangkaian agenda ini menumbuhkan partisipasi warga, regenerasi pelaku seni, dan menempatkan nilai budaya sebagai praktik hidup bukan sekadar arsip. Program strategis juga diarahkan pada pariwisata berbasis budaya. Pada 13 Mei 2024, Bupati Sambas meluncurkan kawasan wisata cagar budaya Batu Ramin Jadi sebagai contoh pemanfaatan situs bersejarah yang edukatif sekaligus menyejahterakan. Kebijakan ini didasari dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 2020 tentang Desa Wisata yang memberi pedoman penetapan/pengelolaan desa wisata, organisasi pengelola, promosi, pembinaan, hingga pembiayaan mendorong desa-desa membangun atraksi dan layanan berbasis seni-budaya setempat secara berkelanjutan. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa penguatan nilai budaya lokal Sambas berjalan di atas 4 (empat) sumbu yaitu:
a.regulasi kuat berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2019 yang memberi payung pelestarian;
b.pendidikan budaya melalui muatan lokal dan bahan ajar;
c.aktivasi komunitas lewat festival dan karnaval budaya; dan
d.pariwisata budaya seperti Batu Ramin Jadi sebagai Desa Wisata. Beberapa hal yang menjadi prioritas selanjutnya yaitu menjaga konsistensi implementasi regulasi dengan indikator terukur, memperluas muatan lokal ke seluruh jenjang dan satuan pendidikan, mengakurasi kalender event budaya tahunan lintas kecamatan serta menguatkan kapasitas desa wisata melalui kurasi atraksi, pemandu budaya, dan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-84 pemasaran digital. Dengan sinergi kebijakan sekolah komunitas desa wisata, nilai budaya Sambas akan tetap hidup, relevan dan berdaya saing. 2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 2.1.2.6.1. Indeks Perlindungan Anak Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia. IPA, IPHA dan IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 (empat) klaster pemenuhan hak anak dan 1 (satu) klaster perlindungan khusus anak, yaitu:
a.Klaster I terdiri dari hak sipil dan kebebasan;
b.Klaster II terdiri dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.Klaster III terdiri dari kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.Klaster IV terdiri dari pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan
e.Klaster V terdiri dari perlindungan khusus. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sambas, jumlah pengaduan kasus perempuan seperti kekerasan seksual, trafficking dan KDRT terus mengalami peningkatan dimana satu diantaranya korbannya adalah anak-anak. Berikut ditampilkan data Kasus Kekerasan terhadap anak pada tabel di bawah ini. 2.1.2.6.2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Pembangunan keluarga merupakan salah satu amanat Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, di mana pemerintah dan pemerintah daerah BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-86 berkewajiban menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan kualitas anak, remaja, maupun lansia; pemberdayaan keluarga rentan; peningkatan kualitas lingkungan keluarga; serta peningkatan akses dan peluang ekonomi keluarga. Untuk mengukur pembangunan keluarga, BKKBN telah mengembangkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang terdiri atas 3 (tiga) dimensi, 11 (sebelas) indikator, serta 17 (tujuh belas) variabel. iBangga mencerminkan capaian pembangunan keluarga dalam skala 0 s.d. 100 dengan kategori rentan (di bawah 40), berkembang (40 s.d. 70), serta tangguh (di atas 70). Capaian indeks pembangunan keluarga di Kabupaten Sambas semakin membaik. Indeks Pembangunan Keluarga semakin meningkat dari 55,85 tahun 2022 menjadi 56,85 tahun 2023 masih tergolong pada kategori berkembang. Sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 59,91. Tren capaian iBangga menunjukkan peningkatan yang sama sebesar 5% pada tahun 2022 dan tahun 2024, serta berada di atas rata-rata pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan kualitas kehidupan keluarga berdasarkan berbagai faktor penting yang mempengaruhi kesejahteraan mereka, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembangunan di Kabupaten Sambas. Garis trend yang menanjak mengindikasikan adanya kemajuan berkelanjutan dalam pelaksanaan program iBangga selama periode tersebut. Tren capaian iBangga Kabupaten Sambas menunjukkan perbaikan yang konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan efektivitas strategi dan program pembangunan yang dilaksanakan. Peningkatan ini dapat dijadikan indikator positif terhadap kinerja pembangunan daerah yang inklusif dan berbasis keluarga. Pemerintah daerah perlu mempertahankan dan memperkuat intervensi yang telah terbukti berhasil guna menjaga keberlanjutan capaian yang telah dicapai. Gambar 2. 19. Tren Capaian iBangga Kabupaten Sambas 2.1.2.6.3. Indeks Ketimpangan Gender Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tingkat kabupaten/kota selama kurun waktu 2020-2024 mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang semakin baik. Di Kabupaten Sambas angka IKG semakin menurun dari 0,531 (2020) menjadi 0,414

(2024). Penurunan ini pertanda meningkatnya kesetaraan laki-laki dalam pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Sambas. Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas selalu mencatat IKG yang lebih rendah setiap tahunnya, menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Sambas relatif lebih kecil daripada rata-rata provinsi. Tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Sambas secara umum menunjukkan tren penurunan selama lima tahun terakhir, yang mencerminkan kemajuan dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Meskipun sempat terjadi fluktuasi pada tahun 2023, capaian tahun 2024 tetap menunjukkan perbaikan dibandingkan awal periode. Kabupaten Sambas juga konsisten memiliki tingkat ketimpangan gender yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat, menandakan efektivitas program-program lokal dalam mendorong kesetaraan gender. Ini pertanda semakin kecil perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan sosial, ekonomi dan kesehatan. Capaian IPG di Kabupaten Sambas dalam lima tahun terakhir meningkat dari 87,07 pada tahun 2020 menjadi 88,39 pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan kesetaraan dalam pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Nilai ini juga cenderung sejalan dengan IPG Kalimantan Barat yang meningkat dari 86,87 menjadi 88,2 di periode yang sama. Artinya, kesenjangan gender dalam pencapaian pembangunan manusia semakin mengecil, walaupun IPM perempuan masih perlu didorong lebih kuat. Peningkatan nilai IPM laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sambas menunjukkan kemajuan dalam pembangunan manusia yang lebih inklusif. 0.531 0.474 0.413 0.487 0.414 0.558 0.547 0.522 0.519 0.493 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 2020 2021 2022 2023 2024 SAMBAS KALBAR BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-89 Meskipun masih terdapat kesenjangan antara IPM laki-laki dan perempuan, peningkatan nilai IPG yang konsisten hingga mencapai 88,39 pada tahun 2024 menandakan upaya Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengurangi disparitas gender mulai menunjukkan hasil positif. Namun demikian, akselerasi kebijakan afirmatif dan program pemberdayaan perempuan masih sangat diperlukan untuk mempercepat pencapaian kesetaraan dalam pembangunan. Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka, 2025. Gambar 2. 21. IPM Laki-Laki, IPM Perempuan dan IPG Kab.Sambas 2.1.2.6.5. Indeks Pembangunan Pemuda Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Kehadiran Website IPP ini dapat menjadi rujukan bagi kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di tingkat pusat dan di daerah pada sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan kepemudaan. Adapun tolok ukur Indeks Pembangunan Pemuda ada 5 (lima) domain dimana masing-masing domain mempunyai indikator yang dapat menentukan Indeks Pembangunan Pemuda. Kelima belas indikator yang dibagi dalam 5 (lima) domain yaitu :

1.Domain Pendidikan ada 3 (tiga) indikator yaitu rata-rata sekolah pemuda, APK Sekolah Menengah dan APK Perguruan Tinggi
2.Domain Kesehatan dan Kesejahteraan ada 4 (empat) indikator yaitu angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok serta persentase remaja perempuan yang sedang hamil/
3.Domain Kesempatan dan Lapangan Kerja ada 2 (dua) indikator, persentase pemuda wirausaha kerah putih dan TPT pemuda.
4.Domain Kepemimpinan dan Partisipasi ada 3 (tiga) indikator yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat.
5.Domain Gender dan Diskriminasi terbagi dalam 3 (tiga) indikator diantaranya angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang tersedia hingga saat ini hanya mencakup tingkat provinsi, sehingga analisis secara spesifik di tingkat kabupaten atau kota, termasuk evaluasi pembangunan kepemudaan di wilayah-wilayah tertentu, belum dapat dilakukan secara terperinci. Meskipun demikian, IPP provinsi tetap memberikan gambaran umum mengenai kondisi dan kemajuan pembangunan pemuda dalam aspek pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan kesempatan ekonomi. Di Kalimantan Barat, nilai IPP dapat menjadi dasar awal untuk merumuskan kebijakan kepemudaan yang lebih terfokus, sekaligus mendorong perlunya pengumpulan data serupa di tingkat kabupaten/kota agar intervensi pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan merata di seluruh wilayah. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Sambas menetapkan tiga fokus pembangunan pemuda yang meliputi penguatan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan, peningkatan partisipasi aktif pemuda terutama melalui kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi dan pencegahan perilaku berisiko pemuda termasuk pencegahan perilaku negatif (perundungan, intoleransi, HIV, NAPZA, seks bebas, dan sebagainya). Adapun BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-91 organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2. 36 Organisasi Kepemudaan yang ada di Kabupaten Sambas 2024 NO NAMA ORGANISASI KEPEMUDAAN SEKRETARIAT / ALAMAT 1 PPI PURNA PASKIBRAKA INDONESIA KAB. SAMBAS SAMBAS 2 KNPI KAB. SAMBAS (KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA) KEC.SAMBAS DAN KEC. PEMANGKAT 3 PRAMUKA KAB. SAMBAS SAMBAS 4 IRMAS KAB. SAMBAS (IKATAN REMAJA MASJID) KAB. SAMBAS 5 ORANG MUDA KATOLIK KAB. SAMBAS 6 HMI KAB. SAMBAS (HIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA) SAMBAS 7 IKATAN KELUARGA MAHASISWA KAB. SAMBAS SAMBAS 8 PEMUDA PANCASILA SAMBAS 9 BEM UNISSAS, BEM POLTESA, DAN BEM STIKES SAMBAS Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas, 2025 Data menunjukkan keberadaan dan sebaran berbagai organisasi kepemudaan yang aktif di Kabupaten Sambas. Terdapat setidaknya sembilan organisasi kepemudaan yang mencakup spektrum luas kegiatan, mulai dari kepemimpinan nasional (KNPI), kegiatan kepramukaan (Pramuka), kegiatan religius (IRMAS dan Orang Muda Katolik), organisasi mahasiswa (HMI, BEM), hingga organisasi berbasis ideologi seperti Pemuda Pancasila. Sebagian besar organisasi ini berpusat di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Sambas dan Pemangkat, yang menjadi pusat aktivitas pendidikan dan pemerintahan, menandakan tingginya dinamika pemuda di daerah tersebut. Selain itu, kehadiran organisasi intra-kampus seperti BEM UNISSAS, POLTESA, dan STIKES menunjukkan partisipasi aktif mahasiswa dalam pembangunan daerah. Keberadaan organisasi kepemudaan yang beragam di Kabupaten Sambas mencerminkan potensi besar dalam pengembangan SDM muda yang inklusif, lintas sektor, dan ideologis. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peran strategis organisasi-organisasi ini sebagai mitra dalam pembangunan sosial, politik, dan budaya lokal, melalui fasilitasi program kepemudaan, pelatihan kepemimpinan, dan ruang partisipatif. Penguatan sinergi antar organisasi serta dukungan infrastruktur BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-92 kelembagaan dapat mempercepat lahirnya generasi muda yang produktif dan berdaya saing di Kabupaten Sambas. 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Aspek ini menjadi penting ditengah persaingan antar wilayah yang semakin ketat, baik dalam skala nasional maupun global. Daya saing tidak hanya dilihat dari kekayaan sumber daya alam, tetapi juga dari kualitas kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif. Di Kabupaten Sambas, penguatan daya saing daerah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan jangka menengah dan panjang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, perikanan, perdagangan lintas batas, serta pariwisata berbasis budaya dan alam. Namun, untuk dapat bersaing secara lebih luas, diperlukan peningkatan kapasitas teknologi, konektivitas infrastruktur, serta penciptaan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan wirausaha lokal dan masuknya investasi. Peningkatan daya saing juga memerlukan sinergi antar sektor dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Peningkatan daya saing daerah bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan memperkuat aspek daya saing seperti kemudahan berusaha, efisiensi pelayanan publik, dan kesiapan digitalisasi, Kabupaten Sambas berpeluang untuk mengakselerasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan berbasis data, inovasi, dan keunggulan lokal harus terus didorong agar daya saing daerah benar-benar menjadi fondasi kemajuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Di Kabupaten Sambas, penguatan daya saing SDM dilakukan melalui berbagai upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan, pelatihan vokasional, serta peningkatan layanan kesehatan dasar. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan SDM dengan memperluas kesempatan belajar, peningkatan literasi digital, serta dukungan terhadap pelatihan kerja dan kewirausahaan. Selain itu, perhatian terhadap gizi, kesehatan ibu dan anak, serta penurunan angka stunting juga menjadi strategi penting dalam membangun generasi yang sehat dan produktif di masa depan. Keberadaan perguruan tinggi di Kabupaten Sambas merupakan tonggak penting dalam pembangunan sumber daya manusia di wilayah perbatasan ini. Sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Sambas menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi melalui hadirnya sejumlah institusi yang representatif, baik negeri maupun swasta. Salah satu lembaga yang menjadi kebanggaan daerah adalah Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS). Bertransformasi dari institusi keagamaan menjadi universitas pada tahun 2024, UNISSAS mencerminkan semangat masyarakat Sambas untuk memajukan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam sekaligus merespons kebutuhan zaman. Kampus ini menjadi pusat pengembangan ilmu keislaman, pendidikan, hukum, ekonomi, dan sosial yang terus tumbuh dan memperluas jangkauan pengabdiannya ke pelosok desa. Kehadirannya memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri di kawasan Sambas. Tabel 2. 37 Jumlah Perguruan Tinggi dan Mahasiswa di Kabupaten Sambas No Nama Perguruan Tinggi Jumlah Mahasiswa 1. Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas 1.481
2.Politeknik Negeri Sambas 2.281
3.Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sambas 117
4.Akademi Dakwah Indonesia Sambas 12 Total Mahasiswa 3.891 Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, 2025 STIKES Sambas menunjukkan komitmen dalam memajukan sektor kesehatan. Sebagai sekolah tinggi swasta yang fokus pada pendidikan keperawatan, farmasi, dan kebidanan, STIKES mencetak tenaga kesehatan profesional yang sangat dibutuhkan, terutama di daerah-daerah pedalaman dan perbatasan. Namun demikian, tantangan kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, keterbatasan akses pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, dan kurangnya konektivitas antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Untuk itu, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang adaptif, inklusif, dan berbasis potensi lokal. Dengan daya saing SDM yang kuat, Kabupaten Sambas dapat memperkuat posisi ekonominya dan menjawab tantangan pembangunan di era transformasi digital dan ekonomi berbasis pengetahuan. 2.1.3.1.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan kapasitas pembangunan. Jumlah angkatan kerja yang bekerja terus bertambah, akan tetapi jumlah angkatan kerja yang BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-95 menganggur relatif banyak. Penduduk usia 15 - 24 tahun cenderung memilih sekolah daripada masuk pasar kerja. Adapun TPAK Kabupaten Sambas sejak tahun 2020-2024 sebagai berikut: Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat 2025 Gambar 2. 22. TPAK Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 Diagram tersebut menunjukkan perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sambas dari tahun 2020 hingga 2024, yang dirinci berdasarkan jenis kelamin. Secara umum, TPAK total berada 73,27% dengan puncaknya pada tahun 2020 (74,28%) dan mengalami sedikit penurunan pada 2024 (72,78%). TPAK laki-laki secara konsisten tinggi dan stabil, menurun dari 85,91% pada 2020 menjadi 85,20% pada 2024. Sebaliknya, TPAK perempuan lebih fluktuatif dan lebih rendah secara signifikan dibanding laki-laki, meningkat ke angka tertinggi 63,3% pada 2020, namun kemudian menurun menjadi 59,91% pada 2024. Perbedaan yang cukup besar antara TPAK laki-laki dan perempuan mengindikasikan adanya kesenjangan partisipasi gender dalam dunia kerja di Kabupaten Sambas. Rendahnya partisipasi perempuan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, beban kerja domestik, rendahnya keterampilan kerja, serta norma sosial yang masih membatasi peran perempuan di sektor ekonomi formal. Oleh karena itu, upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja perlu menjadi prioritas, melalui penyediaan pelatihan kerja, penguatan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-96 UMKM berbasis perempuan, serta penciptaan lingkungan kerja yang ramah gender. 2.1.3.1.2. Angka Ketergantungan Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur mengalami pergeseran dari penduduk muda tahun 2020 menjadi penduduk tua tahun 2045. Pergeseran ini ditandai dengan berkurangnya proporsi penduduk kelompok umur 0-4 tahun dari 25,51% tahun 2025 menjadi 24,51% tahun 2029. Di sisi lain, proporsi penduduk kelompok tua (65+tahun) bertambah dari 6,99% tahun 2025 menjadi 8,02% tahun 2029. Proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) juga menunjukkan kecenderungan menurun, namun tidak secepat proporsi penurunan penduduk usia muda. Dengan komposisi pergeseran proporsi jumlah penduduk tersebut, Angka Ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Sambas berada di bawah 50, tepatnya 48,14 tahun 2025. Angka ketergantungan kurang dari 50 menandakan bahwa sejak tahun 2020 Kabupaten Sambas telah memasuki era bonus demografi hingga tahun 2035 dengan Angka Ketergantungan sebesar 49,37. Era bonus demografi yang relatif panjang ini merupakan kesempatan emas bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan dan pemberdayaan SDM berkualitas yang jumlahnya relatif banyak. Dalam kurun waktu 2020-2024 proporsi penduduk usia non produktif (0-14) tahun berkurang sedikit (-0,29%) dan usia 65 tahun ke atas bertambah cukup besar (22,48%). Proporsi penduduk usia 15-64 tahun bertambah 4,10%. Perbandingan penduduk usia non produktif dengan usia produktif yang disebut Dependency Ratio (DR) atau Rasio Beban Ketergantungan (RBK) menurun dari 48,36 point tahun 2020 menjadi 48,17 point tahun 2024. Penurunan ini merupakan dampak dari keberhasilan dan kesadaran masyarakat menjalankan program KB. Rasio beban ketergantungan yang semakin kecil pertanda baik bagi daya saing daerah. Angka DR kurang dari 50 menandakan Kabupaten Sambas telah masuk dalam era bonus demografi dan ini merupakan kesempatan emas (gold opportunity) bagi Pemerintah Kabupaten Sambas untuk meningkatkan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-97 kualitas SDM guna percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi yang terjadi di era digitalisasi ditandai dengan perubahan generasi dari Generasi X (kelahiran 1965-80) ke Generasi Milenial (kelahiran 1981-96); Generasi Z (1997-2012) dan Generasi Post Z (kelahiran 2013). Potensi Generasi Milenial, Generasi Z dan Generasi Post Z yang jumlahnya relatif besar 67,49% dari 654.912 jiwa penduduk Kabupaten Sambas harus ditingkatkan kualitasnya dalam konteks percepatan pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Tabel 2. 38 Struktur Penduduk dan Dependency Ratio Kabupaten Sambas Tahun 2020 dan 2024 Umur (tahun) 2020 2024 Perubahan Dependency Ratio (DR) Jumlah % Jumlah % Jumlah % 2020 2024 0 – 14 169.356 26.89 168.863 25,78 -493 -0,29 15 – 64 424.575 67.40 441.988 67,49 17.413 4,10 48,36 48,17 65+ 35.974 5.71 44.061 6,73 8.087 22,48 Bonus Demografi Total 629.905 100.00 654.912 100,00 25.007 3,97 Sumber : BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2025. Dengan angka DR di bawah 50, Kabupaten Sambas telah memasuki era bonus demografi, di mana 67,49% penduduknya berada pada usia produktif. Ini menjadi peluang strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mempercepat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Era bonus demografi yang sedang dialami Kabupaten Sambas merupakan kesempatan emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dominasi generasi Milenial, Z, dan Post Z dalam struktur penduduk menjadi potensi utama yang harus diberdayakan melalui kebijakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan digitalisasi. Optimalisasi potensi generasi produktif ini akan menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang tangguh, inovatif, dan kompetitif di era transformasi digital Angka DR menggambarkan beban penduduk usia produktif menanggung penduduk usia non produktif. Angka Ketergantungan Perempuan Kabupaten Sambas lebih tinggi dari Total Angka Ketergantungan Laki-laki dan Perempuan, serta Angka Ketergantungan Laki-laki Kabupaten Sambas. Pada tahun 2024 Total Angka ketergantungan Kabupaten Sambas BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-98 sebesar 48,17%. Dengan Angka Ketergantungan untuk perempuan sebesar 49,75% dan Angka ketergantungan untuk laki-laki sebesar 46,69%. Kabupaten Sambas mengalami bonus demografi sejak tahun 2020. Sumber: BPS Provinsi Kalbar, Angka Ketergantungan Menurut Kabupaten/ Kota, 2020-2024. Gambar 2. 23. Grafik Angka Ketergantungan Kabupaten Sambas Berdasarkan grafik angka ketergantungan Kabupaten Sambas tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa tingkat ketergantungan perempuan (P) secara konsisten lebih tinggi dibandingkan laki-laki (L) dan menunjukkan tren yang cenderung stabil dengan sedikit peningkatan, dari 49,63 pada tahun 2020 menjadi 49,75 pada tahun 2024. Sebaliknya, angka ketergantungan laki-laki mengalami sedikit penurunan dari 47,14 menjadi 46,69 dalam kurun waktu yang sama. Sementara itu, angka ketergantungan gabungan (L+P) juga mengalami sedikit penurunan dari 48,34 menjadi 48,17. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum beban penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non-produktif di Kabupaten Sambas relatif tinggi namun sedikit membaik. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan program pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam meningkatkan partisipasi ekonomi dan kemandirian kelompok usia non- produktif serta pemberdayaan perempuan agar angka ketergantungan dapat ditekan lebih lanjut di masa mendatang. 47.14 47.08 46.97 46.82 46.69 49.63 49.67 49.71 49.74 49.75 48.34 48.33 48.3 48.23 48.17 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 2020 2021 2022 2023 2024 Angka Ketergantungan Kabupaten Sambas LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI + PEREMPUAN BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-99 2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), inovasi, dan produktivitas ekonomi merupakan tiga pilar penting dalam memperkuat daya saing daerah di era globalisasi. Di Kabupaten Sambas, ketiganya memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya dalam konteks transformasi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Penerapan Iptek dalam berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, industri rumah tangga hingga pelayanan publik, menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Inovasi lokal di Kabupaten Sambas mulai menunjukkan kemajuan, ditandai dengan tumbuhnya inisiatif masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk berbasis kearifan lokal, seperti olahan hasil pertanian, kerajinan, dan pariwisata berbasis komunitas. Dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk pelatihan teknologi tepat guna, fasilitasi hak kekayaan intelektual, serta kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset turut mendorong ekosistem inovasi yang lebih aktif. Hal ini menciptakan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan menjangkau pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Produktivitas ekonomi di Kabupaten Sambas juga mulai menunjukkan tren positif seiring peningkatan keterampilan tenaga kerja dan adopsi teknologi dalam proses produksi. Namun demikian, tantangan seperti rendahnya akses terhadap riset dan inovasi, keterbatasan infrastruktur digital, serta kurangnya kolaborasi antar pelaku ekonomi dan lembaga litbang masih perlu diatasi. Untuk itu, pembangunan Iptek dan inovasi harus diarahkan secara sistematis dan inklusif agar mampu mendongkrak produktivitas serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan merata. 2.1.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sambas dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat memiliki tren fluktuatif dalam kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-100 tahun 2020, rasio PDRB untuk industri pengolahan tercatat sebesar 12,29% dari total PDRB Kabupaten Sambas. Rasio ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 12,35%, yang menunjukkan adanya pertumbuhan dalam aktivitas sektor industri pengolahan. Namun, mulai tahun 2022 hingga tahun 2024, rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sambas terus mengalami penurunan menjadi 11,74% hingga tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perlambatan dalam kontribusi sektor industri pengolahan. Sumber: BPS Kabupaten Sambas dalam Angka, 2025 Gambar 2. 24. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sambas 2.1.3.2.2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Sambas dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya pertumbuhan kontribusi sektor ini terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2020 rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum berada di angka 1,73% dari total PDRB Kabupaten Sambas. Hingga pada tahun 2024 terus mengalami peningkatan, dimana di mana rasio naik menjadi 1,90%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. Rasio kontribusi sektor ini terhadap PDRB juga menunjukkan tren meningkat secara konsisten, dari 1,73% pada tahun 2020 menjadi 1,90% pada tahun 2024. Walaupun kontribusinya masih tergolong kecil, tren ini mengindikasikan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mulai memainkan peran yang lebih signifikan dalam struktur ekonomi daerah. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor pariwisata, peningkatan mobilitas masyarakat, serta berkembangnya usaha mikro dan kecil di bidang kuliner dan perhotelan. Oleh karena itu, sektor ini memiliki potensi strategis untuk terus dikembangkan sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal yang inklusif dan padat karya. Di Kabupaten Sambas, potensi ekonomi kreatif sangat besar, terutama di subsektor kerajinan, kuliner, dan seni pertunjukan. Sayangnya, belum terdapat data PDRB ekonomi kreatif yang secara khusus dipilah dan dianalisis di tingkat kabupaten. Hal ini menyebabkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah sulit diukur secara tepat oleh pemerintah kabupaten. Karena itu, peran provinsi menjadi sangat penting untuk mendorong ketersediaan data yang lebih rinci dan representatif mengenai kontribusi ekonomi kreatif di kabupaten salah satunya Kabupaten Sambas. Dengan dukungan provinsi, termasuk dalam hal penyediaan data sektoral dan kebijakan fiskal berbasis bukti, Kabupaten Sambas dapat lebih efektif merumuskan strategi pengembangan ekonomi kreatif. Kolaborasi antar tingkatan pemerintahan ini penting agar perencanaan pembangunan ekonomi kreatif tidak hanya berbasis potensi, tetapi juga berbasis data yang akurat. Hal ini akan memperkuat posisi ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026, sektor ekonomi kreatif memang belum secara eksplisit dicantumkan sebagai sektor mandiri dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini menunjukkan bahwa peran ekonomi kreatif masih dianggap sebagai bagian dari sektor- sektor lain yang telah mapan dan belum dipetakan secara khusus sebagai motor pertumbuhan ekonomi tersendiri. Meskipun demikian, perhatian BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-103 terhadap pengembangan potensi ekonomi lokal yang berbasis kreativitas dan budaya mulai menjadi fokus kebijakan pembangunan daerah. Meski tidak terpisah sebagai sektor tersendiri, keberadaan ekonomi kreatif di Kabupaten Sambas dapat ditelusuri melalui beberapa subsektor yang relevan dalam struktur PDRB, seperti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Banyak pelaku usaha lokal yang memproduksi barang olahan khas daerah, membuka gerai makanan tradisional, serta menjalankan usaha berbasis pariwisata dan kerajinan tangan. Aktivitas-aktivitas ini memiliki unsur kreativitas, inovasi, serta nilai budaya yang kuat, yang merupakan ciri utama dari ekonomi kreatif. Oleh karena itu, meskipun belum terdefinisi secara formal dalam dokumen perencanaan pembangunan, sektor ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas. Dukungan kebijakan yang lebih terarah, seperti pembentukan klaster industri kreatif, pelatihan digital marketing, dan fasilitasi hak kekayaan intelektual, akan mendorong sektor ini tumbuh lebih optimal. Dengan demikian, ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat identitas budaya lokal. 2.1.3.2.4. Rasio Kewirausahaan Rasio kewirausahaan di sebuah kabupaten merujuk pada perbandingan antara jumlah wirausaha atau usaha kecil dan menengah (UKM) yang ada di kabupaten tersebut dengan jumlah penduduk atau angkatan kerja di wilayah yang sama. Rasio ini merupakan indikator penting untuk menilai dinamika ekonomi dan potensi pertumbuhan ekonomi di kabupaten tersebut. Gambar 2. 26. Jumlah Wirausaha Kabupaten Sambas 2020-2024 Jumlah wirausaha di Kabupaten Sambas menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 7.703 wirausaha, namun terjadi penurunan sebesar 13% di tahun berikutnya menjadi 6.699 unit, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan ekonomi lokal. Meskipun demikian, pada tahun 2022 terjadi lonjakan tajam hingga 9.393 unit, menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang kuat, didorong oleh adaptasi masyarakat terhadap digitalisasi usaha serta relaksasi kebijakan ekonomi. Namun tren ini tidak sepenuhnya stabil, karena pada 2023 jumlah wirausaha kembali menurun menjadi 7.996 unit, diduga akibat ketatnya persaingan pasar, kurangnya keberlanjutan usaha baru, serta faktor regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Tahun 2024 mencatatkan peningkatan kembali hingga 9.480 wirausaha, mencerminkan bahwa ekosistem kewirausahaan di Kabupaten Sambas mulai menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Peningkatan ini memberi indikasi bahwa dengan dukungan kebijakan yang tepat, seperti program pendampingan usaha, fasilitasi digitalisasi UMKM, serta penyederhanaan regulasi usaha, jumlah wirausaha berpotensi untuk tumbuh secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kuantitas wirausaha, tetapi juga pada peningkatan kualitas, daya saing, dan keberlangsungan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-105 usaha, agar dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 2.1.3.2.5. Indeks Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator penting dalam mengukur kapasitas dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi kebijakan, peningkatan layanan publik, serta efisiensi tata kelola pemerintahan berbasis inovasi. Berdasarkan grafik yang disajikan, capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sambas menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2021, indeks tercatat sebesar 56,51 poin, mencerminkan komitmen awal Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menginisiasi kebijakan dan program berbasis inovasi. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan ke angka 47,80 poin, yang dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari berbagai tantangan struktural, termasuk disrupsi pasca pandemi, keterbatasan sumber daya, atau lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penerapan inovasi. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2023 dengan indeks kembali meningkat ke 55,87 poin, menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil melakukan konsolidasi kebijakan, revitalisasi program inovatif, serta penguatan kapasitas aparatur dalam menciptakan dan mengelola inovasi daerah. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2024, dengan capaian indeks tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar 62,37 poin. Angka ini mencerminkan peningkatan efektivitas implementasi inovasi di berbagai sektor, serta menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas berada pada jalur yang tepat dalam mendorong tata kelola berbasis inovasi menuju good governance. Tabel 2. 39 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 No Pemda Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Provinsi Kalbar 23 (Kurang Inovatif) 52,74 (Inovatif) 53,09 (Inovatif) 43,73 (Inovatif) 52,93 (Inovatif) 2 Kab. Sambas 1.524 (Sangat Inovatif) 56,51 (Inovatif) 47,80 (Inovatif) 55,87 (Inovatif) 62,37 (Sangat Inovatif) Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, tahun 2020 s.d 2024 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-106 Data di atas menunjukkan perkembangan skor Indeks Inovasi Daerah (IID) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, Kabupaten Sambas memperoleh skor sangat tinggi sebesar 1.524 dengan kategori Sangat Inovatif, jauh melampaui Provinsi Kalimantan Barat yang hanya berada pada skor 23 dengan kategori Kurang Inovatif. Namun, pada tahun 2021 skor Kabupaten Sambas turun menjadi 56,51, meski masih dalam kategori Inovatif. Penurunan ini diikuti oleh fluktuasi skor di tahun-tahun berikutnya, yaitu 47,80 (2022), 55,87 (2023), dan kembali meningkat menjadi 62,37 di tahun 2024, yang menempatkan Kabupaten Sambas kembali dalam kategori Sangat Inovatif. Sebaliknya, Provinsi Kalimantan Barat secara konsisten berada dalam kategori Inovatif sejak tahun 2021 hingga 2024, dengan skor berkisar antara 43,73 hingga 53,09, namun belum mencapai kategori Sangat Inovatif sebagaimana yang dicapai Kabupaten Sambas pada tahun 2020 dan 2024. Kabupaten Sambas menunjukkan kinerja inovasi daerah yang sangat baik dan konsisten dalam lima tahun terakhir, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 dan 2024 yang masuk kategori Sangat Inovatif. Meskipun sempat mengalami penurunan skor pada tahun-tahun pertengahan, tren peningkatan di tahun 2023 dan 2024 menunjukkan komitmen dan efektivitas dalam pengelolaan inovasi daerah. Hal ini mencerminkan kemampuan adaptasi dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ke depan, diperlukan penguatan sistem inovasi berbasis kolaborasi lintas sektor untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja inovasi daerah. 2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru Ekonomi hijau di Kabupaten Sambas mulai diimplementasikan melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan antara lain:

a.Hari Bebas Kendaraan Bermotor/ Car Free Day (CFD), Pemerintah Kabupaten Sambas mengadakan kegiatan CFD dengan tema "Bebas Kendaraan Menuju Green Growth", yang bertujuan mengurangi BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-107 penggunaan kendaraan bermotor untuk menurunkan polusi udara dan mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti bersepeda dan berjalan kaki; dan
b.Program One Village One Product (OVOP). Program ini mendorong setiap desa untuk mengembangkan produk unggulan lokal yang berkelanjutan, seperti kerajinan tangan dan produk pertanian organik, guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan memajukan ekonomi daerah secara berkelanjutan. 2.1.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau Indeks Ekonomi Hijau berfungsi sebagai alat ukur yang konkret, representatif, dan akurat untuk menilai pencapaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Ini merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Transformasi ekonomi ini diharapkan menjadi pendorong utama dalam pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid- 19, sekaligus mendukung visi Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Prinsip utama dari Ekonomi Hijau adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sambil meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas serta daya dukung lingkungan. Fokus utamanya adalah pada peningkatan investasi hijau, pengelolaan aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia. Indeks Ekonomi Hijau adalah manifestasi nyata dari upaya Indonesia untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon dengan metodologi yang akurat. Indeks Ekonomi Hijau bertujuan untuk menjaga pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang dan mempercepat pelaksanaan program Pembangunan Rendah Karbon serta Berketahanan Iklim yang telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, yang menjadi dasar dalam transisi menuju Ekonomi Hijau. Indonesia berkomitmen pada sinergi keberlanjutan dalam pembangunan dan menciptakan peluang signifikan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), target Net-Zero Emissions pada 2060 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-108 atau lebih cepat, serta visi "Living Harmony with Nature" pada 2050. Indeks Ekonomi Hijau terdiri dari 15 (lima belas) indikator yang mencakup 3 (tiga) pilar keberlanjutan yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. 2.1.3.3.2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia Indeks Ekonomi Biru Indonesia (Indonesia Blue Economy Index/IBEI) merupakan instrumen evaluatif yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi biru secara nasional dan regional. Indeks ini terdiri dari 3 (tiga) pilar utama yaitu ekonomi (33%), lingkungan (37%), dan sosial (31%) yang mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Setiap pilar terdiri dari beberapa sub pilar yang mencakup berbagai aspek, seperti perikanan tangkap dan budidaya, industri berbasis kelautan, perdagangan dan logistik, pariwisata bahari, teknologi, tata kelola, konservasi laut, energi terbarukan, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Pembobotan indikator dilakukan melalui analisis komponen utama (PCA) untuk memastikan representasi yang objektif dan proporsional. Dalam konteks Kabupaten Sambas, meskipun data spesifik IBEI belum tersedia, potensi ekonomi biru sangat signifikan mengingat wilayah ini memiliki panjang pantai sekitar 198,76 km dan luas wilayah laut mencapai 1.467,84 km². Potensi tersebut mencakup sektor perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata bahari, serta konservasi pesisir. Untuk mengoptimalkan potensi ini, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Sambas mengadopsi kerangka IBEI sebagai alat evaluasi dan perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan fokus pada pengembangan indikator yang sesuai dengan karakteristik lokal. Implementasi IBEI di tingkat daerah dapat membantu dalam:
a.identifikasi prioritas pembangunan untuk menentukan sektor-sektor ekonomi biru yang memiliki potensi unggulan dan memerlukan intervensi kebijakan;
b.perencanaan berbasis data untuk menyusun program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada data dan indikator yang terukur; dan
c.monitoring dan evaluasi untuk melakukan pemantauan terhadap capaian pembangunan ekonomi biru secara periodik untuk memastikan kesesuaian dengan target yang telah ditetapkan. Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Sambas dapat membentuk tim kerja lintas sektor untuk mengkaji dan menyesuaikan indikator IBEI dengan kondisi lokal, serta menyusun rencana aksi yang terintegrasi dalam RPJMD. Kolaborasi dengan lembaga penelitian, akademisi, dan masyarakat lokal juga penting untuk memastikan keberhasilan implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai metodologi dan penerapan IBEI, dapat merujuk pada dokumen resmi yang disediakan oleh Bappenas. 2.1.3.3.3. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer mengacu pada proporsi pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan seperti tenaga surya, air, angin, biomassa, dan bioenergy dalam keseluruhan pasokan energi nasional. Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), menargetkan porsi EBT sebesar 23% dalam bauran energi primer nasional pada tahun 2025. Peningkatan porsi EBT ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, menurunkan emisi karbon, serta meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi daerah. Kabupaten Sambas sebagai wilayah pesisir dengan karakteristik rural memiliki potensi besar untuk mengembangkan EBT, terutama pada sektor tenaga surya (solar panel) di wilayah terpencil dan perbatasan, biomassa dari limbah pertanian dan perkebunan (seperti kelapa sawit dan padi), dan tenaga mikrohidro di wilayah pedalaman dengan aliran sungai berpotensi. Namun, kontribusi EBT di Kabupaten Sambas saat ini masih sangat terbatas. Ketergantungan pada energi berbasis diesel, terutama di daerah terpencil masih tinggi dan infrastruktur jaringan listrik PLN belum merata. 2.1.3.4.1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan indikator yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah. Indeks ini terdiri dari 3 (tiga) sub indeks utama yaitu:
a.akses dan infrastruktur, penggunaan serta keahlian yang mencerminkan ketersediaan infrastruktur TIK;
b.tingkat pemanfaatan teknologi oleh masyarakat; dan
c.kemampuan sumber daya manusia dalam bidang TIK. Secara nasional, IP-TIK Indonesia pada tahun 2022 mencapai skor 5,85 pada skala 0–10, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,76. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan TIK di Indonesia, meskipun masih terdapat kesenjangan antar wilayah yang perlu diatasi. Untuk Kabupaten Sambas, data spesifik mengenai IP-TIK belum tersedia dalam publikasi BPS terbaru. Namun, berdasarkan informasi dari BPS Kabupaten Sambas, terdapat upaya untuk meningkatkan literasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi di daerah tersebut. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Sambas bersama BAKTI Kominfo telah menggelar BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-111 pelatihan empat pilar literasi digital untuk masyarakat, yang mencakup etika digital, budaya digital, keamanan digital, dan keterampilan digital. 2.1.3.4.2. Komunikasi Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi saat ini berperan penting dalam memenuhi tuntutan masyarakat dalam penyampaian dan perolehan informasi yang diperlukan. Aktivitas masyarakat, pemerintah, swasta, dan kelembagaan lainnya sangat erat kaitannya dengan kebutuhan akses informasi yang cepat dan akurat, karena dalam banyak hal sarana informasi sangat berpengaruh pada fungsi efisiensi pada suatu organisasi. Kondisi wilayah yang sangat luas dan tersebar tentunya berimplikasi pada potensi kinerja yang kurang efisien, dengan sarana komunikasi dan informasi yang baik hal tersebut tidak lagi menjadi permasalahan. Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) maka Pemerintah Kabupaten Sambas dituntut melakukan transformasi manajemen dan proses terjadi lingkungan pemerintah secara efektif, efisien dan akuntabel. Base Transceiver Station (BTS) merupakan antena atau pemancar yang menerima dan meneruskan sinyal dari operator telepon seluler ke pelanggan atau sebaliknya. Dengan hadirnya BTS di suatu daerah akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, keamanan, maupun pelayanan publik. Luas jangkauan dari sinyal menara BTS sangat dipengaruhi oleh lingkungan, antara lain topografi dan gedung tinggi. Bangunan tinggi dapat menghalangi distribusi sinyal yang diterima dan sinyal yang dipancarkan sehingga mengganggu kualitas pelayanan. Jumlah tower komunikasi di Kabupaten Sambas sampai tahun 2024 berjumlah 247 BTS Swasta dan Pemilik Bakti Kominfo berjumlah 15 BTS, dengan total berjumlah 262 BTS yang tersebar di 19 kecamatan. Tabel 2.40 Jumlah BTS yang Terpasang Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2024 No PEMILIK SWASTA Jumlah Tower 1 GALING 14 2 JAWAI 16 3 JAWAI SELATAN 6 4 PALOH 16 5 PEMANGKAT 20 6 SAJAD 4 7 SAJINGAN BESAR 6 8 SALATIGA 6 9 SAMBAS 33 10 SEBAWI 6 11 SEJANGKUNG 8 12 SELAKAU 12 13 SELAKAU TIMUR 3 14 SEMPARUK 8 15 SUBAH 18 16 TANGARAN 9 17 TEBAS 25 18 TEKARANG 5 19 TELUK KERAMAT 32 JUMLAH 247 PEMILIK BAKTI KOMINFO 1 GALING 1 2 PALOH 6 3 SAJINGAN BESAR 4 4 SEJANGKUNG 3 5 SUBAH 1 JUMLAH 15 JUMLAH TOTAL 262 Sumber: Diskominfo Kabupaten Sambas, Tahun 2024 Jumlah menara BTS dan perusahaan telekomunikasi Kabupaten Sambas tahun 2024 yang paling banyak yaitu PT. Dayamitra Telekomunikasi sebanyak 89 BTS dan PT. PROTELINDO sebanyak 84 BTS. Untuk lebih BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-113 jelasnya dapat dilihat pada tabel Jumlah menara BTS dan perusahaan telekomunikasi Tahun 2024 berikut ini. Tabel 2.41 Jumlah Menara BTS dan Perusahaan Telekomunikasi Tahun 2024 No PEMILIK SWASTA Jumlah Tower 1 PT. TELKOMSEL 8 2 PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI 89 3 PT. PROTELINDO 84 4 PT. XL AXIATA Tbk (EXCL) 1 5 PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (STP) 8 6 PT. TOWER BERSAMA (TBIG) 19 7 PT. SOLUSI MENARA INDONESIA (TBIG) 3 8 PT. TELENET INTERNUSA (TBIG) 1 9 PT. GIHON 11 10 PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA 12 11 PT. ERA BANGUN TOWERINDO (INTI) 4 12 PT. EPID MENARA ASSET CO 7 JUMLAH 247 PEMILIK BAKTI KOMINFO 13 BAKTI KEMKOMINFO 15 JUMLAH 15 JUMLAH TOTAL 262 Sumber: Diskominfo Kabupaten Sambas, Tahun 2024 Semua kecamatan di Kabupaten Sambas dapat melakukan komunikasi melalui jaringan seluler bahkan jaringan internet. Perkembangan warnet yang terus bertambah di pusat kota dan beberapa kecamatan lainnya serta jaringan 3G yang dapat mengakses internet terus mengalami perluasan di Kabupaten Sambas sangat mempermudah hubungan komunikasi dan proses pertukaran informasi baik secara personal maupun kelembagaan. Kondisi ini tentunya sangat mendukung kegiatan perekonomian dan pelaku bisnis di Kabupaten Sambas, yang selanjutnya perekonomian regional akan berjalan dengan lancar. Kondisi sarana dan prasarana informasi dan komunikasi di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan pada tahun 2023 masih terdapat 300 desa yang tidak terlayani internet, 831 desa yang masih dilayani dengan sinyal telepon seluler dengan sinyal lemah dan 80 desa masih tidak ada layanan jaringan seluler. Berdasarkan tabel dibawah ini Kabupaten Sambas pada BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-114 tahun 2023 terdapat 169 desa atau 86,67% memiliki sinyal telepon seluler kuat, 26 desa atau 13,33% memiliki sinyal telepon seluler lemah dan sudah tidak ada lagi desa yang tidak memiliki sinyal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2. 42 Rekapitulasi Jangkauan Telekomunikasi Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 No Kabupaten/Kota Kec Desa Terdapat Fasilitas Internet di Kantor Kepala Desa Warga Desa Yang Memiliki Akses Internet Sinyal Telepon Seluler/Handphone di Desa Ya Tidak Ya Tidak Sinyal Kuat Sinyal Lemah Tidak Ada Sinyal 1 Kab. Sambas 19 195 189 6 187 8 169 26 - 2 Kab. Sanggau 15 163 137 26 146 17 79 83 4 3 Kab. Ketapang 20 253 214 39 219 34 160 84 9 4 Kab. Sintang 14 390 246 144 291 99 197 169 23 5 Kab. Kapuas Hulu 23 278 243 35 235 43 133 138 7 6 Kab. Bengkayang 17 122 74 48 91 31 56 58 8 7 Kab. Landak 13 156 92 64 122 34 55 92 9 8 Kab. Sekadau 7 94 86 8 90 4 45 48 - 9 Kab. Melawi 11 169 122 47 146 23 74 81 14 10 Kab. Kayong Utara 6 43 30 13 43 - 34 9 - 11 Kab. Kubu Raya 9 123 111 12 120 3 83 38 2 12 Kab. Mempawah 9 60 49 11 56 4 52 5 3 JUMLAH TOTAL 163 2.046 1.593 453 1.746 300 1.138 831 80 Sumber : Satu Data Provinsi Kalimantan Barat (Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar) Tahun 2024 Sebagian besar Satuan Kerja yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Sambas telah memanfaatkan sarana telekomunikasi dan teknologi informasi tersebut. Selain berimplikasi pada peningkatan sumber daya aparatur daerah, kondisi ini juga bermanfaat dalam kinerja pelayanan dan publikasi serta perencanaan di Kabupaten Sambas karena mudah dalam mengakses data dan informasi yang diperlukan. Peluang dan iklim investasi akan sangat terdukung dengan pemanfaatan sarana komunikasi yang baik dan lancar karena akan memudahkan dalam pengambilan keputusan dan fungsi manajemen baik bagi pihak investor maupun kelembagaan pemerintahan. Sedangkan untuk melihat gambaran kondisi informasi dan komunikasi di Kabupaten Sambas, yaitu jangkauan telekomunikasi dan karakteristik pengguna fasilitas komunikasi dan atau internet selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode tahun 2021 – 2023 akan disajikan pada tabel berikut ini.
1. 6.Ini menunjukkan upaya serius dalam pemerataan akses teknologi informasi, yang penting dalam mendukung pelayanan publik, tata kelola desa, dan konektivitas masyarakat dengan berbagai layanan digital. Selain itu, akses internet bagi warga desa juga mengalami peningkatan konsisten. Pada 2021, sebanyak 157 desa memiliki warga yang dapat mengakses internet, dan jumlah ini meningkat menjadi 187 desa pada 2023. Jumlah desa yang warganya tidak memiliki akses internet juga menurun secara drastis dari 36 menjadi hanya 8. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah merambah hingga ke masyarakat tingkat bawah, yang dapat berdampak positif terhadap pendidikan, perekonomian digital, serta akses informasi dan komunikasi masyarakat desa. Dari sisi infrastruktur jaringan seluler, terjadi lonjakan besar pada jumlah desa dengan sinyal telepon seluler yang kuat, dari hanya 150 desa pada 2021 menjadi 169 desa pada 2023. Pada saat yang sama, desa dengan sinyal lemah menurun dari 42 menjadi 26 desa, dan desa tanpa sinyal sama sekali sudah tidak ada lagi sejak 2022. Peningkatan kualitas jaringan ini menjadi pondasi penting bagi pengembangan desa digital dan menunjang BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-116 transformasi digital di berbagai sektor, seperti pertanian cerdas, layanan kesehatan berbasis telekomunikasi, dan pengembangan UMKM digital di pedesaan. Terjadinya peningkatan persentase rumah tangga pengguna telepon atau handphone di Kabupaten Sambas selama 5 (lima) tahun terakhir menggambarkan bahwa adanya upaya atau usaha dari pemerintah Kabupaten Sambas untuk melayani kebutuhan akan layanan komunikasi serta jaringan infrastruktur internet pada masyarakat Kabupaten Sambas. Hal ini juga diperkuat pada penjelasan sebelumnya bahwa sampai dengan tahun 2023 jumlah desa dengan sinyal telepon seluler/handphone kuat berjumlah 169 desa atau 86,67% memiliki sinyal telepon seluler kuat, 26 desa atau 13,33% memiliki sinyal telepon seluler lemah dan sudah tidak ada lagi desa yang tidak memiliki sinyal operator seluler. Selanjutnya persentase pengguna fasilitas komunikasi pada tahun 2018 yaitu 73,1% dan menurun pada tahun 2019 menjadi 71,96% namun meningkat pada tahun 2021 mencapai 74,21%. Peningkatan terus terjadi hingga pada tahun 2024 mencapai 83,96%. Sementara untuk pengguna yang mengakses internet mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 sejumlah 28,47% dan meningkat drastis pada tahun 2022 menjadi 71,73%. Selengkapnya mengenai data karakteristik pengguna fasilitas komunikasi dan atau internet di Kabupaten Sambas disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2. 44 Karakteristik Pengguna Fasilitas Komunikasi dan atau Internet Tahun 2018-2024 Karakteristik Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel atau Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jenis Kelamin KRT Laki-laki 77,23 74,70 74,80 81,15 85,68 84,02 84,62 30,84 35,85 43,81 52,42 62,99 66,21 72,29 Perempuan 69,15 69,35 70,82 72,43 84,18 77,22 79,46 26,21 32,81 41,85 53,37 54,50 64,27 67,82 Kuintil Pengeluaran 40% Terbawah 65,54 60,71 66,70 77,13 81,91 78,31 77,69 20,50 20,71 36,31 45,40 56,84 60,79 67,30 40% Tengah 74,24 76,69 75,06 78,99 86,27 82.92 84,99 29,31 38,35 43,77 52,27 63,21 64,99 71,38 20% Teratas 84,93 84,08 86,52 86,39 91,10 91,40 93,80 41,66 52,08 56,46 66,74 71,52 77,18 0,77 Pendidikan Tertinggi ART SD ke bawah 63,49 60,89 64,01 75,56 84,09 75,77 76,76 16,63 19,90 29,54 45,58 58,96 53,69 61.40 SMP ke atas 97,86 93,75 93,63 88,21 88,60 95,67 97,99 58,99 62,63 73,05 66,48 69,18 87,79 91.85 Kab. Sambas 73,1 71,96 74,21 79,79 85,55 82,89 83,96 28,47 34,29 43,52 52,57 62,28 65,89 71,73 Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sambas Tahun 2018 – 2024 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-117 2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, menjadikannya pintu gerbang penting dalam integrasi ekonomi domestik dan global. Salah satu pengungkit utamanya adalah keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur, perdagangan lintas negara, dan peningkatan arus barang dan jasa. Pemerintah Daerah memainkan peran kunci dengan mengintegrasikan aspek geoekonomi yang memanfaatkan letak geografis Sambas, memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memperkuat ekonomi lokal tetapi juga meningkatkan daya saing regional. Di tingkat domestik, ketahanan ekonomi Kabupaten Sambas terlihat kuat terutama di sektor pertanian dan perkebunan yang menopang perekonomian lokal bahkan saat pandemi Covid-19. Studi menunjukkan bahwa selama pandemi, meskipun ada guncangan sosial dan ekonomi, Sambas mampu bertahan berkat ikatan sosial budaya yang kuat dan basis ekonomi yang bergantung pada alam seperti pertanian dan perkebunan. Ini menunjukkan pentingnya penguatan sektor domestik agar mampu menopang integrasi dengan pasar global, khususnya di saat krisis. Ke depan, integrasi ekonomi Sambas akan semakin bergantung pada sinergi antara kebijakan lokal, pengembangan infrastruktur lintas batas, dan pemberdayaan komunitas lokal agar dapat memanfaatkan peluang perdagangan internasional. Pemerintah disarankan untuk terus memaksimalkan potensi PLBN Aruk melalui pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan di tingkat elite tetapi juga sampai ke lapisan masyarakat bawah. Dengan begitu, Kabupaten Sambas dapat menjadi contoh sukses integrasi ekonomi domestik dan global di wilayah perbatasan Indonesia. Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data pada tabel berikut menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Nilai pertumbuhan PMTB terkontraksi sebesar 2,30% pada tahun 2020 dan meningkat sampai 3,78% pada tahun 2021. Namun selanjutnya angka pertumbuhan ini mengalami perlambatan sebesar 1,79%. Pada tahun 2023, pertumbuhan PMTB meningkat signifikan hingga 6,81% namun akhirnya turun kembali hingga 5,47% pada tahun 2024. Tabel 2. 45 Perkembangan PMBT Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 Uraian 2020 2021 2022 2023*) 2024**) Total PMTB
a.ADHB (Miliar Rp) 5.186,62 5.550,74 5.932,81 6.766,14 7.246,63
b.ADHK 2010 (Miliar Rp) 3.368,40 3.495,65 3558,38 3800,54 4.008,42 Proporsi terhadap PDRB (%-ADHB) 25,09 24,90 24,33 25,83 25,37 Total PMTB -2,30 3,78 1,79 6,81 5,47 Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas Menurut Pengeluaran 2020-2024, 2025 Data yang ditampilkan menggambarkan perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Sambas dari tahun 2020 hingga proyeksi 2024. Secara nominal berdasarkan harga berlaku (ADHB), nilai PMTB terus meningkat dari Rp5.186,62 miliar pada 2020 menjadi Rp7.246,63 miliar pada 2024, menunjukkan adanya pertumbuhan investasi fisik seperti pembangunan infrastruktur dan peralatan produksi. Sementara BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-119 itu, jika dilihat dari nilai riil (ADHK 2010), PMTB juga menunjukkan tren kenaikan dari Rp3.368,40 miliar menjadi Rp4.008,42 miliar, meskipun terdapat perlambatan di tahun 2021 ke 2022 (hanya naik sekitar 1,79%). Pertumbuhan yang lebih tinggi di tahun 2023 (6,81%) menunjukkan pemulihan investasi pasca pandemi. Proporsi PMTB terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sambas relatif stabil, berkisar antara 24% hingga 26%, menandakan bahwa investasi tetap memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Meskipun sempat menurun pada 2021 dan 2022, kontribusi ini kembali meningkat pada 2023. Namun, jika dilihat dari laju pertumbuhan tahunan PMTB riil (ADHK), fluktuasi cukup terasa, dengan pertumbuhan negatif pada 2020 (-2,30%) kemungkinan besar akibat dampak awal pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai PMTB terus meningkat secara nominal, efektivitas pertumbuhannya terhadap output riil perlu terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 2.1.3.5.2. Ekspor Barang dan Jasa Dalam struktur permintaan akhir, komponen net ekspor menggambarkan selisih antara ekspor barang dan jasa terhadap impor barang dan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula kegiatan ekspor impor (pembelian) oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya. Dari sisi ADHB, nilai net ekspor Kabupaten Sambas selama periode 2020-2024 menunjukkan tren positif. Pada tahun 2020, nilai net ekspor mencapai 1.589,65 miliar rupiah, dan mencapai 3.681,11 miliar pada tahun 2024. Sementara dari sisi ADHK, nilai net ekspor selama lima tahun terakhir tidak berbeda dengan ADHB yaitu menunjukkan nilai yang selalu positif antar waktunya. Nilai positif ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekspor barang dan jasa di Kabupaten Sambas lebih dominan dibandingkan dengan aktivitas impor barang dan jasa. Sementara itu, kawasan perdesaan di Kabupaten Sambas, terutama yang mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan, juga memegang peranan besar dalam perekonomian daerah. Perdesaan menghasilkan komoditas unggulan seperti jeruk siam, padi, kelapa sawit, dan lada yang bukan hanya dipasarkan secara lokal, tetapi juga didorong untuk ekspor ke Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk. Keberhasilan perdesaan dalam menopang produksi komoditas inilah yang menjadikannya tulang punggung pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor primer. Integrasi antara perkotaan dan perdesaan menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Sambas. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur, jalan penghubung, dan pasar desa, sehingga hasil produksi dari perdesaan dapat dipasarkan ke wilayah perkotaan dengan lebih efisien. Dengan sinergi yang baik, Kabupaten Sambas dapat menciptakan pola pembangunan yang seimbang dan inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota, tetapi juga merata hingga ke desa. 2.1.3.6.1. Indeks Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pembangunan yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah. Peran infrastruktur bagi masyarakat sangat penting karena berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Infrastruktur yang baik dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-121 masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sambas berupaya membangun dan meningkatkan infrastruktur dalam kondisi baik dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan. Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota atau kabupaten berdasarkan infrastruktur dasar seperti jalan serta persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini. Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase panjang jalan dengan kondisi baik, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon atau handphone. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah daerah maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota atau kabupaten tersebut semakin baik. Berdasarkan penjelasan dan uraian pada masing-masing penyusun indikator Indeks infrastruktur, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa capaian realisasi indeks infrastruktur di Kabupaten Sambas Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut.
1. 1.BPS Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2020 - 2024
2. 2.BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sambas Tahun 2019 – 2023
3. 3.BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 – 2023
4. 4.Dokumen RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2022 – 2025
5. 5.Buku Data Sektoral Kabupaten Sambas Tahun 2020 – 2023
6. 6.Publikasi BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2024
7. 7.Data Diolah, Tahun 2024 Secara keseluruhan capaian indeks infrastruktur Kabupaten Sambas mengalami peningkatan namun di tahun terakhir yaitu tahun 2022. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 sebesar 75,47%, tahun 2020 meningkat sebesar 75,32%, kemudian meningkat di tahun 2021 sebesar 78,39%. Selanjutnya di tahun 2022 meningkat sebesar 79,30% dan di tahun 2023 belum bisa dihitung dikarenakan data persentase rumah tangga yang memiliki air bersih belum didapatkan. Terjadinya peningkatan pada indeks infrastruktur di Kabupaten Sambas pada tahun 2023 ini mengindikasikan bahwa adanya usaha peningkatan kinerja dari Pemerintah Kabupaten Sambas untuk memperbaiki beberapa kondisi infrastruktur dasar di daerah. Kesenjangan ekonomi, keterbatasan lahan, dan rendahnya literasi perencanaan tata ruang menjadi tantangan utama dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak. Pemerintah Kabupaten Sambas, melalui program-program seperti Bedah Rumah, pembangunan rumah susun, serta bantuan rumah swadaya dari Kementerian PUPR, terus berupaya mengurangi angka rumah tidak layak huni. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk mempermudah akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi bagian dari solusi. Peran serta masyarakat dalam pembangunan rumah berbasis gotong royong dan teknologi konstruksi sederhana juga mendorong percepatan pencapaian target hunian layak. Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, akses terhadap hunian layak huni telah menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Sambas, pada tahun 2023, cakupan ketersediaan rumah layak huni mencapai 80,81%, sedikit melebihi target 80,34%. Keberhasilan menyediakan hunian layak tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga pada pendekatan terpadu yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hunian yang layak akan mendorong kualitas hidup yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan program hunian layak di Kabupaten Sambas perlu dijaga melalui perencanaan jangka panjang, monitoring ketat, serta pelibatan semua pemangku kepentingan secara aktif. 0,8282), dan Sekadau (peringkat 59, IDM: 0,8179). Dominasi Kabupaten Sambas dalam pembangunan desa terlihat dari tingginya capaian dalam aspek ketersediaan infrastruktur dasar, pelayanan publik, ekonomi lokal, serta ketahanan sosial dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Sambas secara aktif menjalankan berbagai program seperti: Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk meningkatkan kualitas permukiman, Relokasi warga dari kawasan rawan abrasi, Pembangunan perumahan subsidi agar masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak, serta edukasi konsep rumah sehat yang melibatkan partisipasi masyarakat desa, khususnya kaum perempuan melalui PKK. Dibandingkan kabupaten lainnya di Kalbar yang masih berstatus Maju seperti Sanggau, Bengkayang, Ketapang, Kapuas Hulu, Melawi, Landak, dan Sintang Sambas menunjukkan posisi yang kokoh dalam mendorong transformasi desa menjadi pusat pertumbuhan baru. Dengan pencapaian ini, Kabupaten Sambas tidak hanya menjadi teladan pembangunan desa di Kalbar, tetapi juga menjadi bagian dari kabupaten terdepan di tingkat nasional dalam membangun desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Stabilitas ekonomi makro merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Sambas. Kabupaten ini memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan lintas batas, dan pariwisata. Untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, pemerintah daerah perlu memastikan pengendalian inflasi, pengelolaan fiskal yang sehat, serta menjaga nilai tukar dan daya beli masyarakat tetap stabil. Stabilitas ini menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi jangka panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sambas menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga komoditas utama (seperti lada dan kelapa BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-126 sawit), tekanan inflasi musiman, dan ketergantungan pada perdagangan lintas negara. Namun, upaya penguatan ekonomi lokal terus dilakukan, antara lain melalui diversifikasi usaha masyarakat, peningkatan infrastruktur ekonomi, dan pengembangan UMKM. Dukungan fiskal dari pemerintah pusat serta koordinasi dengan Bank Indonesia dan instansi keuangan lainnya juga penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas harga. Stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Sambas sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola risiko eksternal, meningkatkan produktivitas sektor unggulan, serta memperluas basis ekonomi melalui inovasi dan digitalisasi. Dengan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor, Kabupaten Sambas berpeluang memperkuat ketahanan ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 2.1.3.7.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting yang menggambarkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total output ekonomi suatu wilayah. Rasio ini mencerminkan kapasitas fiskal daerah, yaitu sejauh mana pemerintah daerah mampu menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui instrumen pajak. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula peran pajak daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat. Peningkatan rasio pajak daerah Kabupaten Sambas terhadap PDRB menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang tumbuh mulai diiringi dengan kemampuan pemda dalam menarik pajak secara lebih optimal. Hal ini dapat terjadi karena perbaikan sistem administrasi perpajakan, digitalisasi layanan pajak, serta penguatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi dan edukasi. Sektor-sektor ekonomi unggulan seperti perdagangan, jasa, dan pariwisata juga berperan dalam memperluas basis pajak, yang secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Namun demikian, rasio pendapatan daerah terhadap PDRB menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan daerah terhadap total output ekonomi masih tergolong rendah dan cenderung stagnan. Rasio ini mengalami penurunan dari 8,30% pada tahun 2021 menjadi 7,00% pada 2022, meskipun kembali naik secara bertahap ke angka 7,36% di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah belum sepenuhnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran, serta memperkuat sinergi dengan sektor swasta untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. 2.1.3.7.2. Tingkat Inflasi Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi, karena kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-128 penawaran (supply) menjadikan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah. Artinya semakin kecil inflasi daerah mencerminkan perekonomian daerah semakin stabil dikarenakan harga barang dan jasa semakin terkontrol dalam batas keterjangkauan daya beli masyarakat. Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang baik jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya lonjakan harga yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat. Kabupaten Sambas bukan termasuk dalam daftar kota inflasi yang secara langsung dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga angka inflasi resmi untuk wilayah ini tidak tersedia secara spesifik. Oleh karena itu, untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, angka inflasi Kabupaten Sambas mengacu pada data dari kota terdekat yang berstatus sebagai kota inflasi, yaitu Kota Singkawang. Kota ini menjadi sister city acuan karena memiliki karakteristik geografis dan pola konsumsi masyarakat yang relatif mirip, sehingga dapat merepresentasikan tren harga dan kondisi ekonomi yang relevan bagi Kabupaten Sambas. Sumber: BPS Kota Singkawang, 2025 Gambar 2. 27 Grafik Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 (%) BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-129 Grafik menunjukkan perkembangan angka inflasi tahunan yang digunakan oleh Kabupaten Sambas dengan mengacu pada data Kota Singkawang sebagai sister city. Pada tahun 2020, inflasi tercatat sebesar 2,72% dan mengalami sedikit penurunan menjadi 2,55% pada 2021. Namun, pada 2022 terjadi lonjakan inflasi yang signifikan hingga mencapai 5,96%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, kenaikan harga energi, dan gangguan distribusi barang. Setelah lonjakan tersebut, inflasi kembali turun drastis menjadi 1,74% pada tahun 2023 dan sedikit menurun lagi menjadi 1,57% pada tahun
8. 2024.Secara keseluruhan, garis trend dalam grafik menunjukkan kecenderungan menurunnya inflasi dalam jangka menengah. Penurunan ini mencerminkan kondisi harga yang relatif stabil, namun juga perlu diwaspadai karena inflasi yang terlalu rendah bisa menandakan lemahnya daya beli masyarakat atau lesunya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian inflasi yang seimbang tetap menjadi fokus penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum Kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya dapat dilihat dari bagaimana penyelenggaraan pelayanan umum dilaksanakan di sebuah negara. Sebuah pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan umum akan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Pemerintah Indonesia menetapkan standar pelayanan di berbagai unit atau instansi pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap instansi akan dievaluasi seberapa baik mereka dalam mematuhi standar yang telah ditetapkan. Adapun pengevaluasian tersebut meliputi Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Hasil dari evaluasi tersebut akan menjadi acuan atau bahan pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam mengambil keputusan dan tindakan agar langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan efektif. Integritas dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan kelompok tertentu atau elite semata. Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang, regulasi yang adaptif menjadi keharusan, bukan pilihan. Kabupaten Sambas sebagai wilayah perbatasan menghadapi tantangan khas seperti mobilitas lintas negara, keragaman budaya, serta perubahan kebijakan nasional dan global. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam merancang regulasi yang fleksibel namun tegas, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, sangat menentukan keberhasilan tata kelola publik. Adaptivitas ini tidak berarti melemahkan prinsip hukum, melainkan memperkuat relevansi dan efektivitas peraturan di tengah kompleksitas masyarakat modern. Tata kelola yang berintegritas juga menuntut sistem birokrasi yang akuntabel, transparan, dan antikorupsi. Praktik tata kelola yang baik (good governance) diukur dari sejauh mana lembaga-lembaga pemerintah mampu menjalankan fungsinya secara jujur, profesional, dan terbuka terhadap pengawasan publik. Kabupaten Sambas telah mulai menerapkan prinsip- prinsip ini melalui inovasi pelayanan digital, perbaikan sistem pengawasan internal, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Namun, agar tata kelola benar-benar berintegritas, perlu konsistensi dalam penegakan hukum, pembenahan budaya kerja birokrasi, dan pemberdayaan pengaduan masyarakat secara efektif. Keberhasilan membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif akan menentukan arah pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya menciptakan pemerintahan yang bersih BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-131 dan efisien, tetapi juga membangun kepercayaan antara masyarakat dan negara. Kepercayaan inilah yang menjadi modal sosial penting dalam mewujudkan stabilitas, pertumbuhan ekonomi, serta demokrasi yang substansial di tingkat lokal. Kabupaten Sambas, dengan segala keunikannya sebagai daerah perbatasan, memiliki peluang besar untuk menjadi contoh bagaimana integritas dan adaptivitas bisa berjalan beriringan dalam tata kelola publik yang modern dan berdaya guna. 2.1.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum Indeks Reformasi Hukum merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan efektivitas pelaksanaan reformasi hukum di suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip hukum seperti kepastian hukum, akses terhadap keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan transparansi lembaga hukum dijalankan dengan baik. Reformasi hukum menjadi krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan indeks ini tidak hanya menunjukkan kemajuan teknis di sektor hukum, tetapi juga mencerminkan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Di tingkat daerah, termasuk Kabupaten Sambas, reformasi hukum mencakup berbagai aspek seperti pembentukan regulasi daerah yang berkualitas, pelayanan publik berbasis hukum, dan pembenahan institusi penegak hukum serta pengawasan internal. Salah satu indikator kemajuan adalah hadirnya Peraturan Daerah yang harmonis dengan peraturan pusat dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain itu, penguatan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP), pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, serta penyuluhan hukum yang merata turut memperkuat ekosistem hukum di daerah. Kabupaten Sambas berhasil meraih peringkat ketiga terbaik dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) se-Kalimantan Barat. Prestasi ini diumumkan pada Februari 2024 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Tim Nasional IRH. Penilaian ini BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-132 merupakan bagian dari evaluasi reformasi birokrasi di tingkat daerah, khususnya terkait dengan kualitas regulasi dan tata kelola pemerintahan. Namun, tantangan tetap ada mulai dari kapasitas sumber daya manusia hukum yang belum merata, hingga resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan Indeks Reformasi Hukum perlu dilakukan secara bertahap melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, reformasi hukum dapat berjalan tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai kebutuhan mendasar dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang inklusif di daerah. 2.1.4.1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perkembangan Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sambas dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, indeks SPBE Kabupaten Sambas berada pada angka 1,58, jauh di bawah rata-rata provinsi yang telah mencapai 3,23. Kesenjangan ini mulai mengecil seiring dengan peningkatan bertahap dari Kabupaten Sambas, yakni 1,69 pada tahun 2021, kemudian melonjak menjadi 2,44 pada 2022, 2,65 pada 2023, dan mencapai 2,91 pada tahun 2024. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat juga mengalami peningkatan yang relatif stabil, dari 3,23 pada 2020 menjadi 3,58 pada 2023 dan tetap berada di angka yang sama pada tahun 2024. Kenaikan indeks SPBE Kabupaten Sambas menunjukkan adanya progres signifikan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang mencerminkan upaya digitalisasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Meskipun masih berada di bawah capaian Provinsi Kalimantan Barat, tren positif ini menggambarkan adanya komitmen dan perbaikan berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital di sektor pelayanan publik. Dengan mempertahankan tren pertumbuhan tersebut, Kabupaten Sambas berpotensi untuk mendekati atau bahkan menyamai rata-rata provinsi di masa mendatang. Berikut grafik capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2020-2024; Sedangkan pada tahun 2024 mendapat predikat “Baik” dengan nilai 2,91. 2.1.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena hal tersebut merupakan kebutuhan dan hak masyarakat. Kualitas dari pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, pemerintah Indonesia menggunakan ”Indeks Pelayanan Publik” sebagai alat ukur. Tabel 2. 49 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 INDEKS PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SAMBAS Tahun Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 B (3,75) A- (4,04) B (3,53) C (2,79) A- (4,26) Sumber: Satu Data KEMENPAN-RB Tahun 2020-2024 Pelaksanaan evaluasi terhadap unit pelayanan publik pada tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas mendapat predikat B (Baik). Predikat yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sambas meningkat di tahun berikutnya, yang mana pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sambas berhasil meraih predikat A- (Sangat Baik). Predikat A- (Sangat Baik) tidak berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas karena hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada tahun 2022 menyatakan predikat yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sambas turun menjadi B (Baik). Pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi C (Cukup), pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan meningkat menjadi A- (Sangat Baik). 2.1.4.1.4. Indeks Integritas Nasional Indeks Integritas Nasional (IIN) merupakan instrumen penting dalam mengukur kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas publik, serta komitmen terhadap pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Di Kabupaten Sambas, keberadaan indeks ini menjadi cermin sejauh mana nilai-nilai integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan hukum di institusionalisasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-135 daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain, integritas bukan hanya soal etika birokrasi, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan. Penilaian terhadap Indeks Integritas di Kabupaten Sambas menunjukkan adanya tantangan struktural yang memerlukan perhatian serius. Beberapa indikator seperti transparansi pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi risiko penyimpangan, terutama akibat rendahnya kualitas pengawasan internal dan kapasitas SDM. Hal ini tercermin dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta hasil evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyoroti perlunya penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan peningkatan kepatuhan terhadap laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sambas menunjukkan komitmen yang meningkat dalam membangun budaya integritas. Langkah- langkah seperti digitalisasi layanan publik, pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan integritas telah mulai diterapkan. Dalam jangka panjang, komitmen ini perlu diperkuat melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem tata kelola yang bersih dan efisien. Dengan menguatkan Indeks Integritas Nasional, Kabupaten Sambas tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintahan daerah, tetapi juga membangun daya saing regional yang berbasis pada kepercayaan dan kepastian hukum. Hal ini sangat penting dalam konteks otonomi daerah dan dinamika pembangunan kawasan perbatasan. Integritas yang kokoh akan melahirkan kebijakan yang adil, pelayanan yang berkualitas, serta mencegah kebocoran anggaran yang menghambat kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, indeks integritas harus dijadikan sebagai prioritas strategis, bukan sekadar kewajiban administratif. 2.1.4.1.5. Indeks Reformasi Birokrasi BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-136 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan indikator penting dalam menilai capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat daerah. Berdasarkan data dari Kementerian PAN RB tahun 2025, Kabupaten Sambas secara konsisten memperoleh predikat BB (Baik Sekali) selama lima tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2020 hingga 2024. Predikat BB mencerminkan bahwa kinerja reformasi birokrasi di Kabupaten Sambas telah berada pada level yang sangat baik, mencakup berbagai aspek perbaikan tata kelola pemerintahan. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas telah berhasil menjalankan prinsip-prinsip reformasi birokrasi seperti peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tata kelola yang bersih dan akuntabel, serta peningkatan kualitas SDM aparatur. Konsistensi dalam capaian BB selama lima tahun juga menandakan adanya keberlanjutan kebijakan dan komitmen pimpinan daerah dalam mengawal agenda reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkesinambungan. Lebih lanjut, predikat BB menempatkan Kabupaten Sambas dalam posisi strategis di tingkat nasional sebagai salah satu daerah yang mampu menjadi contoh praktik baik (best practice) pelaksanaan reformasi birokrasi. Ini juga membuka peluang yang lebih luas dalam memperoleh dukungan pemerintah pusat, baik dalam bentuk pendanaan, program pembangunan, maupun pembinaan kelembagaan. Namun demikian, meskipun pencapaian BB tergolong tinggi, Kabupaten Sambas tetap memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi ke level lebih lanjut, yaitu predikat A (Memuaskan). Upaya peningkatan ini dapat difokuskan pada inovasi pelayanan publik, pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Tabel 2. 50 Indeks Reformasi Birokrasi menurut Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 Sumber : Kementerian PAN RB, 2021-2025 Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Sambas BB BB BB BB BB BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-137 Hasil capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sambas yang secara konsisten meraih predikat BB selama tahun 2020–2024 menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Meski sudah berada pada tingkat “Baik Sekali,” Kabupaten Sambas perlu terus melakukan inovasi dan evaluasi untuk mencapai tingkat tertinggi reformasi birokrasi di masa mendatang. 2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial Kabupaten Sambas, sebagai wilayah perbatasan yang strategis, memiliki posisi penting dalam membangun pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, aman, dan demokratis. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan Sambas tidak hanya sebagai garda terdepan dalam aspek geografis, tetapi juga dalam konteks ideologis dan institusional. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan hukum, keamanan, dan demokrasi di daerah ini menjadi cerminan dari keseriusan negara dalam menghadirkan negara hukum yang inklusif dan responsif hingga ke wilayah terluar. Hukum berkeadilan di Kabupaten Sambas bukan sekadar produk regulasi, tetapi menyangkut bagaimana hukum hadir dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan hukum harus menjangkau kelompok rentan, menghormati nilai-nilai lokal, dan mampu menyelesaikan konflik secara damai. Penegakan hukum yang adil juga menuntut adanya integritas aparat penegak hukum, transparansi prosedural, serta keberpihakan terhadap nilai-nilai HAM dan keberagaman budaya yang khas di wilayah perbatasan. Di sisi lain, keamanan nasional yang tangguh di daerah seperti Sambas membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekadar kekuatan militer atau kepolisian. Ketangguhan tersebut mencakup keamanan manusia, mulai dari ketersediaan layanan dasar, ketertiban sosial, hingga perlindungan terhadap ancaman transnasional seperti perdagangan manusia dan penyelundupan. Dalam konteks ini, keamanan harus dipahami sebagai instrumen untuk BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-138 menciptakan ruang hidup yang aman dan bermartabat bagi masyarakat, bukan sebagai alat represi. Demokrasi substansial menjadi pilar ketiga yang memperkuat keberlanjutan pemerintahan dan partisipasi rakyat di Kabupaten Sambas. Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari pelaksanaan pemilu secara periodik, tetapi dari sejauh mana warga diberi ruang untuk berpartisipasi, mengakses informasi publik, dan mengontrol kebijakan secara aktif. Dengan memperkuat praktik demokrasi yang substansial, Kabupaten Sambas dapat menjadi model daerah perbatasan yang tidak hanya kuat secara teritorial, tetapi juga tangguh secara institusional dan inklusif secara sosial. 2.1.4.2.1. Persentase Penegakan Perda Penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Sambas merupakan elemen vital dalam menjaga ketertiban, ketentraman, dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Perda berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur kehidupan masyarakat lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan sebagai pelaksana utama penegakan Perda. Tingkat pencapaian penegakan Perda secara kuantitatif menunjukkan tren yang baik, dengan capaian pelaksanaan Perda mencapai 73,13 % pada tahun 2024, setidaknya dalam indikator pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran Perda tertentu. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2. 51 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kambas NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Capaian 1 2 3 4 5
9. 1.Meningkatnya Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Trantibumlinmas serta Penegakan Perda/Perkada
10. 1.Persentase Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Trantibumlinmas serta Penegakan Perda 100% 73,13%
11. 2.Persentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Satlinmas yang Terlatih 100% 10.51% BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-139
12. 3.Persentase Pelanggaran PERDA/PERKADA yang Diselesaikan 100% 100%
13. 4.Rasio Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Bersertifikasi 100% 200% Sumber: Lakip Satpol PP Tahun 2024 Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas berdasarkan indikator Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat tercapai sebesar 100 %, yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja yang ditargetkan, terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian realisasi sebesar 100%, 1 (satu) indikator yang realisasinya mencapai 200%, serta terdapat 2 (dua) indikator yang capaian realisasi dibawah 100% yaitu hanya mencapai 73,13% dan 9.51%. Formulasi perhitungan kinerja yang digunakan adalah Jumlah kegiatan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli Rutin, pengamanan, dan pengawalan, penegakan Perda/Pergub, serta rasio Penyidik PNS yang bersertifikasi dilaksanakan dengan baik akan tetapi pada peningkatan SDM dan petugas Satlinmas masih jauh dari target yang ditentukan karena data satlinmas yang bertambah tetapi belum mendapat pelatihan / peningkatan SDM. Meskipun capaian 73,13% tersebut terkesan optimal, indikator ini perlu ditelaah lebih kritis dalam hal kualitas dan cakupan penegakan. Dalam praktiknya, sebagian besar penegakan masih terfokus pada pelanggaran yang bersifat administratif atau kasat mata, seperti ketertiban umum, reklame ilegal, dan penataan pedagang kaki lima. Penegakan terhadap Perda yang lebih kompleks, misalnya terkait lingkungan hidup, pengelolaan aset daerah, dan zonasi tata ruang masih menghadapi hambatan baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan regulatif. Selain itu, belum semua OPD memiliki regulasi turunan atau SOP teknis yang memperjelas mekanisme pengawasan dan penindakan, yang berpotensi menyebabkan ketidakterpaduan dalam pelaksanaan di lapangan. Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa persentase penegakan Perda di Kabupaten Sambas secara administratif cukup tinggi, namun secara substansial masih perlu penguatan. Kualitas pelaksanaan, koordinasi lintas sektor, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat harus menjadi fokus utama ke depan. Pemerintah daerah perlu berinvestasi pada peningkatan kapasitas Satpol PP, pembaruan regulasi, serta penyusunan sistem pelaporan yang lebih transparan dan terintegrasi. Dengan demikian, penegakan Perda tidak hanya sekedar memenuhi target administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai alat pembentuk budaya hukum dan penjamin ketertiban sosial yang berkelanjutan. 2.1.4.2.2. Persentase Capaian Aksi HAM Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Sambas mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak dasar warga negara. Aksi HAM merupakan agenda nasional yang diturunkan ke tingkat daerah melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), dengan indikator utama seperti perlindungan kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas), akses terhadap layanan publik, serta pemenuhan hak sipil dan politik. Kabupaten Sambas telah menunjukkan keterlibatan aktif dalam pelaporan dan pelaksanaan aksi HAM, yang tercermin dari meningkatnya capaian persentase pelaksanaan aksi dari tahun ke tahun. Ini menjadi bukti adanya kesadaran institusional terhadap BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-141 pentingnya integrasi prinsip HAM dalam kebijakan dan pelayanan publik daerah. Kabupaten Sambas menunjukkan komitmen kuat dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Kabupaten ini meraih penghargaan sebagai salah satu peraih nilai tertinggi capaian RANHAM di Kalimantan Barat, bersama dengan Kabupaten Sanggau, Singkawang, dan Sintang. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil-hasilnya secara berjenjang dan transparan. Sebagai contoh, pada Maret 2024 Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat melakukan monitoring terhadap kesepakatan perdamaian sengketa lahan di Kabupaten Sambas. Proses mediasi ini menunjukkan komitmen daerah dalam menyelesaikan permasalahan HAM melalui pendekatan dialog dan hukum yang konstruktif Komnas HAM. Dengan penghargaan ini, Kabupaten Sambas menjadi salah satu daerah yang konsisten dalam mengimplementasikan RANHAM, mencerminkan dedikasi terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat lokal. Kabupaten Sambas memiliki peluang besar untuk memperkuat integrasi prinsip HAM dalam tata kelola pemerintahan daerah. Upaya peningkatan capaian Aksi HAM tidak hanya penting dari sisi administratif, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah perlu menjadikan capaian HAM sebagai indikator kinerja pembangunan daerah, bukan sekadar kewajiban formal. Dengan memperkuat sinergi antara OPD, melibatkan masyarakat sipil, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk pelaporan yang transparan, Kabupaten Sambas dapat menjadi model daerah perbatasan yang progresif dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia secara substantif dan berkelanjutan 2.1.4.2.3. Indeks Demokrasi Indonesia Sebagai bagian dari politik, partisipasi pemilih dalam proses pesta demokrasi Pemilu menjadi tulang punggung yang sangat penting. Tingkat BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-142 partisipasi ini mencerminkan seberapa aktif dan terlibatnya masyarakat mengambil bagian sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih dalam menentukan arah politik dan pemimpin mereka. Pada proses Pemilihan Umum (Pemilu), keterlibatan masyarakat sebagai pemilih berperan sebagai indikator kepercayaan dan komitmen mereka terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung. Pada pesta demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2024, Sambas merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini karena berdasarkan perhitungan tiap-tiap KPU kabupaten/kota yang dihimpun oleh KPU provinsi menunjukkan bahwa Sambas menempati 3 (tiga) terbawah di atas Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang dengan rata-rata tingkat partisipasi hanya sebesar 74,45%. Berdasarkan data KPU Provinsi Kalimantan Barat, jumlah pemilih yang terdaftar saat Pemilu 2024 adalah sebanyak 459.939 orang. Kemudian setelah dilakukan pemungutan suara, DPT yang menggunakan hak pilih mereka berjumlah 342.986 pemilih. Jika kemudian dibandingkan dengan rekapitulasi pada Pemilihan Umum tahun 2019 lalu, memang rata-rata tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Sambas mengalami peningkatan, namun dengan angka yang tidak signifikan. Pada Pemilihan Umum tahun 2019 lalu, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Sambas di angka 71,15%, mengalami peningkatan 3,30% menjadi 74,45% di tahun 2024. Artinya dengan persentase DPT tidak menggunakan hak pilih sebesar 25,55% yang masih terbilang tinggi hendaknya dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Sambas agar pada Pemilu serentak berikutnya berhasil menaikkan tingkat partisipasi masyarakatnya. Tabel 2. 52 Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Pemilihan Umum 2024 Provinsi Kalimantan Barat No Kabupaten/Kota Data Pemilih Partisipasi Pemilih (%) DPT DPK Jumlah Pilpre s DPR RI DPD DPRD 1 Melawi 153.799 879 155.678 95,60 95,5 95,42 95,6 2 Landak 286.610 1.790 288.400 90,78 90,68 90,69 90,61 3 Sekadau 156.957 1.351 158.308 88,39 88,3 88,33 88,28 4 Sintang 318.891 4.597 323.488 86,06 87,91 87,97 87,89 5 Kapuas Hulu 193.984 1.956 195.940 86,03 85,81 85,89 85,81 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-143 No Kabupaten/Kota Data Pemilih Partisipasi Pemilih (%) DPT DPK Jumlah Pilpre s DPR RI DPD DPRD 6 Kubu Raya 446.808 5.548 452.356 85,14 84,92 84,98 84,74 7 Kayong Utara 91.329 1.115 92.444 82,97 82,59 82,64 82,34 8 Sanggau 359.344 2.325 361.669 82,04 81,65 81,89 81,61 9 Kota Pontianak 483.919 4.850 488.769 81,07 80,66 80,77 80,43 10 Mempawah 216.327 2.825 219.152 78,49 78,19 78,23 78,09 11 Ketapang 414.830 5.211 420.041 77,69 77,35 77,37 77,24 12 Sambas 458.286 1.653 459.939 74,57 74,44 74,45 74,33 13 Kota Singkawang 169.951 1.614 171.565 73,83 73,51 73,61 73,04 14 Bengkayang 206.526 1.910 208.436 72,45 72,33 72,35 72,26 TOTAL 3.958.561 37.624 3.996.185 82,02 81,78 81,84 81,66 Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Barat 2024 Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum, partisipasi pemilih Kabupaten Sambas pada Pemilu 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Pemilu 2014. Tingkat partisipasi masyarakat Sambas saat kontestasi Pemilu serentak tahun 2019 mencapai 71,10%. Dalam rentang waktu lima tahun, terjadi kenaikan angka partisipasi masyarakat sebesar 4,93% dari Pemilu 2014 yang hanya 66,17%. Jika dibandingkan dengan dengan Pemilu 2004, sebenarnya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum 2019 mengalami penurunan sebesar 7,2% dengan rata-rata partisipasi masyarakat pada saat itu sebesar 78,30%. Walaupun demikian, dengan tingkat partisipasi pemilih khususnya tahun 2019 yang sudah mencapai 70% membuat Pemerintah Kabupaten Sambas dapat dikatakan cukup baik dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada demi meningkatkan Indeks Partisipasi Pemilu. Tabel 2. 53 Persentase Partisipasi Pemilih Kabupaten Sambas Pada Pemilu 2019 dan 2024 No Pemilihan Persentase 2019 2024 1 PPWP 71,23% 74,57% 2 DPD 71,15% 74,44% 3 DPR RI 71,13% 74,45% 4 DPRD Prov 71,03% 74,33% Total 71,14% 74,45% Sumber: JDIH KPU Kalimantan Barat 2024 (data diolah) Partisipasi Pemilih juga tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam memilih Bupati/Walikota yang akan menjadi calon pemimpin mereka. Terutama pada saat pelaksanaan Pilkada Bupati Sambas pada tahun 2020, partisipasi masyarakat bisa dikatakan sudah melampaui 2/3 dari BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-144 keseluruhan jumlah Daftar Pemilih Tetap dengan tingkat partisipasi sebesar 66,85%. Jumlah DPT yang tercatat saat itu adalah sebanyak 429.196 pemilih dan yang menggunakan hak suara mereka berjumlah 286.918 pemilih. Jumlah ini menunjukkan masih terdapat 142.278 masyarakat Sambas yang sebenarnya berhak memilih namun mereka tidak betul-betul memanfaatkan hak tersebut. Tingkat partisipasi ini sebetulnya sudah lebih baik jika dibandingkan saat Pilkada Kabupaten Sambas tahun 2015. Saat itu, jumlah pengguna hak pilih yang tercatat oleh KPU sebanyak 243.636 suara dari total DPT yang berjumlah 411.310 sehingga tingkat partisipasi pemilih yang dihasilkan hanya sebesar 59,50%. Dengan kenaikan sebesar 7,35% pada tahun 2020 sebagai sebuah capaian baik, diharapkan Pemerintah Kabupaten Sambas berhasil menaikkan tingkat partisipasi pemilih dibandingkan tahun- tahun pemilihan sebelumnya pada Pilkada yang akan datang. Tabel 2. 54 Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati Sambas (2015-2024) No Indikator Tahun 2015 2020 2024 1 Jumlah Daftar Pemilih Tetap 411.310 429.196 458.752 2 Jumlah Pengguna Hak Pilih 243.636 286.918 296.522 3 Tidak Menggunakan Hak Pilih 167.674 142.278 162.230 Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih 59,50% 66,85% 64,64% Sumber: e-PPID Sambas 2025 Jumlah partisipasi pemilih di Kabupaten Sambas menunjukkan tren peningkatan secara absolut dalam tiga periode pemilu terakhir. Pada tahun 2015, jumlah pengguna hak pilih tercatat sebanyak 243.636 orang. Jumlah ini meningkat menjadi 286.918 orang pada tahun 2020, dan mencapai 296.522 orang pada pemilu tahun 2024. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan partisipasi sebanyak 52.886 orang dalam kurun waktu sembilan tahun. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi. Namun, peningkatan tersebut tidak serta merta menunjukkan keberhasilan mutlak dalam mendorong partisipasi politik, karena belum sejalan dengan pertumbuhan jumlah pemilih tetap. Namun pada periode 2020–2024, DPT bertambah 29.556 orang, sementara jumlah pemilih aktif hanya naik 9.604 orang. Ini menunjukkan bahwa meskipun lebih banyak warga terdaftar sebagai pemilih, peningkatan partisipasi riil tidak setara. Dengan kata lain, terdapat jarak antara legalitas hak pilih dan realisasi penggunaannya, yang bisa mengindikasikan munculnya kejenuhan atau apatisme politik di kalangan masyarakat. Tingkat partisipasi pemilih pun memperlihatkan fluktuasi yang patut dicermati. Pada tahun 2015, tingkat partisipasi sebesar 59,50% meningkat menjadi 66,85% di tahun 2020, namun kembali menurun ke angka 64,64% pada tahun 2024. Penurunan sebesar 2,21% ini menjadi sinyal penting bahwa semangat keterlibatan politik warga tidak mengalami penguatan yang konsisten, meskipun jumlah pemilih terus bertambah. Jika kondisi ini dibiarkan, akan berdampak pada legitimasi hasil pemilu dan efektivitas pemerintahan yang terbentuk, karena hanya didukung oleh sebagian kecil warga yang benar-benar berpartisipasi. 2.1.4.2.4. Indeks Rasa Aman Salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan suatu wilayah adalah rasa aman. Menjadi sangat mustahil jika memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dengan mengesampingkan masalah keamanan. Dinamika internasional telah mendorong bagi perluasan pemaknaan keamanan bukan hanya terfokus kepada keamanan negara namun mencakup keamanan manusia. Keamanan manusia mencakup beberapa gagasan besar dengan aspek yang sangat luas dan dimaknai secara berbeda baik secara konseptual maupun perhitungan. Adapun indikator untuk mengukur indeks rasa aman tersebut mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:
a.Jumlah Penurunan Pelanggaran Perkada;
b.Jumlah masyarakat yang terlayani dalam penegakan Perkada;
c.Jumlah masyarakat terdampak akibat pelayanan perkada; dan
d.Jumlah masyarakat yang dilakukan penyuluhan Perkada. Hak atas rasa aman adalah salah satu hak asasi yang dijamin dan dilindungi negara. Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Berdasarkan norma konstitusi tersebut, maka hak rasa aman berkaitan dengan perlindungan individu, integritas fisik, integritas psikis, dan juga harta benda. Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi keamanan individu maupun masyarakat secara luas. Hal ini menjadi salah satu amanat yang menjadi implementasi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pendefinisian “Rasa Aman“ disebutkan dalam Undang- Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan “Rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Dalam kegiatan pembangunan, tujuan dari pengukuran keamanan pada suatu daerah adalah sebagai dasar perencanaan, proyeksi, atau implementasi program pembangunan. Selain itu, pengukuran ini juga merupakan acuan untuk membangun sistem pencegahan dini (early warning system) terhadap berbagai macam komponen, sebagai sistem pendukung dalam pengambilan keputusan dan sebagai barometer bagi pemerintah untuk menciptakan keberlanjutan pelayanan. Tegaknya supremasi hukum juga sangat bergantung pada angka kriminalitas. Angka tersebut di Kab. Sambas dapat dilihat dari dua indikator, yakni jumlah tindak pidana (kasus kriminal) yang dilaporkan dan persentase penyelesaian tindak pidana. Pada tahun 2020 tercatat 350 kasus yang dilaporkan, dengan 367 kasus yang diselesaikan. Dari total 350 kasus tersebut, kasus terbanyak yang dilaporkan adalah narkotika dengan 54 kasus atau 15,43% dari total kasus yang dilaporkan. Kasus kedua terbanyak adalah percabulan dan miras dengan 45 dan 43 kasus di tahun 2020. Kasus selanjutnya yang dilaporkan terbanyak berturut-turut adalah 30 kasus pencurian biasa, 27 kasus pencurian berat, 24 kasus aniaya, 19 kasus curanmor roda dua, 19 kasus perjudian, dan 14 kasus penggelapan. Jenis kejahatan lainnya yang dilaporkan tidak mencapai 10 kasus. Dengan demikian, secara keseluruhan persentase penyelesaian kasus yang dilaporkan sejumlah 104,86%. (Sumber: Kepolisian Resor Sambas dalam Kabupaten Sambas Dalam Angka 2021). Salah satu permasalahan hukum yang mengemuka di Kabupaten Sambas adalah kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pemetaan situasi tindak pidana perdagangan orang menjadi penting seiring dengan agenda untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs) dan seruan untuk Global Compact of Migration (GCM), yang menyerukan diakhirinya semua bentuk kerja paksa, perdagangan orang, perbudakan modern, dan pekerja anak pada tahun 2025. Sementara di bawah GCM, target untuk mencegah, memerangi, dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Konteks Migrasi Internasional. Undang-Undang Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah menetapkan definisi dan standar untuk mencegah, memerangi, dan memberantas TPPO. Salah satu kerawanan yang tinggi TPPO adalah daerah-daerah yang memiliki perbatasan darat dan laut dengan negara lain. Sebagai daerah yang memiliki perbatasan antar negara, Kabupaten Sambas dianggap sebagai salah satu sumber Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk Provinsi Kalimantan Barat, dan lokasinya yang berbatasan dengan Malaysia telah menjadikan Sambas rentan terhadap perdagangan orang lintas batas. Hal ini dapat tercermin melalui data dari BP3TKI Pontianak yang menyatakan bahwa dalam tahun 2018 terdapat 289 PMI dari Sambas yang mengalami isu-isu terkait pekerjaan seperti konflik di tempat bekerja, melarikan diri dari tempat kerja, sengketa upah, tindak kriminal, dan banyak lagi. Kasus-kasus terkait pekerjaan dan melarikan diri berada di peringkat teratas: dengan jumlah 97 kasus untuk isu terkait pekerjaan dan 70 kasus melarikan diri dari pekerjaan (Laporan IOM, 2020). Menurut laporan KOMNAS HAM Kalimantan Barat pada tahun 2023, yang tertinggi kasus TPPO yaitu Kabupaten Sambas kemudian baru diikuti oleh kabupaten kota BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-149 lainnya. Secara geografis Kabupaten Sambas yang berbatasan dengan wilayah Negara tetangga Malaysia, sehingga menjadi wilayah transit dan banyak warganya yang bekerja di Malaysia. Aspek pelayanan umum untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berkaitan dengan upaya menjaga situasi dan kondisi masyarakat yang semakin aman dan harmonis serta terhindar dari ancaman bencana. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan untuk menciptakan kesadaran masyarakat untuk mentaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Penegakan peraturan yang dilaksanakan meliputi operasi yang bersifat pembinaan (non Yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum). Penegakan Perda dan Perbup untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga mendukung akselerasi pelaksanaan pembangunan. Periode tahun 2017 hingga 2021, jumlah kasus ketertiban, ketentraman, keindahan di Kabupaten Sambas terus mengalami penurunan, pada tahun 2020 terdapat 1 kasus menurun sebanyak 1 kasus jika dibandingkan tahun 2019. Kasus unjuk rasa juga menurun sebanyak 1 kasus pada tahun 2020 bila dibandingkan tahun 2019. Secara terperinci dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut: Tabel 2. 56 Jumlah Kasus Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan di Kab.Sambas Tahun 2017- 2021 Uraian Tahun Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah Kasus Unjuk Rasa 4 3 2 1 - Kasus Bidang Politik 0 0 0 0 - Kasus Bidang Ekonomi 0 0 0 0 - Kasus Bidang Agama 0 0 0 0 - Kasus Lainnya 4 3 2 1 - Kasus Sumber: Kesabangpol Kabupaten Sambas, 2022 Sarana keamanan dan ketertiban umum yang tersedia di Kabupaten Sambas adalah pos siskamling sebanyak 349 unit, kendaraan operasional roda 2 (dua) sebanyak unit, kendaraan operasional roda 4 (empat) sebanyak BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-150 5 unit. Sedangkan jumlah aparat keamanan dan ketertiban pada tahun 2018 sebanyak 3.453 orang, menurun sebanyak 154 orang dibandingkan tahun
1. 2017.Aparat keamanan dan ketertiban terdiri dari aparat pamong praja, aparat linmas, petugas patroli satpol PP dan petugas perlindungan masyarakat. Tabel 2. 57 Jumlah Aparat, Sarana Keamanan dan Kendaraan Operasional Kab.Sambas Tahun 2017-2023 URAIAN TAHUN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2. 1.Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum 3.607 3.453 3.320 4.587 3.424 2.825 4.272 Orang
a.Jumlah Aparat Pamong Praja 51 42 55 48 48 111 120 Orang
b.Jumlah Aparat Linmas 50 41 54 54 54 0 2.043 Orang
c.Jumlah Petugas Patroli Satpol PP 7 10 10 10 10 10 66 Orang
d.Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat 3.337 3.337 3.058 3.312 3.312 2.074 2.043 orang
1. 2.Jumlah Sarana Keamanan dan Ketertiban Umum 349 349 393 393 393 393 590 Unit
a.Jumlah Pos Keamanan 0 0 0 0 0 0 295 Unit
b.Jumlah Pos Kamling 349 349 393 393 393 393 295 Unit
1. 3.Jumlah Kendaraan Operasional 15 15 19 19 19 20 20 Unit
a.Jumlah Kendaraan Operasional 2 10 10 14 14 14 15 15 Unit
b.Jumlah Kendaraan Operasional 4 5 5 5 5 5 5 5 Unit Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas, 2023 Kondisi keamanan juga dapat dilihat dari jumlah tindak pidana kasus kriminal yang dilaporkan dan jumlah atau persentase penyelesaian atas tindak pidana tersebut. Menurut data dari Kepolisian Resort (Polres) Sambas

(2021)bahwa pada tahun 2020 tercatat sebanyak 350 kasus yang dilaporkan dengan 367 kasus yang diselesaikan. Secara keseluruhan persentase penyelesaian kasus yang dilaporkan sejumlah 104,86%. Dengan demikian, masyarakat yang aman, damai dan bersatu sudah terwujud. Hal ini dapat dilihat dari rasio petugas Linmas, Siskamling, jumlah kasus ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta persentase BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-151 jumlah kasus kriminal yang dapat diselesaikan oleh pihak keamanan terus mengalami peningkatan. Begitupun konflik horizontal di kalangan masyarakat, juga tidak pernah terjadi lagi. 2.1.4.2.5. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) merupakan indikator penting dalam menilai stabilitas sosial dan efektivitas tata kelola keamanan di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Sambas. Sebagai wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan Malaysia, Sambas menghadapi tantangan unik dalam menjaga ketentraman sosial, mulai dari potensi konflik horizontal, kejahatan lintas batas, hingga dinamika sosial-ekonomi masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, keberhasilan menjaga Trantib di kawasan ini mencerminkan kapasitas institusi lokal, aparat keamanan, dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem sosial yang harmonis dan tahan terhadap gangguan. Secara struktural, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum di Sambas menunjukkan kinerja yang relatif baik dalam menjaga stabilitas, namun tantangan tetap ada dalam bentuk kejahatan lintas batas dan ketimpangan sosial. Indikator-indikator seperti angka kriminalitas, intensitas konflik komunal, dan efektivitas penyelesaian sengketa menjadi tolok ukur penting. Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, misalnya, telah meningkatkan mobilitas penduduk dan perdagangan, namun juga meningkatkan potensi peredaran barang ilegal dan tindak kejahatan lainnya. Ini menuntut koordinasi yang kuat antarinstansi serta pendekatan kolaboratif dengan masyarakat untuk menjaga ketertiban tanpa mengekang dinamika sosial yang sehat. Selain aspek keamanan, ketentraman di Sambas juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-budaya dan ekonomi. Ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar, pengangguran, serta marginalisasi kelompok tertentu dapat menjadi akar gangguan ketertiban jika tidak dikelola secara preventif. Dalam konteks ini, pembangunan inklusif dan penguatan peran lembaga adat serta tokoh masyarakat memiliki kontribusi penting dalam menjaga harmoni sosial. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-152 keamanan manusia (human security) yang menekankan bahwa ketenteraman bukan hanya ketiadaan konflik, tetapi juga adanya jaminan terhadap kesejahteraan dasar warga. Peningkatan Indeks Trantib di Kabupaten Sambas harus ditempuh melalui pendekatan holistik yang menyatukan aspek keamanan, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang responsif. Strategi ini menuntut sinergi antara institusi formal seperti pemerintah daerah dan kepolisian dengan aktor-aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga adat, dan komunitas lokal. Sambas memiliki potensi besar menjadi contoh kawasan perbatasan yang tidak hanya aman, tetapi juga damai dan inklusif menjadikan stabilitas sosial sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Capaian penegakan supremasi hukum juga dapat dilihat dari upaya deteksi dini pencegahan dan penanggulan peredaran serta penyalahgunaan narkoba, obat-obatan dan zat adiktif lainnya. Jumlah kasus narkotika pada tahun 2016 berjumlah 42 kasus, pada tahun 2017 berjumlah 38 kasus, pada tahun 2018 berjumlah 30 kasus, pada tahun 2019 berjumlah 23 kasus dan pada tahun 2020 53 kasus. Jumlah kasus kriminal yang paling banyak pada tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah kasus narkotika, yaitu kategori ungkap kasus dan tersangka. 2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan Ketangguhan diplomasi dan pertahanan di kawasan perbatasan seperti Kabupaten Sambas menjadi aspek krusial dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional. Kabupaten Sambas, yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia, merupakan titik strategis yang rentan terhadap berbagai dinamika geopolitik dan keamanan lintas negara. Dalam konteks ini, diplomasi kawasan memainkan peran sentral dalam membangun hubungan bilateral yang harmonis, namun tetap menegaskan kepentingan nasional. Ketangguhan diplomasi tidak hanya ditunjukkan melalui hubungan formal antar negara, tetapi juga melalui diplomasi masyarakat, seperti kerja sama sosial budaya dan ekonomi lintas batas yang memperkuat ikatan tanpa mengorbankan kedaulatan. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan di Sambas juga tidak dapat dilepaskan dari pendekatan geostrategis dan geoekonomi. Kabupaten ini memiliki potensi besar dalam pengembangan kawasan ekonomi perbatasan yang berdaya saing. Oleh karena itu, integrasi antara agenda keamanan dan pembangunan menjadi kunci. Diplomasi ekonomi yang dikombinasikan dengan stabilitas keamanan dapat membuka peluang besar bagi investasi dan perdagangan lintas batas yang legal dan terkontrol. Dalam kerangka ini, ketangguhan kawasan tidak hanya diukur dari aspek militernya, tetapi juga dari sejauh mana kawasan tersebut mampu berkembang secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Kabupaten Sambas menjadi model penting bagi praktik diplomasi dan pertahanan yang resilien di wilayah perbatasan. Ketangguhan kawasan diukur dari kemampuan untuk mempertahankan integritas wilayah sekaligus menjalin hubungan konstruktif dengan negara tetangga. Melalui sinergi antara aktor negara dan non-negara, serta pendekatan multidimensi yang menggabungkan keamanan, diplomasi, dan pembangunan, Sambas memperlihatkan bagaimana wilayah perbatasan dapat menjadi garda terdepan dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan regional. Strategi ini relevan dalam konteks Indo-Pasifik, dimana dinamika keamanan dan ekonomi semakin kompleks dan saling berkait. IDSD mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi daya saing ekonomi seperti infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kebijakan ekonomi, inovasi, akses pasar, dan lain-lain. Melalui penggunaan indeks ini, pemerintah, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau dan memahami faktor faktor yang mempengaruhi daya saing ekonomi suatu daerah. Hal ini membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan daya saing daerah tersebut, seperti investasi dalam infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, pengembangan kebijakan pro-bisnis, dan stimulasi inovasi. Indeks Daya Saing Daerah juga berguna dalam membandingkan kinerja ekonomi antara berbagai daerah atau wilayah, serta mengidentifikasi potensi kerja sama dan kolaborasi untuk meningkatkan daya saing secara bersama-sama. Tabel 2. 58 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sambas, Tahun 2020-2024 IDSD 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Sambas 2,44 (Sedang) N/A 2,64 (Sedang) 3,03 (Sedang) 3,55 (Tinggi) Kalbar 1,40 (Sedang) N/A 2,94 (Sedang) 3,20 (Tinggi) 3,42 (Tinggi) Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tahun 2020-2024 Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa skor IDSD Kabupaten Sambas terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, IDSD di kategori sedang dengan angka 2,44. Kemudian tahun 2022 skornya naik menjadi 2,64 juga pada kategori sedang, sedangkan tahun 2023 masih tetap BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-155 berada kategori dalam sedang meskipun skornya meningkat menjadi 3,03. Dan pada tahun 2024 skor meningkat menjadi 3,42. 2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah Secara keseluruhan tahun 2024 menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan infrastruktur, ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program dan alokasi anggaran yang strategis. 2.1.4.4.1. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran atau indikator kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Penetapan indikator kinerja Kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi IKK. Adapun capaian IKK kabupaten Sambas sejak tahun 2021-2024 ditampilkan dalam tabel 2.59 sebagai berikut: Tabel 2.59 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sambas NO Urusan Pemerintahan INDIKATOR CAPAIAN KINERJA KET 2021 2022 2023 2024

1.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR a Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 30% 60,44% 97,52% 54,45% DISDIKBUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 81% 80,63% 95,77% 96,48% DISDIKBUD Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 0,17% 60,78% 82,94% 92,98% DISDIKBUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 17,87% 0,31% 81,36% DISDIKBUD b Kesehatan Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 0,73 0,07 0,68 0,70 DINKES Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi 50% 75% 100% 100% DINKES Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 81,93% 78,87% 82,10% 67,84% DINKES Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 84.77% 81,79% 85,67% 66,79% DINKES BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-156 NO Urusan Pemerintahan INDIKATOR CAPAIAN KINERJA KET 2021 2022 2023 2024 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 88,8% 86,52% 89,47% 70,73% DINKES Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 80,67% 81,44% 91,38% 84,68% DINKES Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar 109,94 105,43% 109,71% 99,81% DINKES Persentase orang usia 15- 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 56,51 57,19% 74,19% 68,87% DINKES Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 72,55 81,03% 78,95% 92,28% DINKES Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 34,58 38,37% 50,43% 48,95% DINKES Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 97,98 98,09% 115,37% 104,20 DINKES Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 95,02 96,59% 100,57% 99,07% DINKES Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 61,72 86,51% 98,87% 97,98% DINKES Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 82,67% 82,38% 84,57% DINKES c Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Rasio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota - - - - DPUPR Rasio luas Kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota - - - - DPUPR Rasio luas daerah irigasi Kewenangan Kab/Kota Yang dilayani oleh jaringan irigasi - 62,12 64,16% 73,85% DPUPR Persentase jumlah Rumah tangga yang Mendapatkan akses Terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota 55,33% 59,50% 28,35% 67,02% PERKIM LH BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-157 NO Urusan Pemerintahan INDIKATOR CAPAIAN KINERJA KET 2021 2022 2023 2024 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic 81,93% 82,72% 83,44% 82,24% PERKIM LH Rasio kepatuhan Kab/Kota 100% 100% 0% 100% DPUPR Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota 75,26% 68,70% 41,89% 70,42% DPUPR Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat Kompetensi 62,12% 20,66% 20,66% 21,23% DPUPR Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 100% 100% 0% 100% DPUPR d Perumahan Rakyat Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota 100% 100% 100% 100% PERKIM LH Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kab/Kota 0 100% 0% 0% PERKIM LH Persentase kawasan Permukiman kumuh Dibawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani 0 100% 100% 100% PERKIM LH Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 19,76% 100% 23,9% 22,20% PERKIM LH Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kab/Kota 0 100% 0% 0% PERKIM LH e Ketenteraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100% 93,33% 95,12% SATPOL PP Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan 11,36% 100% 100% 100% SATPOL PP Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 540 100% 0% 100% BPPD Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 450 100% 0% 100% BPPD Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 1 100% 0% 100% BPPD Persentase penyelamatan Evakuasi kebakaran 36,67% 100% 0% 40,91% BPPD Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 30% 42,31% 0% 20,75% BPPD f Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) 217% 2,35% 100% 100% DINSOS PMD BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-158 NO Urusan Pemerintahan INDIKATOR CAPAIAN KINERJA KET 2021 2022 2023 2024 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota 100% 100% 100% 100% DINSOS PMD
2.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR a Tenaga Kerja Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 100% 100% 100% 100% DISNAKERTRANS Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 0,31% 0,51% 0,06% 0% DISNAKERTRANS Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 7.325.063.9 51 50004,56 8.633.388 .472,9851 4.605.783 .347,70 DISNAKERTRANS Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) 3,82% 42,37% 33,03% 36,70% DISNAKERTRANS Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah Kab/Kota 59,35% 91,15% 89,36% 90,99% DISNAKERTRANS b Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Persentase ARG pada belanja langsung APBD 65% 47,74% 59,01% 0% DP3APKB Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten 0,02% 100% 100% 100% DP3APKB Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 5,773% 5,61% 2,29% 2,20% DP3APKB c Pangan Persentase ketersediaan (Tersedianya beras/jagung kebutuhan) 0 10,44% 15,65 17,93% DISTAN KP d Pertanahan Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan Peruntukkan tanahnya Diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 85,64% 82,91% 82,91% DPMPTSP Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 82,59% 100% 100% 100% BPN Tersedianya lokasi Pembangunan dalam Rangka penanaman modal. 0 57,16% 64,66% 68,06% DPMPTSP Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 0 0 0% 0% BPN Tersedianya tanah untuk masyarakat. 0 0 0 0% BPN Penanganan sengketa Tanah garapan yang Dilakukan melalui mediasi 69,51 0 0 0% PERKIM LH e Lingkungan Hidup Indeks Lingkungan (IKLH) kab/Kota 69,51 67,20 71,31 67,56 PERKIM LH BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-159 NO Urusan Pemerintahan INDIKATOR CAPAIAN KINERJA KET 2021 2022 2023 2024 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota 35% 46,34% 36,31% 41,47% PERKIM LH Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 100%% 100% 100% 0% PERKIM LH f Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Perekaman KTP elektronik 99,05% 100% 97,76% 97,62% DISDUKCAPIL Persentase anak usia 1- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 50,12% 53,96% 58,77% 64,81% DISDUKCAPIL Kepemilikan akta kelahiran 98,93% 93,68% 95,25% 96,42% DISDUKCAPIL Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 16,67% 43,18% 50,00% 75% DISDUKCAPIL g Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase pengentasan tertinggal 100% 0% 0% 100% DINSOS PMD Persentase peningkatan status desa mandiri 1,23% 100% 20,00% 100% DINSOS PMD h Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana TFR (Angka Kelahiran Total) 458,51 2916 2,5 2,43 DP3APKB Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 70,88% 65,70% 68,56% 69,52% DP3APKB Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 11,26% 34,43% 15,02% 9,70% DP3APKB i Perhubungan Rasio konektivitas Kab/ Kota 52 52% 52% 52,00 DISHUB V/C Ratio di Kabupaten/Kota 0,45 0,48% 52 0,34 DISHUB j Komunikasi dan Informatika Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 0 100% 0 54,54 DISKOMINFO Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 0 100% 100% 71,43% DISKOMINFO Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab/Kota 63% 100% 100% 2,62% DISKOMINFO k Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Meningkatnya Koperasi yang berkualitas 23,86 24,13% 36,18% 50,77% DISKUMINDAG Meningkatnya Mikro yang wirausaha 13,28% 21,73% 33,52% 49,76% DISKUMINDAG l Penanaman Modal Persentase peningkatan investasi di Kab/Kota 6,28 22,34% 0% 3,39% DMPTSP m Kepemudaan Dan Olahraga Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi Mandiri 0 0,01% 0% 0,01% DISPARPORA Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 0 0,076% 0% 0,04% DISPARPORA Peningkatan prestasi olahraga 2 2 0% 11 DISPARPORA BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-160 NO Urusan Pemerintahan INDIKATOR CAPAIAN KINERJA KET 2021 2022 2023 2024 n Statistik Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 100% 100% 100% 100% DISKOMINFO Persentase OPD yang Menggunakan data Statistic dalam Melakukan evaluasi pembangunan daerah 100% 100% 100% 100% DISKOMINFO o Persandian Tingkat keamanan informasi pemerintah 8,9% 8,99% 9,61% 10,70% DISKOMINFO p Kebudayaan Terlestarikannya Cagar Budaya 69,57% 66,67% 66,67% 66,67% DISDIKBUD q Perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 49,12 123,31% 55,41 75,32 DINAS ARPUSDA Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 29,03 236,31% 29,03 74,25 DINAS ARPUSDA r Kearsipan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan Akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 10,38 105,13% 45,22 49,57 DINAS ARPUSDA Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 0 125,13% 36,67 29,42 DINAS ARPUSDA
3.URUSAN PILIHAN a Kelautan Dan Perikanan Jumlah Total Produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kab/Kota (sumber data: one data KKP) 10.070,04 ton 176,62% 162,93% 217,95% DPPKH b Pariwisata Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan -99,3% 15.515,62 % 0% 17,28% DISPARPORA Persentase peningkatan Perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota 63,31% 16,23% 0% 5,92% DISPARPORA Tingkat hunian akomodasi 5518,3% 17,57% 0% 24,27% DISPARPORA Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 2,57% 2,57% 0% 2,78% DISPARPORA Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 2,94% 3,58% 0% 0,12% DISPARPORA c Pertanian Produktivitas pertanian per hektar per tahun 2,722 Ton/ha 26,13 Kuintal/ Ha 2,9 Ton/ Ha 3,09 Ton/ha DISTAN KP Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular -0,16% -15,43% 71,82% -53,35% DPPKH d Kehutanan BUP BUP BUP BUP e Energi Dan Sumber Daya Mineral Persentase perusahaan Pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di BUP BUP BUP BUP BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-161 NO Urusan Pemerintahan INDIKATOR CAPAIAN KINERJA KET 2021 2022 2023 2024 f Perdagangan Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan 42,62% 66,95% 74,27% 80,60% DISKUMINDAG Persentase realisasi pupuk 1,32% 9,93% 73,44% DISKUMINDAG Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah berlaku 50,35% 267,21% 27,28 29,03% DISKUMINDAG g Perindustrian Pertambahan jumlah Industri kecil dan menengah di Kab/ Kota 10,27% 20,15% 18,79% 14,30% DISKUMINDAG Persentase pencapaian sasaran pembangunan industrI termasuk turunan indikator Pembangunan industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP 100% 100% 100% 100% DISKUMINDAG Persentase jumlah hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 3,86% 6,07% 1,26% 11,61% DISKUMINDAG Persentase jumlah hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 0 0 0 0 DISKUMINDAG Persentase jumlah hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Yang lokasinya di Daerah Kab/Kota 0 0 0 0 DISKUMINDAG Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 0 100% 100% 100% DISKUMINDAG h Transmigrasi Satuan Permukiman yang Dibina - 114,29% 106,67% 100% DISNAKERTRANS Sumber : LPPD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2024 Capaian IKK Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2021–2024 tersebut menunjukkan terdapat kemajuan di beberapa sektor strategis di Kabupaten Sambas. Diantaranya peningkatan partisipasi pendidikan dasar dan menengah, yaitu tingkat partisipasi Pendidikan usia 5-6 tahun meningkat dari tahun 2021 yaitu 30% menjadi 97,52% pada tahun 2023, namun menurun drastis menjadi 54,45 % pada tahun 2024. Fluktuasi tajam ini menunjukkan kurangnya stabilitas pada program Pendidikan Anak Usia Dini. Sedangkan partisipasi Pendidikan usia 7-15 tahun menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dengan capaian hamper 93% untuk SMP. Namun terjadi penurunan signifikan pada pelayanan ibu hamil dan persalinan pada tahun 2024. Skrining lansia meningkat dari tahun 2021 sebesar 72,55% menjadi 92,28% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan akses layanan kesehatan untuk kelompok usia lanjut yang baik. Berdasarkan capaian IKK Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2021– 2024, diketahui bahwa tingkat kemantapan jalan rendah dan akses air minum pada beberapa tahun, serta minimnya tenaga kerja bersertifikat. Di sektor unggulan, pariwisata dan industri kecil masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa indikator telah mendukung pencapaian sasaran RPJMD, seperti peningkatan kualitas SDM, layanan dasar, dan lingkungan hidup, namun dibutuhkan upaya konsisten dan terintegrasi untuk menjaga stabilitas capaian serta memperkuat sektor-sektor ekonomi produktif secara berkelanjutan. 2.1.5. Gambaran Keuangan Daerah Keuangan daerah merupakan faktor strategis dan berperan penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam upaya mewujudkan keuangan daerah yang efektif dan efisien serta transparan, partisipatif dan akuntabel, dibutuhkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang merupakan satu diantara aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

a.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
d.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
e.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
f.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
g.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
i.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
k.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan Pemerintah Daerah terkait erat dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset Pemerintah Paerah, kondisi kewajiban Pemerintah Paerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Sejalan dengan prinsip, asas, dan landasan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menuntut Pemerintah Daerah untuk menciptakan sistem BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-164 Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2.1.5.1. Kinerja Keuangan Lima Tahun Terakhir Perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dicermati pada kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi Neraca Daerah. Adapun kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari kapasitas keuangan daerah yang tercermin dalam Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sementara itu, Neraca Daerah dapat menggambarkan perkembangan aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah, serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. 2.1.5.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD APBD Kabupaten Sambas adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Sebelum penyusunan dan pelaksanaan anggaran, terlebih dahulu ditetapkan kebijakan umum anggaran yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. APBD Kabupaten Sambas dari sisi pendapatan daerah terus mengalami peningkatan yang fluktuatif yakni pada tahun 2020 dari Rp. 1.669,65 milyar meningkat menjadi Rp. 1.850,51 miliar pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.706, 79 milyar. Selanjutnya pada tahun 2023 juga meningkat menjadi Rp. 1.867, 56 miliar dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 2.102,27 miliar. Sebaliknya, jika dilihat dari sisi belanja daerah juga menggambarkan kondisi belanja yang mengalami peningkatan. Bahkan jumlahnya lebih besar dari pendapatan daerah, seperti pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.692,19 Milyar. Selanjutnya pada tahun 2021 sampai 2024 juga terus mengalami peningkatan. (Tabel 2.46). Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Sambas harus dapat menggali sumber pembiayaan guna menutupi kekurangan pendapatan (defisit) baik dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya maupun melalui sumber pembiayaan lainnya. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas dalam kurun waktu 2020–2024 rata-rata 5,93% per tahun (Tabel 2.46). Dalam kurun waktu yang sama, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 15,29% per tahun. Peningkatan PAD yang cukup tinggi dikontribusi oleh pertumbuhan penerimaan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah yakni rata-rata 16,94% per tahun. Selanjutnya, pertumbuhan pendapatan transfer periode 2020-2024 rata-rata 6,69 % per tahun dengan komponen penerimaan transfer pusat mengalami pertumbuhan positif yakni 6,50 % per tahun, sedangkan untuk transfer antar daerah juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,32 % per tahun. Sumber pendapatan daerah selanjutnya adalah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, dimana pada periode 2020-2024 rata-rata sebesar -66,99 % per tahun dengan kontribusi terbesar yang bersumber dari pendapatan hibah yang terus mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Tabel 2. 61 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 TAHUN TARGET REALISASI Rasio Efektivitas (%)PAD (Rp) Pertumbuhan (%) PAD (Rp) Pertumbuhan (%) 2020 131,008,857,870,66 -19,20 129,676,504,956,48 -12,88 98,98 2021 142,402,655,694,00 8,70 148,139,103,732,57 14,24 104,03 2022 209,294,288,331,00 46,97 167,639,410,303,57 13,16 80,10 2023 270,580,517,704,00 29,28 230,889,069,497,90 37,73 85,33 2024 312,334,477,478,00 15,43 229,120,841,939,69 -0,77 73,36 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab, Sambas, Tahun 2020-2024 (diolah) Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas selama periode 2020-2024 berdasarkan tabel di atas, menunjukkan pencapaian yang berubah-ubah, Kinerja Rasio Efektivitas perlu untuk terus menerus ditingkatkan, karena hampir setiap tahun mengalami fluktuasi rasio efektivitas dimana pada tahun 2020 sudah efektif dan sangat efektif pada tahun 2021, Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan karena rasio efektifitas menjadi cukup efektif (80,10%), karena pada tahun tersebut masih dalam masa pemulihan perekonomian pasca Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2023 juga masih dalam kondisi yang cukup efektif, namun dari persentase sudah mulai mengalami kenaikan yakni menjadi sebesar 85,33%, Tetapi pada tahun 2024 kembali lagi mengalami penurunan menjadi 73,36%, Untuk itu perlu langkah sistematis untuk meningkatkan kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, dengan lebih memaksimalkan pemungutan pada sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensinya relatif cukup besar. 2.1.5.1.2. Neraca Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH III-168 digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan dan aset daerah secara menyeluruh, Penyusunan neraca daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan fiskal daerah dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan selama periode lima tahun, Dengan adanya neraca daerah, pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Neraca Daerah menginformasikan posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan, Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian objek, Laporan terkait neraca daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efektif dan efisien. Aset daerah merupakan seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik dalam bentuk kas, investasi, piutang, persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya yang berkontribusi dalam pelayanan publik, Aset daerah mencakup infrastruktur, tanah, bangunan, kendaraan dinas, serta aset tidak berwujud seperti hak paten dan lisensi, Pemanfaatan aset daerah yang optimal sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama kurun waktu 2020-2024, pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten Sambas mencapai 6,01% per tahun, yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Sambas mengalami peningkatan yang relatif stabil, Pertumbuhan Aset dalam trend yang positif ini menunjukkan bahwa aset Pemerintah Kabupaten Sambas periode 2020-2024 berada pada kondisi sehat, BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH III-169 Aset daerah tersebut berupa aset lancar (uang kas, piutang, dan penyisihan), investasi jangka panjang, aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya), dan aset lainnya yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Sambas. Aset lancar dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,39% per tahun, investasi jangka panjang khususnya investasi permanen mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,39 % per tahun, sedangkan aset tetap tumbuh rata-rata 6,70% per tahun, komponen aset lainnya mengalami penurunan sebesar rata -2,95% per tahun. Secara keseluruhan, perkembangan kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas dalam kurun waktu 2020-2024 seperti terlihat pada Tabel di bawah ini. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) selalu dapat diselesaikan, Pada 2020, kewajiban jangka pendek Rp 132.707.294.916,12, dan terus terjadi peningkatan sampai tahun 2024, dengan jumlah kewajiban jangka pendek Rp354.705.604.564,01. Pemenuhan akan kewajiban jangka pendek selama periode 2020-2024 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas selama kurun waktu tersebut dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek secara tepat waktu. Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban daerah yang menggambarkan kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai hasil dari akumulasi surplus atau defisit dari periode-periode sebelumnya, ekuitas dana dalam RPJMD mencerminkan kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan tanpa bergantung pada sumber eksternal. Oleh karena itu, ekuitas dana yang kuat menjadi indikator penting dalam keberlanjutan pembangunan daerah. Untuk menilai kondisi ekuitas dana dalam neraca daerah digunakan indikator dimana satu diantara adalah dengan melihat rasio ekuitas terhadap aset total yang mengukur seberapa besar ekuitas dibandingkan dengan total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber daya keuangan yang lebih kuat dan ketergantungan yang lebih rendah terhadap utang. Rasio ekuitas dana terhadap aset total pada Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2020 sebesar 95,06%. Hal ini berarti 95,06% dari total aset Pemerintah Kabupaten Sambas berasal dari ekuitas dan sisanya berasal dari kewajiban atau utang dan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas memiliki sumber daya keuangan yang kuat dan I BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH I II-172 ketergantungan yang rendah terhadap utang. Selanjutnya pada tahun 2021 sebesar 93,37%, pada tahun 2022 sebesar 89,02% dan tahun 2023 sebesar 89,41% serta tahun 2024 sebesar 89,55%. 2.1.5.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Secara garis besar, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sambas tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD, Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah, Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) pendapatan transfer, yang meliputi transfer pemerintah pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa, serta transfer antar-daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan, sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah (2) peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah (3) peningkatan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah yaitu:
a.memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
b.meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, kepentingan I BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH I II-173 umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat;
c.meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Provinsi dan SKPD Penghasil/Pemungut;
d.meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
e.meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pendapatan retribusi daerah;
f.meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
g.meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah; dan
h.meningkatkan kinerja pelayanan melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional, serta pengembangan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat. 2.1.5.2.1. Proporsi Anggaran Daerah 2.1.5.2.1.1. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah Kabupaten Sambas bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata- rata sebesar 9,77% per tahun, proporsi terbesar pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer yakni rata-rata 86,99% per tahun, sedangkan proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata sebesar 3,23% per tahun. I BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH I II-174 Tabel 2. 63 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas, Tahun 2020-2024 URAIAN 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) Rata-rata (%)
1. 1.PAD 129,676,504,956,48 148,139,103,732,57 167,639,410,303,57 230,889,069,497,90 229,120,841,939,69 Proporsi 7,77% 8,01% 9,82% 12,36% 10,90% 9,77
2. 2.Pendapatan Transfer 1,445,026,636,211,00 1,575,722,281,915,86 1,508,018,076,940,77 1,603,758,906,677,75 1,872,025,231,888,00 Proporsi 86,55% 85,15% 88,35% 85,87% 89,05% 86,99
3. 3.Lain-lain Pendapatan Yang Sah 94,944,715,658,47 126,652,996,084,78 31,136,403,751,01 32,911,622,928,43 1,126,118,000,00 5,69% 6,84% 1,82% 1,76% 0,05% 3,23 Total Pendapatan Daerah 1,669,647,856,825,95 1,850,514,381,733,21 1,706,793,890,995,35 1,867,559,599,104,08 2,102,272,191,827,69 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kab, Sambas, Tahun 2020-2024 (diolah) BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-166 Tingginya proporsi pendapatan transfer dalam struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas selama kurun waktu 2020-2024 ditopang oleh penerimaan yang relatif besar dari transfer Pemerintah Pusat dan penerimaan dari transfer Antar Daerah. 2.1.5.2.1.2. Belanja Daerah Selama periode tahun 2020-2024, proporsi belanja pegawai dibandingkan dengan total pengeluaran daerah Kabupaten Sambas (belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan) yaitu rata-rata sebesar 32,24% per tahun, proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 38,57%, hal ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan rutin berupa belanja gaji dan tunjangan. Tabel 2. 64 Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Sambas, Tahun 2020 – 2024 Tahun Jumlah Belanja Pegawai (Rp) Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp) Persentase (%) 2020 685,694,134,094,87 1,777,941,085,750,19 38,57% 2021 619,026,166,802,00 1,951,395,554,871,16 31,72% 2022 605,019,645,985,00 1,969,573,584,716,82 30,72% 2023 652,364,519,647,00 2,098,395,229,041,90 31,09% 2024 642,865,726,454,12 2,210,071,807,106,53 29,09% Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab, Sambas, Tahun 2020-2024 (diolah) Selama periode tahun 2020-2024, rata-rata proporsi belanja barang dan jasa dibandingkan dengan total pengeluaran daerah Kabupaten Sambas (belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan) adalah sebesar 27,66%, belanja barang dan jasa digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan daerah melalui perangkat daerah, proporsi belanja barang dan jasa cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2023 serta 2024 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Proporsi realisasi Belanja Barang dan Jasa terendah terjadi pada tahun 2020, yakni sebesar 22,15 %, dan tertinggi pada tahun 2022 yakni sebesar 31,42 %, BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-167 Tabel 2. 65 Proporsi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Sambas Tahun 2020 – 2024 Tahun Jumlah Belanja Barang dan Jasa (Rp) Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp) Persentase (%) 2020 393,811,874,382,27 1,777,941,085,750,19 22,15% 2021 568,421,836,964,67 1,951,395,554,871,16 29,13% 2022 618,859,246,853,97 1,969,573,584,716,82 31,42% 2023 612,392,125,214,08 2,098,395,229,041,90 29,18% 2024 583,619,065,645,48 2,210,071,807,106,53 26,41% Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab, Sambas, Tahun 2020-2024 (diolah) Selama periode tahun 2020-2024, rata-rata proporsi belanja modal dibandingkan dengan total pengeluaran daerah Kabupaten Sambas (belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan) adalah sebesar 12,50%, Tabel 2. 66 Proporsi Belanja Modal Kabupaten Sambas, Tahun 2020 – 2024 Tahun Jumlah Belanja Modal (Rp) Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp) Persentase (%) 2020 237,715,454,547,89 1,777,941,085,750,19 13,37% 2021 285,088,808,225,49 1,951,395,554,871,16 14,61% 2022 222,618,161,024,85 1,969,573,584,716,82 11,30% 2023 214,419,208,693,00 2,098,395,229,041,90 10,22% 2024 286,839,372,979,25 2,210,071,807,106,53 12,98% Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab, Sambas, Tahun 2020-2024 (diolah) Proporsi belanja modal terus mengalami perubahan, dimana pada tahun 2021 sebesar 14,61%,mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya kemudian turun menjadi 11,30% pada tahun 2022 dan 10,22 % di tahun 2023, Selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 12,98%. Rata-rata proporsi belanja modal sebesar 12,50% tersebut relatif rendah. Kondisi ini layak menjadi isu strategis, karena alokasi belanja modal yang rendah dapat menghambat peningkatan infrastruktur, daya saing daerah, dan pencapaian visi Kabupaten Sambas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 apabila performance budgeting memperlihatkan defisit, maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutupi defisit tersebut yaitu (1) SILPA (2) pencairan dana cadangan (3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (4) penerimaan pinjaman daerah (5) penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah (6) penerimaan piutang daerah. Sedangkan bila terjadi surplus anggaran daerah maka akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah berupa (a) pembentukan dana cadangan (2) penyertaan modal pemerintah daerah (3) pembayaran pokok utang (4) pemberian pinjaman daerah. Perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Sambas pada kurun waktu 2020-2024 disajikan berikut ini: Secara keseluruhan, realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sambas periode 2020-2024 disajikan sebagai berikut: 2.1.5.3. Kerangka Pendanaan 2.1.5.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran, Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik, Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar Pemerintah Daerah setiap periodik dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas, yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, Berikut disajikan perkembangan realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Sambas selama 5 tahun terakhir. 2.1.5.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, Adapun tahap awal perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan melakukan proyeksi keuangan daerah Kabupaten Sambas untuk kurun waktu 2025-2030, sebagai berikut: Perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendukung proses pembangunan daerah Kabupaten Sambas tahun 2025-2030 disajikan pada tabel berikut :
4. 1.Pendapatan 2,200,136,500,331.0 0 2,280,689,806,350.0 5 2,365,323,934,641.1 3 2,454,271,103,436.9 7 2,547,828,076,216.5 7 2,646,316,359,256.41
5. 2.Pencairan Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. 3.SILPA tahun sebelumnya 19,405,000,000.00 15,000,000,000.00 12,000,000,000.00 10,000,000,000.00 8,000,000,000.00 7,500,000,000.00 Total Penerimaan (1+2+3) 2,219,541,500,331.0 0 2,295,689,806,350.0 5 2,377,323,934,641.1 3 2,464,271,103,436.9 7 2,555,828,076,216.5 7 2,653,816,359,256.41 Dikurangi : Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Wajib mengikat serta Prioritas Utama 1,685,779,108,274.4 0 1,637,906,824,374.7 6 1,543,784,775,317.4 8 1,536,907,012,883.9 0 1,557,369,740,718.3 0 1,591,145,838,572.43 Kapasitas Riil Kemampuan Keu. Daerah 533,762,392,056.60 657,782,981,975.29 833,539,159,323.65 927,364,090,553.07 998,458,335,498.26 1,062,670,520,683.9 8 Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah) BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-180 Berdasarkan proyeksi keuangan daerah, proyeksi pembiayaan pembangunan, proyeksi pengeluaran wajib, mengikat dan prioritas utama, serta perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah maka perlu disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sambas periode 2025-2030 yang meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di masa yang akan datang, prioritas kebijakan Pendapatan Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
a.Mengefektifkan dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui pendataan basis pajak dan potensi pajak secara berkelanjutan; 2) digitalisasi layanan pajak dan retribusi berbasis VA, QRIS dan digital ticketing untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan kepatuhan; 3) revitalisasi aset daerah untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan; 4) meningkatkan peran BUMD; 5) membangun BUMD di bidang pangan, pariwisata dan hasil laut; 6) pengembangan wisata budaya, ekowisata dan perbatasan dan mendorong investasi agroindustri; 7) menyesuaikan pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8) menetapkan parameter yang objektif untuk mengukur prestasi peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah; 9) penyajian secara terinci mengenai target dan realisasi masing-masing jenis Pajak Daerah, terutama pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam PAD Kabupaten Sambas; 10) melakukan pemutakhiran data objek pajak sesuai dengan nama wajib pajak yang tertera dalam surat kepemilikan tanah dan atau bangunan; 11) meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pendapatan melalui pelatihan/bimbingan teknis; 12) mengefektifkan pemungutan pajak, seperti: Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang tidak dapat diukur secara faktual baik besaran pendapatan maupun penggunaannya, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN- KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB); 13) melakukan penghapusan terhadap Nilai Objek Pajak (NOP) yang terindikasi ganda; 14) melakukan penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak dengan mencetak piutang wajib pajak pada saat melakukan pembayaran di pelayanan PBB-P2 Kabupaten Sambas dan Bank Kalbar; 15) melakukan pendekatan persuasif dan pemberian sanksi berupa denda kepada wajib pajak yang lalai; 16) meningkatkan intensitas waktu pemungutan pajak; 17) merevisi regulasi tentang besaran tarif yang dianggap tidak relevan lagi; 18) membentuk tim terpadu untuk penertiban izin yang habis masa berlakunya dan yang belum memiliki izin seperti IMB, reklame, dan lain- lain; 19) peningkatan pengawasan pemungutan dan penyetorannya; 20) meningkatkan penyertaan modal kepada BUMD yang memiliki kontribusi maksimal kepada Pemerintah Daerah; 21) meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada BUMD; 22) melaksanakan koordinasi dengan Bank dimana dana Pemerintah Daerah ditempatkan untuk peningkatan jasa giro dan deposito; dan 23) mengoptimalkan pengelolaan Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD) secara profesional.
b.Meningkatkan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru dan peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK); 2) menyesuaikan proposal DAK dengan prioritas nasional: Pembangunan infrastruktur desa, irigasi, ketahanan pangan, pendidikan, perbatasan yang dilengkapi dengan data pendukung yang baik; 3) ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Penghasilan; 4) peningkatan koordinasi dengan kementerian terkait untuk peningkatan pengalokasian dana penyesuaian (Tunjangan Kependidikan) sesuai dengan data terbaru; dan 5) koordinasi antara Pemerintah Daerah penghasil sumber daya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan pemerintah/kementerian terkait. Selanjutnya berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Belanja daerah tahun 2025-2030 diarahkan untuk mendukung dan memperkuat pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan Belanja Daerah tahun anggaran 2025-2030 dilakukan melalui pengaturan pola belanja yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu:
a.Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Belanja daerah dialokasikan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sambas;
c.Mengalokasikan belanja barang dan jasa yang akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, maupun untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
d.Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
e.Mengalokasikan belanja subsidi untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
f.Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
g.Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
h.Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Sambas yang terdiri dari urusan wajib (pelayanan dasar dan non pelayanan dasar), urusan pilihan, dan urusan penunjang dan disesuaikan dengan prioritas nasional;
i.Mengalokasikan belanja modal dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, berupa: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya, dengan kriteria digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset;
j.Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi baik lembaga BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-184 pendidikan negeri maupun swasta, serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
k.Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan;
l.Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian/perkebunan, peternakan, dan perikanan, penguatan struktur ekonomi perdesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan sesuai prioritas kebijakan nasional;
m.Digitalisasi birokrasi dan pengembangan e-government/Pemerintahan Digital untuk efisiensi layanan publik;
n.Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur melalui penyiapan sumber daya manusia yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
o.Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
p.Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa dalam rangka mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
q.Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara proporsional untuk menunjang kegiatan operasionalisasi Pemerintah Desa, dan bantuan keuangan yang bersifat umum baik kepada Pemerintah Desa maupun kepada Pemerintah Daerah lainnya.
a.Penggunaan sisa lebih perhitungan tahun lalu sebagai sumber penerimaan pada APBD;
b.Penggunaan pinjaman, melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik dan proyek-proyek besar lainnya;
c.Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) untuk menambah dana cadangan;
d.Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan BUMN, BUMD dan swasta dalam pembiayaan pembangunan serta kerjasama lintas daerah dan lintas negara (kerjasama ekonomi perbatasan, dana hibah internasional untuk pembangunan perbatasan dan lingkungan);
e.Pembiayaan pembangunan dengan pola cost-sharing antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta melakukan skema public private partnership (PPP) atau skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur strategis; dan
f.Mengoptimalkan pembiayaan Pembangunan melalui sumber Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/TJSLP (perkebunan; pertanian, perikanan dan peternakan; perbankan; BUMN dan BUMD; perhotelan dan restoran; perdagangan dan telekomunikasi, pertambangan dan ESDM) untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan dan sosial. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah pada masa mendatang diarahkan pada kebijakan sebagai berikut:
a.Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas;
b.Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan berdasarkan bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau terhadap beberapa urusan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap bidang lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. Proses identifikasi ini menjadi dasar dalam merumuskan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, ketepatan dalam mengidentifikasi permasalahan sangat penting, dengan menggunakan kriteria tertentu agar menghasilkan daftar permasalahan yang faktual dan relevan. Adapun kriteria yang digunakan dalam identifikasi permasalahan meliputi:
a.memiliki cakupan yang luas: masalah ini mempengaruhi banyak orang, wilayah, atau sektor, sehingga dampaknya dirasakan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan;
b.berpotensi meningkat atau membesar di masa mendatang serta berdampak negatif: jika tidak segera ditangani, masalah ini dapat berkembang lebih besar dan menimbulkan konsekuensi yang semakin serius bagi masyarakat dan lingkungan;
c.membutuhkan penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu dengan melibatkan sinergi berbagai pihak: penyelesaian masalah ini memerlukan upaya berkelanjutan serta koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai solusi yang efektif;
d.dampak terhadap kesejahteraan: masalah ini secara langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial; dan
e.keterjangkauan solusi: penyelesaian masalah ini harus realistis, dapat diterapkan, dan sesuai dengan ketersediaan sumber daya baik dalam jangka pendek maupun panjang. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun sumber data permasalahan terdiri dari:
a.Perbandingan data capaian kinerja antar tahun;
b.Perbandingan data capaian dengan antar daerah;
c.Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);
d.Pokok pikiran dewan;
e.Diskusi dengan kelompok masyarakat (Gapoktan, Aliansi Masyarakat);
f.Kajian akademis;
g.Data dan fakta yang terjadi; dan
h.Kajian dan press release BPS. Identifikasi permasalahan terbagi menjadi tiga yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, dipecahkan melalui perumusan misi, tujuan, dan sasaran. Kemudian untuk masalah merupakan hal – hal yang harus dicari penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik, biasanya dipecahkan dalam bentuk strategi-strategi khusus. Dan akar masalah adalah Hal-hal yang harus dicari penyebab dari masalah yang lebih rinci, biasanya pemecahan akar masalah dilakukan melalui rumusan program/kegiatan. 2.1.6.1. Telaah Kebijakan Internasional (SDG’s) Ada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai bagian dari agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan:
a.Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia;
b.Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendukung pertanian berkelanjutan;
c.Memastikan kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua usia;
d.Memastikan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua;
e.Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan;
f.Memastikan ketersediaan air dan pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
g.Memastikan akses universal terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
h.Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
i.Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
j.Mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara;
k.Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
l.Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
m.Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
n.Menghentikan dan membalikkan kerusakan ekosistem laut, serta mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;
o.Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, serta menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati;
p.Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan untuk semua, serta membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan
q.Menguatkan cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Laporan kemajuan SDGs 2024 memberikan gambaran global mengenai status pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2024, menjelang batas waktu 2030. Laporan ini mengungkapkan bahwa upaya global untuk mencapai SDGs menghadapi tantangan signifikan, dengan hanya 17% dari target yang berada pada jalur yang sesuai untuk tercapai pada 2030. Sebagian besar, yaitu hampir setengah dari target, menunjukkan kemajuan yang terbatas atau moderat, sementara lebih dari sepertiga dari target mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran. Krisis global yang meliputi pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik, serta dampak perubahan iklim telah memperburuk situasi, mempengaruhi pencapaian SDGs secara keseluruhan. Namun di tengah tantangan tersebut, beberapa indikator menunjukkan adanya kemajuan, terutama di sektor kesehatan, akses terhadap air, serta konektivitas digital. Laporan kemajuan SDGs 2024 menyoroti perlunya tindakan segera dan berkelanjutan untuk mengejar pencapaian SDGs, dengan fokus pada peningkatan pendanaan untuk negara-negara berkembang, mempercepat transisi menuju energi bersih, serta memperbaiki sistem sosial dan ekonomi global. Tantangan utama mencakup kesenjangan dalam ketersediaan data BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-190 yang dapat diandalkan serta ketidakmerataan akses terhadap sumber daya dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian SDGs. Sebagai contoh, sektor kemiskinan menunjukkan kemunduran akibat dampak langsung dari pandemi, yang menyebabkan peningkatan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Begitu pula dengan kelaparan dan ketahanan pangan, yang semakin memburuk akibat lonjakan harga pangan global. Dalam sektor kesehatan, meskipun ada beberapa perbaikan dalam pengurangan angka kematian bayi dan prevalensi HIV, secara umum pencapaian di bidang ini lebih lambat dari yang diharapkan, dengan ketimpangan yang tetap signifikan, khususnya di negara-negara berkembang. Pendidikan, sebagai sektor yang mendasari pencapaian SDGs lainnya, juga menghadapi tantangan besar, di mana pencapaian pembelajaran di banyak negara menunjukkan penurunan, meskipun ada peningkatan dalam tingkat partisipasi anak-anak di pendidikan dasar. Kesetaraan gender juga masih jauh dari tercapai, dengan lambatnya peningkatan partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta kekerasan terhadap perempuan yang tetap tinggi. Di bidang perubahan iklim, meskipun ada penurunan emisi di beberapa negara maju, tren global secara keseluruhan menunjukkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang mencapai tingkat tertinggi yang pernah tercatat. Kehilangan keberagaman hayati dan peningkatan asidifikasi laut juga menjadi perhatian serius, yang memerlukan upaya global yang lebih intensif untuk mengurangi dampaknya terhadap ekosistem dan kehidupan manusia. Tantangan utama dalam mencapai SDGs ini berkaitan dengan kekurangan investasi yang diperlukan untuk transisi ekonomi yang lebih berkelanjutan, serta ketergantungan global terhadap bahan bakar fosil yang memperburuk krisis iklim. Selain itu, meskipun kemajuan dalam pengumpulan data untuk pemantauan SDGs semakin baik, masih terdapat kesenjangan besar dalam hal ketersediaan data yang tepat waktu dan akurat, yang menghambat perumusan kebijakan yang efektif. Laporan 2024 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-191 mengingatkan bahwa pencapaian SDGs di tahun 2030 memerlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak. Tindakan yang lebih cepat dan lebih terkoordinasi sangat diperlukan, termasuk peningkatan kerjasama internasional, pembiayaan yang lebih besar, dan dukungan terhadap negara- negara berkembang yang paling rentan. Keberhasilan pencapaian SDGs akan sangat bergantung pada kebijakan yang inklusif dan transformatif yang memperhatikan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam pencapaian SDGs dengan berhasil memenuhi 62,5% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2030, mencakup 139 indikator dari total target yang ada. Pencapaian ini menempatkan Indonesia di posisi teratas di Asia dan peringkat ketujuh secara global, yang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Angka tersebut jauh melampaui rata-rata global yang hanya mencapai 17%. Posisi unggul Indonesia ini mencerminkan upaya nyata dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program yang sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs. Meskipun pencapaian ini menggembirakan, tantangan untuk memenuhi seluruh target SDGs pada tahun 2030 masih besar, dan Indonesia harus terus bekerja keras untuk mengatasi hambatan yang ada. Negara ini menjadi referensi penting bagi negara-negara lain dalam upaya mencapai SDGs, yang menyoroti potensi besar dalam mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan nasional. Berdasarkan data dari indikator SDGs 2024, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam mencapai beberapa tujuan SDGs meskipun masih ada tantangan besar dalam beberapa sektor. Pencapaian pada Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) menunjukkan penurunan kemiskinan ekstrem dari 2,15% menjadi 1,8% pada 2023, dengan daerah pedesaan masih memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Indonesia juga meningkatkan proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, mencapai 90,11% pada 2020, yang mencerminkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. 2.1.6.2. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025- 2029 disusun sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dengan tujuan untuk memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Visi Presiden periode 2024-2029 adalah "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini mencerminkan bahwa pembangunan negara memerlukan kerjasama dari seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan tekad yang sama, berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Untuk mencapai visi ini, Presiden mengemukakan 8 (delapan) Asta Cita yang menjadi arah kebijakan utama. Visi ini mencakup pencapaian negara yang berdaulat, maju, dan sejahtera dengan pendapatan per kapita setara negara- negara maju, pengurangan kemiskinan, dan berkurangnya ketimpangan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-193 sosial-ekonomi. Pencapaian tersebut dijabarkan melalui Delapan Asta Cita, yang meliputi:
a.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
b.Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
c.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
d.Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
e.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
f.Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
g.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
h.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. RPJMN 2025-2029 menetapkan 17 (tujuh belas ) arah pembangunan nasional, yang terfokus pada tiga pilar utama: transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi wilayah. Setiap pilar ini memiliki sasaran yang terukur untuk mendorong perkembangan Indonesia menjadi negara maju. Dalam konteks ini, sektor yang memperoleh prioritas tinggi adalah: (1) pendidikan dan kesehatan, (2) pengurangan kemiskinan, (3) pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, dan (4) BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-194 peningkatan daya saing sektor ekonomi, khususnya melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam dan teknologi. Dalam periode 2020-2024, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif, meskipun terdampak pandemi COVID-19, dengan angka 5,05% pada tahun 2023. Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia juga meningkat menjadi USD 4,870, mengembalikan Indonesia ke kategori negara berpendapatan menengah atas, setelah sempat menurun akibat dampak pandemi. Sebagai gambaran, kemiskinan di Indonesia menurun secara bertahap, tercatat 9,03% pada Maret 2024. Di bidang pendidikan, angka partisipasi pendidikan dasar mengalami peningkatan, dengan 97,83% siswa menyelesaikan pendidikan di jenjang SD pada tahun 2023. Namun, terdapat ketimpangan di daerah, dengan provinsi- provinsi seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur masih membutuhkan intervensi lebih lanjut dalam hal akses pendidikan. Di sektor kesehatan, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 91,77% pada 2022, namun angka prevalensi stunting masih tinggi, meskipun ada penurunan dari 37,2% pada 2013 menjadi 21,5% pada 2023. Pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas, dengan fokus pada konektivitas wilayah, terutama di daerah terpencil dan perbatasan. Rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 99% pada 2023, namun daerah seperti Papua dan Maluku masih menghadapi tantangan dalam hal akses energi. Pembangunan infrastruktur digital dan pemanfaatan energi terbarukan turut menjadi bagian penting dari upaya ini, dengan potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai 3.687 gigawatt, namun pada 2023, pemanfaatannya baru mencapai 0,35% dari total potensi. Dalam menghadapi tantangan pembangunan, Indonesia juga berhadapan dengan masalah perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta ketidakmerataan sumber daya alam di wilayah-wilayah tertentu. Misalnya, kawasan pesisir di Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim dan penurunan muka air laut, dengan 23 juta penduduk pesisir diperkirakan menghadapi banjir tahunan pada 2050. Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 memuat indikator- indikator yang menunjukkan pencapaian pembangunan yang diharapkan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-195 selama periode tersebut. Pencapaian ini mencakup berbagai sektor dengan fokus pada peningkatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Pencapaian sasaran ekonomi yang diharapkan mencakup peningkatan PDB per kapita, yang diproyeksikan meningkat dari USD 4,870 pada 2023 menjadi USD 5,470 pada 2025 dan mencapai USD 8,000 pada 2029. Kontribusi PDB Maritim diperkirakan meningkat dari 7,9% pada 2023 menjadi 8,1% pada 2025 dan 9,1% pada 2029. Sementara itu, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB diperkirakan naik dari 18,67% pada 2023 menjadi 20,8% pada 2025 dan mencapai 21,9% pada 2029. Selain itu, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat dari 5,05% pada tahun 2024 menjadi 5,3% pada tahun 2025 dan diproyeksikan mencapai 8% pada tahun 2029. Tingkat kemiskinan juga diharapkan turun secara signifikan, dengan sasaran mencapai 7,0-8,0% pada 2025 dan 4,5-5,0% pada 2029, berbanding dengan 9,03% pada Maret 2024. Kemiskinan ekstrem yang dihitung berdasarkan standar 2,15 USD PPP diperkirakan akan menurun menjadi <0,5% pada 2026. Indeks Gini, yang mencerminkan ketimpangan pendapatan, ditargetkan turun menjadi 0,378-0,382 pada 2025 dan 0,372- 0,375 pada 2029, berbanding dengan 0,379 pada Maret 2024. Kontribusi PDRB KTI meningkat dari 20,9% pada tahun 2023 menjadi 21,4% pada tahun 2025 dan 22,4% pada tahun 2029. Selain itu, Indeks Modal Manusia (IMM) diperkirakan akan meningkat dari 0,54 pada 2020 menjadi 0,56 pada 2025 dan 0,59 pada 2029. Indeks kualitas lingkungan hidup juga diharapkan meningkat dari 72,54 pada 2023 menjadi 76,49 pada 2025 dan 77,20 pada
1. 2029.Dalam hal keberlanjutan lingkungan, intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) ditargetkan menurun dari 34,09 pada 2022 menjadi 35,53 pada 2025 dan 45,17 pada 2029. Penurunan ini mendukung target jangka panjang untuk mencapai net-zero emissions. 2.1.6.3. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sambas 2025-2045 Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045 dirumuskan dengan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-196 mempertimbangkan isu-isu strategis utama yang dihadapi daerah. Visi yang diusung adalah "Kabupaten Sambas Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan", yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang. Aspek unggul dalam visi ini merujuk pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta optimalisasi tata kelola pemerintahan. Dengan SDM yang unggul, diharapkan masyarakat Kabupaten Sambas dapat lebih kompetitif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik akan mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan. Dimensi sejahtera dalam visi ini menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatnya taraf hidup masyarakat, diharapkan Kabupaten Sambas mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan produktif. Sementara itu, prinsip berkelanjutan menjadi landasan dalam menjaga keseimbangan pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Pemerataan konektivitas dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan daerah yang tangguh menghadapi tantangan global serta perubahan iklim. Dengan visi tersebut, Kabupaten Sambas bertekad untuk menjadi daerah yang maju dan mandiri, dimana kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan hidup dan keberlangsungan generasi mendatang. Sasaran visi dan indikatornya disajikan sebagai berikut: Tabel 2. 74 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Sambas SASARAN VISI INDIKATOR SASARAN VISI TARGET 2025 2045 Mengoptimalkan pengembangan perekonomian daerah PDRB per Kapita (Rp Juta) 43,70-50,47 240,55- 320,55 Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 30,57-32,80 31,50-34,45 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-197 SASARAN VISI INDIKATOR SASARAN VISI TARGET 2025 2045 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan 11,60-12,40 12,45-20,90 Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Tingkat Kemiskinan (%) 6,64 2,21 Pertumbuhan Ekonomi 4,75-5,35 6,15-8,00 Rasio Gini 0,274 0,254 Kontribusi PDRB Kab/Kota 9,50-9,65 9,70-10,02 Meningkatkan daya saing dengan daerah lain Indeks Daya Saing Daerah 3,22 3,97 Indeks Inovasi Daerah 56,00 60,01 Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Indeks Modal Manusia Na Na Indeks Pembangunan Manusia 71,78 - Mengurangi Intensitas Emisi GRK Penurunan intensitas emisi GRK menuju net zero emission 65,31 97,51 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 76,65 79,14 Adapun arah kebijakan periode 2025-2029 RPJPD Kabupaten Sambas adalah Perkuatan Pondasi Transformasi yang diuraikan sebagai berikut.
2. 1.Transformasi Sosial untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas. Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai langkah strategis, seperti perluasan upaya promotif-preventif dalam kesehatan, percepatan eliminasi stunting dan malaria dengan pendekatan multisektor, serta pemenuhan tenaga kesehatan berkualitas terutama di daerah terpencil. Pendidikan juga menjadi prioritas dengan percepatan wajib belajar 13 tahun dan peningkatan akses pendidikan, khususnya di daerah perbatasan dan terpencil melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Selain itu, program jaminan sosial dan ketenagakerjaan diperluas bagi pekerja informal dan lansia miskin untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
3. 2.Transformasi Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat. Kebijakan ekonomi diarahkan pada pengembangan industri hijau berkelanjutan dan inovasi di berbagai sektor, seperti bioteknologi dan energi terbarukan. Penguatan ketahanan pangan dilakukan dengan membangun sentra produksi pangan modern dan berkelanjutan, serta pengembangan ekowisata berbasis alam. Selain itu, keterkaitan UMKM dengan rantai industri global diperkuat melalui akses ke sumberdaya produktif dan adopsi teknologi. Digitalisasi juga menjadi fokus utama dengan penguatan infrastruktur TIK serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat.
4. 3.Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan Akuntabel dan Transparan. Upaya reformasi birokrasi diarahkan pada optimasi regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan, dan transparansi layanan publik berbasis digital. Penguatan sistem pencegahan korupsi dilakukan melalui pendidikan antikorupsi serta pengawasan ketat terhadap perencanaan dan penganggaran. Digitalisasi dalam layanan pemerintahan dipercepat untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
5. 4.Keamanan, Ketertiban, dan Supremasi Hukum. Keamanan dan ketertiban dijaga dengan peningkatan kapasitas aparat dalam mengurangi kriminalitas lintas batas. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pajak dan pemanfaatan pembiayaan alternatif seperti skema kerjasama publik- swasta. Upaya pengendalian inflasi daerah juga diperkuat melalui sinergi kebijakan nasional dan daerah.
6. 5.Ketahanan Budaya Berbasis Kearifan Lokal. Kebijakan budaya menekankan pada penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai lokal, penyediaan ruang publik inklusif, serta pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem alam. Tata ruang wilayah akan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan, serta mitigasi bencana berbasis solusi alami. Pemberdayaan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan juga menjadi fokus utama dalam memperkuat ketahanan sosial.
7. 6.Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Kondusivitas Daerah. Pembangunan infrastruktur dasar akan ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan daerah, termasuk penyediaan perumahan layak, air minum, dan sanitasi yang aman. Infrastruktur kelistrikan akan dikembangkan dengan pendekatan energi rendah karbon serta pemanfaatan teknologi digital dalam jaringan listrik pintar (smart grid). Reformasi pengelolaan sampah juga diarahkan untuk mencapai minimasi residu dan daur ulang yang optimal.
8. 7.Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan. Kelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas dengan rehabilitasi hutan, penghambatan laju deforestasi, dan penguatan ekosistem alami. Penanggulangan bencana akan diperkuat dengan peningkatan sistem peringatan dini serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Program pengelolaan air dan sanitasi juga diintegrasikan untuk memastikan akses yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.
9. 8.Keberlanjutan Pembangunan Daerah Menuju Indonesia Emas. Seluruh kebijakan ini disusun sebagai fondasi bagi keberlanjutan pembangunan daerah dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Integrasi program sosial, ekonomi, tata kelola, dan lingkungan diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di tingkat global. 2.1.6.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 memiliki korelasi dan implikasi yang luas terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026. Hal ini terkait dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, dan Penetapan Kawasan Strategis yang telah dijabarkan secara terperinci dalam peraturan daerah tersebut. Rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten Sambas mencakup berbagai pusat kegiatan, yaitu:
a.Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
b.Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
c.Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
d.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
e.Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Selain itu, sistem jaringan prasarana utama yang mendukung struktur ruang terdiri atas:
a.Sistem jaringan transportasi, meliputi transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian; dan
b.Sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta sistem prasarana pengelolaan lingkungan. Rencana pola ruang Kabupaten Sambas mencakup pemantapan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya.
a.Kawasan Lindung, terdiri dari: 1) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya; 2) kawasan perlindungan setempat; 3) kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan 4) kawasan rawan bencana alam.
b.Kawasan Budidaya, mencakup: 1) kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat; 2) kawasan peruntukan pertanian, perikanan, kelautan, dan pulau- pulau kecil; 3) kawasan peruntukan pertambangan, industri, dan pariwisata; dan 4) kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya. Kawasan Strategis merupakan kawasan yang memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan Strategis di Kabupaten Sambas terdiri atas:
a.Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perbatasan Darat Republik Indonesia Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar (Aruk) yang merupakan kawasan strategi dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
b.Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
a.Kawasan Industri Semparuk (KIS);
b.Terminal khusus dan Kawasan Industri Tanjung Api di Kecamatan Paloh;
c.Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) di Kecamatan Pemangkat; dan
d.Kawasan rawan bencana alam Gayung Bersambut di Kecamatan Selakau.
c.Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
a.Kawasan Perbatasan Negara: Meliputi Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar, kawasan ini berperan penting dalam menjaga kedaulatan serta mendorong aktivitas ekonomi lintas batas;
b.Kawasan Perkotaan Sambas: Sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, kawasan ini menjadi fokus pengembangan infrastruktur dan pelayanan masyarakat;
c.Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT): Terdiri dari Kecamatan Tebas dan Galing, kawasan ini diarahkan untuk pengembangan sektor pertanian terpadu guna meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani;
d.Kawasan Minapolitan Budidaya: Terletak di Kecamatan Jawai Selatan dengan hinterland Kecamatan Pemangkat dan Jawai, kawasan ini difokuskan pada pengembangan budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya;
e.Kawasan Minapolitan Penangkapan: Berada di Kecamatan Pemangkat dengan hinterland Kecamatan Selakau, kawasan ini difokuskan pada pengembangan perikanan tangkap untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap;
f.Kawasan Waterfront City dan Kompleks Istana Kesultanan Sambas: Mencakup Istana Alwatzikhoebillah, Masjid Jami’, dan Makam Raja-raja Kesultanan Sambas, kawasan ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, serta berpotensi sebagai destinasi wisata budaya;
g.Kawasan Wisata: Terdiri dari Pantai Sinam (Kecamatan Pemangkat), Pantai Putri Serayi (Kecamatan Jawai Selatan), Danau Sebedang (Kecamatan Sebawi), Pantai Temajuk (Kecamatan Paloh), dan Riam BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-202 Merasap (Kecamatan Sajingan Besar), kawasan-kawasan ini memiliki potensi wisata alam yang signifikan;
h.Kawasan Industri Semparuk (KIS): Difokuskan sebagai pusat pengembangan industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal;
i.Terminal Khusus dan Kawasan Industri Tanjung Api: Terletak di Kecamatan Paloh, kawasan ini direncanakan untuk mendukung aktivitas industri dan logistik;
j.Kawasan Transmigrasi (KT) Kabupaten Sambas diantaranya berada di Kecamatan Subah dan Sajingan Besar;
k.Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah: Dengan hinterland di Kecamatan Sajad dan Sejangkung, kawasan ini dirancang untuk pengembangan permukiman dan fasilitas pendukung lainnya;
l.Kota Terpadu Mandiri (KTM) Gerbang Mas Perkasa Sebunga: Dengan hinterland di Kecamatan Paloh, Galing, dan Sejangkung, kawasan ini direncanakan untuk pengembangan permukiman dan fasilitas pendukung lainnya;
m.Kawasan Kebun Raya Sambas: Terletak di Kecamatan Subah, kawasan ini berfungsi sebagai area konservasi dan edukasi botani;
n.Kawasan Ekosistem Tanjung Belimbing: Berada di Kecamatan Paloh, kawasan ini memiliki nilai ekologis yang penting dan perlu dilestarikan; dan
o.Kawasan Ekosistem Gunung Bentarang: Terletak di Kecamatan Sajingan Besar, kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan penting untuk konservasi. 2.1.6.7. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sambas 2025-2035 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilakukan pada tahap awal dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026. KLHS ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan RPJMD, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila Kebijakan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-203 Rencana dan Program (KRP) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kajian ini mengkaji dampak lingkungan yang timbul akibat pelaksanaan KRP dan oleh karena itu, hasil kajian ini bersifat strategis untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan KRP yang ada dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026. Adanya kajian yang mendalam dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan diharapkan dapat mendorong pengendalian lingkungan yang lebih baik melalui KLHS. Dengan demikian, potensi permasalahan lingkungan yang diperkirakan akan terjadi dapat diminimalisasi, sehingga pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sambas dapat diwujudkan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi acuan utama dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026. Selain itu, acuan lainnya yang digunakan dalam penyusunan KLHS ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017. Operasionalisasi pelaksanaan kajian ini, digunakan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, disebutkan bahwa KLHS RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS RPJMD merupakan analisis yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif, yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJMD. Proses ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan program yang terkandung dalam RPJMD dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Substansi rencana pembangunan dalam KLHS RPJMD didasarkan pada analisis Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan, yang bertujuan untuk mengarahkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem terhadap TPB, diharapkan KLHS RPJMD Kabupaten Sambas dapat memastikan integrasi pembangunan berkelanjutan dalam Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP), serta mendukung percepatan pencapaian 17 (tujuh belas) TPB. Pentingnya mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam pembangunan adalah untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa merusak kapasitas lingkungan untuk mendukungnya. Konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup pada dasarnya mengandung dua komponen utama: komponen penyedia (supply), yang mencakup sumber daya alam yang dapat mendukung pembangunan, dan komponen pemanfaat/pengguna (demand), yang menggambarkan sejauh mana sumber daya tersebut digunakan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Dalam konteks kajian ini, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang disajikan meliputi tiga aspek utama: pangan, air, dan daya dukung lahan terkait pertanian. Aspek-aspek ini dipilih karena selain dapat menggambarkan struktur ekologis dan proses biofisik dalam BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-205 suatu wilayah, juga mampu menunjukkan pola pemanfaatan sumber daya alam oleh populasi di wilayah tersebut. Pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung ini penting untuk menilai sejauh mana kapasitas lingkungan mampu mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal penyediaan pangan, air, dan ruang untuk pertanian, yang merupakan komponen vital dalam pembangunan yang berkelanjutan. Skenario kondisi lingkungan hidup dilakukan untuk menilai kemampuan lingkungan di Kabupaten Sambas dalam mendukung pencapaian program pembangunan berkelanjutan. Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung, khususnya terkait kebutuhan air dan pangan, dilakukan untuk mengevaluasi kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan melakukan proyeksi ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana sumber daya alam yang ada mampu mendukung kebutuhan jangka panjang, serta mengidentifikasi potensi kekurangan atau tekanan terhadap lingkungan yang perlu diatasi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Berdasarkan perhitungan skenario daya dukung air, kebutuhan air domestik dan non-domestik di Kabupaten Sambas diperkirakan akan meningkat dari tahun 2020 hingga 2040 (m3/tahun). Namun, dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk, ketersediaan air di Kabupaten Sambas sampai tahun 2040 diprediksi masih surplus secara keseluruhan. Jasa ekosistem penyediaan air terbagi dalam 15 (lima kelas), yaitu sangat rendah (11,62%), rendah (0%), sedang (42,76%), tinggi (45,61%), dan sangat tinggi (0%). Wilayah yang dominan dalam kategori rendah (sangat rendah dan rendah) terdapat di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Sajad (53,67%), Kecamatan Sambas (37,85%), Kecamatan Sejangkung (35,68%), dan Kecamatan Jawai (30,69%). Meskipun demikian, secara keseluruhan, ketersediaan air di Kabupaten Sambas masih dalam kategori aman, dengan kategori sedang dan tinggi yang sangat dominan, yaitu mencapai 88,37% atau sekitar 465.640 ha. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, Kabupaten Sambas masih memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air di masa depan. Kecamatan-kecamatan seperti Pemangkat, Selakau, Teluk Keramat, dan Tebas memiliki potensi pengembangan pangan yang sangat tinggi, berpotensi untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Sambas. Dengan demikian, intensifikasi lahan pertanian melalui penggunaan teknologi pertanian dan manajemen yang lebih efisien akan menjadi kunci untuk memastikan kecukupan pangan di masa depan. Secara keseluruhan, potensi penyediaan pangan di Kabupaten Sambas berada dalam kategori aman, dengan kategori sedang hingga sangat tinggi. Kategori sangat rendah mencakup 1,74% atau 9.064 ha, yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Jawai, Tangaran, dan Subah. Kategori rendah mencakup 12,49% atau 65.116 ha, yang tersebar di Kecamatan Galing, Paloh, Sajingan Besar, Sambas, Sebawi, Selakau Timur, Tebas, Tekarang, dan Subah. Sementara itu, kategori sedang mencakup 36,21% atau 188.757 ha, kategori tinggi mencakup 32,26% atau 168.181 ha, dan kategori sangat tinggi mencakup 31,13% atau 162.285 ha, yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Sambas. Dengan potensi ini, intensifikasi lahan pertanian dapat dilakukan melalui penggunaan sistem tanam polikultur dan pemanfaatan bibit unggul untuk meningkatkan hasil produksi. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan domestik, perlu adanya usaha untuk mengurangi, bahkan mencegah konversi lahan-lahan pertanian yang produktif, sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Sambas dapat terjaga dan berkembang secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis capaian TPB, terdapat empat isu strategis yang menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas ke depan. Isu-isu tersebut meliputi: pertama, penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang efektif; kedua, peningkatan dan penguatan ekonomi daerah untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif; ketiga, pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan lingkungan; dan keempat, tata kelola perkotaan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perumusan skenario dalam kajian ini menggunakan pendekatan Business As Usual (BAU), yang merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan capaian TPB. Analisis BAU ini memperhatikan tren perubahan kondisi lingkungan dan pencapaian target TPB, dengan mempertimbangkan kinerja yang telah dilakukan Kabupaten Sambas selama ini. Skenario ini memberikan gambaran mengenai bagaimana pencapaian TPB dapat terwujud dalam jangka panjang, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan yang ada. 2.1.6.8. Telaah Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal Kabupaten Sambas memiliki sejumlah sektor ekonomi yang sangat potensial dan dapat dijadikan landasan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu sektor yang menjadi pilar utama ekonomi Kabupaten Sambas adalah pertanian. Produksi padi pada tahun 2023 mencapai 177.411 ton, meskipun luas panen mengalami penurunan dari 67.602 ha pada tahun 2019 menjadi 58.031 ha pada tahun 2023. Selain padi, BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-208 jeruk siam juga menjadi komoditas unggulan dengan produksi mencapai 88.119 ton pada tahun 2023, meskipun ada penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat 123.739 ton. Luas lahan pertanian sawah pada tahun 2024 mencapai 43.514 ha, menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Sambas masih memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan daerah, meskipun ada tantangan terkait penurunan produksi beberapa komoditas. Selain sektor pertanian, perkebunan juga berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Sambas. Produksi kelapa sawit pada tahun 2023 tercatat 378.188 ton, dengan luas perkebunan mencapai 129.539 ha. Begitu pula dengan karet, yang pada tahun 2023 menghasilkan 18.128 ton dari lahan perkebunan seluas 54.324 ha. Potensi sektor perkebunan ini sangat besar, terutama jika dikembangkan melalui industri hilir yang dapat meningkatkan nilai tambah produk-produk berbasis kelapa sawit dan karet. Dengan demikian, sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB dan lapangan kerja di daerah. Perikanan juga merupakan sektor yang memiliki potensi luar biasa di Kabupaten Sambas, mengingat garis pantai yang panjang dan kondisi geografis yang mendukung. Pada tahun 2024, produksi perikanan laut tercatat mencapai 36.325 ton, sementara perikanan budidaya menghasilkan 2.450 ton. Total produksi perikanan pada tahun 2024 mencapai 39.401 ton, yang menunjukkan adanya peluang besar untuk mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor ini dapat menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah. Grafik LQ Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Sambas Berdasarkan grafik LQ yang menunjukkan kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Sambas, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sektor basis dengan kontribusi terbesar. Sektor ini sangat penting dalam perekonomian daerah dan mendominasi dibandingkan dengan sektor lainnya. Diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Konstruksi, yang juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB. Oleh karena itu, sektor pertanian harus menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas, dengan memperkuat sektor-sektor pendukung lainnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan infrastruktur menjadi langkah awal yang krusial untuk mendukung sektor pertanian, seperti pembangunan jalan, sistem irigasi yang efisien, serta akses pasar untuk produk pertanian dan perikanan. Penguatan penyuluhan kepada petani dan nelayan mengenai teknik-teknik pertanian dan perikanan modern juga penting untuk meningkatkan hasil produksi serta daya saing produk. Dengan cara ini, sektor pertanian dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih besar pada ekonomi daerah. Selain itu, diversifikasi produk dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan menjadi langkah strategis untuk memaksimalkan potensi sektor ini. Pengembangan industri pengolahan pangan atau produk perikanan lokal BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-210 yang memiliki nilai tambah akan membuka peluang pasar baru dan memperkuat ekonomi lokal. Mengintegrasikan keberlanjutan dalam praktik pertanian dan perikanan juga sangat penting untuk menjaga kesinambungan sumber daya alam yang mendukung sektor ini. Sektor Perdagangan dan Konstruksi, yang juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB, perlu didorong untuk berkembang lebih lanjut. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan raya dan fasilitas transportasi, dapat mempermudah distribusi produk pertanian dan perikanan ke pasar lebih luas. Proyek-proyek konstruksi yang memperbaiki kualitas infrastruktur daerah juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antara daerah. Untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor tersebut, sektor Jasa dan Keuangan juga memegang peranan penting. Pengembangan layanan keuangan seperti akses pembiayaan untuk UMKM, termasuk di sektor pertanian, akan memberikan dampak besar bagi kemajuan ekonomi lokal. Selain itu, sektor pendidikan dan pelatihan harus diperkuat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor. Dengan menciptakan kolaborasi yang efektif antara sektor-sektor yang ada, baik itu sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, maupun jasa, Kabupaten Sambas dapat membangun ekosistem bisnis yang saling mendukung dan berkelanjutan. Fokus pada sektor basis seperti pertanian dan kehutanan, bersama dengan pengembangan sektor-sektor pendukung, akan memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing Kabupaten Sambas secara keseluruhan. Meski sektor-sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi pilar utama, industri pengolahan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Sambas. Pada tahun 2023, sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 11,44% terhadap PDRB Kabupaten Sambas. Ini menunjukkan adanya peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk lokal, khususnya yang berasal dari sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut adalah industri kreatif berbasis budaya lokal, BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-211 seperti tenun Sambas dan kerajinan tangan, yang memiliki daya tarik baik di pasar domestik maupun internasional. Sektor pariwisata Kabupaten Sambas juga memiliki potensi besar, terutama dengan keberadaan wisata Temajuk, yang sudah dikenal luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, Kabupaten Sambas juga memiliki destinasi wisata lainnya, seperti Pantai Temajuk dan Pulau Selimpai, yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan sektor pariwisata ini akan membutuhkan peningkatan infrastruktur yang memadai, seperti penginapan, transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Meskipun Kabupaten Sambas memiliki berbagai sektor yang potensial, tantangan dalam pendidikan dan ketenagakerjaan masih cukup besar. Sekitar 55,2% tenaga kerja di Kabupaten Sambas hanya memiliki pendidikan rendah, yang menghambat mereka untuk bersaing di sektor formal dan industri. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sambas tercatat 5,04% pada 2023, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah tenaga kerja dan peluang kerja yang tersedia. Oleh karena itu, pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan pasar kerja yang semakin kompetitif. Infrastruktur juga menjadi salah satu faktor penentu dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Konektivitas perbatasan dengan Malaysia memberikan peluang besar dalam sektor perdagangan lintas batas, yang dapat didorong dengan pembangunan infrastruktur perbatasan seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Selain itu, infrastruktur digital juga perlu diperkuat, terutama di daerah perbatasan dan pedesaan, untuk mendukung perkembangan ekonomi digital dan e-commerce yang semakin pesat di Kabupaten Sambas. Secara keseluruhan, dengan mengoptimalkan sektor-sektor utama seperti pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata, serta memperkuat pendidikan dan ketenagakerjaan, infrastruktur, dan konektivitas, Kabupaten Sambas memiliki peluang besar BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-212 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat. 2.1.6.9. Permasalahan Daerah 2.1.6.9.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
a.Pendidikan Permasalahan Daerah terkait pendidikan diantaranya: 1) rapor pendidikan (Indeks SPM) Kabupaten Sambas pada tahun 2024 adalah 62,61 masih lebih rendah dari beberapa Kabupaten lain di Kalimantan Barat seperti Kapuas Hulu, Kubu Raya, Landak, Sekadau, dan masih lebih rendah daripada Indeks SPM Kalimantan Barat 64,27; 2) rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sambas pada tahun 2023 adalah 6,75 tahun masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai 7,71 tahun. Permasalahan rendahnya rata-rata lama sekolah disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga banyak putra daerah yang keluar dan tidak kembali; 3) tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah, meskipun terdapat peningkatan dalam APK dan APM, partisipasi pendidikan di tingkat dasar dan menengah masih lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN dan RKPD; 4) angka putus syang tinggi masih didominasi oleh masyarakat miskin dan difabel sehingga menghambat pencapaian pendidikan yang inklusif; 5) masih adanya masyarakat yang buta huruf, terutama di kawasan pedesaan, sehingga menjadi hambatan dalam menciptakan masyarakat yang teredukasi dengan baik; 6) kualitas pendidikan yang masih belum merata di seluruh kecamatan, dengan kecenderungan pendidikan yang lebih baik di daerah perkotaan daripada di pedesaan; 7) infrastruktur pendidikan yang terbatas berupa kurangnya fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai di daerah terpencil menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas; 8) keterbatasan guru yang terlatih. Masih terdapat kekurangan jumlah guru terlatih dan berkompeten di daerah tertentu, yang mempengaruhi kualitas pengajaran di sekolah-sekolah daerah; 9) kesenjangan akses pendidikan untuk anak difabel. Akses pendidikan bagi anak-anak difabel masih terbatas, yang menghambat mereka untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya; dan 10) kurikulum yang belum responsif terhadap era digital. Kurikulum pendidikan yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan era digital, yang mengurangi kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan.
b.Kesehatan Permasalahan Daerah terkait kesehatan diantaranya: 1) umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 69,39 tahun (2022) menjadi 69,76 tahun (2023), tetapi masih di bawah rata-rata Kalimantan Barat (71,32 tahun); 2) kasus HIV dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan, dari 43 kasus menjadi 68 kasus; 3) tingkat Suspek TBC yang tinggi; 4) rendahnya terapi pencegahan TBC menyebabkan tingkat penularan mencapai 99%; 5) keterbatasan tenaga kesehatan di beberapa puskesmas. Pada tahun 2023 puskesmas dengan status jumlah dokter berstatus kurang sebesar 14%; 6) untuk kepesertaan JKN, UHC di Kabupaten Sambas 76%, belum ada satupun kecamatan yang mencapai UHC sesuai dengan target nasional (98%); 7) status kesehatan ibu dan anak masih rendah, ditandai dengan meningkatnya kasus ibu melahirkan dan angka kematian bayi; 8) status gizi masyarakat masih rendah, tercermin dari masih tingginya proporsi bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan kasus gizi buruk (>30%). Kondisi ini berdampak negatif pada pertumbuhan fisik anak, yang berisiko mengalami stunting (sangat pendek dan pendek); 9) kekurangan tenaga medis, terutama dokter spesialis dan dokter gigi, sehingga layanan kesehatan masyarakat belum optimal; 10)perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang belum optimal, yang berkontribusi pada tingginya risiko penyakit menular dan tidak menular; dan 11)pemerataan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan masih kurang, sehingga akses layanan kesehatan belum merata di seluruh wilayah.
c.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Permasalahan Daerah terkait Pekerjaan umum dan penataan ruang diantaranya: 1) pada tahun 2024, kondisi jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat masih cukup Panjang (100,46 km dalam kondisi rusak dan 187,811 km rusak berat); 2) masih rendahnya infrastruktur dalam kondisi mantap sehingga kurang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Sambas; 3) belum jelasnya penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam; 4) minimnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di wilayah kecamatan dan zonasi pusat kegiatan; 5) masih belum tuntasnya tapal batas antar desa; dan 6) kurang optimalnya koordinasi antar sektor. Selain masalah di atas tata ruang di Kabupaten Sambas memerlukan peraturan tata ruang yang jelas, rinci, dan dapat dilaksanakan. Salah satu produk tata ruang yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR harus disusun untuk kawasan perkotaan atau kawasan strategis di kabupaten atau kota. RDTR ini mencakup berbagai ketentuan penting, seperti kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang, BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-215 tata bangunan, prasarana minimal, serta ketentuan teknis dan peraturan zonasi yang diperlukan untuk memastikan pemanfaatan ruang yang optimal dan sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Dengan adanya RDTR yang jelas, diharapkan tata ruang di Kabupaten Sambas dapat dikelola dengan lebih terstruktur dan efisien, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan terorganisir.
d.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Permasalahan Daerah terkait Pekerjaan umum dan penataan ruang diantaranya persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum pada tahun 2023 hanya 58,78%.
e.Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Permasalahan Daerah terkait pekerjaan umum dan penataan ruang diantaranya: 1) kasus pencabulan masih tinggi (45 kasus pada tahun 2024); 2) melonjaknya kasus KDRT (dari 1 kasus pada tahun 2023 menjadi 18 kasus pada tahun 2024); 3) masih tingginya kasus pencurian biasa (tren meningkat dari tahun 2020 sebanyak 26 kasus menjadi 36 kasus pada tahun 2024); dan 4) pencurian berat masih terjadi, meskipun tren mengalami penurunan (19 kasus pada tahun 2020 menjadi hanya 8 kasus pada tahun 2024). Tren Kejahatan yang dilaporkan di Kab. Sambas Tahun 2020-2024 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-217 Selain itu, permasalahan juga tampak pada beberapa kasus seperti: 1) kejahatan transnasional, termasuk kejahatan di wilayah perbatasan darat dan laut; 2) masih lemahnya koordinasi dan kerja sama di bidang ketertiban dan keamanan lingkungan dengan pihak terkait; 3) rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 4) lamanya waktu penanganan terhadap bencana kebakaran yang menunjukkan kurangnya responsivitas dalam menghadapi situasi darurat; 5) perkelahian antar remaja, judi online dan balap liar; dan 6) jumlah komunitas LGBT yang terus meningkat.
f.Sosial Urusan wajib bidang sosial merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bidang sosial mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan dan perencanaan sosial, kerjasama serta pembinaan sosial, penanggulangan masalah sosial, pengembangan sumber kesejahteraan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Saat ini, Kabupaten Sambas masih menghadapi berbagai permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain: 1) masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2024, Kabupaten Sambas memiliki angka kemiskinan (6,53%) yang masih lebih tinggi dibandingkan Kubu Raya (4,08%), Mempawah (4,83%), Sanggau (4,67%), dan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat (6,32%). Selain itu, target SDGs yang untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk menandakan masalah ini perlu ditangani. Bila dibandingkan dengan target nasional yang tercantum dalam RPJMN dengan target capaian angka kemiskinan berada dalam rentang 7,0-8,0% pada 2025 dan 4,5-5,0% pada 2029, persentase kemiskinan di Kabupaten Sambas pada 2024 masih cukup tinggi; 2) tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sambas (0,85) masih lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya seperti Kubu Raya (0,36), Sanggau (0,45), dan Kota Singkawang (0,47) pada tahun 2024; 3) telum optimalnya pelayanan terhadap PPKS, sehingga masih terdapat kelompok rentan yang belum mendapatkan bantuan secara maksimal; 4) ketiadaan shelter atau rumah singgah, menyebabkan kesulitan dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang terlantar (OT); 5) minimnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan, menyebabkan mereka masih menghadapi risiko sosial yang tinggi; 6) derasnya arus budaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila, berkontribusi terhadap dekadensi moral dan budaya di masyarakat; 7) masih adanya perbedaan pemahaman tentang toleransi antarumat beragama/ penghayat kepercayaan, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan sosial; 8) masyarakat semakin kecanduan gadget, anak-anak dan orang tua kurang berinteraksi langsung; 9) kontrol keluarga masih lemah, sehingga diperlukan strategi penguatan sosial; dan 10) perceraian dan perselingkuhan banyak terjadi akibat faktor ekonomi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan program perlindungan sosial, penyediaan fasilitas bagi kelompok rentan, serta penguatan nilai budaya dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat.
a.Tenaga Kerja Permasalahan Daerah terkait tenaga kerja diantaranya: 1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sambas Tahun 2024 (4,99). Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Barat; 2) pada tahun 2023, penduduk bekerja di Kabupaten Sambas sebagian besar merupakan lulusan SD ke bawah (51,17%); 3) sebesar 70,10% penduduk Kabupaten Sambas bekerja di Sektor informal sehingga tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan; 4) tingginya angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri secara ilegal; 5) rendahnya tingkat pendidikan rendah dan minim keterampilan tenaga kerja; dan 6) usia 15-24 tahun yang tidak terakses pada pendidikan, pekerjaan, dan pelatihan mencapai 26,7%.
b.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan Daerah terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya: 1) kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi (72 kasus Tahun 2023 dan 43 kasus dari Januari-Agustus 2024); 2) kasus kekerasan seksual pada anak masih terjadi (46 kasus 2024); dan 3) kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang (per 100.000 penduduk perempuan) pada tahun 2024 sebesar 2,20%.
c.Pangan Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Ketersediaan pangan di suatu daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan sendiri adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga tingkat individu, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun mutu, serta aman, beragam, BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-220 bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, serta budaya masyarakat, sehingga dapat mendukung kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Namun, situasi pangan di Kabupaten Sambas masih menghadapi berbagai permasalahan, di antaranya: 1) Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Sambas 70,83 tahun 2024, masih di bawah beberapa Kabupaten di Kalimantan Barat seperti Ketapang, Bengkayang, Landak, Mempawah, Sintang, Kapuas Hulu, dan Sekadau. IKP Kabupaten Sambas dalam beberapa tahun terakhir juga fluktuatif. IKP mencakup berbagai dimensi, seperti ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pasokan pangan. Salah satu permasalahan adalah masih rendahnya IKP Kabupaten Sambas adalah indeks pemanfaatan pangan yang masih rendah (45); 2) kerentanan terhadap rawan pangan. Masih terdapat desa-desa yang rentan terhadap rawan pangan. Hal ini terlihat dari rendahnya penguatan pangan masyarakat dalam menangani daerah rentan pangan, kurangnya diversifikasi konsumsi pangan, serta masih belum optimalnya kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat; 3) rendahnya pemanfaatan sumber daya pangan lokal. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pangan lokal masih terbatas. Selain itu, penguatan dan peningkatan cadangan pangan daerah sebagai stok dalam menghadapi potensi rawan pangan masih perlu ditingkatkan; 4) belum optimalnya pemanfaatan lahan produktif. Potensi pertanian dan lahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Sambas belum dimanfaatkan secara maksimal; 5) kurangnya kesinambungan dalam aspek gizi, akses pangan, dan pola konsumsi masyarakat. Akses terhadap pangan yang berkualitas, pola konsumsi yang sehat dan beragam, serta peningkatan mutu dan ketahanan pangan masih perlu diperhatikan lebih lanjut untuk menjaga kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Upaya yang BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-221 komprehensif diperlukan guna memastikan masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang sehat dan bergizi; 6) kenaikan harga bahan pangan pokok; 7) ketidakstabilan pasokan pangan; 8) masih belum optimalnya sertifikasi jaminan mutu dan keamanan pangan; dan 9) lemahnya pengawasan keamanan pangan.
d.Pertanahan Permasalahan Daerah terkait pertanahan diantaranya: 1) tumpang tindih sertifikat hak tanah; dan 2) permasalahan tapal batas desa seperti Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar dengan Desa Sijang Kecamatan Galing.
e.Lingkungan Hidup Pada tahun 2023, Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas tercatat sebesar 71,31. Meskipun sudah menunjukkan angka yang cukup baik, target yang ingin dicapai pada tahun 2025 menurut RPJPD Kabupaten Sambas adalah 76,65, yang menunjukkan komitmen Daerah untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dalam beberapa tahun mendatang. Di tingkat nasional, target RPJMN untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 adalah 76,49, dan diharapkan meningkat menjadi 77,20 pada tahun 2029. Dengan demikian, Kabupaten Sambas harus melakukan upaya signifikan untuk mencapai target 76,65 pada tahun 2025, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional untuk 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas memiliki komitmen untuk tidak hanya mengikuti tren nasional, tetapi juga untuk menjadi salah satu daerah yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan. Untuk mencapai target tersebut, Kabupaten Sambas perlu fokus pada peningkatan pengelolaan sumber daya alam, penurunan polusi, konservasi kawasan hijau, serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Peningkatan kualitas air, udara, dan pengelolaan limbah harus menjadi prioritas agar kualitas lingkungan hidup di Kabupaten BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-222 Sambas dapat mencapai angka yang ditargetkan dan mendukung keberlanjutan ekonomi serta sosial masyarakat. Adapun permasalahan utama yang dihadapi meliputi: 1) belum optimalnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang berdampak pada kualitas ekosistem dan kesehatan masyarakat; 2) kurangnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam, sehingga keberlanjutan sumber daya dan keragaman hayati masih terancam; 3) sistem penegakan hukum lingkungan yang belum terkoordinasi dengan baik, menghambat efektivitas perlindungan lingkungan dari berbagai aktivitas yang merusak; 4) minimnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan, menyebabkan tantangan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran yang berdampak luas pada lingkungan; 5) menurunnya kualitas lingkungan akibat aktivitas yang tidak ramah lingkungan, seperti penambangan tanpa izin dan pembakaran lahan yang memperburuk kondisi ekosistem; 6) kurangnya sumber daya manusia yang peduli terhadap lingkungan, menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam; dan 7) terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah, termasuk minimnya armada pengangkutan dan kurangnya manajemen yang efisien dalam sistem pengelolaan sampah. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi yang komprehensif, seperti peningkatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih baik, serta kampanye kesadaran lingkungan bagi masyarakat.
f.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk Kabupaten Sambas terus mengalami peningkatan dan diperkirakan mencapai 686.010 jiwa pada tahun 2029. Pertumbuhan ini menciptakan tantangan dalam pengelolaan kependudukan, terutama terkait dengan bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-223 usia non-produktif. Jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi dapat berubah menjadi bencana demografi, seperti meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di masa depan. Permasalahan utama dalam kependudukan di Kabupaten Sambas, diantaranya: 1) belum optimalnya pembaharuan data penduduk secara berkala; 2) adanya bonus demografi sehingga banyaknya penduduk usia produktif harus dioptimalkan agar tidak menjadi pengangguran di masa depan. Dengan rasio ketergantungan 48,26% pada tahun 2023, Kabupaten Sambas telah memasuki era bonus demografi. Bonus demografi hanya akan menguntungkan jika penduduk usia produktif memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi, seperti pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja yang baik. Jika tidak, bonus demografi bisa menjadi bencana demografi, di mana banyak usia produktif tidak memiliki pekerjaan dan hanya menjadi beban ekonomi; 3) meningkatnya jumlah lansia. Kesadaran pola hidup sehat dan peningkatan layanan kesehatan menyebabkan pertumbuhan jumlah lansia. Lansia berpotensi menjadi beban pembangunan jika tidak memiliki keterampilan atau dukungan ekonomi. Kurangnya fasilitas untuk lansia, seperti panti jompo atau program pemberdayaan lansia. 4) pertumbuhan dan persebaran penduduk yang tidak merata. Perubahan parameter kependudukan (kelahiran lebih tinggi dari kematian dan migrasi masuk lebih besar dari migrasi keluar) memicu peningkatan jumlah penduduk. Penduduk cenderung terkonsentrasi di daerah maju, meninggalkan ketimpangan dalam pembangunan antar wilayah. Kepadatan penduduk meningkat dan berisiko menyebabkan masalah lingkungan seperti sampah, polusi udara, dan pencemaran air. Kecamatan-kecamatan di daerah perkotaan dan pesisir lebih padat dibandingkan dengan daerah perbatasan dan pedalaman. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pemerataan pembangunan, seperti peningkatan infrastruktur di daerah dengan kepadatan rendah dan pengelolaan tata ruang yang lebih baik di daerah yang padat penduduk.
g.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Permasalahan Daerah terkait pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya: 1) kebakaran hutan dan lahan terjadi di 24 (dua puluh empat) desa sehingga dibutuhkan program pemberdayaan masyarakat desa terkait kesadaran lingkungan hidup; 2) hanya 46 (empat puluh enam) desa yang memiliki tempat penampungan sampah sementara (TPS) sehingga dibutuhkan program penambahan TPS yang lebih merata; 3) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) desa membuang sampah ke sungai, saluran irigasi, danau/laut sehingga dibutuhkan program pemberdayaan masyarakat desa terkait kesadaran lingkungan hidup; dan 4) masih kurangnya infrastruktur digital di pedesaan.
h.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Daerah terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diantaranya: 1) angka pernikahan anak sepanjang tahun 2024 mencapai 111 (seratus sebelas) kasus yang tergolong masih tinggi dan diduga disebabkan oleh pergaulan bebas; 2) Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2020 di Kabupaten Sambas (2,5) adalah yang tertinggi di Kalimantan Barat sehingga perlu penguatan program KB; 3) Tahun 2023, peserta KB baru mencapai 20,62% dari target; dan 4) Unmet need (kebutuhan alat kontrasepsi yang belum terpenuhi) juga masih tinggi, menyebabkan rendahnya capaian akseptor KB baru.
i.Perhubungan Permasalahan Daerah terkait perhubungan diantaranya: 1) keterbatasan infrastruktur transportasi darat di wilayah perbatasan dan pedesaan. Keterbatasan infrastruktur transportasi darat di wilayah perbatasan dan pedesaan menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Di daerah seperti Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar, kondisi jalan yang rusak, jembatan yang tidak layak pakai, serta minimnya konektivitas antar wilayah menghambat mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi lokal. Hal ini semakin memprihatinkan mengingat wilayah perbatasan memiliki posisi strategis baik dari segi pertahanan maupun potensi ekonomi lintas negara. Dampak dari buruknya infrastruktur tersebut sangat nyata dirasakan oleh masyarakat. Distribusi logistik menjadi lambat dan mahal, karena kendaraan pengangkut barang kesulitan mencapai daerah terpencil. Biaya transportasi meningkat tajam, yang akhirnya mempengaruhi harga barang kebutuhan pokok dan komoditas lokal. Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan juga terhambat, memperlebar kesenjangan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan/perbatasan. Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan penting dalam penanganan masalah ini, khususnya dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten serta jembatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kewenangan pembangunan jalan kabupaten adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten. Artinya, pemda setempat harus menyusun rencana pembangunan infrastruktur yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memperjuangkan alokasi anggaran yang proporsional melalui APBD maupun dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang infrastruktur. Perbaikan infrastruktur transportasi darat di wilayah perbatasan dan pedesaan bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi menyangkut keadilan sosial dan kedaulatan negara. Pemerintah kabupaten harus mampu mengoptimalkan kewenangannya dengan kebijakan yang responsif dan inklusif, memperjuangkan dukungan lintas sektor dan memprioritaskan wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal. Tanpa itu, kesenjangan antarwilayah akan terus melebar dan potensi strategis wilayah perbatasan tak akan tergarap optimal. 2) Kurangnya Angkutan Umum yang Terintegrasi Salah satu tantangan utama dalam sistem transportasi lokal adalah belum adanya sistem angkutan umum yang terintegrasi dan memadai, khususnya di wilayah kabupaten. Kondisi ini terlihat jelas di banyak daerah di mana pusat kota tidak terhubung secara efisien dengan kecamatan-kecamatan terpencil. Tidak tersedianya layanan seperti bus antar kecamatan atau transportasi berbasis digital menyebabkan keterisolasian wilayah, yang seharusnya bisa diatasi dengan kebijakan transportasi yang inklusif dan modern. Ketiadaan angkutan umum terpadu ini berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Warga di kecamatan atau desa terpencil terpaksa mengandalkan kendaraan pribadi atau ojek lokal yang biayanya relatif mahal dan tidak selalu tersedia secara konsisten. Ketergantungan pada moda transportasi informal ini mengurangi mobilitas kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan memperparah ketimpangan sosial antarwilayah dalam satu kabupaten. Dalam jangka panjang, situasi ini tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga membebani infrastruktur jalan kota yang semakin padat. Secara regulasi, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan, mengatur, dan menyelenggarakan angkutan umum dalam wilayahnya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, solusi terhadap persoalan ini sebenarnya berada dalam kendali pemerintah daerah, yang dapat merancang sistem angkutan umum antar kecamatan berbasis kebutuhan lokal, seperti bus rute tetap, angkutan feeder, atau kerja sama dengan platform digital transportasi. Namun, pelaksanaan kebijakan ini seringkali terkendala oleh keterbatasan fiskal, kurangnya data transportasi, serta minimnya minat swasta untuk berinvestasi di sektor transportasi pedesaan. Oleh karena itu, pendekatan yang dapat diambil termasuk subsidi operasional untuk rute tidak komersial, kolaborasi dengan pelaku usaha mikro seperti koperasi angkutan desa, serta digitalisasi layanan agar lebih transparan dan terpantau. Penyusunan rencana transportasi terpadu berbasis wilayah (integrated transport master plan) juga penting agar semua kecamatan masuk dalam perencanaan jaringan. Absennya sistem angkutan umum yang terintegrasi memperlebar kesenjangan antarwilayah dan menurunkan efisiensi mobilitas masyarakat. Pemerintah kabupaten perlu mengambil peran proaktif untuk membangun sistem transportasi yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan demi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayahnya. 3) Masalah Parkir dan Kemacetan di Pusat Kota Sambas Permasalahan kemacetan dan parkir di pusat kota seperti Sambas, Tebas dan Pemangkat merupakan isu yang terus berkembang seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Ketidaktertiban dalam tata kelola parkir, seperti parkir di badan jalan secara sembarangan, serta minimnya fasilitas parkir umum, telah menyebabkan penyempitan ruang lalu lintas dan menurunnya kenyamanan pengguna jalan. Masalah ini menandakan perlunya sistem pengelolaan ruang kota yang lebih tertib dan modern. Kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh buruknya manajemen parkir tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas aktivitas ekonomi. Waktu tempuh yang lebih lama, keterlambatan distribusi barang, serta berkurangnya akses konsumen ke pusat-pusat perbelanjaan adalah beberapa efek nyata. Selain itu, kendaraan yang berhenti sembarangan mengganggu visibilitas dan keselamatan pengendara lain, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Pemerintah Kabupaten Sambas memiliki peran penting dalam menangani persoalan ini karena pengaturan lalu lintas di jalan kabupaten dan tata kelola parkir merupakan wewenang Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1. 2014.Pemerintah Kabupaten Sambas dapat membuat kebijakan terkait zonasi parkir, menetapkan tarif parkir elektronik, serta menyediakan lahan parkir khusus baik di tepi jalan maupun dalam bentuk gedung parkir bertingkat untuk kawasan yang padat aktivitas. Namun, hingga saat ini penanganan masalah parkir di banyak daerah kabupaten masih bersifat reaktif dan minim inovasi. Belum banyak terlihat penggunaan sistem manajemen parkir berbasis teknologi, seperti parkir digital atau sensor parkir otomatis. Padahal, penerapan teknologi informasi dalam manajemen parkir dapat membantu mengurangi praktik parkir liar, mempercepat rotasi kendaraan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Secara keseluruhan, persoalan parkir dan kemacetan di pusat kota Sambas, Tebas dan Pemangkat mencerminkan kebutuhan mendesak akan tata kelola transportasi perkotaan yang modern dan terintegrasi. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan kewenangannya dalam manajemen lalu lintas dengan pendekatan berbasis data, teknologi, dan partisipasi masyarakat guna menciptakan kota yang lebih tertib, nyaman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. 4) Konektivitas Transportasi Laut yang Lemah Konektivitas transportasi laut merupakan salah satu kunci strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah berbasis kelautan dan perdagangan lintas wilayah. Kabupaten Sambas, khususnya Kecamatan Paloh yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan memiliki pelabuhan penyeberangan serta pelabuhan perikanan, sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi simpul konektivitas regional. Namun, hingga kini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena lemahnya infrastruktur dan belum adanya sistem transportasi laut yang efisien dan terorganisir. Pelabuhan perikanan dan pelabuhan penyeberangan yang ada masih menghadapi berbagai kendala seperti fasilitas dermaga yang minim, tidak adanya jadwal penyeberangan tetap, dan keterbatasan sarana pendukung seperti gudang pendingin, sistem logistik pelabuhan, serta akses jalan darat yang buruk ke pelabuhan. Akibatnya, arus barang dan mobilitas antarpulau, termasuk potensi kerja sama ekonomi dengan negara tetangga seperti Malaysia, belum berkembang signifikan. Sektor kelautan yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat pesisir belum mampu berkembang maksimal karena keterbatasan sarana distribusi hasil tangkapan. Nelayan kesulitan menjual hasil laut ke luar daerah atau ekspor karena rantai pasok yang tidak efisien dan biaya logistik yang tinggi. Selain itu, lemahnya pelabuhan penyeberangan menghambat pergerakan orang dan barang yang seharusnya bisa mendorong kegiatan perdagangan dan jasa. Padahal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan membangun pelabuhan skala kecil dan mengelola dermaga perikanan. Dengan wewenang tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas seharusnya dapat menyusun rencana pembangunan pelabuhan lokal secara bertahap, mulai dari perbaikan fisik dermaga, penyediaan sarana pendukung seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) modern, hingga penyusunan sistem penjadwalan transportasi laut antarpulau. Selain pembangunan fisik, penting pula dilakukan integrasi antara transportasi laut dan darat, agar hasil tangkapan laut dan barang dari pelabuhan bisa segera didistribusikan ke pasar lokal maupun regional. Pendekatan ini harus berbasis pada potensi komoditas unggulan daerah, seperti ikan, hasil tangkapan laut lainnya, serta barang dagangan lintas batas yang memiliki nilai tambah tinggi. Dengan begitu, pelabuhan tak hanya menjadi tempat sandar kapal, tapi juga pusat ekonomi masyarakat pesisir. Untuk mendorong efektivitas pembangunan sektor ini, Pemerintah Kabupaten Sambas dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan, khususnya untuk mendapatkan dukungan teknis dan pendanaan. Pelibatan swasta dan koperasi nelayan juga penting agar pengelolaan dermaga lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. Di samping itu, pendekatan berbasis digitalisasi dan sistem informasi logistik laut akan mempercepat transformasi sektor ini ke arah yang lebih modern dan efisien. 5) Kurangnya Pengawasan dan Penertiban Alat Angkut Tidak Bermotor Alat angkut tidak bermotor seperti gerobak dorong, dan kendaraan tradisional lainnya masih menjadi bagian penting dari sistem transportasi lokal, terutama di kawasan perkotaan dan pasar tradisional. Di satu sisi, alat transportasi ini menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian warga, namun di sisi lain, operasionalnya yang tidak diatur secara baik dapat menimbulkan berbagai masalah lalu lintas. Ketidakteraturan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih tegas dan terarah dari Pemerintah Daerah. Isu utama yang muncul adalah absennya regulasi yang jelas mengenai zona operasional, jumlah kendaraan yang diizinkan, serta standar keselamatan dari alat angkut tidak bermotor tersebut. Banyak di antaranya beroperasi di jalan utama yang semestinya diperuntukkan bagi kendaraan bermotor, sehingga memperbesar risiko kecelakaan lalu lintas, khususnya pada jam-jam sibuk. Beberapa alat angkut bahkan digunakan untuk membawa muatan berlebih, yang memperlambat arus kendaraan dan menimbulkan hambatan di titik- titik padat. Dampak lain dari ketidakteraturan ini adalah terganggunya kelancaran lalu lintas dan meningkatnya kepadatan di beberapa ruas jalan strategis. Alat angkut tidak bermotor yang berjalan lambat seringkali memicu antrean kendaraan di belakangnya, terutama di kawasan pasar, terminal, dan sekolah. Hal ini bukan hanya merugikan pengguna jalan lain dari sisi waktu, tapi juga menurunkan efisiensi distribusi barang dan jasa di wilayah perkotaan. Penertiban bukan berarti pelarangan total, melainkan pengaturan yang memastikan bahwa alat angkut tradisional tetap dapat beroperasi dengan aman, tertib, dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Pemerintah Daerah bisa melakukan pendekatan berbasis zonasi, misalnya dengan menetapkan area-area tertentu sebagai zona khusus bagi gerobak. Di zona tersebut, alat angkut bisa berfungsi optimal tanpa membahayakan pengguna jalan lain. Penerapan ini perlu disertai dengan edukasi kepada pelaku transportasi tradisional agar mereka memahami batasan dan tanggung jawab mereka. Upaya penertiban juga harus dibarengi dengan penyediaan infrastruktur pendukung, seperti jalur lambat khusus, area parkir gerobak, atau tempat bongkar muat gerobak di pasar. Tanpa infrastruktur ini, kebijakan hanya akan menekan pelaku ekonomi kecil tanpa memberikan solusi. Oleh karena itu, penataan ini harus bersifat inklusif, mempertimbangkan aspek sosial, dan tidak merugikan mata pencaharian masyarakat kecil. Selain regulasi dan infrastruktur, pengawasan rutin dan penegakan hukum yang adil menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah Daerah dapat melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian dalam patroli gabungan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Penertiban yang konsisten akan menciptakan efek jera bagi pelanggar, sekaligus memberi kepastian hukum bagi pelaku transportasi lain. 6) Permasalahan transportasi Salah satu tantangan utama di Kabupaten Sambas adalah belum berkembangnya sistem angkutan umum terpadu yang menghubungkan pusat kota dengan kecamatan-kecamatan terpencil. Masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi dan ojek sebagai moda utama transportasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan biaya perjalanan, tetapi juga memperburuk kemacetan di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Sambas dan Pemangkat. Pengembangan angkutan umum berbasis trayek tetap dan terjadwal, baik melalui minibus, bus kecil, maupun transportasi digital, menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Upaya pengembangan angkutan umum harus dibarengi dengan perencanaan sistem transportasi terpadu antar moda, termasuk integrasi antara darat dan laut. Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Induk Transportasi Daerah (RITD) untuk mengidentifikasi kebutuhan jaringan rute, titik transit, serta skema pembiayaan yang melibatkan kerjasama dengan sektor swasta dan koperasi lokal. Penyediaan subsidi operasional untuk trayek tidak komersial juga perlu dipertimbangkan sebagai insentif agar layanan bisa menjangkau wilayah-wilayah minim akses. Selain sistem transportasi umum, kondisi infrastruktur jalan di wilayah terpencil di Kabupaten Sambas juga masih menjadi hambatan serius. Beberapa kecamatan seperti Paloh, Sajingan Besar, dan Subah masih memiliki akses jalan yang rusak atau belum diaspal, terutama pada jalur penghubung antar desa. Akses yang buruk menyebabkan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-234 biaya logistik meningkat, memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal, dan menghambat akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kewenangan atas jalan kabupaten memiliki tanggung jawab untuk membangun dan memelihara jalan-jalan strategis tersebut. Pendanaan bisa diperoleh melalui kombinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta program padat karya infrastruktur. Prioritas harus diberikan kepada jalur yang menghubungkan sentra produksi, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelabuhan, agar memiliki dampak luas terhadap pembangunan sosial ekonomi. Berikut ini disajikan Kompilasi Data Angkutan Pedesaan Kabupaten Sambas Tabel 2.75 Kompilasi Data Angkutan Pedesaan Kabupaten Sambas No. Nama Perusahaan Alamat Tahun Jaringan Trayek 1 KOPERASI TRANS JAYA Sambas 2023 Sambas - Aruk PP 2 KOPERASI TRANS JAYA Sambas 2023 Sambas - Aruk PP 3 KOPERASI TRANS JAYA Sambas 2023 Sambas - Aruk PP 4 KOPERASI TRANS JAYA Sambas 2023 Pemangkat - Penjajap (PP) 5 KOPERASI TRANS JAYA Sambas 2023 Pemangkat - Penjajap (PP) 6 KOPERASI TRANS JAYA Sambas 2023 Pemangkat - Penjajap (PP) 7 KOPERASI TRANS JAYA Sambas 2023 Pemangkat - Penjajap (PP) 8 KOPERASI TRANS JAYA Sambas 2023 Satai - Sambas PP 9 KOPERASI TRANS JAYA Sambas 2023 Satai - Sambas PP 11 KOPERASI TRANS JAYA Sambas 2023 Satai - Sambas PP 12 PT. AIR SAMBAS PRATAMA Sambas 2023 Jawai – Aruk 13 PT. AIR SAMBAS PRATAMA Sambas 2023 Jawai – Aruk BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-235 14 PT. AIR SAMBAS PRATAMA Sambas 2023 Jawai – Aruk 15 PT. SURYA TIMUR TRANSPORT Sambas 2023 Simpang Empat - Aruk (PP) 16 PT. SURYA TIMUR TRANSPORT Sambas 2023 Simpang Empat - Aruk (PP) 17 PT. SURYA TIMUR TRANSPORT Sambas 2023 Simpang Empat - Aruk (PP) 18 KOPERASI BINA SEJAHTERA Sambas 2023 Simpang Empat - Aruk 19 KOPERASI TRANS JAYA Sambas 2023 Sambas - SPB PP 20 PT. ARIS MANDIRI BERSAUDARA Singkawang 2023 Sambas - SPB PP 21 KOPERASI TRANS JAYA Sambas 2023 Matang Suri - Aruk (PP) 22 KOPERASI TRANS JAYA Sambas 2023 Matang Suri - Aruk (PP) 23 PT. AIR SAMBAS PRATAMA Sambas 2023 Sentebang - Aruk 24 PT. TAMARA MAS TRANSPORT Sambas 2023 Sentebang - Aruk (PP) 25 PT. AIR SAMBAS PRATAMA Sambas 2023 Sambas - Temajuk 26 PT. AIR SAMBAS PRATAMA Sambas 2023 Sambas - Temajuk PP 27 PT. BAYU DEWI BERKAH Sambas 2023 Pemangkat - Tebas (PP) 28 PT. ARIS MANDIRI BERSAUDARA Sambas 2023 Pemangkat - Tebas (PP) 29 PT. ARIS MANDIRI BERSAUDARA Singkawang 2023 Pemangkat - Tebas (PP) 30 PT. ARIS MANDIRI BERSAUDARA Singkawang 2023 Kartiasa - Tanjung Harapan (PP) 31 PT. ARIS MANDIRI BERSAUDARA Singkawang 2023 Kartiasa - Tanjung Harapan (PP) 32 KOPERASI TRANS JAYA Sambas 2023 Subah – Sui. Kajang – Sambas. PP BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-236 33 KOPERASI TRANS JAYA Sambas 2023 Sambas - Subah PP 34 KOPERASI TRANS JAYA Sambas 2023 Sejangkung - Sambas PP 35 KOPERASI TRANS JAYA Sambas 2023 Sepandak - Sambas PP 36 KOPERASI TRANS JAYA Sambas 2023 Keraban - Sambas PP 37 PT. ARIS MANDIRI BERSAUDARA Singkawang 2023 Pemangkat - Sempalai PP 38 PT. BAYU DEWI BERKAH Sambas 2023 Pemangkat - Sambas (PP) 39 PT. AIR SAMBAS PRATAMA Sambas 2023 Sambas - Aruk 40 PERUM DAMRI Sambas 2023 Sambas - Aruk (PP) Sumber : Open Data tahun 2024 Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas telah memiliki sejumlah operator angkutan umum, baik dari koperasi maupun perusahaan swasta seperti Koperasi Trans Jaya, PT. Air Sambas Pratama, dan PERUM DAMRI, yang mengoperasikan berbagai trayek utama seperti Sambas-Aruk, Pemangkat-Penjajap, dan Sambas- Temajuk. Namun, terlihat bahwa beberapa trayek didominasi oleh operator yang sama secara berulang, menunjukkan konsentrasi layanan pada rute tertentu sementara wilayah lain mungkin belum terjangkau secara optimal. Kesimpulannya, meskipun jaringan trayek sudah mulai terbentuk, distribusi layanan masih belum merata dan diperlukan evaluasi serta ekspansi rute ke wilayah dengan akses terbatas agar sistem angkutan umum menjadi lebih inklusif dan efisien. Di sisi lain, potensi besar sektor kelautan di Kabupaten Sambas belum dimanfaatkan maksimal akibat lemahnya pengelolaan pelabuhan perikanan. Kawasan pesisir seperti Kecamatan Paloh memiliki pelabuhan dan dermaga yang bisa mendukung aktivitas perikanan tangkap dan perdagangan lintas pulau, termasuk dengan negara tetangga Malaysia. Namun, keterbatasan fasilitas seperti dermaga, BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-237 Tempat Pelelangan Ikan (TPI), cold storage, dan akses logistik menjadikan hasil laut sulit dikembangkan secara bernilai tambah. Optimalisasi pelabuhan perikanan dapat dilakukan dengan memperkuat fungsi pelabuhan sebagai pusat distribusi dan pengolahan hasil laut. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dapat membangun pelabuhan skala kecil yang terintegrasi dengan jaringan jalan dan pasar. Dukungan infrastruktur digital untuk sistem pencatatan dan pelelangan hasil perikanan juga dapat mempercepat modernisasi sektor ini. Jika dilakukan dengan tepat, pelabuhan perikanan dapat menjadi motor ekonomi baru, khususnya bagi masyarakat pesisir.
j.Komunikasi dan Informatika Permasalahan Daerah terkait komunikasi dan informatika diantaranya: 1) keterbatasan akses internet di kantor desa, banyak kantor kepala desa di Kabupaten Sambas yang belum memiliki fasilitas internet, sehingga menghambat akses informasi dan komunikasi. Kondisi ini berdampak pada efisiensi administrasi desa, pengambilan keputusan, serta respons terhadap situasi darurat. Selain itu, keterbatasan akses internet juga menghambat pembangunan dan inovasi desa, mengingat internet berperan penting dalam mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kolaborasi dengan berbagai entitas; 2) kurangnya komitmen dan kesadaran OPD, masih rendahnya kesadaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik dan diseminasi informasi pembangunan daerah; 3) kualitas dan kuantitas SDM yang masih rendah, sumber daya manusia aparatur di bidang komunikasi dan informatika masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kompetensi; 4) sarana dan prasarana komunikasi yang belum memadai, infrastruktur komunikasi dan informatika masih terbatas, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman. Kondisi ini berdampak pada BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-238 keterlambatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi kunci kemajuan desa. Internet yang stabil dan merata sangat diperlukan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, inovasi ekonomi, serta kerja sama dengan pihak lain; dan 5) Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar OPD. Masih rendahnya koordinasi dalam pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar-OPD, sehingga sistem komunikasi dan informasi belum berjalan secara optimal.
k.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Permasalahan Daerah terkait Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diantaranya: 1) pada tahun 2023 Kabupaten Sambas memiliki tingkat investasi yang cukup baik dalam industri mikro dan kecil, namun masih tertinggal dibandingkan daerah lain seperti Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, Singkawang, Sintang, dan Kubu Raya; 2) volume usaha koperasi primer Kabupaten Sambas tahun 2024 (Rp202.505.329) masih jauh di bawah beberapa Kabupaten lainnya di Kalimantan Barat seperti Landak, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Kota Pontianak; 3) koperasi belum menjadi motor penggerak ekonomi lokal; 4) minimnya koperasi yang dikelola secara profesional; 5) keterbatasan akses permodalan dan teknologi; 6) sebagian besar UMKM belum tersertifikasi halal; 7) kurangnya kapasitas manajerial pelaku UMKM; dan 8) UMKM belum banyak memanfaatkan e commerce dan pemasaran digital.
l.Penanaman Modal Permasalahan Daerah terkait Penanaman Modal diantaranya: 1) pada tahun 2023 Kabupaten Sambas memiliki tingkat investasi yang cukup baik dalam industri mikro dan kecil, namun masih tertinggal dibandingkan daerah lain seperti Ketapang, Pontianak, Singkawang, Sintang, dan Kubu Raya; 2) realisasi investasi Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Sambas pada tahun 2024 sebesar 15.808,52 (US$ Ribu) masih berada di bawah beberapa Kabupaten lain seperti Ketapang, Mempawah, Sanggau, Sintang, dan Sekadau; 3) sektor jasa belum berkembang pesat dibandingkan pertanian dan perdagangan; 4) minimnya pusat bisnis dan perdagangan modern; 5) sektor jasa belum berkembang pesat dibandingkan pertanian dan perdagangan; dan 6) minimnya pusat bisnis dan perdagangan modern.
m.Kepemudaan dan Olahraga Permasalahan Daerah terkait Kepemudaan dan Olahraga diantaranya: 1) optimalisasi potensi pemuda dalam pembangunan daerah melalui berbagai program kepemudaan; 2) optimalisasi partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri; 3) peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; dan 4) peningkatan prestasi olahraga, dimana pada tahun 2024 kabupaten sambas mendapatkan 11 prestasi.
n.Statistik Permasalahan Daerah terkait Statistik diantaranya penyediaan data statistik daerah yang berkualitas menjadi penting untuk perencanaan daerah dan pengambilan kebijakan.
o.Persandian Permasalahan Daerah terkait persandian memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagaimana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-240 masyarakat terhadap jalannya pemerintahan daerah yang bersih dan terbuka.
p.Kebudayaan Permasalahan Daerah terkait kebudayaan diantaranya: 1) kurangnya pelestarian, pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan khasanah seni dan budaya daerah Kabupaten Sambas; 2) masih adanya pemahaman toleransi yang berbeda antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan di daerah; 3) belum optimalnya pelestarian nilai budaya, adat, dan seni, yang seharusnya menjadi bagian dari identitas dan daya tarik daerah; dan 4) kurangnya pengelolaan budaya sebagai aset strategis, yang dapat menarik perhatian wisatawan dan investor dari luar daerah maupun dunia internasional.
q.Perpustakaan dan Kearsipan Permasalahan Daerah terkait perpustaan dan kearsipan diantaranya: 1) rendahnya minat baca masyarakat Kabupaten Sambas (1/1000); 2) volume dokumen yang besar dengan tempat penyimpanan fisik yang terbatas; 3) jumlah perpustakaan yang masih minim; dan 4) pengelolaan perpustakaan yang masih perlu dioptimalkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Restu Hardiyansah

(2023), tentang penataan arsip dinamis aktif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sambas, beberapa permasalahan utama yang ditemukan adalah sebagai berikut: 1) Pengelolaan arsip yang belum optimal. Penataan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sambas masih menghadapi kendala dalam penerapan tata cara pemberkasan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 50 Tahun 2019. Arsip belum sepenuhnya diklasifikasikan dengan baik, dan proses pemberkasan seringkali tidak mengikuti pola yang jelas, mengakibatkan kesulitan dalam menemukan arsip yang dibutuhkan. 2) Keterbatasan keahlian sumber daya manusia. Salah satu hambatan signifikan adalah kurangnya keahlian yang memadai di kalangan petugas arsip. Beberapa petugas tidak sepenuhnya memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kearsipan dengan baik, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya arsip dalam administrasi pemerintahan. Hal ini mengarah pada penataan arsip yang tidak efektif dan efisien. 3) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Infrastruktur untuk pengelolaan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sambas belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Meskipun sarana dan prasarana di Dinas sudah cukup memadai, kondisi di beberapa OPD lain masih kurang, yang mempengaruhi kelancaran penataan arsip di seluruh daerah. 4) Rendahnya kesadaran tentang pentingnya penataan arsip di OPD Lain. Banyak OPD lain di Kabupaten Sambas yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya penataan arsip yang baik. Hal ini menyebabkan penataan arsip yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menghambat pencarian arsip yang dibutuhkan, serta memperlambat administrasi pemerintahan. 5) Koordinasi yang kurang efektif antar instansi. Terjadi kekurangan koordinasi antar instansi, yang berujung pada proses akuisisi arsip yang terhambat. Beberapa OPD tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk pengelolaan arsip, yang menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas penataan arsip di seluruh instansi pemerintah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini meliputi peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta melakukan koordinasi yang lebih baik antar OPD untuk memastikan penataan arsip berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
1. a.Kelautan dan Perikanan Sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Sambas menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi produksi perikanan secara keseluruhan. Produksi perikanan di wilayah ini berasal dari dua sumber utama, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Namun, dinamika produksi perikanan masih mengalami kendala yang perlu segera diatasi. Beberapa permasalahan utama di bidang kelautan dan perikanan meliputi: 1) keberlanjutan sumber daya laut: Produksi perikanan laut mengalami penurunan signifikan dari 2020 (Rp 197.980.540.000) hingga 2022 (Rp38.358.875.000). Meskipun ada sedikit pemulihan pada tahun 2023 (Rp50.741.380.000) dan 2024 (60.594.870.000), fluktuasi ini menandakan adanya tantangan dalam pengelolaan perikanan laut yang perlu ditangani; 2) belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya; 3) belum optimalnya penguasaan teknologi pembenihan dan pembesaran beberapa komoditas ikan; 4) kurangnya pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang inovatif, produktif, lestari, dan berkelanjutan; 5) keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembangunan sektor perikanan; 6) terjadinya abrasi di sepanjang garis pantai daerah tambak, rendahnya sarana produksi, produktivitas usaha budidaya yang masih rendah, belum terintegrasinya pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta lemahnya kelembagaan kelompok perikanan; 7) belum mantapnya tata ruang lahan untuk perikanan budidaya; 8) belum optimalnya dukungan lembaga keuangan bagi usaha perikanan budidaya; 9) kurangnya tenaga penyuluh perikanan dan belum optimalnya mekanisme penyuluhan; 10) terbatasnya jumlah penangkar ikan budidaya serta ketersediaan benih ikan unggul bagi pembudidaya ikan; 11) belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan produk; 12) kurangnya diversifikasi produk olahan hasil perikanan serta belum berkembangnya teknologi pengolahan dan pengawetan ikan; 13) rendahnya keterjangkauan armada perikanan tangkap yang beroperasi di perairan lepas pantai; 14) belum optimalnya pertumbuhan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan; 15) kurangnya monitoring terhadap distribusi produk perikanan dan sistem pemasarannya; dan 16) kesulitan akses BBM bagi nelayan. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu segera diatasi melalui peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi perikanan yang lebih baik, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Sambas.
2. b.Pariwisata Permasalahan Daerah terkait pariwisata diantaranya: 1) tingkat hunian kamar hotel di tahun 2024 hanya 17,45%, menunjukkan rendahnya jumlah wisatawan yang menginap di Kabupaten Sambas; 2) data tahun 2024 menyebutkan bahwa 99,65% dari wisatawan yang datang adalah wisatawan domestik, sedangkan wisatawan mancanegara hanya 0,35%. Rendahnya jumlah wisatawan asing mengindikasikan kurangnya daya tarik internasional serta promosi wisata yang kurang efektif di pasar global; 3) rendahnya jumlah kunjungan wisatawan; 4) minimnya promosi destinasi wisata unggulan; 5) Kabupaten Sambas memiliki 71 objek wisata yang terdiri dari wisata alam dan warisan budaya, tetapi pengelolaannya masih kurang profesional; 6) fasilitas pendukung seperti akses jalan ke lokasi wisata, penginapan, dan transportasi umum masih terbatas; 7) sebagian besar wisata yang ditawarkan adalah wisata alam dan budaya, namun minim pengembangan wisata modern seperti ekowisata, wisata petualangan, dan wisata berbasis digital; dan 8) Wisata minat khusus seperti museum dan perkampungan tenun masih belum menjadi daya tarik utama wisatawan.
3. c.Pertanian Sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Sambas merupakan salah satu sektor strategis dalam menunjang perekonomian. Namun, untuk mengoptimalkan pembangunan sektor ini, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, di antaranya: 1) rendahnya nilai tambah produk pertanian; 2) fluktuasi harga komoditas pertanian; 3) penurunan produktivitas hasil pertanian; 4) pengelolaan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan rakyat masih berskala kecil serta dikelola secara tradisional sehingga efisiensi produksi dan produktivitasnya masih rendah; 5) industri pengolahan di bidang pertanian pangan dan hortikultura belum berkembang dengan baik; 6) sektor pertanian masih mengalami tantangan dalam hal proteksi dan produktivitas; 7) kualitas beras yang masih memiliki kadar air tinggi perlu peningkatan melalui industri pengolahan; 8) minimnya alat pengering (dryer) di lokasi penggilingan padi UMKM 9) kegiatan usahatani belum terintegrasi dengan sistem pemasaran tanaman pangan dan hortikultura; 10) peran dan fungsi kelembagaan tani belum optimal; 11) tingginya potensi serangan hama dan penyakit tanaman, serta meningkatnya kejadian banjir, kekeringan, dan anomali iklim yang terus mengancam; 12) berkurangnya luas lahan tanam akibat alih fungsi lahan pangan ke penggunaan lain; 13) tingginya biaya produksi pertanian, termasuk upah kerja, benih, pupuk, dan pestisida, menjadi beban yang cukup berat bagi petani; 14) belum optimalnya sumber daya manusia terampil di sektor pertanian, ditambah dengan rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di bidang ini, yang mengancam kelangsungan produksi pertanian; dan 15) ketersediaan benih atau bibit unggul bersertifikat, sarana produksi, fasilitas pengolahan hasil, serta alat dan mesin pertanian masih belum optimal. Selain itu, sektor perkebunan merupakan salah satu sektor andalan di Kabupaten Sambas. Beberapa komoditas utama yang dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet, lada, kelapa dalam, dan kopi. Namun, pengembangan sektor perkebunan di Kabupaten Sambas masih menghadapi berbagai permasalahan, di antaranya: 1) rendahnya produktivitas perkebunan rakyat; 2) harga karet yang kurang stabil serta cenderung berada di bawah tingkat kelayakan usaha; 3) belum terjaminnya mutu, ketersediaan, dan akses terhadap benih tanaman perkebunan; 4) tingginya potensi serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan; 5) pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan rakyat yang belum optimal; 6) kelembagaan petani perkebunan yang masih belum berkembang dengan baik; 7) kemitraan antara petani, lembaga pemasaran, dan industri yang belum optimal; dan 8) ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan yang masih terbatas. Sektor peternakan memiliki peran signifikan dalam menopang kehidupan di Kabupaten Sambas. Populasi hewan ternak di wilayah ini mencerminkan pentingnya sektor ini dalam menyediakan sumber pangan dan bahan baku yang vital. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terjadi BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-246 perubahan dominasi populasi unggas, yang menimbulkan berbagai tantangan dalam manajemen dan pengembangan sub-sektor peternakan. Beberapa permasalahan utama di bidang peternakan meliputi: 1) rendahnya produktivitas peternakan. Produktivitas yang masih rendah menjadi tantangan dalam meningkatkan produksi dan efisiensi pemeliharaan hewan ternak. Hal ini dapat menghambat pengembangan sektor peternakan dan ketahanan pangan; 2) minimnya sarana dan prasarana peternakan. Keterbatasan infrastruktur seperti tempat penyimpanan pakan, fasilitas kesehatan hewan, serta akses pasar yang memadai menjadi kendala dalam pertumbuhan sektor peternakan. Sarana ini sangat penting untuk menjaga kesejahteraan hewan ternak dan mendukung peningkatan produksi; dan 3) rendahnya keterampilan dan pengetahuan peternak dalam penerapan inovasi teknologi. Teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas peternakan. Namun, kurangnya pemahaman serta minimnya pelatihan bagi peternak menjadi hambatan dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor ini.
4. d.Kehutanan Kehutanan merupakan salah satu aset penting yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menyediakan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia. Namun, berbagai permasalahan telah muncul di sektor kehutanan yang mengancam keberlanjutan hutan dan lingkungan di Kabupaten Sambas. Beberapa permasalahan utama dalam sektor kehutanan meliputi: 1) ancaman terhadap keberlanjutan hutan akibat tindakan ilegal, seperti illegal logging dan perambahan, yang merusak ekosistem hutan dan mengganggu keseimbangan alam; 2) kebakaran hutan dan lahan yang sering kali disebabkan oleh aktivitas manusia, mengancam keberlanjutan hutan serta berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca; 3) kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem hutan, yang dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan hutan; 4) lemahnya penegakan hukum dalam sektor kehutanan, sehingga aturan dan regulasi terkait pengelolaan hutan belum diterapkan secara optimal; dan 5) tata kelola dan pengelolaan hutan yang masih lemah, mengakibatkan pemanfaatan hutan yang tidak berkelanjutan, termasuk penggundulan hutan yang berdampak negatif pada ekosistem serta keberlanjutan sumber daya alam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah- langkah strategis seperti penguatan kebijakan perlindungan hutan, peningkatan kesadaran masyarakat, optimalisasi tata kelola hutan, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap aktivitas ilegal yang merusak ekosistem hutan.
5. e.Energi dan Sumber Daya Mineral Permasalahan Daerah terkait energi dan sumber daya mineral diantaranya: 1) Kesulitan akses BBM bagi nelayan; 2) Adanya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI); dan 3) Masih adanya aktivitas tambang galian C secara ilegal.
6. f.Perdagangan Perekonomian Kabupaten Sambas masih menghadapi berbagai persoalan transformasi struktural yang belum optimal. Struktur ekonomi daerah ini masih terkonsentrasi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sebaliknya, kontribusi sektor industri pengolahan masih di bawah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor konstruksi. Selain persoalan struktural, dinamika perekonomian Kabupaten Sambas juga dihadapkan pada kondisi seperti terbatasnya penyebaran kegiatan ekonomi produktif dan relatif sulitnya akses permodalan usaha. Di samping itu, perekonomian daerah juga masih menghadapi tantangan dalam pengembangan produk unggulan, pengembangan ekonomi kreatif, serta usaha skala mikro, kecil, dan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-248 menengah, yang disebabkan oleh rendahnya ekosistem inovatif. Lambannya peningkatan kegiatan penanaman modal dan investasi juga terjadi karena potensi daerah belum dipromosikan secara optimal, serta insentif bagi investor yang masih terbatas. Pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan hasil produksi sektor pertanian, perikanan, perkebunan, serta pertambangan dan penggalian juga belum berkembang dengan baik. Selain itu, rendahnya tingkat efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri disebabkan oleh masalah jaringan distribusi dan rantai pasok yang kurang mendukung. Berdasarkan kondisi umum yang dipaparkan, secara ringkas permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan perdagangan di Kabupaten Sambas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) belum optimalnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh lambatnya transformasi struktur ekonomi dan belum maksimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah; 2) belum kuatnya basis ekonomi daerah untuk mempercepat dinamika perekonomian daerah; 3) keterbatasan akses transportasi ke sentra produksi dan pasar; dan 4) kurangnya infrastruktur pendukung seperti irigasi dan listrik.
7. g.Perindustrian Permasalahan Daerah terkait perindustrian diantaranya: 1) terbatasnya sektor-sektor unggulan dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi; 2) belum optimalnya peningkatan realisasi investasi pada beberapa sektor kegiatan; 3) lambannya hilirisasi industri berbasis pengolahan komoditas unggulan daerah, serta belum berkembangnya kegiatan perdagangan dalam lingkup usaha perdagangan skala menengah/besar; dan 4) belum optimalnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk memperkuat kemitraan antara pelaku usaha menengah/besar dengan pelaku usaha kecil, termasuk koperasi dan UMKM.
8. h.Transmigrasi Permasalahan Daerah terkait transmigrasi diantaranya: 1) belum optimalnya pemenuhan hak-hak transmigran oleh Pemerintah; dan 2) masih adanya tumpang tindih lahandi kawasan transmigrasi. 2.1.6.9.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. a.Perencanaan Permasalahan Daerah terkait perencanaan diantaranya: 1) keterbatasan kemampuan keuangan Daerah; dan 2) keterbatasan data dan informasi faktual/lapangan dalam identifikasi permasalahan pembangunan.
10. b.Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas baik dari sisi pendapatan dan belanja terus mengalami peningkatan, bahkan dari sisi belanja lebih besar dari pendapatan. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Sambas harus dapat menggali sumber pembiayaan guna menutupi kekurangan pendapatan (defisit) baik dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya maupun melalui sumber pembiayaan lainnya. Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab, Sambas Tahun 2020-2024 (diolah) Gambar 2. 31. Realisasi APBD Tahun 2020-2024 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-250
11. c.Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Permasalahan Daerah terkait kepegawaian, pendidikan dan pelatihan diantaranya Profesionalitas ASN yang kurang maksimal. Capaian penilaian profesionalitas ASN di Kabupaten Sambas masih kurang maksimal terlihat dari rendahnya kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas. Hal ini tercermin pada Indeks Profesionalitas ASN yang memperoleh predikat “Sangat Rendah” pada tahun 2021 dan 2022.
12. d.Pemerintahan Umum Permasalahan utama dalam bidang politik di Kabupaten Sambas terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dapat dirumuskan dalam beberapa poin berikut: 1) rendahnya Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Sambas, baik pada Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024 yakni 71,15% pada Pemilu 2019 dan 74,45% pada Pemilu 2024, yang jauh di bawah rata-rata nasional (81,69%). 2) Pencapaian Target Partisipasi yang Tidak Memadai: Meskipun ada peningkatan partisipasi pada Pilkada 2015 dan 2020 (dari 59,50% menjadi 66,85%), angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan KPU RI, yang sebesar 77,5%. Beberapa aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik meliputi partisipasi, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, perlakuan yang sama, serta kebijaksanaan. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam bidang tata kelola pemerintahan yang perlu perhatian lebih, antara lain: 1) belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan dan LSM. Peran organisasi kemasyarakatan dan LSM dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sambas masih belum optimal, padahal mereka dapat berperan penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap pembangunan; 2) akuntabilitas kinerja Aparatur yang belum optimal. Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-251 penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik masih belum optimal; 3) aspek pelayanan publik perlu dievaluasi. Beberapa aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, serta konsultasi dan pengaduan, perlu dievaluasi ulang. Hal ini penting agar kualitas pelayanan publik dapat meningkat dan Indeks Pelayanan Publik yang sebelumnya berpredikat “Baik” pada tahun 2022 dapat mencapai predikat “Sangat Baik” pada tahun-tahun mendatang; dan 4) kurangnya komitmen dalam manajemen kinerja pegawai. Kinerja Pemerintah Daerah, terutama terkait pelaksanaan akuntabilitas instansi dan organisasi perangkat daerah, masih belum maksimal. Belum ada komitmen yang utuh dalam manajemen kinerja pegawai, meskipun pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sambas memperoleh predikat “Baik” pada Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah; 5) Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang belum optimal. Pengelolaan domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE di Kabupaten Sambas masih belum maksimal, sehingga perlu adanya upaya perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan berbasis teknologi; dan 6) capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada setiap unit kerja instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kabupaten Sambas masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan secara berkala agar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Adapun permasalahan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengemuka di Kabupaten Sambas saat ini adalah sebagai berikut: 1) pembinaan, pengawasan, dan penegakan Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Kepala Daerah yang belum maksimal; dan 2) masih tingginya tingkat kriminalitas, termasuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba, peredaran minuman keras (miras), BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-252 penularan HIV/AIDS, kekerasan terhadap anak dan perempuan, pelecehan seksual terhadap anak, serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, identifikasi masalah pokok, permasalahan, dan akar masalah pembangunan di Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut. Tabel 2.76 Identifikasi Masalah Pokok, Permasalahan, dan Akar Masalah Pembangunan Kabupaten Sambas Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Kualitas hidup masyarakat belum merata
  1. 1.Tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial
  2. 2.Masih tingginya angka stunting dan penyakit menular
  3. 3.Akses pendidikan dan kesehatan belum merata
  4. 4.Banyaknya kelompok rentan yang belum mendapatkan perhatian yang cukup, seperti penyandang disabilitas dan warga lansia.
  5. 1.Terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan dan pedalaman
  6. 2.Kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan profesional
  7. 3.Masih rendahnya kesadaran PHBS dan gizi keluarga
  8. 4.Belum optimalnya kebijakan dan layanan sosial yang ditujukan kepada kelompok rentan.
  9. 5.Kurangnya fasilitas seperti panti sosial untuk lansia dan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa).
  10. 6.Minimnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial.
  11. 7.Keterbatasan anggaran untuk Pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-253 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM)
  12. 1.Tingginya angka pengangguran dengan tingkat pendidikan rendah
  13. 2.ketidaksesuaian antara kualifikasi SDM dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Sambas.
  14. 1.Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.
  15. 2.Terbatasnya pelatihan dan pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri.
  16. 3.Kurangnya kesempatan kerja di sektor formal. Pertumbuhan ekonomi belum berkelanjutan dan inklusif
  17. 1.Ketergantungan ekonomi pada sektor primer
  18. 2.UMKM belum menjadi penggerak utama ekonomi lokal
  19. 3.Belum optimalnya investasi dan daya saing produk daerah
  20. 1.Minimnya hilirisasi dan agroindustri berbasis potensi lokal
  21. 2.Akses pembiayaan, pelatihan, dan teknologi belum merata
  22. 3.Infrastruktur ekonomi belum mendukung kawasan produktif
  23. 4.Belum optimalnya iklim berusaha seperti penataan kelembagaan perizinan, layanan sertifikasi halal, sarana prasarana pendukung perizinan dan investasi
  24. 5.Pengembangan Pembangunan Perbatasan yang belum optimal Ketimpangan infrastruktur antar wilayah
  25. 1.Konektivitas wilayah belum mendukung
  26. 1.Anggaran pembangunan terbatas BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-254 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah pertumbuhan ekonomi
  27. 2.Rendahnya akses air bersih, sanitasi, dan listrik di daerah tertentu
  28. 2.Kurangnya perencanaan lintas sektor
  29. 3.Letak geografis yang sulit dijangkau Ketahanan lingkungan hidup rendah
  30. 1.Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal
  31. 2.Laju alih fungsi lahan tidak terkendali
  32. 1.Minimnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan
  33. 2.Lemahnya penegakan regulasi lingkungan
  34. 3.Tidak optimalnya program pengendalian dan konservasi lingkungan Ketahanan pangan yang belum optimal
  35. 1.Ketergantungan pada sektor pertanian tradisional
  36. 2.Penurunan produktivitas pertanian
  37. 3.ketidakberlanjutan produksi pangan yang mengancam ketahanan pangan daerah.
  38. 1.Minimnya teknologi pertanian yang diterapkan.
  39. 2.Keterbatasan dalam pengelolaan lahan pertanian, serta permasalahan iklim yang merusak hasil pertanian.
  40. 3.Kurangnya diversifikasi produk pangan dan minimnya akses ke pasar.
  41. 4.Rendahnya pemanfaatan pangan Tata kelola pemerintahan belum efektif dan adaptif
  42. 1.SPBE belum berjalan optimal
  43. 2.Kualitas pelayanan publik belum konsisten
  44. 1.Kompetensi ASN masih rendah
  45. 2.Sistem informasi belum terintegrasi
  46. 3.Kurangnya budaya kerja berbasis BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-255 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah kinerja dan akuntabilitas Kehidupan sosial belum harmonis dan inklusif
  47. 1.Masih adanya konflik sosial, intoleransi, dan tindak kekerasan dan kejahatan
  48. 2.Partisipasi masyarakat dalam demokrasi masih rendah
  49. 1.Lemahnya pendidikan nilai, religiusitas, dan kebhinekaan
  50. 2.Minimnya ruang dialog dan kerjasama sosial lintas kelompok Tantangan dalam pengelolaan tata ruang wilayah
  51. 1.Kurangnya penataan ruang yang jelas dan efektif di beberapa daerah Kabupaten Sambas
  52. 2.tumpang tindih penggunaan lahan.
  53. 1.Minimnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah kecamatan.
  54. 2.Masih terdapat sengketa tapal batas antar desa.
  55. 3.Kurangnya koordinasi antar sektor terkait pengelolaan ruang dan sumber daya alam. Ketahanan budaya dan identitas lokal menurun
  56. 1.Budaya lokal kurang diminati generasi muda
  57. 2.Minimnya fasilitas budaya dan promosi digital
  58. 1.Kegiatan pelestarian budaya belum menyentuh komunitas secara luas
  59. 2.Akses generasi muda terhadap warisan budaya masih rendah 2.1.6.10. Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan. Isu ini memiliki karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-256 pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah di waktu mendatang. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun memiliki potensi untuk menjadi masalah di masa yang akan datang, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Oleh karena itu, identifikasi isu strategis memerlukan analisis yang mendalam terhadap tren dan dinamika yang berkembang, baik secara lokal, nasional, maupun global. Dengan memahami isu-isu ini sejak dini, perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan secara lebih proaktif, memungkinkan pengelolaan risiko yang lebih baik dan pemanfaatan peluang yang dapat mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan daerah di masa depan. Penentuan isu strategis daerah disusun dengan memperhatikan berbagai aspek yang mencakup kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan yang ada, serta tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah ke depan. Salah satu aspek penting dalam penentuan isu strategis adalah mempertimbangkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang memberikan gambaran tentang keberlanjutan pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan. Selain itu, isu-isu lingkungan yang bersifat dinamis, baik yang terjadi di tingkat global, nasional, maupun regional (provinsi), juga harus menjadi pertimbangan utama. Isu-isu ini meliputi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, serta kebijakan dan regulasi yang berkembang di berbagai tingkatan pemerintahan. Dengan memperhatikan keseluruhan aspek ini, diharapkan isu strategis yang ditetapkan dapat mencerminkan kebutuhan nyata daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan kajian atas permasalahan, potensi daerah, dan isu-isu dinamis global, nasional, dan regional, terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sambas ke depan. Isu-isu ini melibatkan Kehidupan yang Demokratis dan Agamis, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Tata Kelola Pemerintahan, Kualitas Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Ekonomi. Setiap isu ini memiliki BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-257 tantangan yang signifikan, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat menghambat laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas. Kehidupan yang demokratis dan agamis menjadi pondasi utama bagi terciptanya tatanan sosial yang damai, inklusif, dan berkeadilan. Kabupaten Sambas memiliki latar belakang historis dan kultural yang kuat sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, sebagaimana dikenal melalui identitas budaya lokal “Sambas sebagai Serambi Mekah”. Branding tersebut tidak hanya mencerminkan ketaatan religius masyarakat, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai moral yang menjadi bagian dari karakter daerah. Namun demikian, realitas menunjukkan masih terdapat ketimpangan dalam penerapan nilai demokrasi dan kehidupan keagamaan di tengah masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses politik masih rendah, terutama di kalangan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman terhadap hak-hak dasar warga negara dalam sistem demokrasi. Di sisi lain, meskipun aktivitas keagamaan cukup aktif, pemahaman terhadap nilai-nilai agama yang moderat, toleran, dan inklusif belum sepenuhnya melembaga. Terdapat indikasi munculnya segregasi sosial dan sikap eksklusif di sebagian kelompok masyarakat yang dapat mengancam keharmonisan antar umat beragama dan antar kelompok sosial. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, isu ini sejalan dengan Tujuan 16 SDGs, yaitu mendorong masyarakat yang damai, inklusif, dan memastikan akses terhadap keadilan serta institusi yang akuntabel di semua tingkatan. Kehidupan demokratis yang ditopang oleh literasi politik yang memadai dan kesadaran akan hak-hak sipil akan menciptakan iklim partisipatif dan kolaboratif dalam pembangunan. Begitu pula dengan penguatan nilai-nilai agama yang menekankan pada etika sosial dan persaudaraan lintas iman akan menjadi modal sosial dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Oleh karena itu, isu ini perlu menjadi perhatian strategis dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas ke depan. Diperlukan upaya BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-258 sistematis dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara melalui pendidikan politik dan sosial sejak dini. Penguatan pendidikan karakter, dialog antarumat beragama, serta revitalisasi fungsi lembaga adat dan keagamaan juga perlu dilakukan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memainkan peran aktif dalam menciptakan ruang-ruang publik yang mendorong interaksi sosial yang sehat, serta memfasilitasi kerjasama lintas kelompok sosial dan keagamaan dalam semangat toleransi dan kebhinekaan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan isu strategis yang sangat mendesak untuk segera diatasi di Kabupaten Sambas. Berdasarkan data tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 4,99%, sementara 51,17% penduduk bekerja di sektor informal. Tingginya proporsi pekerja informal mencerminkan belum optimalnya kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi dinamika pasar kerja modern. Rendahnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan berkualitas, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman, merupakan akar dari persoalan ini. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya tenaga pendidik profesional dan fasilitas pendidikan yang memadai. Sementara itu, rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan usia 15–24 tahun juga berkontribusi pada kurangnya literasi gizi dan kesehatan keluarga, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan rumah tangga dan kualitas hidup jangka panjang. Di sisi lain, sektor pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat juga menghadapi tantangan serius. Minimnya penerapan teknologi tepat guna, keterbatasan pengelolaan lahan, serta faktor iklim yang tidak menentu menyebabkan produktivitas pertanian belum optimal. Rendahnya diversifikasi pangan lokal dan terbatasnya akses petani ke pasar menurunkan nilai tambah produk pertanian dan menyebabkan pendapatan petani stagnan. Hal ini terkait erat dengan ketergantungan ekonomi daerah pada sektor primer dan belum optimalnya peran UMKM serta BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pendekatan integratif yang menempatkan pembangunan SDM dan penguatan sistem pangan sebagai prioritas utama:
13. a.revitalisasi sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan, khususnya pendidikan vokasi berbasis potensi lokal seperti agrowisata, pertanian modern, dan kewirausahaan berbasis produk lokal;
14. b.penguatan kapasitas petani melalui pelatihan teknologi pertanian tepat guna, penyediaan alat pertanian modern, dan kemudahan akses input produksi;
15. c.program makan bergizi gratis di sekolah, khususnya di daerah dengan angka stunting tinggi, sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi dan mendukung partisipasi pendidikan anak-anak; dan
16. d.pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan, pendidikan gizi, dan kewirausahaan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal menjadi salah satu isu strategis utama yang perlu segera diatasi oleh Kabupaten Sambas dalam rangka mendukung percepatan pembangunan. Kinerja birokrasi yang lamban, tidak efisien, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat menghambat penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Ditambah masih lemahnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), belum terintegrasinya sistem informasi, serta masih minimnya budaya kerja berbasis kinerja. Padahal, transformasi birokrasi menjadi kunci utama untuk mendukung implementasi berbagai program strategis, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Instruksi ini menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang hanya dapat diwujudkan jika sistem pemerintahan daerah berjalan dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Kelemahan dalam tata kelola juga berdampak langsung pada pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta berkontribusi pada ketimpangan wilayah dan rendahnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi bukan hanya merupakan kebutuhan internal pemerintah daerah, tetapi juga syarat mutlak untuk memastikan keberhasilan agenda pembangunan jangka menengah.
17. a.peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN, melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan manajemen talenta, dan sistem merit yang adil;
18. b.digitalisasi dan integrasi sistem informasi pemerintahan, guna mempercepat proses pelayanan, memperkuat transparansi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data;
19. c.penguatan budaya kerja berbasis kinerja dan akuntabilitas, termasuk melalui penerapan reward and punishment yang konsisten serta evaluasi kinerja yang objektif;
20. d.pembentukan tim koordinasi lintas sektor, untuk memperkuat sinergi antar-OPD dan mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional; dan
21. e.peningkatan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik, melalui mekanisme pelayanan berbasis aspirasi, sistem pengaduan digital, serta forum konsultasi publik secara berkala. Kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu isu strategis penting dalam pembangunan Kabupaten Sambas yang menuntut penanganan serius dan menyeluruh. Pada tahun 2023, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sambas tercatat sebesar 71,31, dengan target yang ditetapkan dalam RPJPD sebesar 76,65 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, Kabupaten Sambas menghadapi berbagai tantangan lingkungan, antara lain:
22. a.kerusakan ekosistem akibat aktivitas ilegal seperti penambangan liar dan pembukaan lahan dengan cara membakar;
23. b.penurunan keanekaragaman hayati, khususnya di kawasan hutan lindung dan pesisir;
24. c.minimnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta fasilitas pengelolaan sampah yang belum memadai; dan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-261
25. d.kurangnya sistem penegakan hukum lingkungan yang terintegrasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Isu ini menjadi semakin mendesak mengingat Kabupaten Sambas juga memiliki target untuk menurunkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emissions, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD dan selaras dengan RPJMN 2025–2029. Penurunan emisi GRK ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya: ● SDG 13: Mengambil tindakan cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya ● SDG 15: Melindungi, memulihkan, dan mendorong penggunaan berkelanjutan ekosistem daratan RPJMN 2025–2029 juga menargetkan penurunan intensitas emisi GRK nasional menjadi 35,53 pada tahun 2025 dan 45,17 pada 2029, menandakan bahwa daerah harus turut andil dalam aksi mitigasi dan adaptasi iklim melalui pengurangan deforestasi, efisiensi energi dan peningkatan kapasitas karbon melalui rehabilitasi hutan dan mangrove. Dalam konteks ini, strategi pembangunan lingkungan di Kabupaten Sambas harus diarahkan pada:
26. a.penguatan sistem pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, termasuk pemantauan kualitas air, udara, dan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
27. b.rehabilitasi lahan kritis dan kawasan konservasi, seperti Ekosistem Gunung Bentarang dan Tanjung Belimbing, untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan memperkuat penyerapan karbon;
28. c.penerapan sistem pertanian dan perkebunan rendah emisi, dengan mendorong praktik ramah lingkungan, seperti agroforestri, pertanian organik dan pertanian regenerative;
29. d.peningkatan kapasitas dan infrastruktur penanggulangan karhutla, termasuk penyediaan armada pemadam, sistem peringatan dini, dan pelatihan masyarakat siaga bencana lingkungan;
30. e.penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, serta insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip pembangunan hijau (green business);
31. f.pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi, seperti pemanfaatan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di wilayah perbatasan dan pedalaman yang belum terjangkau jaringan listrik PLN; dan
32. g.kampanye dan edukasi perubahan iklim serta gaya hidup berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai bagian dari literasi lingkungan. Perekonomian Kabupaten Sambas hingga saat ini masih menghadapi tantangan mendasar berupa terbatasnya lapangan usaha produktif. Hal ini menjadi pemicu meningkatnya migrasi tenaga kerja, khususnya generasi muda, ke luar daerah bahkan ke luar negeri secara non-prosedural. Kondisi ini tidak hanya menguras potensi SDM lokal, tetapi juga berpotensi meningkatkan masalah sosial seperti kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perdagangan orang, terutama di wilayah perbatasan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sambas pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,99%, sedikit lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kalimantan Barat. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal (70,10%), dan 51,17% di antaranya hanya berpendidikan SD ke bawah, menandakan rendahnya akses terhadap pekerjaan formal yang layak dan berpenghasilan stabil. Padahal, Kabupaten Sambas memiliki sumber daya ekonomi lokal yang sangat potensial. Namun, nilai tambah ekonomi dari sektor-sektor tersebut belum optimal karena rendahnya pengembangan industri pengolahan, terbatasnya akses pasar, serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Sektor industri pengolahan baru menyumbang sekitar 11,44% terhadap PDRB Kabupaten Sambas, mencerminkan belum tumbuhnya sektor hilir sebagai penggerak utama ekonomi lokal. RPJMN 2025–2029 menempatkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam sebagai prioritas, dengan penekanan pada pengembangan industri hilirisasi, inovasi produk lokal, dan ekonomi hijau. Sejalan dengan itu, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan pentingnya penguatan penyuluhan pertanian sebagai elemen kunci dalam mempercepat BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-263 swasembada pangan nasional, yang relevan untuk meningkatkan produktivitas sektor agraris di Kabupaten Sambas. Untuk menjawab tantangan ini, pembangunan ekonomi Kabupaten Sambas harus diarahkan pada transformasi struktural dan optimalisasi potensi daerah melalui strategi sebagai berikut:
33. a.penguatan Industri Pengolahan Berbasis SDA Lokal dengan: 1) mendorong hilirisasi hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan menjadi produk bernilai tambah tinggi (beras kemasan, olahan kelapa sawit, produk perikanan beku); dan 2) membangun kawasan industri skala kecil menengah berbasis komoditas unggulan seperti jeruk siam dan hasil laut.
34. b.revitalisasi Penyuluhan dan SDM Pertanian dengan: 1) mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 melalui pelatihan dan digitalisasi penyuluhan; dan 2) meningkatkan literasi dan kapasitas petani untuk menggunakan teknologi pertanian modern dan sistem pertanian berkelanjutan.
35. c.Pengembangan Ekowisata dan Wisata Budaya dengan: 1) menjadikan kawasan unggulan seperti Temajuk sebagai destinasi wisata berbasis konservasi dan budaya lokal; dan 2) penguatan kelembagaan desa wisata dan pelatihan SDM pariwisata lokal.
36. d.Penguatan UMKM dan Koperasi dengan: 1) memberikan fasilitasi akses permodalan berbasis syariah, pelatihan digital marketing, dan pendampingan produk untuk pelaku UMKM; dan 2) mendorong terbentuknya koperasi sektor pangan dan perikanan untuk memperkuat rantai pasok dan akses pasar.
37. e.Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah dengan: 1) mempercepat pembangunan jalan usaha tani, irigasi, jaringan logistik, serta infrastruktur digital untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berbasis desa; dan 2) mengintegrasikan pengembangan kawasan perbatasan dengan aktivitas ekonomi produktif.
38. f.Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dengan: 1) penyederhanaan perizinan melalui digitalisasi dan pembentukan kawasan ekonomi strategis; dan 2) mendorong kerjasama investasi publik swasta dalam pengembangan agroindustri. Secara keseluruhan, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, Kabupaten Sambas perlu menghadapi isu-isu strategis ini dengan kebijakan yang terkoordinasi dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Sambas harus memperbaiki kualitas SDM, meningkatkan tata kelola pemerintahan, melestarikan lingkungan hidup, dan mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang inklusif. Data dan kebijakan terkait, seperti RPJMN, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, serta RPJPD Kabupaten Sambas 2025-2029, memberikan kerangka yang jelas untuk merumuskan solusi yang tepat bagi tantangan-tantangan tersebut. Dengan demikian, terdapat 5 (lima) isu strategis pembangunan Kabupaten Sambas yaitu:
39. a.kehidupan yang demokratis dan agamis;
40. b.kualitas sumber daya manusia;
41. c.tata kelola pemerintahan;
42. d.kualitas lingkungan Hidup; dan
43. e.Peningkatan Ekonomi. I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -1 Kata Berkemajuan merupakan singkatan dari Beriman kepada Allah SWT, Kemandirian, Maju, Berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta melihat perkembangan kondisi umum Kabupaten Sambas hingga tahun 2025 sebagaimana digambarkan pada bab 2, maka visi pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 adalah: “Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan” Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut: Bersama Kuatkan Langkah mencerminkan filosofi kerja yang menekankan kolaborasi, sinergi, dan semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan besar. Dalam dunia kerja, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -2 setiap individu adalah bagian dari rantai yang saling menguatkan. Seperti roda gigi yang bergerak selaras, kerja tim yang solid mampu mengatasi rintangan, mempercepat inovasi, dan menciptakan solusi yang lebih kuat. Filosofi ini mengajarkan bahwa dengan menyatukan visi, berbagi peran, dan saling mendukung, setiap langkah yang diambil akan lebih kokoh, penuh keyakinan, dan membawa dampak yang lebih luas. Berkah juga bisa dimaknai BERsinergi, Kompetitif, Amanah dan Harmonis adalah fondasi utama dalam menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan berkelanjutan. Bersinergi menekankan pentingnya kolaborasi, di mana setiap individu dan tim bekerja bersama untuk mencapai hasil yang lebih besar dari sekadar upaya individu. Yakni kemampuan membangun kolaborasi antar Perangkat Daerah (PD), masyarakat, sektor swasta, dan institusi vertikal secara aktif dan fungsional. Adapun indikatornya adalah, pertama persentase program lintas sektor/perangkat daerah yang dilaksanakan secara kolaboratif tiap tahun. Kedua jumlah nota kesepahaman (MoU) dengan mitra eksternal yang dijalankan secara aktif, utamanya nota kesepahaman untuk mendorong investasi dengan dunia usaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, misalnya pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa dan kabupaten. Kompetitif menjadi pendorong inovasi dan semangat juang, memastikan setiap langkah diambil dengan optimal dan penuh strategi. Yakni meningkatkan daya saing daerah melalui kualitas SDM, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Penurunan Prevalensi Stunting, meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PDRB Pendapatan perkapita, indikatornya meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Indeks Modal Manusia (IMM), penurunan prevalensi stunting, indeks infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan penurunan tingkat kemiskinan. Amanah mencerminkan integritas dan tanggung jawab, baik dalam menjalankan tugas maupun menjaga kepercayaan yang diberikan. Yakni tata kelola pemerintahan yang jujur, transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh publik. Indikator ukuran meliputi Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -3 Pemerintahan Digital, Skor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Harmonis menjadi kunci dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling menghargai, dan menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan. Yakni hubungan yang seimbang dan damai antar elemen masyarakat, agama, budaya, serta organisasi pemerintahan. Indikator ukuran meliputi, Tingkat kerukunan umat beragama, Jumlah konflik horizontal yang terjadi per tahun (target: menurun), Frekuensi kegiatan lintas budaya/agama yang difasilitasi pemerintah. Dengan mengintegrasikan keempat nilai ini, setiap individu dan organisasi dapat tumbuh bersama, menciptakan prestasi yang bermakna, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Adapun makna berkemajuan mempunyai makna: Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman, dan bertakwa pada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (good and clean Government). Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, peningkatan kontribusi sektor industri dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Maju adalah kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2019-2024). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah. Berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -4 pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa RPJMD kabupaten/kota harus mempedomani RPJMD provinsi dan RPJMD provinsi harus mempedomani RPJMN. Berdasarkan hal itu, maka perumusan visi Kabupaten Sambas berpedoman pada visi pembangunan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang disebut sebagai implementasi dari asta cita. Visi Kabupaten Sambas juga berpedoman pada visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Kalimantan Barat Yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan”. Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 3.1. Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Sambas 3.1.1.2 Misi Visi Pembangunan Nasional 2025-2029: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029: “Terwujudnya Kalimantan Barat Yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, Dan Berwawasan Lingkungan” Visi Pembangunan Kabupaten Sambas 2025-2029: “Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan” I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -5 Visi RPJMD Kabupaten Sambas tersebut akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:
  1. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis yaitu mewujudkan masyarakat yang mempunyai pemahaman pancasila yang kuat sebagai bangsa, memiliki pandangan Politik yang bersih, penegakan HAM dan kehidupan harmonis didukung pelaksanaan supremasi hukum, pencegahan korupsi, narkoba, judi, penyelundupan dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan.
  2. 2.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing yaitu kompetitif siap kerja, penguatan literasi, sains, teknologi, disertai meningkatnya prestasi olahraga, kesetaraan gender, peran anak dan perempuan, pemuda serta penyandang disabilitas dalam pembangunan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.
  3. 3.Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah yaitu mempercepat pertumbuhan serta mendukung pertahanan negara, swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah dan digital menjadi modal pengembangan kemandirian bangsa. Penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, industri kreatif, agro maritim, perikanan dan didukung oleh koperasi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam ditingkatkan untuk nilai tambah dalam negeri, dengan fokus pembangunan di daerah perbatasan guna pemerataan ekonomi.
  4. 4.Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan yaitu terwujudnya sistem birokrasi yang terbuka, bertanggungjawab dan amanah yang berorientasi pada pelayanan publik dan memperkuat reformasi birokrasi.
  5. 5.Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan yaitu tercapainya proses pembangunan daerah yang dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan melalui pemanfaatan ruang yang serasi dengan mitigasi bencana yang terukur. I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -6 Misi RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029, sehingga terdapat hubungan yang kuat sebagaimana digambarkan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Keselarasan antara Misi RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Sambas No Misi Pembangunan RPJMN 2025-2029 (Asta Cita) Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sambas 2025-2029 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Misi 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis. 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi biru Misi 3: Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Misi 3: Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; Misi 3: Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Misi 3: Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -7 No Misi Pembangunan RPJMN 2025-2029 (Asta Cita) Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sambas 2025-2029 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Misi 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis. Misi 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Misi 5. Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan 3.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, yakni dijabarkan pada tabel sebagai berikut: I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -8 Tabel 3.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sambas VISI / MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - Mewujudkan Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM Tingkat Stabilitas Politik Serta Persatuan dan Kesatuan Bangsa (%) 95,2 95,4 95,6 95,8 96 96,2 I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -9 VISI / MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan Meningkatnya ketentraman serta ketertiban masyarakat Indeks Penyelenggaraan Tratibumlinmas (%) 75 76 77 78 79 80 Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila Persentase pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik serta wawasan kebangsaan (%) 91 92 93 94 95 96 Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah dan Investasi Pertumbuhan Ekonomi (%) 4.75-5.35 4.85-5.90 5.01-6.27 5.20-6.90 5.30-7.10 5.40-7.25 PDRB per Kapita (Juta Rupiah) 43.70-50.47 45.50-55.60 47.60-60.72 49.74-65.01 51.73-72.47 52.88-75.76 Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor- sektor Unggulan Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%) 30.57-32.80 30.60-32.82 30.63-32.84 30.66-32.86 30.69-32.88 30.72-32.90 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 11.60-12.40 11.65-12.45 11.70-12.50 11.75-12.55 11.80-12.60 11.85-12.70 Kontribusi PDRB sektor Perdagangan (%) 17.80-18.08 17.82-18.10 17.84-18.12 17.86-18.14 17.88-18.16 17.90-18.18 Nilai Ekspor Barang dan Jasa (Rp) 13.725.172.55 3 15.097.689.80 8 16.607.458.78 9 18.268.204.66 8 20.095.025.13 5 22.104.527.64 8 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks) 72,44 74,05 75,66 77,27 78,88 80,49 I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -10 VISI / MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya Kontribusi Produktivitas UMKM dan Koperasi, Akses Keuangan Daerah serta Ekonomi Syariah dan Digital Rasio Kewirausahaan (Persentase) 2,65 2,8 2,98 3,05 3,25 3,41 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks) 3,17 3,21 3,25 3,29 3,33 3,35 Meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Fiskal Daerah Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%) 3,33 4 4,75 5,5 6,25 7 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%)) 0,45 0,46 0,47 0,49 0,5 0,51 Terwujudnya Pengendalian Inflasi Daerah Indeks Perkembangan Harga (Indeks) 1.5-3.5 1.5-3.5 1.5-3.5 1.5-3.5 1.5-3.5 1.5-3.5 Meningkatnya Kontribusi Sektor Wisata dan Ekonomi Kreatif Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) 1,98 2 2,02 2,04 2,05 2,06 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) 71,78 72,35 73,77 74,19 75,05 75,9 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,80 4,60 4,40 4,20 4 3,80 Tingkat Kemiskinan (%) 6.07-6.48 5.97-6.45 5.64-6.14 5.12-5.59 4.45-5.03 4.31-4.97 Rasio Gini (Indeks) 0,2484 0,2428 0,2372 0,2316 0,226 0,2204 Meningkatnya derajat Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis 90 90 90 90 90 90 I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -11 VISI / MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 kesehatan masyarakat (treatment success rate) (%) Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase) 80 85 90 95 100 100 Indeks Keluarga Sehat (Angka) 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 Jumlah kematian balita (Kasus) 84 83 82 81 80 79 Jumlah kematian ibu (Kasus) 9 9 8 8 7 6 Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase) 36 46 56 66 70 76 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) 100 100 100 100 100 100 Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%) 65 66,1 67,9 69,7 71,5 73,3 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 75 75,25 75,5 75,75 76 76,25 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (%) 82 86 90 94 98,6 98,8 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) 32 30 28 26 23 20 Meningkatnya mutu dan akses pendidikan SPM Pendidikan (Raport Pendidikan) (%) 67,12 69,62 72,62 75,62 78,62 81,62 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun) 7,25 7,56 7,87 8,19 8,5 8,81 Harapan Lama Sekolah (Tahun) 12,98 13,1 13,22 13,35 13,48 13,51 I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -12 VISI / MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%) 67 71 73 77 79 81 Meningkatnya kualitas dan kuantitas literasi Masyarakat Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks) 75,25 76,25 77,25 78,25 79,25 80,25 Meningkatnya Manajemen Kearsipan Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (indeks) 75 78 80 82 85 87 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (%) Indeks) 0,414 0,409 0,404 0,399 0,394 0,394 Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) 88,39 89,29 90,19 91,09 92,34 92,34 Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks) 56,3 61,05 65,8 70,55 75,29 75,29 Penduduk Tumbuh Seimbang dan meningkatnya keluarga berkualitas Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) (%) 65,95 66,11 66,27 66,43 66,59 66,75 Meningkatnya kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 73,02 73,27 73,52 73,76 74,01 74,25 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -13 VISI / MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja) 47,68 47,99 48,72 49,42 50,11 50,73 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) 26,16 29,55 32,94 36,33 39,72 43,11 Terwujudnya transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal transmigrasi Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi (Rupiah/Kapita) 16.285.888,11 17.100.180,41 17.955.189,43 18.852.948,9 19.795.596,35 20.785.376,17 Meningkatnya prestasi Olahraga dan pemuda Jumlah Pemuda yang ikut berpartisipasi pada even nasional (Orang) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Perolehan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Medali emas) 10 30 10 15 10 30 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks) 56,88 57,38 57,88 58,38 58,88 59,38 Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah Indeks Infrastruktur (Indeks) 58,92 60,39 61,91 63,45 65,03 66,64 Meningkatnya Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Mantap Persentase Infrastruktur Dasar Dalam kondisi mantap (%) 58,92 60,39 61,91 63,45 65,03 66,64 Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dan kawasan perbatasan Rasio konektivitas kabupaten/kota (%) 82,54 83,8 85,06 86,32 87,58 88,83 I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -14 VISI / MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Indeks) 0,63 0,67 0,7 0,73 0,77 0,81 Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Predikat) B B BB BB BB A Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat) BB BB BB BB BB A Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks) B B B A- A- A Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3 3 3 3 3 4 Nilai Sakip Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja (poin) 10,75 11 11,25 11,5 11,75 12 Indeks Reformasi Hukum (Indeks) BB BB BB BB A A Kabupaten Peduli HAM Peduli Peduli Peduli -Peduli -Peduli -Peduli Tingkat Kerukunan Umat Beragama (%) 80 81 82 83 84 85 Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Indeks) 95 96 97 98 99 99 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Sedang Sedang Sedang Sedang Tinggi Tinggi Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja (Poin) 20,81 21,63 22,13 23 23,5 24 I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -15 VISI / MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Nilai SAKIP Evaluasi Kinerja Internal (Poin) 14,6 14,65 14,66 14,68 14,7 14,8 Indeks Profesionalitas ASN (Indeks) 76 77 78 79 80 81 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan (Indeks) 80 82 84 86 88 90 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks) 81 81 82 83 84 85 Meningkatnya jumlah inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah Indeks Inovasi Daerah (Angka) 62,4 62,88 63,39 64,21 65,01 65,2 Meningkatnya Tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing Persentase Desa Mandiri (%) 21,61 28,01 28,59 29,28 29,62 30 Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital (Desa) 195 195 195 195 195 195 Terwujudnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks) 69 72 75 78 81 84 Meningkatnya sistem Predikat Pemerintahan Kurang Kurang Kurang Cukup Cukup Cukup I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -16 VISI / MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 pemerintah berbasis digital Digital (PEMDI) (Predikat) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks) 76,65 76,78 76,9 77,03 77,15 77,28 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks) 76,65 76,78 76,9 77,03 77,15 77,28 Meningkatkan layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Indeks Risiko Bencana (Indeks) 132,94 131,34 129,76 128,21 126,67 125,15 Meningkatnya layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Indeks Ketahanan Daerah (Angka) 0,67 0,68 0,68 0,69 0,69 0,7 I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -17 3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 3.2.1 Strategi Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan tentang cara atau pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dimana akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sambas periode tahun 2025 – 2029. Berdasarkan RPJMN 2025-2029, ditetapkan lokasi prioritas di Kabupaten Sambas meliputi:
  6. 1.Kawasan Pariwisata Sambas-Singkawang Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah pusat menetapkan Kawasan Pariwisata Sambas–Singkawang sebagai salah satu lokasi prioritas nasional dalam pengembangan pariwisata berbasis kawasan strategis. Penetapan ini memperkuat posisi Kabupaten Sambas sebagai bagian dari wilayah perbatasan yang memiliki potensi unggulan dalam pengembangan destinasi wisata yang terpadu dan berkelanjutan. Kawasan ini memiliki keunggulan geografis dan kultural yang unik, terletak di bagian utara Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Keberadaan objek wisata unggulan seperti Pantai Temajuk, Danau Sebedang, Pantai Tanjung Api, Istana Keraton Kesultanan Sambas, serta berbagai atraksi budaya Melayu, Dayak, dan Tionghoa menjadikan kawasan ini strategis untuk dikembangkan sebagai koridor pariwisata perbatasan bertaraf internasional. Selain itu, pembangunan dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Temajuk yang telah menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN), mendukung integrasi antara fungsi pertahanan, perdagangan, dan pariwisata. Menindaklanjuti penetapan Program Strategis Nasional, Pemerintah Kabupaten Sambas dalam dokumen RPJMD tahun 2025–2029 menetapkan I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -18 pengembangan Kawasan Pariwisata Sambas–Singkawang sebagai salah satu prioritas utama daerah. Fokus kebijakan diarahkan pada:
44. a.Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pariwisata (akses jalan, jaringan air bersih, listrik, dan sarana pendukung destinasi),
45. b.Pengembangan desa wisata dan kawasan berbasis komunitas (community- based tourism),
46. c.Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pelaku pariwisata, serta
47. d.Penguatan promosi wisata melalui kemitraan lintas sektor dan transformasi digital. Pemerintah Kabupaten Sambas juga akan mendorong pengembangan kemitraan daerah dan antarwilayah, khususnya dengan Kota Singkawang dan provinsi Kalimantan Barat, dalam kerangka pembangunan lintas batas yang bersifat integratif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, tetapi juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Sebagai bagian dari sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, seluruh rencana dan program strategis di sektor pariwisata ini akan dirancang agar sejalan dengan target Sasaran Pembangunan Nasional 2025–2029, khususnya dalam penguatan daya saing wilayah dan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal.
  1. 2.Daerah Perbatasan (PKSN PALOH-ARUK) Wilayah Perencanaan Paloh–Aruk merupakan bagian dari Kawasan Perbatasan Negara yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dan mencakup dua kecamatan strategis, yaitu Paloh dan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas. Kawasan ini ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) karena memiliki fungsi penting sebagai gerbang negara, pusat pertumbuhan ekonomi lokal, serta wilayah yang berperan dalam mendukung ketahanan dan keamanan nasional. Secara eksisting, kawasan Paloh–Aruk memiliki beberapa fungsi ruang yang menonjol. Fungsi pertahanan dan keamanan direpresentasikan melalui keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, serta instalasi militer dan kepolisian yang tersebar di sejumlah titik strategis. Selain itu, kawasan ini juga menjalankan fungsi sebagai kawasan ekonomi mandiri, I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -19 didukung oleh aktivitas perdagangan lintas batas, keberadaan pasar rakyat, serta potensi komoditas unggulan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan hortikultura. Tidak kalah penting, kawasan ini juga mencakup fungsi kawasan lindung, khususnya di wilayah pesisir, sungai, dan daerah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Infrastruktur dasar di kawasan ini masih dalam tahap pengembangan. Jaringan jalan utama yang menghubungkan Paloh, Aruk, dan Temajuk sepanjang ±2,7 kilometer saat ini masih memerlukan peningkatan kondisi dan konektivitas. Pelayanan air bersih dan sanitasi masih belum merata, sementara penyediaan energi listrik baru mampu melayani sekitar 11 jam per hari. Dari sisi pelayanan publik, telah tersedia sejumlah puskesmas, posyandu, dan fasilitas pendidikan dasar, meskipun sebaran dan kapasitasnya perlu ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas kawasan. Potensi ekonomi kawasan cukup menjanjikan, terutama dengan dukungan dari komoditas unggulan seperti buah naga, salak, kelapa sawit, serta hasil tangkapan laut seperti ubur-ubur dan cumi-cumi. Selain itu, kawasan Paloh–Aruk memiliki daya tarik wisata alam seperti Pantai Temajuk, Pantai Batu Nenek, dan Riam Merasap, yang kerap dikunjungi wisatawan, termasuk dari negara tetangga Malaysia. Dari sisi keamanan dan ketahanan wilayah, terdapat lebih dari tujuh instalasi TNI dan kepolisian yang tersebar, dengan intensitas tertinggi di Kecamatan Paloh. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga strategis dalam konteks pertahanan negara. Secara keseluruhan, kondisi eksisting PKSN Paloh–Aruk menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki peran penting dan multifungsi, baik dalam aspek ekonomi, sosial, pertahanan, maupun ekologi. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas pelayanan publik, serta pengelolaan ruang yang berkelanjutan. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2023 menjadi dasar hukum penting dalam mengarahkan pembangunan kawasan ini secara terstruktur, integratif, dan berkelanjutan untuk mendukung visi pembangunan perbatasan negara yang maju, aman, dan berdaya saing tinggi. I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -20 Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Entikong, Nanga Badau, dan Paloh-Aruk di Provinsi Kalimantan Barat Wilayah Perencanaan Paloh-Aruk memiliki fungsi:
48. a.pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
49. b.pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
50. c.pusat perdagangan dan jasa;
51. d.pusat pertanian tanaman pangan dan industri pengolahan;
52. e.pusat pelayanan pemerintahan;
53. f.pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
54. g.pusat pelayanan sistem angkutan penumpang dan angkutan barang;
55. h.pusat pelayanan transportasi laut; dan pusat pelayanan transportasi udara. Daerah perbatasan di Kabupaten Sambas, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, memiliki potensi strategis dalam pengembangan perdagangan lintas negara dan diplomasi ekonomi. Pemanfaatan potensi ini dapat dilakukan melalui penguatan infrastruktur penunjang seperti jalan perbatasan, pos lintas batas negara (PLBN), serta pengembangan kawasan ekonomi perbatasan. Selain itu, perlu dikembangkan pusat logistik dan fasilitas perdagangan agar daerah ini tidak hanya menjadi jalur keluar masuk barang dan orang, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan memperkuat ketahanan nasional
  1. 3.Kawasan Transmigrasi (KT. Gerbang Mas Perkasa) Kawasan Transmigrasi (KT) Gerbang Mas Perkasa merupakan salah satu wilayah strategis nasional yang terletak di Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Kawasan ini dikembangkan sebagai bagian dari program transmigrasi dengan pendekatan Kota Terpadu Mandiri (KTM), yang bertujuan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan melalui integrasi pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Secara administratif, kawasan ini mencakup luas sekitar 136.657 hektar dan terbagi menjadi beberapa Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), meliputi SKP A hingga SKP D. I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -21 Pada tahun 2024, kondisi sosial dan ekonomi kawasan ini menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Perkembangan positif dalam aspek sosial dan ekonomi, khususnya dalam pemanfaatan lahan untuk sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Komoditas unggulan yang mendominasi antara lain padi, kelapa sawit, karet, lada, serta hasil tangkap laut seperti ikan dan udang. Dari sisi infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana telah berjalan meski belum merata. Jalan penghubung antar kawasan dan akses menuju pusat ekonomi masih menghadapi kendala dalam hal kualitas dan keberlanjutan pembiayaan. Terdapat pembangunan jalan boulevard, pasar lokal, serta jaringan irigasi, namun beberapa proyek mengalami hambatan administratif dan teknis. Selain itu, persoalan klasik seperti keterbatasan listrik dan akses air bersih juga masih menjadi tantangan utama dalam mendorong kualitas hidup masyarakat transmigran. Tata ruang kawasan juga menghadapi persoalan serius, terutama terkait tumpang tindih lahan antara Hak Pengelolaan (HPL) transmigrasi dengan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan perkebunan swasta. Sengketa lahan yang terjadi di beberapa desa transmigrasi telah menyebabkan keterlambatan dalam proses sertifikasi lahan bagi warga, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang menghambat investasi dan keberlanjutan pengembangan kawasan. Rencana pengembangan kawasan ke depan diarahkan untuk lebih berpihak pada masyarakat lokal, dengan fokus pada penataan infrastruktur dasar, penyelesaian konflik agraria, dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah juga merencanakan untuk menjadikan KT. Gerbang Mas Perkasa sebagai lokasi relokasi warga terdampak bencana abrasi pantai dari desa-desa pesisir seperti Sebubus dan Temajuk, sehingga menjadikan kawasan ini sebagai model transmigrasi berbasis penguatan komunitas lokal. Berdasarkan aspek kewilayahan, strategi pembangunan kabupaten Sambas dapat dipetakan menjadi empat aspek kewilayahan yang potensial untuk dikelola dan kembangkan meliputi:
  2. 1.Daerah Perbatasan Daerah perbatasan di Kabupaten Sambas, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, memiliki potensi strategis dalam pengembangan perdagangan lintas negara dan diplomasi ekonomi. I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -22 Pemanfaatan potensi ini dapat dilakukan melalui penguatan infrastruktur penunjang seperti jalan perbatasan, pos lintas batas negara (PLBN), serta pengembangan kawasan ekonomi perbatasan. Selain itu, perlu dikembangkan pusat logistik dan fasilitas perdagangan agar daerah ini tidak hanya menjadi jalur keluar masuk barang dan orang, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan memperkuat ketahanan nasional
  3. 2.Daerah Transmigrasi Daerah transmigrasi di Sambas memiliki peran penting dalam pemerataan pembangunan dan penguatan sektor pertanian. Wilayah ini dihuni oleh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga menciptakan keragaman budaya dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Strategi pembangunan pada daerah transmigrasi berfokus pada peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pertanian. Pengembangan ekonomi lokal melalui program pemberdayaan masyarakat dan integrasi antara transmigran dan penduduk lokal juga sangat penting agar tercipta harmoni sosial dan keberlanjutan pembangunan.
  4. 3.Daerah Pesisir Daerah pesisir Kabupaten Sambas memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan, serta peluang pengembangan pariwisata bahari. Pemanfaatan wilayah ini diarahkan pada pembangunan pelabuhan perikanan, peningkatan kapasitas nelayan, dan pelestarian ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang. Selain itu, pembangunan desa-desa pesisir yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam seperti abrasi dan banjir rob menjadi sangat penting. Penguatan kelembagaan masyarakat pesisir juga perlu dilakukan agar mereka mampu mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.
  5. 4.Daerah Wisata Kabupaten Sambas memiliki potensi wisata budaya, sejarah, dan alam yang dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan ekonomi daerah. Strategi pembangunan daerah wisata harus mencakup perbaikan infrastruktur akses ke lokasi wisata, promosi destinasi unggulan, serta pelatihan dan pendampingan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -23 berbasis komunitas. Selain itu, penting untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kawasan wisata agar daya tariknya tetap terjaga dan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap perekonomian lokal. Arah kebijakan akan menjadi tuntunan yang dilakukan dalam menjalankan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. 3.2.1.1 Arah Kebijakan Periode 2026 Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 (lima) tahun pertama (periode 1) di Kabupaten Sambas difokuskan pada penguatan modal dasar pembangunan. Penguatan modal dasar pembangunan diwujudkan melalui pengembangan sumber daya manusia daerah; penguatan peran, tugas, fungsi dan kelembagaan pemerintahan, pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana dasar, pembangunan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam yang lestari dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. 3.2.1.2 Arah Kebijakan Periode 2027 Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 (lima) tahun kedua (periode 2) di Kabupaten Sambas pada akselerasi pembangunan daerah. Akselerasi pembangunan daerah diwujudkan melalui akselerasi pemerataan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat; peningkatan kapabilitas dalam penyediaan jaminan sosial, pendampingan anak dan perempuan, dan pemberdayaan komunitas; penguatan tata kelola pemerintahan, implementasi layanan publik, peningkatan jangkauan infrastruktur pendukung kegiatan sosial dan ekonomi; peningkatan pemanfaatan tata ruang, akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengembangan produk unggulan daerah, pengembangan industri berbasis inovasi dan berdaya saing; peningkatan produktivitas dan nilai tambah bagi produk- produk hasil pertanian dan komoditas UMKM, dan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -24 3.2.1.3 Arah Kebijakan Periode 2028 Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 (lima) tahun ketiga (periode 3) di Kabupaten Sambas difokuskan pada perluasan aktivitas pembangunan daerah. Perluasan aktivitas pembangunan daerah difokuskan pada penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan, Transformasi tata kelola kelembagaan pemerintahan yang adaptif, ASN yang kompetitif, partai politik yang transparan dan akuntabel, dan masyarakat sipil mandiri dan berbudaya, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana/infrastruktur pendukung kegiatan sosial dan ekonomi, peningkatan daya saing, penguatan jaringan rantai nilai domestik dan global, tata kelola lingkungan hidup selaras, lestari, dan berkelanjutan. 3.2.1.4 Arah Kebijakan Periode 2029 Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 (lima) tahun keempat (periode 4) di Kabupaten Sambas difokuskan pada pemantapan capaian pembangunan. Pemantapan capaian Pembangunan pembangunan diwujudkan melalui pengoptimalan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; perlindungan sosial yang adaptif; dan pemantapan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, berkualitas, dan kolaboratif, pemantapan kondisi sarana dan prasarana pembangunan; pengendalian pertumbuhan kawasan permukiman; pengendalian ruang terbuka hijau, pertumbuhan ekonomi yang stabil, produktivitas yang kuat, dan nilai daya saing tinggi; serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan. 3.2.1.5 Arah Kebijakan Periode 2030 Terakhir, pada tahun 2030, kebijakan pembangunan Kabupaten Sambas akan menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan melalui kebijakan perlindungan sosial, pengurangan kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang inklusif. Seluruh penahapan kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -25 Tabel 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahap 1
(2026)Tahap 2
(2027)Tahap 3
(2028)Tahap 4
(2029)Tahap 5
(2030)Penguatan Modal Dasar Pembangunan meliputi; • Pengembangan SDM daerah • Pemenuhan sarana dan prasarana dasar • Pembangunan ekonomi dan peningkatan taraf hidup Akselerasi Pembangunan Daerah meliputi: • Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan produk unggulan • Peningkatan nilai tambah pertanian dan UMKM, serta pemanfaatan SDA lestari • Penguatan tata kelola, layanan publik, dan infrastruktur sosial-ekonomi Perluasan Aktivitas Pembangunan Daerah meliputi: • Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan • Pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi • Penguatan jaringan rantai nilai domestik dan global Pemantapan Capaian Pembangunan meliputi: • Pemantapan infrastruktur, pengendalian kawasan permukiman dan ruang terbuka hijau • Pertumbuhan ekonomi stabil dan daya saing tinggi dengan menjaga kualitas lingkungan • Tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif Kesejahteraan Merata dan Berkeadilan meliputi: • Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan • Perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan • Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang inklusif 3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas, sebagai salah satu daerah strategis di Provinsi Kalimantan Barat, terus berkomitmen untuk mempercepat pembangunan daerah melalui berbagai program prioritas yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program Prioritas Pembangunan Daerah disusun dengan mengacu pada potensi lokal, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan nasional dan provinsi. Fokus utama diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, serta optimalisasi pelayanan publik sebagai fondasi utama. Merealisasikan visi pembangunan jangka menengah daerah, Pemerintah Kabupaten Sambas menempatkan prinsip kolaborasi, partisipatif dan transparan sebagai landasan dalam penyusunan dan pelaksanaan program prioritas. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pemangku kepentingan, dan perangkat daerah, pembangunan diarahkan untuk I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -26 menjawab permasalahan riil di lapangan serta mempercepat capaian indikator pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat efektivitas kebijakan, tetapi juga mendorong pemerataan hasil pembangunan agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Sambas. Adapun tabel di bawah ini. I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -27 Tabel 3.4 Program Prioritas Daerah VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS 20252029 - Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM TINGKAT STABILITAS POLITIK SERTA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA Meningkatnya ketentraman serta ketertiban masyarakat Indeks Penyelenggaraan Tratibumlinmas I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -28 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Tibum Tranmas 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila Persentase pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik serta wawasan kebangsaan Meningkatnya etika dan budaya politik Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kemiskinan Rasio Gini Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -29 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup Cakupan imunisasi bayi lengkap Jumlah kematian ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah kematian balita Usia Harapan Hidup (UHH) Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis Indeks Keluarga Sehat Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan Persentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Rumah Sakit pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase SDM yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -30 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan pelayanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT BADUTA gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pemberian obat cacing pada anak BALITA 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pemberian ASI Eksklusif sampai 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT BADUTA gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Insidensi HIV/AIDS 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase lanjut usia yang mandiri 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam setelah 6 bulan 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -31 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS BADUTA mendapatkan imunisasi rutin lengkap 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Akses terhadap sanitasi aman 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pemberian tablet tambah darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada BADUTA 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -32 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS informasi kesehatan nasional Penemuan kasus pneumonia balita 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi obesitas lebih dari 18 tahun 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Remaja putri yang konsumsi TTD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Praktik inisiasi menyusu dini 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) ekslusif 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pemberian obat cacing pada anak BADUTA 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pemeriksaan kesehatan pranikah 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -33 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil KEK 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Remaja putri yang di skrining anemia 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 Tahun 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tatalaksana BALITA yang bermasalah gizi 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Akses terhadap air minum aman 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya mutu dan akses pendidikan SPM Pendidikan (Raport Pendidikan) Rata-rata Lama sekolah penduduk usia di atas 15 Tahun I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -34 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS Harapan Lama Sekolah Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah Skor Kemampuan Numerasi SMP 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Skor Kemampuan Literasi SD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Iklim Keamanan SMP 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Iklim Kebhinekaan SMP 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Skor Kemampuan Numerasi SD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Iklim Kebhinekaan SD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7 - 18 Tahun) 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun) 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Iklim Keamanan SD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Iklim Inklusivitas SMP 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Skor Kemampuan Literasi SMP 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah SD/SMP (7 - 15 Tahun) 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Iklim Inklusivitas SD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -35 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Meningkatnya kualitas dan kuantitas literasi Masyarakat Indeks pembangunan literasi masyarakat Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Meningkatnya Manajemen Kearsipan Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis Tingkat Ketersediaan Arsip 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Perlindungan Anak (IPA) Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -36 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS perempuan dalam pembangunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Penduduk tumbuh seimbang dan meningkatnya keluarga berkualitas Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) Indeks Lansia Berdaya 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase kampung keluarga berkualitas yang mandiri 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -37 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS materi pencegahan stunting Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) Persentase kehamilan tidak direncanakan (KTD) 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -38 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi Jumlah perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Perusahaan) 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Meningkatnya produktivitas tenaga kerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Terwujudnya transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal transmigrasi Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi (Rupiah/Kapita) Meningkatnya infrastruktur di kawasan transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan Persentase infrastruktur di kawasan transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Meningkatnya jumlah transmigran yang dibina dan diberdayakan Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda Jumlah pemuda yang ikut berpartisipasi pada even nasional Jumlah perolehan medali emas pada pekan Olahraga Provinsi Meningkatnya daya saing kepemudaan Rasio Wirausaha Pemuda 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga Persentase atlet yang masuk Pelatda 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -39 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS Meningkatnya kesejahteraan sosial yang Inklusif Indeks Kesejahteraan Sosial Meningkatnya pemberdayaan sosial Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang terdegradasi dari kemiskinan 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dan investasi PDRB per Kapita(Juta Rupiah) Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya kontribusi PDRB sektor-sektor unggulan Nilai Ekspor Barang dan Jasa I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -40 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS Kontribusi PDRB sektor perdagangan Rasio PDRB industri pengolahan Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Rasio kelompok penerima manfaat Prasarana peternakan 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Peningkatan produksi perkebunan (Kelapa Sawit) 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Peningkatan produksi hortikultura (Jeruk) 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Peningkatan produksi tanaman pangan (Padi) 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati Jumlah POKMASWAS yang dibina (Kelompok Masyarakat) 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Meningkatnya kualitas perizinan Persentase izin usaha industri yang diterbitkan 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -41 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS berusaha sektor perindustrian Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor Nilai ekspor barang non migas 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Meningkatnya produksi perikanan tangkap Jumlah produksi perikanan tangkap 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Meningkatnya realisasi pembangunan industri Persentase pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase peningkatan produk bersertifikasi halal 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Rata-rata konsumsi energi 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Koefisien Harga Beras Medium di tingkat konsumen 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Meningkatnya penanganan rawan pangan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Meningkatnya Kontribusi Produktivitas UMKM dan Koperasi, Akses Keuangan Daerah serta Ekonomi Syariah dan Digital Indeks Akses Keuangan Daerah Rasio Kewirausahaan Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -42 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Meningkatnya produktivitas koperasi Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Fiskal Daerah Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Meningkatnya kemudahan investasi Realisasi Total terhadap Target Investasi 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Terwujudnya Pengendalian Inflasi Daerah Indeks Perkembangan Harga Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Rata-rata konsumsi energi 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Koefisien Harga Beras Medium di tingkat konsumen 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pengendalian inflasi daerah Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pengendalian inflasi daerah 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -43 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS Meningkatnya kualitas kebijakan peningkatan akses keuangan daerah Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan peningkatan akses keuangan daerah 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Meningkatnya Kontribusi Sektor Wisata dan Ekonomi Kreatif Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah Indeks Infrastruktur Meningkatnya Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Mantap Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi mantap Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Persentase rumah tangga berakses air minum layak 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari tanah maksimum dan tanah Absentee 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Meningkatnya kualitas Persentase Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -44 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS penyelenggaraan penataan ruang Ruang berdasarkan RTRW Meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Meningkatnya penyediaan PSU permukiman Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase jalan lingkungan yang dibangun pada Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan/atau dipelihara 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Meningkatnya tata kelola persampahan Persentase penanganan persampahan 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan perbatasan Rasio konektivitas kabupaten/kota Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat Konektivitas darat 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -45 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut Persentase sarana,prasarana, informasi,koordinasi dan disiplin angkutan penyeberangan dengan kondisi baik 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan Persentase Pemanfaatan Kawasan Perbatasan 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Indeks Reformasi Birokrasi Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien Nilai sakip komponen pengukuran dan pelaporan kinerja Kabupaten Peduli HAM Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat Kerukunan Umat Beragama Nilai SAKIP Evaluasi Kinerja Internal I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -46 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS Indeks Profesionalitas ASN Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Indeks Reformasi Hukum Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat Persentase produk hukum yang dihasilkan 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Efektivitas kerjasama daerah 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indeks Zakat Nasional (IZN) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -47 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pembangunan Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indeks Tata Kelola Pengadaan 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk Persentase kepemilikan kartu identitas anak 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -48 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD ( 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -49 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD meningkatnya layanan pengembangan sumber daya manusia Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Meningkatnya jumlah inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah Indeks Inovasi Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing Persentase Desa Mandiri Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital Meningkatnya kualitas pembinaan Jumlah Desa Mandiri 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -50 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS dan pengawasan pemerintahan desa Persentase aparatur desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya kualitas penataan desa Persentase Fasilitasi Penataan Desa 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Terwujudnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan Persentase laporan keuangan tepat waktu 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Meningkatnya tata kelola aset daerah Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Meningkatnya sistem pemerintah berbasis digital Predikat Pemerintahan Digital (PEMDI) Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Persentase OPD yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -51 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS Lingkungan Pemerintah Daerah Keamanan Informasi (SMKI) Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan Layanan Pusat Data Pemerintah 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Jumlah OPD yang terhubung melalui jaringan intra pemerintah 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SNN) Persentase tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Indeks Kualitas Lahan 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Air 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Udara 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatkan layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan Indeks Risiko Bencana I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III -52 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS kesiapsiagaan terhadap bencana Meningkatnya layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Indeks Ketahanan Daerah Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Penanganan Pasca Bencana 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Meningkatnya pelayanan pencegahan kebakaran dan pelayanan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-53 3.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sambas dirancang sebagai penjabaran operasional dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setiap arah kebijakan disusun untuk menjawab tantangan strategis dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah. Dalam konteks ini, kebijakan diarahkan pada peningkatan ideologi kebangsaan dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, peningkatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, perbaikan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan ekonomi, kualitas infrastruktur wilayah, menguatkan kemandirian ekonomi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut menjadi kerangka kerja bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas secara terukur dan berkelanjutan. Sebagai implementasi dari misi pembangunan, arah kebijakan juga menekankan pentingnya integrasi antar sektor dan wilayah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung sinergi lintas sektor untuk hasil yang lebih optimal. Selain itu, arah kebijakan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan pembangunan inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, arah kebijakan tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga sebagai wujud komitmen daerah dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berikut ini disajikan gambaran arah kebijakan Kabupaten Sambas meliputi: I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-54 Tabel 3.5 Misi dan Arah Kebijakan RPJMD No Misi Arah Kebijakan 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Kualitas Kehidupan yang Harmonis ✔ Meningkatkan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan perda dan perkada ✔ Meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta wawasan kebangsanaan dalam kehidupan masyarakat ✔ Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan kehidupan politik di masyarakat 2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing ✔ Meningkatkan kesehatan perorangan dan masyarakat ✔ Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan dan Sarpras Kesehatan ✔ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan ✔ Meningkatkan keterjangkauan dan kemudahan akses pendidikan ✔ Meningkatkan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai budaya di masyarakat dalam pemajuan kebudayaan ✔ Meningkatkan budaya literasi masyarakat ✔ Meningkatkan prestasi dan daya saing pemuda ✔ Meningkatkan pembinaan olah raga ✔ Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan ✔ Meningkatkan kualitas keluarga ✔ Meningkatkan perlindungan terhadap anak ✔ Meningkatkan pengendalian penduduk I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-55 No Misi Arah Kebijakan 3 Meningkatkan Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemandirian Daerah ✔ Meningkatkan Jalan Kabupaten dan jalan poros desa dalam kondisi mantap ✔ Meningkatkan penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya ✔ Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni ✔ Meningkatkan jaringan Irigasi dalam kondisi baik ✔ Meningkatkan Rumah Tangga Pengguna Air Minum yang Layak ✔ Meningkatkan Rumah Tangga Bersanitasi yang Layak ✔ Meningkatkan pengelolaan urusan pertanahan dan tata ruang ✔ Meningkatkan konektivitas, ketertiban dan keamanan di sektor perhubungan ✔ Meningkatkan komponen dimensi dan peubah satuan pemukiman ✔ Meningkatkan produktivitas mekanisasi pertanian dan pemanfaatan teknologi tepat guna ✔ Meningkatkan produksi di bidang kelautan dan perikanan ✔ Meningkatkan produksi di sektor peternakan ✔ Meningkatkan Pembinaan dan pengembangan industri ✔ Meningkatnya pertumbuhan nilai ekspor ✔ Peningkatan pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas ✔ Terjaganya stabilitas harga bahan kebutuhan pokok ✔ Meningkatkan ketersediaan pangan ✔ Meningkatkan persentase usaha mikro I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-56 No Misi Arah Kebijakan yang menjadi wirausaha ✔ Meningkatkan rasio wirausaha berskala mikro naik kelas ✔ Perizinan Pendaftaran Perusahaan ✔ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi ✔ Meningkatkan kemudahan perizinan dan layanan investasi ✔ Meningkatkan investasi, penanaman modal dan kelancaran izin usaha ✔ Pengelolaan pendapatan ✔ Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ✔ Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif ✔ Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kesempatan kerja ✔ Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja 4 Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan ✔ Meningkatkan tata kelola kearsipan dan pengelola arsip ✔ Meningkatkan dukungan dan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja DPRD ✔ Meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap ASN ✔ Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan ASN ✔ Meningkatkan koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ✔ Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang adminduk ✔ Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan daerah I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-57 No Misi Arah Kebijakan ✔ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman ketertiban, dan pelayanan publik ✔ Meningkatkan efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah ✔ Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ✔ Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah ✔ Meningkatkan perlindungan dan rehabilitasi sosial ✔ Meningkatkan pemberdayaan sosial ✔ Meningkatkan kemanfaatan hasil kelitbangan dan fasilitasi penerapan inovasi bagi pembangunan daerah ✔ Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing ✔ Meningkatnya pengelolaan dan akses keuangan daerah ✔ Meningkatkan komunikasi, informasi dan transparansi pemerintahan ✔ Meningkatkan kualitas statistik daerah ✔ Meningkatkan persandian ✔ Meningkatkan penerapan Aplikasi Informatika pada Pemerintah Daerah / e-Government 5 Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas, Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan ✔ Meningkatkan penanganan sampah perkotaan ✔ Meningkatkan pengelolaan Kebun Raya Sambas ✔ Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan Kebun Raya Sambas ✔ Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan Penanganan I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-58 No Misi Arah Kebijakan Pengaduan Kualitas Air ✔ Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan Penanganan Pengaduan Kualitas Udara ✔ Meningkatkan sosialisasi kewaspadaan dini dan perlindungan terhadap bencana ✔ Meningkatkan sosialisasi kewaspadaan dini dan perlindungan terhadap kebakaran 3.2.3.1 Penjabaran Program Strategis Nasional (PSN) dalam Konteks Kabupaten Sambas Program Strategis Nasional (PSN) yang diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025–2029 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dengan menyelaraskan kebijakan lokal dengan arah pembangunan nasional. Adapun Program Strategis Nasional (PSN) yang diselaraskan dalam RPJMD Kabupaten Sambas sebagai berikut:
1. a.Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sambas mendukung penuh agenda nasional pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan berbasis data dan pemberdayaan masyarakat. Adapun strategi utama mencakup:
  1. 1.Program Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Sambas (2025–2029)
  2. 2.Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka
  3. 3.Fasilitasi dan dukungan Sekolah Rakyat
  4. 4.Fasilitasi regulasi dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
2. b.Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas mengarahkan kebijakan pada penguatan produksi dan distribusi pangan lokal.
  1. 1.Penguatan koordinasi lintas sektor ketahanan pangan
  2. 2.Penguatan Lumbung Pangan Desa I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-59
  3. 3.Peningkatan produktivitas padi lokal Sambas
  4. 4.Dukungan pengelolaan cadangan pangan daerah
3. c.Kesehatan untuk Semua Komitmen memperluas cakupan layanan kesehatan universal dan pemenuhan gizi masyarakat.
  1. 1.Peningkatan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta aktif program JKN untuk mencapai target UHC
  2. 2.Fasilitasi dan dukungan Program makan bergizi gratis
4. d.Perluasan Akses Pendidikan Target kesetaraan layanan pendidikan dasar dan menengah.
  1. 1.Pembangunan dan Rehabilitasi ruang kelas baru
  2. 2.Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran
  3. 3.Peningkatan akreditasi sekolah
5. e.Pertumbuhan Ekonomi Strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif.
  1. 1.Optimalisasi peran dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
  2. 2.Pembentukan 195 Koperasi Desa Merah Putih
  3. 3.Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan sektor pertanian, perikanan, peternakan perdagangan, industri dan jasa
  4. 4.Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)
  5. 5.Digitalisasi perizinan berbasis OSS daerah
6. f.PSN Lainnya
  1. 1.Kawasan Pariwisata Sambas-Singkawang a) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pariwisata (akses jalan, jaringan air bersih, listrik, dan sarana pendukung destinasi) b) Pengembangan desa wisata dan kawasan berbasis komunitas (community-based tourism) c) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pelaku pariwisata d) Penguatan promosi wisata melalui kemitraan lintas sektor dan transformasi digital
  2. 2.Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk a) Penguatan infrastruktur penunjang seperti jalan perbatasan, pos lintas batas negara (PLBN), serta pengembangan kawasan ekonomi perbatasan I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-60
  3. 3.Kawasan Transmigrasi (KT Gerbang Mas Perkasa) a) Fasilitasi dan Dukungan pembangunan Kawasan Transmigrasi Berdasarkan program Strategis Nasional (PSN) yang diselaraskan dalam RPJMD Kabupaten Sambas di atas, berikut ini disajikan matrik penjabaran Program Strategis Nasional (PSN) berdasarkan RPJMD Kabupaten Sambas. Tabel 3. 6 Matrik Penjabaran Program Strategis Nasional (PSN) Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sambas No. Program Strategis Nasional Proyek/Kegiatan Nasional Dukungan dan Sinkronisasi Program Kabupaten Sambas
7. a.Penanggulangan Kemiskinan Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem - Program Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Sambas (2025–2029) - Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka Sekolah Rakyat - Fasilitasi dan dukungan Sekolah Rakyat Pembangunan 3 Juta Rumah - Fasilitasi regulasi dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
8. b.Ketahanan Pangan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah - Penguatan koordinasi lintas sektor ketahanan pangan - Penguatan Lumbung Pangan Desa - Peningkatan produktivitas padi lokal Sambas - Dukungan pengelolaan cadangan pangan daerah
9. c.Kesehatan untuk Semua Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Peningkatan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta aktif program JKN untuk mencapai target UHC Makan Bergizi Gratis - Fasilitasi dan dukungan Program makan bergizi gratis
10. d.Perluasan Akses Pendidikan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah - Pembangunan dan Rehabilitasi ruang kelas baru - Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-61 No. Program Strategis Nasional Proyek/Kegiatan Nasional Dukungan dan Sinkronisasi Program Kabupaten Sambas - Peningkatan akreditasi sekolah
11. e.Pertumbuhan Ekonomi Pengendalian Inflasi - Optimalisasi peran dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Koperasi Merah Putih - Pembentukan 195 Koperasi Desa Merah Putih - Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan sektor pertanian, perikanan, peternakan perdagangan, industri dan jasa Kemudahan Perizinan di Daerah - Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) - Digitalisasi perizinan berbasis OSS daerah
12. f.PSN Lainnya Kawasan Pariwisata Sambas- Singkawang - Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pariwisata (akses jalan, jaringan air bersih, listrik, dan sarana pendukung destinasi), - Pengembangan desa wisata dan kawasan berbasis komunitas (community-based tourism), - Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pelaku pariwisata, serta - Penguatan promosi wisata melalui kemitraan lintas sektor dan transformasi digital. Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk - Penguatan infrastruktur penunjang seperti jalan perbatasan, pos lintas batas negara (PLBN), serta pengembangan kawasan ekonomi perbatasan Kawasan Transmigrasi (KT Gerbang Mas Perkasa) - Fasilitasi dan Dukungan pembangunan Kawasan Transmigrasi I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-62 3.2.4 Program Unggulan Pemerintah Daerah 3.2.4.1 BENTUK IMAN (Pembentukan Insan Madani) Program Bentuk Iman (Pembentukan Insan Madani) merupakan program yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kerukunan antar umat beragama berdasarkan nilai agama, budaya dan norma sosial yang berlaku. Strategi yang dilakukan untuk pelaksanaan program ini antara lain:
13. a.Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan budi pekerti.
14. b.Peningkatan kepedulian dan kepekaan sosial dalam meningkatkan kerukunan umat beragama.
15. c.Peningkatan kualitas hidup masyarakat, kesadaran hukum, rasa kebangsaan dan nilai budaya daerah. 3.2.4.2 Pelayanan DIKTAN (Pendidikan dan Kesehatan) Program Pelayan Diktan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan di bidang pendidikan dan kesehatan Indeks Modal Manusia. Hal tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
16. a.Bidang Pendidikan 1) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan 2) Meningkatkan karakter siswa, 3) Menekan angka putus sekolah melalui beasiswa bagi siswa kurang mampu yang rentan putus sekolah dan beasiswa untuk siswa berprestasi 4) Meningkatkan infrastruktur dasar pendidikan. 5) Meningkatkan gizi siswa melalui program makan bergizi gratis
17. b.Bidang kesehatan 1) Pengobatan gratis kelas 3 di seluruh Rumah Sakit di Kabupaten Sambas atau Prosesar Ok (Program Sehat Satono-Hero) 2) Peningkatan infrastruktur dasar kesehatan seperti ketersediaan tempat tidur di RS, pelayanan ambulance pasien maupun ambulance gawat darurat, kemudahan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan SDM Kesehatan 3) Peningkatan kesehatan ibu dan anak guna menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui persalinan wajib di fasilitas I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-63 pelayanan kesehatan, majelis taklim ibu hamil, serta perbaikan gizi anak untuk penurunan stunting dengan replikasi Pos Gita (Pos Gizi Balita). 4) Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat. 3.2.4.3 Pemajuan Kebudayaan Program pemajuan kebudayaan merupakan program yang bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan kebudayaan daerah kabupaten Sambas. Program ini dapat dilakukan melalui:
18. a.Pengembangan Seni dan Budaya: Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya daerah Sambas, seperti tarian, musik, dan teater.
19. b.Pengembangan Museum Daerah: Program ini bertujuan untuk membangun museum daerah yang dapat menampilkan dan melestarikan koleksi budaya dan sejarah Sambas.
20. c.Pengembangan Bahasa Daerah: Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah Sambas, seperti bahasa Melayu Sambas.
21. d.Pengembangan Kerajinan Tangan: Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan kerajinan tangan daerah Sambas, seperti kerajinan kayu, kerajinan bambu, dan kerajinan tenun.
22. e.Pengembangan Pariwisata Budaya: Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan pariwisata budaya daerah Sambas, seperti pengembangan destinasi wisata budaya dan pengembangan paket wisata budaya.
23. f.Digitalisasi Layanan dan Informasi Wisata
24. g.Festival Budaya dan Ekonomi Kreatif Daerah 3.2.4.4 Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi, dan UMKM adalah serangkaian kebijakan, strategi, dan intervensi pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi lokal melalui penguatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-64 modernisasi dan profesionalisasi koperasi, serta penciptaan nilai tambah terhadap produk unggulan daerah berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.
25. a.Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM 1) Pelatihan manajemen usaha, kewirausahaan, dan digital marketing bagi pelaku UMKM. 2) Pendampingan untuk mendorong UMKM naik kelas (mikro → kecil → menengah).
26. b.Penguatan Kelembagaan dan Transformasi Koperasi 1) Revitalisasi koperasi agar aktif, sehat, dan adaptif terhadap era digital. 2) Fasilitasi legalitas dan akuntabilitas koperasi (NIK, NIB, laporan keuangan).
27. c.Akses Pembiayaan dan Permodalan Usaha 1) Fasilitasi UMKM dalam memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), LPDB, dan skema pembiayaan lainnya.
28. d.Pengembangan Produk Unggulan Lokal 1) Pemberdayaan UMKM berbasis potensi daerah (pertanian, perikanan, kuliner). 2) Sertifikasi produk, pelatihan kemasan, dan branding.
29. e.Digitalisasi UMKM dan Koperasi 1) Mendorong UMKM masuk ke e-katalog, marketplace, dan platform digital lainnya. 2) Pengembangan sistem informasi koperasi dan UMKM berbasis daring.
30. f.Penguatan Sentra Ekonomi Desa 1) Pembentukan sentra UMKM dan BUMDes produktif di tiap kecamatan. 2) Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan kelompok usaha bersama (KUB).
31. g.Peningkatan Kontribusi UMKM terhadap PDRB Daerah 1) Monitoring kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 2) Penguatan jejaring usaha dan kemitraan pasar. I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-65 3.2.4.5 Pemerintahan Digital (PEMDI) Pemerintahan digital (PEMDI) adalah program untuk mendorong peningkatan kualitas dan tata kelola Pemerintahan yang baik, melalui:
32. a.Penggunaan teknologi informasi oleh Pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat;
33. b.Penyediaan sistem aplikasi yang terintegrasi antar perangkat daerah termasuk untuk pengamanan sistem informasi;
34. c.Penataan database kepegawaian yang terpadu serta pengembangan kompetensi ASN;
35. d.Pendekatan pelayanan adminduk sampai ke tingkat Kecamatan;
36. e.Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan.
37. f.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
38. g.Reformasi Birokrasi. 3.2.4.6 Membangun Desa Menata Kota Membangun Desa Menata Kota adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan infrastruktur di desa dan kota, melalui:
39. a.Revitalisasi Kota menjadi kota bersih, kota hijau dan kota aman
40. b.Peningkatan pembangunan Infrastruktur
41. c.Peningkatan penyediaan air bersih dan air minum masyarakat (PASMINUMMAS)
42. d.Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal
43. e.Peningkatan desa mandiri, desa wisata, dan desa sehat
44. f.Pengembangan Kawasan Ekonomi Lokal
45. g.Penguatan BUMD & Holding Company Daerah
46. h.Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Ekonomi Daerah
47. i.Optimalisasi Pajak & Retribusi Daerah. 3.2.4.7 Pembangunan Kolaboratif Pembangunan Kolaboratif adalah suatu pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas dan partisipasi pemerintah, organisasi, masyarakat dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama, melalui: I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-66
48. a.Peningkatan kualitas guru melalui program guru pembelajar
49. b.Peningkatkan kegiatan adiwiyata di sekolah
50. c.Peningkatan program beasiswa
51. d.Peningkatan di bidang kesehatan dengan peningkatan program posyandu, pencegahan penyakit dan bantuan alat kesehatan
52. e.Peningkatan kolaboratif di bidang lingkungan hidup melalui program pengolahan sampah, penanaman pohon dan konservasi air.
53. f.Pembangunan Kawasan Industri & UMKM 3.2.4.8 Pembangunan Perbatasan Pembangunan perbatasan Kabupaten Sambas adalah suatu upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan dukungan pemerintah pusat, untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan, memperkuat integrasi wilayah negara, serta menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan yang maju, aman, dan berdaya saing. Pembangunan ini mencakup penguatan infrastruktur dasar, layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, konektivitas antar wilayah, serta pengelolaan potensi strategis di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan lintas batas negara. Melalui program ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan melalui beberapa strategi utama:
54. a.Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas 1) Pembangunan dan perbaikan jaringan jalan nasional dan daerah menuju perbatasan (Temajuk–Aruk–Sambas) 2) Penyediaan listrik 24 jam, jaringan air bersih, dan infrastruktur telekomunikasi di desa-desa perbatasan 3) Pengembangan fasilitas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pusat layanan terpadu, perdagangan, dan pariwisata
55. b.Penguatan Layanan Publik dan SDM 1) Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang setara dengan wilayah perkotaan I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-67 2) Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, pertanian modern, dan penguatan kelembagaan lokal
56. c.Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pariwisata Perbatasan 1) Peningkatan kapasitas UMKM di sektor agribisnis, ekonomi kreatif, dan kuliner lokal 2) Pengembangan desa wisata di Temajuk, Sebubus, dan Sumber Harapan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sambas–Singkawang 3) Fasilitasi perdagangan lintas batas dan promosi produk unggulan ke pasar ekspor
57. d.Penguatan Ketahanan Sosial dan Keamanan Wilayah 1) Sinergi antara aparat keamanan, masyarakat adat, dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas wilayah 2) Pembinaan wawasan kebangsaan dan integrasi sosial di daerah perbatasan. 3.2.4.9 Green Growth Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan), melalui kebijakan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pelanggaran tata ruang, peningkatan teknologi produksi dan konservasi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan hidup berbasis komoditas dengan strategi;
58. a.Melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
59. b.Memastikan pelaksanaan pembangunan memiliki izin lingkungan.
60. c.Pengendalian dalam pemanfaatan ruang.
61. d.Penataan terhadap perizinan khususnya yang bersinggungan dengan lahan di Kabupaten Sambas.
62. e.Meningkatkan pengelolaan Kebun Raya Sambas
63. f.Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-68 Tabel 3. 7 Matrik Penyelarasan Prioritas Pembangunan Prioritas Nasional (RPJMN 2025-2029/Asta Cita) Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029 Prioritas Pembangunan Kabupaten Sambas Program Unggulan Bupati Sambas Asta Cita 1 SDM Unggul Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesetaraan Gender Penurunan Stunting <20%, Rata-rata lama sekolah, Beasiswa daerah, layanan Kesehatan promotif-preventif. Bentuk IMAN, Pelayanan DIKTAN Asta Cita 2 Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Memperkuat Fondasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Hilirisasi Pertanian, perkebunan, perikanan; Revitalisasi pasar rakyat dan UMKM; penguatan ekonomi kreatif Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM Asta Cita 3 Pembangunan Merata dan berkeadilan Percepatan Pembangunan infrastruktur yang Adil dan berkelanjutan Pembangunan jalan; jambatan dermaga; penataan Kawasan perdesaan dan perbatasan Membangun Desa Menata Kota, Pembangunan Perbatasan Asta Cita 4 Reformasi Birokrasi Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan Reformasi birokrasi - Reformasi pelayanan publik berbasis digital - Perencanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan berbasis data Pemerintahan Digital (PEMDI) Asta cita 5. Pelestarian lingkungan dan budaya serta penguatan toleransi. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan - Pengelolaan keanekaragaman hayati dan pengendalian pencemaran - Penguatan ketahanan lingkungan dan kebencanaan - Pemajuan kebudayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian Green Growth; Pemajuan Kebudayaan I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-69 Tabel 3. 8 Sinkronisasi Program Prioritas RPJMD dengan Program Unggulan Bupati No Misi Program Prioritas Daerah Relevansi Terhadap Program Unggulan Bupati 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Kualitas Kehidupan yang Harmonis Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Bentuk IMAN (Pembentukan Insan Madani) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Bentuk IMAN (Pembentukan Insan Madani) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bentuk IMAN (Pembentukan Insan Madani) 2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Program Pengelolaan Pendidikan Bentuk IMAN (Pembentukan Insan Madani), Pelayanan Diktan, Pembangunan Kolaboratif Program Pengembangan Kebudayaan Pemajuan Kebudayaan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Pemajuan Kebudayaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Diktan, Pembangunan Kolaboratif Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Pelayanan Diktan Program Pemberdayaan Sosial Pelayanan Diktan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pelayanan Diktan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM, Membangun Desa Menata Kota Program Hubungan Industrial Pelayanan Diktan, Pembangunan Kolaboratif Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Membangun Desa Menata Kota, Pembangunan Kolaboratif Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Membangun Desa Menata Kota, Pembangunan Kolaboratif Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pelayanan Diktan Program Perlindungan Khusus Anak Pelayanan Diktan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pelayanan Diktan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pelayanan Diktan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Pelayanan Diktan, Pembangunan Kolaboratif I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-70 No Misi Program Prioritas Daerah Relevansi Terhadap Program Unggulan Bupati Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Pelayanan Diktan, Pembangunan Kolaboratif Program Pembinaan Perpustakaan Pemerintahan Digital (PEMDI) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Pemerintahan Digital (PEMDI), Pemajuan Kebudayaan Program Pengelolaan Arsip Pemerintahan Digital (PEMDI) 3 Meningkatkan Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemandirian Daerah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Pemajuan Kebudayaan, Membangun Desa Menata Kota Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pemajuan Kebudayaan, Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM, Membangun Desa Menata Kota Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Membangun Desa Menata Kota Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Membangun Desa Menata Kota Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Membangun Desa Menata Kota Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Membangun Desa Menata Kota Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Membangun Desa Menata Kota Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota Program Penanganan Kerawanan Pangan Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Membangun Desa Menata Kota Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Membangun Desa Menata Kota Program Pengelolaan Pelayaran Membangun Desa Menata Kota Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM, Pembangunan Kolaboratif & Membangun Desa Menata Kota I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-71 No Misi Program Prioritas Daerah Relevansi Terhadap Program Unggulan Bupati Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM, Pembangunan Kolaboratif & Membangun Desa Menata Kota Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota Program Pelayanan Penanaman Modal Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota Program Pengembangan Ekspor Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Pembangunan Kolaboratif Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Pembangunan Kolaboratif Program Pengendalian Izin Usaha Industri Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Pembangunan Kolaboratif Program Pengelolaan Perbatasan Pembangunan Perbatasan I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-72 No Misi Program Prioritas Daerah Relevansi Terhadap Program Unggulan Bupati 4 Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Program Pencatatan Sipil Pemerintahan Digital (PEMDI) Program Pendaftaran Penduduk Pemerintahan Digital (PEMDI) Program Penataan Desa Membangun Desa Menata Kota, Pemerintahan Digital (PEMDI) Program Administrasi Pemerintahan Desa Membangun Desa Menata Kota, Pemerintahan Digital (PEMDI) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bentuk IMAN (Pembentukan Insan Madani), Pemerintahan Digital (PEMDI) Program Perekonomian dan Pembangunan Pemerintahan Digital (PEMDI), Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM Program Kepegawaian Daerah Pemerintahan Digital (PEMDI) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Digital (PEMDI) Program Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Digital (PEMDI) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Digital (PEMDI) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan Digital (PEMDI) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pemerintahan Digital (PEMDI) Program Riset dan Inovasi Daerah Green Growth Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Pemerintahan Digital (PEMDI) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Digital (PEMDI) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Pemerintahan Digital (PEMDI) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintahan Digital (PEMDI) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Digital (PEMDI) Program Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintahan Digital (PEMDI) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintahan Digital (PEMDI) 5 Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas, Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Program Penanggulangan Bencana Green Growth Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Green Growth I BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I III-73 No Misi Program Prioritas Daerah Relevansi Terhadap Program Unggulan Bupati Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Green Growth Program Pengelolaan Persampahan Green Growth, Pembangunan Kolaboratif BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-1 Dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD harus didukung dan sejalan dengan program pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diselaraskan dengan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk periodesasi RPJMD Kab. Sambas Tahun 2025-2030. Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah sejak mulai tahun 2025 sampai dengan 2030, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Indikasi rencana program dan kegiatan telah disesuaikan dengan perkembangan situasi yang mendasari dilakukannya perubahan RPJMD ini serta telah menyesuaikan dengan OPD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dalam penentuan target kinerja program di masing-masing urusan wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Sambas selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2025-2030. Indikasi program prioritas dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 2025-2030 disajikan berdasarkan misi pembangunan kabupaten Sambas. Adapun Indikasi program dan pagu indikatif serta target kinerja tahun 2025-2030 ditunjukkan dalam tabel 4.1 berikut ini: TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 472.914.956.000 487.243.061.471,74 502.057.719.074,89 517.233.267.300,22 530.241.301.864,73 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 376.708.678.872,9 388.009.939.239,09 399.650.237.416,26 411.639.744.538,74 421.930.738.152,22 meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 376.708.678.872,9 100 388.009.939.239,09 100 399.650.237.416,26 100 411.639.744.538,74 100 421.930.738.152,22 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 92.996.277.127,1 95.958.922.232,65 99.067.797.658,63 102.187.045.081,48 104.835.956.478,91 Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7 - 18 Tahun) (%) 15,22 18,66 22,1 92.996.277.127,1 25,54 95.958.922.232,65 28,99 99.067.797.658,63 32,43 102.187.045.081,48 35,87 104.835.956.478,91 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun) (%) 66,85 70,06 73,1 76,14 79,18 82,22 85,18 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Angka Partisipasi Sekolah SD/SMP (7 - 15 Tahun) 97,8 97,4 97,76 98,11 98,47 98,83 99,19 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN Iklim Inklusivitas SD (Nilai) 55,14 57,64 60,14 62,64 65,14 67,64 70,14 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Iklim Inklusivitas SMP (Nilai) 55,6 58 60,4 62,8 65,2 67,6 70 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Iklim Keamanan SD (Nilai) 71,33 72,23 73,13 74,03 74,93 75,83 76,73 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Iklim Keamanan SMP (Nilai) 69,64 71,14 72,64 74,14 75,64 77,14 78,64 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Iklim Kebhinekaan SD (Nilai) 69,29 70,29 71,29 72,29 73,29 74,29 75,29 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Iklim Kebinekaan SMP (Nilai) 70,29 71,29 72,29 73,29 74,29 75,29 76,29 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Skor Kemampuan Literasi SD (%) 53,34 55,84 58,34 60,84 63,34 65,84 68,34 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Skor Kemampuan Literasi SMP (%) 66,38 67,48 68,58 69,68 70,78 71,88 72,98 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Skor Kemampuan Numerasi SD (%) 47,74 50,64 53,54 56,44 59,34 62,24 65,14 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2028 2029 2030 Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2026-2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Skor Kemampuan Numerasi SMP (%) 59,71 61,21 62,71 64,21 65,71 67,21 68,71 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 500.000.000 510.000.000 520.200.000 530.604.000 541.216.080 Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase) 15,86 19,25 20,05 500.000.000 20,85 510.000.000 21,65 520.200.000 22,45 530.604.000 23,25 541.216.080 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2.710.000.000 2.764.200.000 2.819.484.000 2.875.873.680 2.933.391.153,6 Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%) 45,13 46,94 51,18 2.710.000.000 56,83 2.764.200.000 63,9 2.819.484.000 72,38 2.875.873.680 80,86 2.933.391.153,6 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%) 68,53 69,89 70,64 71,39 72,14 72,89 73,54 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 522.329.515.570,8 543.222.696.193,63 559.519.377.079,44 573.443.394.261,68 584.875.613.277,4 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 127.640.445.580,12 132.746.063.403,32 136.728.445.305,42 140.146.656.438,07 142.949.589.566,82 Tersedianya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 127.640.445.580,12 100 132.746.063.403,32 100 136.728.445.305,42 100 140.146.656.438,07 100 142.949.589.566,82 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 386.929.069.990,68 402.406.232.790,31 414.478.419.774,02 424.777.670.686,56 433.237.295.785,9 Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau Akses terhadap Air Minum Aman (%) 76 80 84 386.929.069.990,68 88 402.406.232.790,31 93 414.478.419.774,02 96 424.777.670.686,56 97 433.237.295.785,9 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Akses terhadap Sanitasi Aman (%) 1,62 2 2,5 3 3,5 4 4,5 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN BADUTA gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk (%) 100 100 100 100 100 100 100 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN BADUTA gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi (%) - 60 61 62 63 64 65 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN BADUTA mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap (%) 56,8 80 85 90 95 100 100 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%) - 65 66,3 67,6 69 70,4 71,8 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi (%) 82,6 82,8 83 83,2 83,5 83,7 84 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) ekslusif (%) 86,1 86,2 86,3 86,4 86,5 86,7 86,8 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (%) 72,45 90 90 90 90 90 90 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Insidensi HIV/AIDS (Rasio) 0,09 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam setelah 6 bulan (%) 88 88 88 88 88 88 88 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Pemberian ASI Ekslusif sampai 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun (%) - 61 64 67 70 73 76 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK (%) 72,75 73 74 75 76 77 80 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Pemberian obat cacing pada anak BADUTA (%) 75,03 82,43 75 85 90 95 100 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Pemberian obat cacing Pada anak BALITA (%) 74,36 81,2 83 85 90 95 100 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak 84,95 94,9 100 100 100 100 100 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada BADUTA (%) 83,65 97,94 100 100 100 100 100 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) (%) - 70 74 78 82 86 90 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan (%) 62,69 64 65 67 68 69 71 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Pemeriksaan kesehatan pranika (%) 85,7 86 86 86 86 86 87 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Penemuan kasus pneumonia balita (%) 2,88 3,31 40 45 50 55 60 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%) 17 22,6 28 33,4 38,8 44,2 49,6 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%) 100 100 100 100 100 100 100 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%) 65 65 70 75 80 85 90 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%) 60,71 67,86 75 82,14 89,29 96,43 100 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%) 41,95 41,95 41,95 41,95 54,87 54,87 54,87 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%) 25 30 35 40 45 50 55 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Praktik Inisisasi Menyusu Dini (%) 87,6 88 88,4 88,8 89,2 89,6 90 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Presentase lanjut usia yang mandiri (%) - 75 77 79 81 83 85 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%) 0,13 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase) 38,92 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%) 11,1 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) (%) 65 65 70 75 80 85 90 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Remaja putri yang diskrining anemia (%) 84,3 85 87 89 91 93 95 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Remaja putri yang Konsumsi TTD (%) 97,5 97,6 97,7 97,8 97,9 98 98 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Tatalaksana BALITA yang bermasalah gizi (%) - 35 38 41 44 47 50 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan 84,4 85 85,5 86 86,5 87 87,5 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 4.030.000.000 4.191.200.000 4.316.936.000 4.424.206.258,03 4.512.316.177,38 Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan (%) 15 15 20 4.030.000.000 25 4.191.200.000 30 4.316.936.000 35 4.424.206.258,03 40 4.512.316.177,38 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase) 20 20 30 40 50 60 70 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase) 33,34 33,34 66,67 66,67 66,67 100 100 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk) 2,29 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 530.000.000 551.200.000 567.736.000 581.843.502,92 593.431.159,8 Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%) 100 100 100 530.000.000 100 551.200.000 100 567.736.000 100 581.843.502,92 100 593.431.159,8 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%) 90 90 91 92 93 94 95 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar (%) 83 85 87 89 91 93 95 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%) 81 83,5 84 84,5 85 85,5 86 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%) 75 75 77 79 81 83 85 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.200.000.000 3.328.000.000 3.427.840.000 3.513.017.376,1 3.582.980.587,5 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat (%) 8 9 10 3.200.000.000 12 3.328.000.000 15 3.427.840.000 19 3.513.017.376,1 24 3.582.980.587,5 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN Persentase Posyandu Aktif (%) 99,32 90 90 91 91 92 92 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 363.990.674.248,58 398.135.197.294,61 402.142.221.067,09 419.354.700.689,476 435.438.206.285,59 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.438.302.840,57 11.851.364.461,45 12.769.188.087,21 13.244.093.412,23 13.749.764.398,69 Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 11.438.302.840,57 100 11.851.364.461,45 100 12.769.188.087,21 100 13.244.093.412,23 100 13.749.764.398,69 1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 52.859.655.619,53 54.768.531.029,95 59.010.055.446,08 61.204.728.229,46 63.541.577.897,94 Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadapt banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dipelihara (Ha) - 2.319,69 2.449,36 52.859.655.619,53 2.593,44 54.768.531.029,95 2.737,52 59.010.055.446,08 2.881,6 61.204.728.229,46 3.025,68 63.541.577.897,94 1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN 29.763.009.012,33 33.837.815.031,88 33.226.035.839,35 34.461.762.123,53 35.777.542.124,96 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%)) 18,98 19,13 20,1 29.763.009.012,33 21,08 33.837.815.031,88 22,06 33.226.035.839,35 23,04 34.461.762.123,53 24,04 35.777.542.124,96 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak (%) 42,39 43,79 46,01 48,25 50,49 52,75 55,02 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 4.703.781.305,61 4.873.644.925,87 5.251.082.179,71 5.446.377.829,86 5.654.325.264,55 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak (%) 53,29 53,46 53,66 4.703.781.305,61 53,89 4.873.644.925,87 54,14 5.251.082.179,71 54,42 5.446.377.829,86 54,72 5.654.325.264,55 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%)) - 0,15 0,3 0,5 0,7 1,05 1,41 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 5.813.461.310,68 6.023.397.853,3 6.489.877.208,91 6.731.245.510,82 6.988.250.309,23 Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) - 15,49 15,71 5.813.461.310,68 15,93 6.023.397.853,3 16,15 6.489.877.208,91 16,73 6.731.245.510,82 16,59 6.988.250.309,23 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 7.219.117.153,95 7.479.814.940,54 8.059.085.866,78 8.358.815.400,62 8.677.962.230,62 Meningkatnya kualitas bangunan gedung Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase) - 80,16 81,73 7.219.117.153,95 83,3 7.479.814.940,54 84,87 8.059.085.866,78 86,44 8.358.815.400,62 88,02 8.677.962.230,62 1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 4.136.195.515,77 4.285.562.397,19 4.617.455.862,34 4.789.185.996,006 4.972.041.275,83 Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase) - 56,41 57,52 4.136.195.515,77 58,62 4.285.562.397,19 59,73 4.617.455.862,34 60,83 4.789.185.996,006 61,94 4.972.041.275,83 1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 244.451.989.429,04 271.279.714.467,64 268.694.805.708,7 280.944.175.090,36 291.743.046.635,83 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%) - 45,72 46,94 244.451.989.429,04 48,16 271.279.714.467,64 49,38 268.694.805.708,7 50,6 280.944.175.090,36 51,82 291.743.046.635,83 1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap (%) - 46,71 47,93 49,15 50,37 51,59 52,81 1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 968.664.172,51 1.003.644.711,04 1.081.371.527,27 1.121.589.362,04 1.164.412.617,77 Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase) - 51,5 53 968.664.172,51 54,5 1.003.644.711,04 56 1.081.371.527,27 57,5 1.121.589.362,04 59 1.164.412.617,77 1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2.636.497.888,59 2.731.707.475,75 2.943.263.340,74 3.052.727.734,55 3.169.283.530,17 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang Persentase Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan 0,17 0,28 0,13 2.636.497.888,59 0,43 2.731.707.475,75 0,51 2.943.263.340,74 0,74 3.052.727.734,55 0,97 3.169.283.530,17 1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 43.440.078.701,71 45.008.793.009,31 48.494.478.874 50.298.061.537,3 52.218.485.200,74 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.295.120.543,31 6.522.450.832,72 7.027.579.123,36 7.288.945.368,81 7.567.243.632,05 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 6.295.120.543,31 100 6.522.450.832,72 100 7.027.579.123,36 100 7.288.945.368,81 100 7.567.243.632,05 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.365.596.978,55 1.414.911.611,08 1.524.488.808,64 1.581.186.842,09 1.641.557.928,68 Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%) 54,46 15 30 1.365.596.978,55 45 1.414.911.611,08 60 1.524.488.808,64 75 1.581.186.842,09 90 1.641.557.928,68 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 923.662.942,9 957.018.390,61 1.031.134.252,29 1.069.483.687,19 1.110.317.503,01 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani (%) - 6,3 12,6 923.662.942,9 18,91 957.018.390,61 25,21 1.031.134.252,29 31,51 1.069.483.687,19 37,81 1.110.317.503,01 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 689.595.830 714.498.613 769.832.638 798.463.873 828.949.917 Meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%) 21,82 21,67 21,52 689.595.830 21,37 714.498.613 21,22 769.832.638 21,07 798.463.873 20,92 828.949.917 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 34.166.102.406,95 35.399.913.561,9 38.141.444.051,71 39.559.981.766,21 41.070.416.220 Meningkatnya penyediaan PSU permukiman Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%) - 100 100 34.166.102.406,95 100 35.399.913.561,9 100 38.141.444.051,71 100 39.559.981.766,21 100 41.070.416.220 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan (%) 12,2 12,81 13,45 14,13 14,83 15,57 16,35 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 12.753.825.899,6 16.001.016.032,06 19.828.001.696,37 22.218.210.462,74 25.387.689.755,13 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 10.792.302.483,2 13.495.359.419,92 16.645.948.100,59 18.606.848.827,59 21.186.790.258,36 meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 7.426.992.884 100 8.952.191.461 100 10.739.829.754 100 11.814.812.729 100 13.308.028.384 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 3.365.309.599,2 100 4.543.167.958,92 100 5.906.118.346,59 100 6.792.036.098,59 100 7.878.761.874,36 1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 684.000.000 781.000.000 940.000.000 1.033.000.000 1.210.000.000 Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase) - 75 76 684.000.000 77 781.000.000 78 940.000.000 79 1.033.000.000 80 1.210.000.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase) - 75 76 77 78 79 80 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) - 75 76 77 78 79 80 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) - 75 76 77 78 79 80 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 922.523.416,4 1.199.656.612,14 1.557.053.595,78 1.803.361.635,15 2.085.899.496,77 Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase) - 75 75 922.523.416,4 75 1.199.656.612,14 80 1.557.053.595,78 80 1.803.361.635,15 80 2.085.899.496,77 1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase) - 35 40 45 45 50 50 1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%) 94 100 100 100 100 100 100 1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 355.000.000 525.000.000 685.000.000 775.000.000 905.000.000 Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran dan pelayanan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) 70 45 50 355.000.000 55 525.000.000 60 685.000.000 65 775.000.000 70 905.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) - 75 75 75 80 80 80 1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 6.254.184.262,26 7.817.730.327,83 10.163.049.426,17 11.687.506.840,1 13.791.258.071,32 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.376.358.846,62 2.970.448.558,28 3.861.583.125,75 4.440.820.594,62 5.240.168.301,66 meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 2.376.358.846,62 100 2.970.448.558,28 100 3.861.583.125,75 100 4.440.820.594,62 100 5.240.168.301,66 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 425.000.000 531.250.000 664.062.500 830.078.125 1.037.597.656,25 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya pemberdayaan sosial Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%) 11,11 11,11 22,22 425.000.000 33,33 531.250.000 44,44 664.062.500 55,56 830.078.125 66,67 1.037.597.656,25 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan Sosial (%) 58,66 58,66 59,81 64,59 69,38 74,16 78,95 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 50.000.000 62.500.000 78.125.000 97.656.250 122.070.312,5 Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%) 3 5 10 50.000.000 15 62.500.000 20 78.125.000 25 97.656.250 30 122.070.312,5 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.527.825.415,64 1.909.781.769,55 2.387.227.211,94 2.984.034.014,92 3.730.042.518,65 Meningkatnya rehabilitasi sosial Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase) 100 100 100 1.527.825.415,64 100 1.909.781.769,55 100 2.387.227.211,94 100 2.984.034.014,92 100 3.730.042.518,65 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.325.000.000 1.656.250.000 2.312.676.588,48 2.260.699.105,56 2.684.816.782,26 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Keluarga) 1,45 3,33 6,66 1.325.000.000 9,99 1.656.250.000 13,32 2.312.676.588,48 16,65 2.260.699.105,56 19,98 2.684.816.782,26 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS Persentase Daerah yang Melaksanakan 100 100 100 100 100 100 100 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase) 1,45 3,33 6,66 9,99 13,32 16,65 19,98 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA 300.000.000 375.000.000 468.750.000 585.937.500 732.421.875 Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase) 100 100 100 300.000.000 100 375.000.000 100 468.750.000 100 585.937.500 100 732.421.875 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%) 100 100 100 100 100 100 100 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%) 1,03 1,54 2,05 2,56 3,08 3,59 4,1 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 250.000.000 312.500.000 390.625.000 488.281.250 244.140.625 Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%) 100 100 100 250.000.000 100 312.500.000 100 390.625.000 100 488.281.250 100 244.140.625 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 7.089.692.582,22 9.216.600.356,11 11.059.920.428,28 12.718.908.492,55 14.626.744.766,4 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.135.310.484,7 6.675.903.630,11 8.011.084.356,14 9.212.747.009,55 10.594.659.060,99 meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 5.135.310.484,7 100 6.675.903.630,11 100 8.011.084.356,14 100 9.212.747.009,55 100 10.594.659.060,99 2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 Terkelolanya informasi tenaga kerja Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%) 40 45 50 80.000.000 60 100.000.000 75 120.000.000 90 140.000.000 100 160.000.000 2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 651.460.699,34 846.797.818 1.016.278.690 1.168.720.493 1.344.028.568,94 Meningkatnya produktivitas tenaga kerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja (%) 10 15 20 651.460.699,34 40 846.797.818 60 1.016.278.690 80 1.168.720.493 100 1.344.028.568,94 2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian (%) - 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 571.460.699,18 746.898.908 896.278.690,14 1.028.720.494 1.184.028.568,47 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya penempatan tenaga kerja Persentase Pekerja Informal (%) 68,51 68,25 68 571.460.699,18 67,75 746.898.908 67,5 896.278.690,14 67,25 1.028.720.494 67 1.184.028.568,47 2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase) 70 72,5 75 77,5 80 82,5 85 2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 651.460.699 847.000.000 1.016.278.692 1.168.720.496 1.344.028.568 Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi Jumlah perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Perusahaan) 5 5 5 651.460.699 5 847.000.000 7 1.016.278.692 9 1.168.720.496 11 1.344.028.568 2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7.532.678.487,4 8.662.580.262,16 9.788.715.694,7 10.669.700.108,25 11.736.670.118,78 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.184.216.438,4 4.811.848.904,16 5.437.389.261,7 5.926.754.295,25 6.519.429.724,78 meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 4.184.216.438,4 100 4.811.848.904,16 100 5.437.389.261,7 100 5.926.754.295,25 100 6.519.429.724,78 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 784.795.793 902.515.162 1.019.842.133 1.111.627.925 1.222.790.717 Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) - 4 5 784.795.793 6 902.515.162 7 1.019.842.133 8 1.111.627.925 9 1.222.790.717 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) 59,91 73,03 73,28 73,53 73,78 74,03 74,28 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 523.197.195 601.676.775 679.894.755 741.085.283 815.193.812 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Menurunnya kekerasan terhadap perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) 100 100 100 523.197.195 100 601.676.775 100 679.894.755 100 741.085.283 100 815.193.812 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 732.476.073 842.347.484 951.852.657 1.037.519.397 1.141.271.336 Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak Jumlah keluarga yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan puspaga (Keluarga) - 100 110 732.476.073 120 842.347.484 130 951.852.657 140 1.037.519.397 150 1.141.271.336 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks) - 5 10 15 20 25 25 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA 156.959.159 180.503.032 203.968.427 222.325.585 244.558.143 Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase) - 50 55 156.959.159 60 180.503.032 65 203.968.427 70 222.325.585 75 244.558.143 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 627.836.634 722.012.130 815.873.706 889.302.340 978.232.574 Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) 56,07 58,06 61,76 627.836.634 65,46 722.012.130 69,16 815.873.706 72,91 889.302.340 72,91 978.232.574 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 523.197.195 601.676.775 679.894.755 741.085.283 815.193.812 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) - 62,29 68,29 523.197.195 74,29 601.676.775 80,29 679.894.755 86,44 741.085.283 86,44 815.193.812 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%) 100 100 100 100 100 100 100 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 6.100.000.000 6.477.425.000 7.340.000.000 7.605.500.000 8.008.500.000 2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 1.250.000.000 1.386.425.000 1.550.000.000 1.650.000.000 1.750.000.000 Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase) 17,93 18 18 1.250.000.000 18 1.386.425.000 18 1.550.000.000 18 1.650.000.000 18 1.750.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 3.650.000.000 3.830.000.000 4.320.000.000 4.450.500.000 4.568.500.000 Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Rata-rata konsumsi energi (Kkal/Kapita/Hari) 1.947,38 1.954,65 1.961,92 3.650.000.000 1.969,19 3.830.000.000 1.976,45 4.320.000.000 1.983,72 4.450.500.000 1.990,99 4.568.500.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN Koefisien Harga Beras Medium di tingkat konsumen (%) - 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 800.000.000 856.000.000 880.000.000 900.000.000 1.020.000.000 Meningkatnya penanganan rawan pangan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) 1,02 1,02 1,02 800.000.000 1,02 856.000.000 0,5 880.000.000 0,5 900.000.000 0,5 1.020.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 400.000.000 405.000.000 590.000.000 605.000.000 670.000.000 Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%) - 62 64 400.000.000 66 405.000.000 68 590.000.000 70 605.000.000 72 670.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1.055.475.028,79 1.093.590.493,04 1.178.283.120,32 1.222.105.243,17 1.268.766.282,74 2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 217.340.536,79 225.189.169,2 242.628.843,8 251.652.575,71 261.260.889,56 Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Persentase Laporan Hasil Penyelesaian masalah ganti Kerugian dan penanganan sengketa tanah yang dilakukan melalui mediasi (%) 100 100 100 217.340.536,79 100 225.189.169,2 100 242.628.843,8 100 251.652.575,71 100 261.260.889,56 1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 350.000.000 362.639.249,84 390.723.684,52 405.255.286,46 420.728.285,18 Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%) - 100 100 350.000.000 100 362.639.249,84 100 390.723.684,52 100 405.255.286,46 100 420.728.285,18 1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 488.134.492 505.762.074 544.930.592 565.197.381 586.777.108 Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah Persentase Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum (%) 50 55 60 488.134.492 65 505.762.074 70 544.930.592 75 565.197.381 80 586.777.108 1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 14.429.490.386,91 14.950.570.198,34 16.108.410.427,74 16.707.506.457,8 17.345.413.561,62 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 573.404.743,67 594.111.617,41 640.122.326,19 663.929.439,01 689.278.841,48 Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase) - 100 100 573.404.743,67 100 594.111.617,41 100 640.122.326,19 100 663.929.439,01 100 689.278.841,48 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.324.841.621,98 1.372.684.491,27 1.478.991.428,41 1.533.997.345,8 1.592.566.696,45 Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Indeks Kualitas Air (Indeks) 58,75 74,17 74,37 1.324.841.621,98 74,57 1.372.684.491,27 74,77 1.478.991.428,41 74,97 1.533.997.345,8 75,17 1.592.566.696,45 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Lahan (Indeks) 42,49 68,29 68,33 68,37 68,41 68,45 68,49 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Indeks Kualitas Udara (Indeks) 89,29 83,48 83,58 83,68 83,78 83,88 83,98 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.469.114.673,51 2.558.279.694,17 2.756.404.522,1 2.858.919.355,2 2.968.075.378,6 Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati Persentase RTH (Persentase) 5 6 7 2.469.114.673,51 10 2.558.279.694,17 12 2.756.404.522,1 16 2.858.919.355,2 20 2.968.075.378,6 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 384.096.403,95 397.966.947,98 428.787.320,46 444.734.566,32 461.714.918,22 Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%) - 90 95 384.096.403,95 100 397.966.947,98 100 428.787.320,46 100 444.734.566,32 100 461.714.918,22 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 50.000.000 51.805.607,12 55.817.669,22 57.893.612,35 60.104.040,74 Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase) 18,97 20,51 22,05 50.000.000 23,59 51.805.607,12 25,13 55.817.669,22 26,67 57.893.612,35 28,21 60.104.040,74 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 184.680.948,73 191.350.173,45 206.169.202,14 213.836.945,09 222.001.425,33 Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%) - 100 100 184.680.948,73 100 191.350.173,45 100 206.169.202,14 100 213.836.945,09 100 222.001.425,33 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 9.443.351.995,07 9.784.371.666,94 10.542.117.959,22 10.934.195.194,03 11.351.672.260,8 Meningkatnya tata kelola persampahan Persentase penanganan persampahan (%) 41,47 41,1 42,8 9.443.351.995,07 52,5 9.784.371.666,94 60,5 10.542.117.959,22 65 10.934.195.194,03 71 11.351.672.260,8 2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10.229.417.290,5 12.275.300.748,6 14.116.595.860,89 15.669.421.405,59 17.706.446.188,31 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.123.817.290,5 9.570.520.748,6 11.006.098.860,89 12.216.769.735,59 13.756.576.069,31 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 8.123.817.290,5 100 9.570.520.748,6 100 11.006.098.860,89 100 12.216.769.735,59 100 13.756.576.069,31 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 790.600.000 1.014.280.000 1.166.422.000 1.294.728.420 1.483.691.267 Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan 9,71 9,8 9,9 790.600.000 10 1.014.280.000 10,1 1.166.422.000 10,2 1.294.728.420 10,3 1.483.691.267 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase) 64,79 65 66 67 68 69 70 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL 525.000.000 670.500.000 771.075.000 855.893.250 981.519.997 Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) - 99 99 525.000.000 99 670.500.000 99 771.075.000 99 855.893.250 99 981.519.997 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) - 99 99 99 99 99 99 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) - 99 99 99 99 99 99 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) - 99 99 99 99 99 99 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 640.000.000 825.000.000 948.750.000 1.053.112.500 1.205.871.255 Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan Mitra (Dokumen) - 1 1 640.000.000 1 825.000.000 1 948.750.000 1 1.053.112.500 1 1.205.871.255 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase) - 99 99 99 99 99 99 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 150.000.000 195.000.000 224.250.000 248.917.500 278.787.600 Meningkatnya kualitas profil kependudukan Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase) - 100 100 150.000.000 100 195.000.000 100 224.250.000 100 248.917.500 100 278.787.600 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.330.270.678,06 6.822.746.467,92 8.869.570.408,3 10.200.005.969,54 12.036.007.044,06 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.025.305.835,18 2.592.391.469,04 3.370.108.909,76 3.875.625.246,21 4.573.237.790,54 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 2.025.305.835,18 100 2.592.391.469,04 100 3.370.108.909,76 100 3.875.625.246,21 100 4.573.237.790,54 2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA 225.000.000 281.250.000 351.562.500 439.453.125 549.316.406,25 Meningkatnya kualitas penataan desa Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase) 100 100 100 225.000.000 100 281.250.000 100 351.562.500 100 439.453.125 100 549.316.406,25 2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 100.000.000 121.250.000 147.437.500 179.759.375 219.707.968,75 Meningkatnya efektivitas kerja sama desa Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase) 15,9 20,51 25,64 100.000.000 30,77 121.250.000 35,9 147.437.500 41,03 179.759.375 46,15 219.707.968,75 2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.354.964.842,88 3.046.604.998,88 4.023.898.998,54 4.484.465.098,33 5.167.865.972,27 Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Jumlah Desa Mandiri (Desa) 189 43 55 2.354.964.842,88 56 3.046.604.998,88 57 4.023.898.998,54 58 4.484.465.098,33 59 5.167.865.972,27 2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) 18,39 23,87 29,35 34,83 40,31 45,79 50 2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 625.000.000 781.250.000 976.562.500 1.220.703.125 1.525.878.906,25 Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase) - 100 100 625.000.000 100 781.250.000 100 976.562.500 100 1.220.703.125 100 1.525.878.906,25 2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7.115.481.856 8.182.804.135 9.246.568.672 10.078.759.852 11.086.635.838 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.883.509.903 2.166.036.389 2.447.621.119 2.667.907.020 2.934.697.722 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) 32,3 32,3 28,68 1.883.509.903 25,05 2.166.036.389 21,43 2.447.621.119 17,80 2.667.907.020 14,18 2.934.697.722 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%) - 85,2 85,8 86,4 87 87,7 87,7 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa) 2,44 2,44 2,33 2,22 2,11 2,00 1,89 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.151.033.830 1.323.688.904 1.495.768.462 1.630.387.623 1.793.426.386 Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase) 59,2 61,8 61,9 1.151.033.830 62 1.323.688.904 62,1 1.495.768.462 62,2 1.630.387.623 62,2 1.793.426.386 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%) 9,6 10,5 10 9,5 9 8,5 8 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase) 11,2 11,2 11 10,8 10,6 10,4 10,2 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 4.080.938.123 4.693.078.842 5.303.179.091 5.780.465.209 6.358.511.730 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) Indeks Lansia Berdaya (Indeks) 55,3 56,6 58 4.080.938.123 59,3 4.693.078.842 60,8 5.303.179.091 62,2 5.780.465.209 63,7 6.358.511.730 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks) 81,6 82,7 83,6 84,9 86 87,1 88,2 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) (%) 93,91 90 90 90 90 90 90 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting (%) 83,9 90 90 90 90 90 90 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase) 20,3 21,4 22,6 23,9 25,2 26,6 28,1 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase) 76 76 78 80 82 84 86 2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 46.768.843.561,3 48.457.766.699,83 52.210.556.792,34 54.152.345.986,11 56.219.929.576,24 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.230.585.974,36 7.491.697.924,63 8.071.889.123,26 8.372.094.829,48 8.691.748.679,64 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 7.230.585.974,36 100 7.491.697.924,63 100 8.071.889.123,26 100 8.372.094.829,48 100 8.691.748.679,64 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 36.887.208.240 38.212.895.571 41.169.795.097 42.693.361.917 44.315.203.419 Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat Konektivitas darat (%) 76 77,5 79 36.887.208.240 80,5 38.212.895.571 82 41.169.795.097 83,5 42.693.361.917 85 44.315.203.419 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) 76 77,5 79 80,5 82 83,5 85 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.551.049.346,94 2.643.173.204,2 2.847.872.572,08 2.953.789.239,63 3.066.567.477,6 Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut Persentase Sarana,Prasarana, Informasi,Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan dengan kondisi baik (%) 69 70,5 72 2.551.049.346,94 73,5 2.643.173.204,2 75 2.847.872.572,08 76,5 2.953.789.239,63 78 3.066.567.477,6 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 146.410.000 Meningkatnya pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Jumlah Fasilitasi Udara yang tersedia (%) - - 50 100.000.000 55 110.000.000 60 121.000.000 65 133.100.000 70 146.410.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.359.851.119,68 5.553.406.826,51 5.983.487.937,04 6.206.022.859,7 6.442.974.201,24 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.990.428.878,56 4.134.531.814,42 4.454.728.783,56 4.620.406.852,24 4.796.817.997,8 Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 3.990.428.878,56 100 4.134.531.814,42 100 4.454.728.783,56 100 4.620.406.852,24 100 4.796.817.997,8 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI 526.700.861,97 545.721.158,5 587.984.289,8 609.852.310,56 633.137.001,32 Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%) - 82 83 526.700.861,97 84 545.721.158,5 85 587.984.289,8 86 609.852.310,56 87 633.137.001,32 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 842.721.379,15 873.153.853,59 940.774.863,68 975.763.696,9 1.013.019.202,12 Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika Persentase Jumlah OPD yang Memanfaatkan Layanan Pusat Data Pemerintah (%) - 74 80 842.721.379,15 85 873.153.853,59 90 940.774.863,68 95 975.763.696,9 100 1.013.019.202,12 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase Jumlah OPD yang Terhubung Melalui Jaringan Intra Pemerintah (%) - 50 60 70 80 90 100 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 8.326.797.379,56 8.661.322.107,75 9.313.323.718,06 9.694.159.760,85 10.102.475.331,7 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.721.641.379,56 5.928.262.107,75 6.387.373.718,06 6.624.929.760,85 6.877.875.331,7 Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) - 100 100 5.721.641.379,56 100 5.928.262.107,75 100 6.387.373.718,06 100 6.624.929.760,85 100 6.877.875.331,7 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 144.500.000 146.000.000 149.500.000 150.300.000 83.600.000 Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase) - 0,5 1 144.500.000 1,5 146.000.000 2 149.500.000 2,5 150.300.000 3 83.600.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 269.000.000 272.000.000 293.000.000 299.000.000 323.000.000 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase) 16,78 17,9 18,79 269.000.000 19,65 272.000.000 20,5 293.000.000 21,33 299.000.000 22,15 323.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 192.300.000 197.500.000 200.800.000 203.000.000 240.000.000 Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi (%) - 0,11 0,14 192.300.000 0,16 197.500.000 0,18 200.800.000 0,2 203.000.000 0,23 240.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 236.000.000 237.500.000 239.800.000 240.000.000 252.000.000 Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase) 54,08 0,57 0,59 236.000.000 0,62 237.500.000 0,64 239.800.000 0,67 240.000.000 0,69 252.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 448.356.000 450.560.000 459.850.000 468.930.000 488.000.000 Meningkatnya produktivitas koiperasi Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas 50,77 51,53 52,06 448.356.000 52,57 450.560.000 53,07 459.850.000 53,57 468.930.000 54,05 488.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 771.000.000 874.500.000 1.001.000.000 1.116.000.000 1.240.000.000 Meningkatnya kapasitas UMKM yang tanggung dan mandiri Persentase usaha mikro yang menjadi wisrausaha (%) - 6,8 7,03 771.000.000 7,89 874.500.000 8,03 1.001.000.000 8,71 1.116.000.000 8,91 1.240.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 544.000.000 555.000.000 582.000.000 592.000.000 598.000.000 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya daya saing UMKM Persentase usaha mikro yang naik kelas (%) 0,77 0,79 1,64 544.000.000 2,56 555.000.000 3,55 582.000.000 4,65 592.000.000 5,77 598.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.616.923.725,81 4.783.650.732,8 5.154.118.426,56 5.345.807.848,78 5.549.915.434,26 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.789.201.289,04 3.926.037.465,54 4.230.087.682,98 4.387.411.011 4.554.926.172 Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 3.789.201.289,04 100 3.926.037.465,54 100 4.230.087.682,98 100 4.387.411.011 100 4.554.926.172 2.18.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 112.000.000 150.000.000 180.000.000 186.396.837,78 187.000.000 Meningkatnya kemudahan investasi Realisasi Total terhadap Target Investasi (Rp) 719.004.187. 881 742.947.02 7.337 772.664.90 8.431 112.000.000 809.366.49 1.581 150.000.000 853.881.64 8.618 180.000.000 907.249.251 .657 186.396.837,78 970.756.699. 273 187.000.000 2.18.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 100.000.000 115.000.000 115.000.000 130.000.000 135.000.000 Meningkatnya promosi penanaman modal Persentase Kegiatan/ Media Promosi Penanaman Modal Per Tahun (%) 100 100 100 100.000.000 100 115.000.000 100 115.000.000 100 130.000.000 100 135.000.000 2.18.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 215.722.436,77 237.000.000 250.000.000 260.000.000 270.000.000 Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase) - 80 82 215.722.436,77 84 237.000.000 86 250.000.000 88 260.000.000 90 270.000.000 2.18.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 300.000.000 255.613.267,26 279.030.743,58 282.000.000 297.989.262,26 Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal Persentase Fasilitasi Penyelesaian - 80 82 300.000.000 84 255.613.267,26 86 279.030.743,58 88 282.000.000 90 297.989.262,26 2.18.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 105.000.000 Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase) - 90 91 100.000.000 92 100.000.000 93 100.000.000 94 100.000.000 95 105.000.000 2.18.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5.415.000.000 5.936.500.000 6.800.150.000 7.741.165.000 8.415.281.500 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1.215.000.000 1.336.500.000 1.470.150.000 1.617.165.000 1.778.881.500 Meningkatnya daya saing kepemudaan Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase) - 0,5 0,6 1.215.000.000 0,7 1.336.500.000 0,8 1.470.150.000 0,9 1.617.165.000 1 1.778.881.500 2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 4.000.000.000 4.400.000.000 5.130.000.000 5.924.000.000 6.436.400.000 Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga Persentase Atlet yang masuk Pelatda (%) - 70 72 4.000.000.000 75 4.400.000.000 78 5.130.000.000 80 5.924.000.000 82 6.436.400.000 2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Meningkatnya kualitas Kepramukaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase) - 1 2 200.000.000 3 200.000.000 4 200.000.000 5 200.000.000 6 200.000.000 2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 316.020.517,18 327.432.695,1 352.790.573,88 365.911.386,34 379.882.200,79 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 316.020.517,18 327.432.695,1 352.790.573,88 365.911.386,34 379.882.200,79 Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SNN) Persentase tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral (%) - 53,8 55 316.020.517,18 56 327.432.695,1 58 352.790.573,88 59 365.911.386,34 60 379.882.200,79 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 421.360.689,58 436.576.926,8 470.387.431,84 487.881.848,45 506.509.601,06 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 421.360.689,58 436.576.926,8 470.387.431,84 487.881.848,45 506.509.601,06 Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah Persentase OPD yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) (%) - 20 25 421.360.689,58 35 436.576.926,8 50 470.387.431,84 70 487.881.848,45 100 506.509.601,06 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 14.550.000.000 14.841.000.000 15.137.820.000 15.440.576.400 15.749.387.928 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.500.000.000 2.550.000.000 2.601.000.000 2.653.020.000 2.706.080.400 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (%) 42 48 48 2.500.000.000 50 2.550.000.000 53 2.601.000.000 58 2.653.020.000 61 2.706.080.400 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 4.500.000.000 4.590.000.000 4.681.800.000 4.775.436.000 4.870.944.720 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase) 20 22 22 4.500.000.000 24 4.590.000.000 26 4.681.800.000 28 4.775.436.000 30 4.870.944.720 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 3.050.000.000 3.111.000.000 3.173.220.000 3.236.684.400 3.301.418.088 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase) 78 80 80 3.050.000.000 80 3.111.000.000 85 3.173.220.000 85 3.236.684.400 85 3.301.418.088 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) 42 50 50 52 55,6 60,75 60,75 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 4.500.000.000 4.590.000.000 4.681.800.000 4.775.436.000 4.870.944.720 Meningkatnya tata kelola museum Jumlah Kunjungan ke Museum (Orang) 6.700 7.800 7.800 4.500.000.000 8.000 4.590.000.000 8.600 4.681.800.000 9.100 4.775.436.000 9.600 4.870.944.720 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6.420.094.116,65 7.943.517.645,81 9.325.293.322,06 10.407.108.780,7 12.059.861.217,81 2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.188.094.116,65 5.235.117.645,81 6.177.438.822,06 6.918.731.580,7 7.948.541.202,81 meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 4.188.094.116,65 100 5.235.117.645,81 100 6.177.438.822,06 100 6.918.731.580,7 100 7.948.541.202,81 2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.915.200.000 2.305.470.000 2.676.680.500 2.970.085.800 3.492.884.175 Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai) 75,32 76,32 77,32 1.915.200.000 78,32 2.305.470.000 79,32 2.676.680.500 80,32 2.970.085.800 81,32 3.492.884.175 2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 316.800.000 402.930.000 471.174.000 518.291.400 618.435.840 Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan (naskah) 1 1 1 316.800.000 1 402.930.000 1 471.174.000 1 518.291.400 1 618.435.840 2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 624.835.722,4 862.644.653 1.065.978.190,54 1.231.115.313,41 1.324.096.490,42 2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 368.576.522,4 557.233.653 724.655.190,54 780.901.313,41 842.463.990,42 Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase) 49,57 50 52 368.576.522,4 54 557.233.653 56 724.655.190,54 58 780.901.313,41 60 842.463.990,42 2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 229.468.800 275.172.000 308.853.000 406.514.000 434.952.500 Meningkatnya perlindungan dari penyelamatan arsip sesuai NSPK Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana (Arsip) 0 5 5 229.468.800 6 275.172.000 7 308.853.000 8 406.514.000 9 434.952.500 2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 26.790.400 30.239.000 32.470.000 43.700.000 46.680.000 Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan (SOP) 0 1 1 26.790.400 1 30.239.000 1 32.470.000 1 43.700.000 1 46.680.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 22.260.866.618,21 22.993.847.178,66 24.667.589.862,34 25.582.843.106,68 26.424.588.356,85 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.094.276.283,05 8.386.577.940,72 9.036.072.722,39 9.372.137.867,94 9.729.974.229,66 Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 8.094.276.283,05 100 8.386.577.940,72 100 9.036.072.722,39 100 9.372.137.867,94 100 9.729.974.229,66 3.25.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 6.848.295.167,58 7.049.953.557,46 7.284.511.730,94 7.495.346.163,91 7.715.418.026,32 Meningkatnya produksi perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 49.894,57 43.423,29 44.639 6.848.295.167,58 45.209 7.049.953.557,46 45.774 7.284.511.730,94 46.078 7.495.346.163,91 46.188 7.715.418.026,32 3.25.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 4.083.295.167,58 4.302.315.680,48 4.562.005.409,01 4.650.359.074,83 4.840.418.026,32 Meningkatnya produksi perikanan budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 3.218,92 3.400 3.620 4.083.295.167,58 3.975 4.302.315.680,48 4.285 4.562.005.409,01 4.500 4.650.359.074,83 4.830 4.840.418.026,32 3.25.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 235.000.000 235.000.000 285.000.000 285.000.000 285.000.000 Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati Jumlah POKMASWAS yang dibina (Kelompok Masyarakat) 3 3 4 235.000.000 4 235.000.000 4 285.000.000 5 285.000.000 5 285.000.000 3.25.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 3.000.000.000 3.020.000.000 3.500.000.000 3.780.000.000 3.853.778.074,55 Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH) 55,56 55,67 55,78 3.000.000.000 55,89 3.020.000.000 56,01 3.500.000.000 56,12 3.780.000.000 56,23 3.853.778.074,55 3.25.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 10.670.105.359,4 12.561.371.163,31 13.917.465.702,91 15.048.212.273,2 16.425.139.727,79 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.120.105.359,4 6.466.371.163,31 7.110.965.702,91 7.879.062.273,2 8.450.384.727,79 meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 5.120.105.359,4 100 6.466.371.163,31 100 7.110.965.702,91 100 7.879.062.273,2 100 8.450.384.727,79 2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.000.000.000 3.290.000.000 3.721.000.000 3.775.100.000 4.241.300.000 Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase) 0,79 0,85 0,9 3.000.000.000 0,95 3.290.000.000 1 3.721.000.000 1,05 3.775.100.000 1,1 4.241.300.000 2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 910.000.000 1.001.000.000 1.101.100.000 1.211.210.000 1.332.331.000 Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata Persentase Peningkatan Media Pemasaran - 54,55 59,09 910.000.000 63,64 1.001.000.000 68,18 1.101.100.000 72,73 1.211.210.000 75 1.332.331.000 2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS PARIWISATA, TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 850.000.000 935.000.000 1.028.500.000 1.131.350.000 1.244.485.000 Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase) - 1 2 850.000.000 3 935.000.000 4 1.028.500.000 5 1.131.350.000 6 1.244.485.000 2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 790.000.000 869.000.000 955.900.000 1.051.490.000 1.156.639.000 Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase) - 7 9 790.000.000 11 869.000.000 13 955.900.000 15 1.051.490.000 17 1.156.639.000 2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 67.851.629.505,02 70.215.663.304,28 75.399.555.800,97 78.213.435.971,99 81.222.107.378,32 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.357.404.235,69 19.020.329.431,36 20.493.350.346,27 21.255.528.892,03 22.067.083.441,51 Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 18.357.404.235,69 100 19.020.329.431,36 100 20.493.350.346,27 100 21.255.528.892,03 100 22.067.083.441,51 2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 15.331.295.167,58 14.998.318.015,92 16.076.205.454,7 16.187.359.074,83 16.185.196.100,87 Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Peningkatan Produksi Hortikultura (Jeruk) (%) 2,18 2,18 2,19 12.250.000.000 2,2 11.753.002.335,44 2,21 12.473.037.115,82 2,22 12.465.000.000 2,23 12.270.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Peningkatan Produksi Perkebunan (Kelapa Sawit) (%) 208,81 8 8,5 9 9,5 10 10,5 2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi) (%) 10,05 2 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Ton) 6.819,42 6.983 7.087 3.081.295.167,58 7.194 3.245.315.680,48 7.302 3.603.168.338,88 7.411 3.722.359.074,83 7.522 3.915.196.100,87 3.25.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 32.227.000.000 34.068.500.000 36.345.000.000 38.260.000.000 40.360.000.000 Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (%) 86,67 86,84 86,93 32.000.000.000 87,1 33.931.500.000 87,27 36.145.000.000 87,44 38.000.000.000 87,61 40.100.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Rasio kelompok penerima manfaat Prasarana 0 20 20 227.000.000 20 137.000.000 20 200.000.000 20 260.000.000 20 260.000.000 3.25.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERIKANAN, 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 581.024.863 714.265.857 708.000.000 694.320.000 815.905.237 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis PHMS (%) 60 60 60 581.024.863 60 714.265.857 60 708.000.000 60 694.320.000 60 815.905.237 3.25.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 850.000.000 884.250.000 985.000.000 1.000.000.000 1.026.000.000 Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase) 397,06 325 375 850.000.000 415 884.250.000 432 985.000.000 445 1.000.000.000 450 1.026.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 504.905.238,75 530.000.000 792.000.000 816.228.005,13 767.922.598,94 Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian Persentase Penerbitan STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan) (%) 7,28 8,25 9,22 479.905.238,75 10,19 500.000.000 11,17 750.000.000 12,14 768.228.005,13 13,11 718.922.598,94 2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian Persentase Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan (%) 0 20 20 25.000.000 20 30.000.000 20 42.000.000 20 48.000.000 20 49.000.000 3.25.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4.388.586.323,19 4.515.188.426,34 4.755.402.575,65 4.871.964.395,31 5.022.770.356,31 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 405.023.000 407.840.000 412.713.000 415.737.000 419.215.000 Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase) - 100 100 405.023.000 100 407.840.000 100 412.713.000 100 415.737.000 100 419.215.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.222.563.323,19 2.244.848.426,34 2.314.689.575,65 2.328.227.395,31 2.382.555.356,31 Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) - 15,25 16,95 2.222.563.323,19 18,64 2.244.848.426,34 20,34 2.314.689.575,65 22,03 2.328.227.395,31 23,73 2.382.555.356,31 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 650.000.000 703.500.000 796.000.000 835.000.000 887.000.000 Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Persentase koefisien variasi antar waktu perkomoditas kebutuhan bahan pokok dan barang penting (%) 4,79 1.0-8.9 1.0-8.9 650.000.000 1.0-8.9 703.500.000 1.0-8.9 796.000.000 1.0-8.9 835.000.000 1.0-8.9 887.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 480.000.000 510.000.000 530.000.000 550.000.000 570.000.000 Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor Nilai ekspor barang non migas (Rp) 20.625.985.9 73 13.725.172 .553 15.097.689 .808,3 480.000.000 16.607.458. 789,13 510.000.000 18.268.204. 668,04 530.000.000 20.095.025. 134,84 550.000.000 22.104.527.6 48,33 570.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 400.000.000 415.000.000 447.000.000 476.000.000 494.000.000 Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%) 29,03 30,75 32,29 400.000.000 33,83 415.000.000 35,36 447.000.000 36,9 476.000.000 38,44 494.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 231.000.000 234.000.000 255.000.000 267.000.000 270.000.000 Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Persentase peningkatan penggunaan produk lokal Kabupaten Sambas (%) - 7 7,7 231.000.000 8,4 234.000.000 9,1 255.000.000 9,8 267.000.000 10,5 270.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 2.560.000.000 2.650.500.000 2.984.000.000 3.120.818.696 3.237.000.000 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.285.000.000 2.350.000.000 2.588.000.000 2.689.318.696 2.780.000.000 Meningkatnya realisasi pembangunan industri Persentase Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%) 13,56 13,62 14 2.285.000.000 14,29 2.350.000.000 14,61 2.588.000.000 14,8 2.689.318.696 15,23 2.780.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Persentase Peningkatan Produk tersertifikasi halal (%) - 10 12,15 15 17,5 20 22,5 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 120.000.000 130.000.000 170.000.000 190.000.000 200.000.000 Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase) - 70 75 120.000.000 80 130.000.000 85 170.000.000 90 190.000.000 95 200.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 155.000.000 170.500.000 226.000.000 241.500.000 257.000.000 Meningkatnya pemanfaatan informasi industri Tersedianya Informasi Industri secara lengkap, akurat dan terkini (Dokumen) - 1 1 155.000.000 1 170.500.000 1 226.000.000 1 241.500.000 1 257.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 651.460.699,18 846.898.909,71 1.016.278.690,71 1.168.720.494,28 1.344.028.568,46 3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN 212.500.000 229.500.000 337.500.000 387.500.000 492.000.000 Meningkatnya Program Transmigrasi yang dilaksanakan Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase) - - 20 212.500.000 20 229.500.000 20 337.500.000 20 387.500.000 20 492.000.000 2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 222.710.699,18 324.898.909,71 341.278.690,71 393.720.494,28 421.528.568,46 Meningkatnya Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan Persentase Infrastruktur di Kawasan Trasmigrasi yang dibangun dan dikembangkan (%) - - 16 222.710.699,18 20 324.898.909,71 24 341.278.690,71 20 393.720.494,28 20 421.528.568,46 2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 216.250.000 292.500.000 337.500.000 387.500.000 430.500.000 Meningkatnya Jumlah Transmigran yang dibina dan diberdayakan Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase) 21 23 16 216.250.000 20 292.500.000 20 337.500.000 22 387.500.000 24 430.500.000 2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 65.585.827.778 72.144.410.555 75.751.631.083 77.266.663.705 78.811.996.979 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.966.932.876 36.807.511.949 39.783.888.198 41.197.640.301 43.458.165.883 meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Indeks Kematangan Organisasi (Indeks) 30,57 32 35 35.966.932.876 38 36.807.511.949 41 39.783.888.198 43 41.197.640.301 46 43.458.165.883 4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 80 80 85 90 95 100 4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 25.312.000.000 30.776.002.000 31.131.602.000 30.943.462.000 29.891.309.000 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Efektivitas Kerjasama Daerah (%) 100 100 100 25.312.000.000 100 30.776.002.000 100 31.131.602.000 100 30.943.462.000 100 29.891.309.000 4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) (Indeks) - 55 60 65 70 75 80 4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin) - 0,44 0,47 0,5 0,53 0,56 0,59 4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase) 99,84 100 100 100 100 100 100 4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.306.894.902 4.560.896.606 4.836.140.885 5.125.561.404 5.462.522.096 Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pembangunan Indeks Tata Kelola Pengadaan (Nilai) 71,27 71,5 72,06 3.292.801.844 78,75 3.410.189.589 81 3.529.827.912 83 3.651.801.372 85 3.796.198.058 4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya kualitas kebijakan peningkatan akses keuangan daerah Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan peningkatan akses keuangan daerah (%) - - 80 288.093.058 85 308.000.000 90 323.000.000 93 327.000.000 95 334.000.000 4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pengendalian inflasi daerah Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pengendalian inflasi daerah (%) - - 85 726.000.000 87 842.707.017 90 983.312.973 93 1.146.760.032 95 1.332.324.038 4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH 4.02 - SEKRETARIAT DPRD 51.246.108.420 56.020.719.262 60.244.876.803 62.052.223.107 64.169.414.566,01 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.444.108.420 36.002.877.462 40.010.842.311,56 41.609.778.060,3 43.516.412.335,32 meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 31.444.108.420 100 36.002.877.462 100 40.010.842.311,56 100 41.609.778.060,3 100 43.516.412.335,32 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 19.802.000.000 20.017.841.800 20.234.034.491,44 20.442.445.046,7 20.653.002.230,69 Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase) - 100 100 4.333.975.000 100 4.381.215.327,5 100 4.428.532.453,04 100 4.474.146.337,3 100 4.520.230.044,58 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase) - 80 80 80 80 80 80 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase) - 100 100 15.468.025.000 100 15.636.626.472,5 100 15.805.502.038,4 100 15.968.298.709,4 100 16.132.772.186,11 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD 5.01 - PERENCANAAN 6.567.278.260 7.235.733.912 8.084.843.999 8.679.778.719 9.556.249.952 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.562.278.260 4.890.733.912 5.198.343.999 5.584.778.719 5.831.249.952 meningkatnya kesesuian pelayanan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 4.562.278.260 100 4.890.733.912 100 5.198.343.999 100 5.584.778.719 100 5.831.249.952 5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 780.000.000 950.000.000 1.214.000.000 1.320.000.000 1.605.000.000 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase) 100 100 100 780.000.000 100 950.000.000 100 1.214.000.000 100 1.320.000.000 100 1.605.000.000 5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase) 97,66 97,66 98 98,5 99 99,5 100 5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.225.000.000 1.395.000.000 1.672.500.000 1.775.000.000 2.120.000.000 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase) 100 100 100 530.000.000 100 605.000.000 100 715.000.000 100 750.000.000 100 895.000.000 5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase) 100 100 100 265.000.000 100 305.000.000 100 390.000.000 100 430.000.000 100 530.000.000 5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD 100 100 100 430.000.000 100 485.000.000 100 567.500.000 100 595.000.000 100 695.000.000 5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN 5.02 - KEUANGAN 331.233.074.800,56 343.194.610.765,06 369.773.164.059,56 383.525.584.613,81 398.168.924.457,5 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.310.883.257,49 17.936.016.021,77 19.325.062.512,97 20.043.790.929,69 20.762.560.880,19 Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 17.310.883.257,49 100 17.936.016.021,77 100 19.325.062.512,97 100 20.043.790.929,69 100 20.762.560.880,19 5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 311.873.122.743,07 323.135.529.443,29 348.160.616.346,59 361.109.233.584,12 374.948.723.277,31 Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase) 100 100 100 311.873.122.743,07 100 323.135.529.443,29 100 348.160.616.346,59 100 361.109.233.584,12 100 374.948.723.277,31 5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 749.822.100 776.900.000 837.066.500 868.198.200 899.332.000 Meningkatnya tata kelola aset daerah Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan (%) 100 100 100 749.822.100 100 776.900.000 100 837.066.500 100 868.198.200 100 899.332.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.299.246.700 1.346.165.300 1.450.418.700 1.504.361.900 1.558.308.300 Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan Persentase kinerja pajak daerah (%) 95,12 85 87 1.299.246.700 89 1.346.165.300 91 1.450.418.700 93 1.504.361.900 95 1.558.308.300 5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH 5.03 - KEPEGAWAIAN 7.479.599.041,2 10.097.458.705,62 12.621.823.382,03 14.641.315.123,15 16.837.512.391,62 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.861.399.041,2 7.912.888.705,62 9.891.110.882,03 11.473.688.623,15 13.194.741.916,62 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 5.861.399.041,2 100 7.912.888.705,62 100 9.891.110.882,03 100 11.473.688.623,15 100 13.194.741.916,62 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.618.200.000 2.184.570.000 2.730.712.500 3.167.626.500 3.642.770.475 Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase) - - 100 1.618.200.000 100 2.184.570.000 100 2.730.712.500 100 3.167.626.500 100 3.642.770.475 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 360.900.000 487.215.000 609.018.750 706.461.750 812.431.012,5 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 360.900.000 487.215.000 609.018.750 706.461.750 812.431.012,5 meningkatnya layanan pengembangan sumberdaya manusia Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase) 56 60 65 360.900.000 70 487.215.000 75 609.018.750 80 706.461.750 85 812.431.012,5 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase) 56 60 65 70 75 80 85 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.725.000.000 5.115.000.000 6.118.500.000 7.370.000.000 8.580.000.000 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.215.000.000 3.185.000.000 3.910.000.000 4.795.000.000 5.580.000.000 Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (%) 100 100 100 2.215.000.000 100 3.185.000.000 100 3.910.000.000 100 4.795.000.000 100 5.580.000.000 5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 1.510.000.000 1.930.000.000 2.208.500.000 2.575.000.000 3.000.000.000 Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase) - 100 100 1.510.000.000 100 1.930.000.000 100 2.208.500.000 100 2.575.000.000 100 3.000.000.000 5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN 3.060.046.064 3.170.550.883,18 3.416.092.779,79 3.543.142.412,14 3.678.422.665,98 5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.060.046.064 2.134.438.740,79 2.299.739.395,45 2.385.270.165,11 2.476.341.851,17 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) - 100 100 2.060.046.064 100 2.134.438.740,79 100 2.299.739.395,45 100 2.385.270.165,11 100 2.476.341.851,17 5.06.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN 1.000.000.000 1.036.112.142,39 1.116.353.384,34 1.157.872.247,03 1.202.080.814,81 Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan Persentase Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (%) - 80 82 1.000.000.000 84 1.036.112.142,39 86 1.116.353.384,34 88 1.157.872.247,03 90 1.202.080.814,81 5.06.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH 7.802.160.503,5 9.362.592.604,2 11.235.111.125,04 12.920.377.793,8 14.858.434.462,87 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.802.160.503,5 7.029.592.604,2 8.479.111.125,04 9.772.329.957,15 11.268.434.462,87 meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 5.802.160.503,5 100 7.029.592.604,2 100 8.479.111.125,04 100 9.772.329.957,15 100 11.268.434.462,87 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.628.000.000 1.853.000.000 2.194.000.000 2.526.047.836,65 2.864.000.000 Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase) 85 85 90 1.628.000.000 95 1.853.000.000 96 2.194.000.000 98 2.526.047.836,65 100 2.864.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 372.000.000 480.000.000 562.000.000 622.000.000 726.000.000 Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal 3 3,017 3 372.000.000 3 480.000.000 3 562.000.000 3 622.000.000 4 726.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level) Berkembang Terdefinisi Terdefinisi Terkelola dan Terukur Terkelola dan Terukur Terkelola dan Terukur Terkelola dan Terukur 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT 7.01 - KECAMATAN 39.140.207.392,7 42.271.383.993,94 44.616.698.960,82 46.980.323.864,5 49.823.660.300,92 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.603.388.573,38 38.395.536.100,16 40.525.712.779,09 42.616.324.341,64 45.154.976.324,79 Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 1.597.433.761,1 100 1.720.572.228,91 100 1.813.562.849,91 100 1.911.108.536,87 100 2.013.380.156,65 7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN TANGARAN Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 2.076.509.658,3 100 2.242.630.430,96 100 2.354.761.952,51 100 2.472.500.050,14 100 2.620.850.053,15 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN JAWAI TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 1.567.817.424,6 100 1.693.242.818,97 100 1.794.837.387,28 100 1.902.527.630,94 100 2.016.679.288,8 7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN SAJAD Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 1.661.671.119,15 100 1.789.564.808,68 100 1.902.253.889,17 100 1.997.624.032,06 100 2.117.705.473,99 7.01.0.00.0.00.19.0000 - KECAMATAN SALATIGA Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 1.887.407.778,9 100 2.038.400.401,21 100 2.160.704.425,28 100 2.268.739.646,55 100 2.404.864.025,34 7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN SEBAWI Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 1.580.189.453,85 100 1.706.604.610,16 100 1.809.000.886,77 100 1.917.540.939,97 100 2.032.593.396,37 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PALOH Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 1.818.566.636 100 1.960.467.394 100 2.078.252.317 100 2.174.358.088 100 2.300.940.935 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN SAJINGAN BESAR Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 1.916.888.312,45 100 2.066.411.931,89 100 2.170.247.029,53 100 2.262.442.234,01 100 2.386.751.659,87 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SELAKAU Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 2.330.611.030,65 100 2.517.059.913,11 100 2.642.912.908,76 100 2.775.058.554,19 100 2.941.562.067,45 7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN SUBAH Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 2.003.441.599,95 100 2.163.716.927,95 100 2.271.902.774,34 100 2.385.497.913,06 100 2.528.627.787,85 7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEMANGKAT Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 2.449.780.211,75 100 2.652.550.628,69 100 2.774.073.160,12 100 2.921.351.818,13 100 3.094.156.927,22 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN SAMBAS Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 1.726.895.794,78 100 1.859.999.771,04 100 1.968.338.758,42 100 2.070.291.825,71 100 2.194.433.836,75 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN SEJANGKUNG Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Persentase administrasi perkantoran yang 100 100 100 2.323.505.230,05 100 2.465.198.187,92 100 2.591.917.154,58 100 2.715.504.913,47 100 2.859.464.106,35 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TEBAS TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 1.195.301.439 100 1.294.077.394 100 1.390.011.171 100 1.474.115.710 100 1.596.228.809 7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN TEKARANG Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 2.386.584.045,3 100 2.577.510.768,92 100 2.706.386.307,37 100 2.841.705.622,74 100 3.012.207.960,1 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TELUK KERAMAT Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 1.619.350.835,55 100 1.748.898.902,4 100 1.853.832.836,53 100 1.965.062.806,73 100 2.082.966.575,13 7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN JAWAI SELATAN Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 1.563.619.271,55 100 1.688.708.813,27 100 1.790.031.342,08 100 1.897.433.222,6 100 2.011.279.215,95 7.01.0.00.0.00.18.0000 - KECAMATAN SELAKAU TIMUR Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 1.825.561.160,85 100 1.971.606.053,71 100 2.089.902.416,95 100 2.194.397.537,78 100 2.326.061.390,06 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN GALING Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 2.072.253.809,6 100 2.238.314.114,37 100 2.362.783.211,49 100 2.469.063.258,69 100 2.614.222.659,76 7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN SEMPARUK 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 506.661.028 549.588.401,56 592.697.007 637.742.207,21 686.298.262,83 Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%) 100 100 100 30.745.852,5 100 32.898.062,18 100 34.213.984,66 100 35.582.544,05 100 37.361.671,25 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN JAWAI Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%) 100 100 100 11.825.249 100 12.812.738,4 100 14.116.320 100 16.939.584 100 19.939.584 7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN SAJAD Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%) 100 100 100 36.110.862 100 39.721.948,2 100 43.694.143,02 100 48.063.557,32 100 52.869.913,05 7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN TANGARAN Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%) 100 100 100 50.000.000 100 60.000.000 100 63.000.000 100 65.200.000 100 73.300.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 - KECAMATAN SALATIGA Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%) 100 100 100 13.000.000 100 15.000.000 100 16.000.000 100 17.000.000 100 17.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN SEBAWI Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%) 100 100 100 49.678.241 100 54.646.065 100 58.400.621,84 100 64.240.684,02 100 70.664.752,42 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PALOH Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%) 100 100 100 6.489.060 100 7.137.966 100 7.851.763 100 8.636.939 100 9.500.633 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN SAJINGAN BESAR Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%) 100 100 100 22.187.051 100 24.406.117 100 25.750.000 100 30.786.500 100 31.786.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SELAKAU Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%) 100 100 100 23.607.880 100 25.007.880 100 26.258.274 100 27.571.187,7 100 28.949.747,09 7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEMANGKAT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%) 100 100 100 16.000.000 100 16.700.000 100 18.700.000 100 21.000.000 100 24.500.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN SUBAH Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di 100 100 100 8.500.000 100 8.500.000 100 10.000.000 100 10.500.000 100 11.500.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN SAMBAS Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%) 100 100 100 27.747.700 100 43.647.700 100 43.647.700 100 49.647.700 100 52.647.700 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TEBAS Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%) 100 100 100 22.464.130 100 23.362.695,2 100 24.063.576,06 100 25.026.119,1 100 25.952.085,5 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN SEJANGKUNG Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%) 100 100 100 19.747.794 100 22.000.000 100 23.000.000 100 31.000.000 100 31.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN TEKARANG Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%) 100 100 100 29.000.000 100 22.500.000 100 33.000.000 100 35.000.000 100 37.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TELUK KERAMAT Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%) 100 100 100 27.000.000 100 27.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 31.686.151,13 7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN JAWAI SELATAN Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%) 100 100 100 43.545.130,5 100 45.344.079,58 100 48.344.079,58 100 48.344.079,58 100 50.894.637,61 7.01.0.00.0.00.18.0000 - KECAMATAN SELAKAU TIMUR Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%) 100 100 100 26.012.078 100 29.303.150 100 31.119.936,24 100 31.119.936,24 100 36.244.887,78 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN GALING Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%) 100 100 100 43.000.000 100 39.600.000 100 41.536.608,6 100 42.083.376,2 100 43.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN SEMPARUK 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.237.063.762,95 1.292.776.803,09 1.412.093.896,44 1.515.699.722,04 1.615.492.134,23 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) 100 100 100 93.888.795,7 100 103.808.548,37 100 106.162.574,31 100 116.330.797,92 100 120.752.440,7 7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN SAJAD Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) 100 100 100 69.016.431 100 75.918.074,1 100 83.509.881,51 100 91.860.869,66 100 101.046.956,63 7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN TANGARAN Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) 100 100 100 104.000.000 100 108.000.000 100 114.000.000 100 116.500.000 100 120.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 - KECAMATAN SALATIGA Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) 100 100 100 39.301.444,7 100 41.665.560,28 100 46.287.493,89 100 46.641.868,59 100 51.010.380,7 7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN SEBAWI Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) 100 100 100 66.422.405,65 100 71.071.974,05 100 78.429.120,91 100 83.532.587,04 100 89.773.832,76 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN JAWAI Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) 100 100 100 68.440.137 100 75.512.167,22 100 79.925.253,85 100 84.622.742,64 100 88.853.879,77 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PALOH Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) 100 100 100 25.067.981 100 27.574.779 100 30.332.257 100 33.365.483 100 36.702.031 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN SAJINGAN BESAR Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan Persentase partisipasi masyarakat dalam 100 100 100 99.591.270 100 109.550.397 100 115.000.000 100 127.000.000 100 138.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) 100 100 100 60.521.725,55 100 62.021.725,55 100 65.122.811,83 100 73.728.435,89 100 77.414.857,69 7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEMANGKAT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) 100 100 100 39.296.964,65 100 36.154.721,82 100 48.580.457,91 100 51.581.980,81 100 54.643.899,66 7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN SUBAH Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) 100 100 100 80.150.000 100 81.000.000 100 95.000.000 100 95.500.000 100 96.200.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN SAMBAS Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) 100 100 100 76.354.129 100 88.354.129 100 93.354.129 100 96.354.129 100 114.354.129 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TEBAS Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) 100 100 100 73.806.200 100 76.758.448 100 79.061.201,44 100 82.223.649,5 100 85.265.924,53 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN SEJANGKUNG Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) 100 100 100 56.000.000 100 59.100.000 100 62.254.913 100 67.000.000 100 68.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN TEKARANG Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) 100 100 100 79.600.000 100 68.000.000 100 83.600.000 100 85.900.000 100 90.900.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TELUK KERAMAT Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) 100 100 100 10.000.000 100 10.000.000 100 11.000.000 100 12.000.000 100 12.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN JAWAI SELATAN Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) 100 100 100 45.690.881,7 100 47.670.881,7 100 52.670.881,7 100 60.670.881,7 100 65.670.881,7 7.01.0.00.0.00.18.0000 - KECAMATAN SELAKAU TIMUR Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) 100 100 100 94.915.397 100 95.415.397 100 100.502.920,09 100 100.502.920,09 100 108.902.920,09 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN GALING Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) 100 100 100 55.000.000 100 55.200.000 100 67.300.000 100 90.383.376,2 100 96.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN SEMPARUK 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 227.789.159,72 242.350.749,4 261.941.100,03 281.713.236,74 305.289.293,44 Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%) 100 100 100 8.305.475 100 9.136.022,5 100 10.381.843,75 100 10.500.000 100 11.500.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN SAJAD Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%) 100 100 100 20.785.381,45 100 22.863.919,6 100 25.150.311,55 100 27.665.342,71 100 30.431.876,98 7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN TANGARAN Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban Persentase penanganan kasus pelanggaran dan 100 100 100 6.800.000 100 7.500.000 100 8.000.000 100 8.200.000 100 8.500.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 - KECAMATAN Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%) 100 100 100 2.000.000 100 3.000.000 100 3.000.000 100 3.000.000 100 3.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN SEBAWI Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%) 100 100 100 10.993.271 100 11.762.799,97 100 12.233.311,97 100 12.722.644,45 100 13.358.776,67 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN JAWAI Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%) 100 100 100 10.791.362 100 11.617.589,8 100 12.779.348,78 100 13.418.316,21 100 14.089.232,02 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PALOH TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%) 100 100 100 19.000.000 100 20.900.000 100 22.990.000 100 25.289.000 100 27.817.900 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN SAJINGAN BESAR Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%) 100 100 100 11.899.060 100 13.088.966 100 13.500.000 100 15.000.000 100 17.848.590 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SELAKAU Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%) 100 100 100 15.144.379 100 15.544.379 100 16.321.597,95 100 17.137.677,85 100 17.994.561,74 7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEMANGKAT Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%) 100 100 100 5.000.000 100 5.200.000 100 5.400.000 100 5.500.000 100 5.600.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN SUBAH Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%) 100 100 100 2.000.000 100 4.900.000 100 5.500.000 100 5.500.000 100 6.100.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN SAMBAS Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum 11.955.664 11.955.664 11.955.664 15.955.664 18.955.664 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TEBAS Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%) 100 100 100 4.461.437,87 100 4.034.490,13 100 4.171.823,16 100 4.277.673,12 100 4.545.773,63 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN SEJANGKUNG Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%) 100 100 100 13.000.000 100 13.500.000 100 13.500.000 100 15.000.000 100 15.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN TEKARANG Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%) 100 100 100 12.100.000 100 11.300.000 100 14.000.000 100 17.000.000 100 20.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TELUK KERAMAT Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%) 100 100 100 11.000.000 100 12.000.000 100 16.510.280,47 100 20.000.000 100 20.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN JAWAI SELATAN Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%) 100 100 100 7.546.918,4 100 7.546.918,4 100 7.546.918,4 100 8.546.918,4 100 8.546.918,4 7.01.0.00.0.00.18.0000 - KECAMATAN SELAKAU TIMUR Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%) 100 100 100 10.006.211 100 11.500.000 100 12.000.000 100 12.000.000 100 12.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN GALING Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%) 100 100 100 45.000.000 100 45.000.000 100 47.000.000 100 45.000.000 100 50.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN SEMPARUK 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 411.058.000,6 444.006.069,77 474.524.579,88 506.592.134,88 547.079.637,14 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan 100 100 100 20.092.768 100 22.500.000 100 25.500.000 100 25.500.000 100 28.989.579,5 7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN SAJAD Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%) 100 100 100 15.000.000 100 18.000.000 100 18.000.000 100 20.000.000 100 22.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 - KECAMATAN SALATIGA Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%) 100 100 100 10.000.000 100 11.000.000 100 11.000.000 100 11.000.000 100 11.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN SEBAWI Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%) 100 100 100 19.551.422 100 20.920.021,54 100 21.756.822,4 100 22.627.095,3 100 23.758.450,06 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN JAWAI TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%) 100 100 100 32.402.871 100 34.332.274,1 100 36.048.887,8 100 37.851.332,19 100 39.743.898,8 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PALOH Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%) 100 100 100 30.195.505 100 31.715.056 100 34.886.561 100 38.375.217 100 42.212.739 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN SAJINGAN BESAR Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%) 100 100 100 20.846.406 100 22.931.047 100 23.500.000 100 27.500.000 100 31.269.609 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SELAKAU Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%) 100 100 100 16.182.830 100 17.817.835,4 100 18.708.727,17 100 19.644.163,53 100 20.626.371,7 7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEMANGKAT Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%) 100 100 100 8.500.000 100 7.000.000 100 11.000.000 100 9.400.000 100 12.500.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN SAMBAS Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%) 100 100 100 15.050.000 100 15.360.000 100 16.100.000 100 16.400.000 100 16.900.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN SUBAH Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%) 100 100 100 26.288.510 100 28.917.361 100 31.809.097,1 100 34.990.006,81 100 38.489.007,49 7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN TANGARAN Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 22.461.400 34.461.400 35.461.400 38.461.400 44.531.400 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TEBAS Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%) 100 100 100 24.697.255,7 100 25.685.145,93 100 26.455.700,31 100 27.513.928,32 100 28.531.943,67 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN SEJANGKUNG Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%) 100 100 100 18.000.000 100 19.407.731 100 20.000.000 100 27.500.000 100 28.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN TEKARANG Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%) 100 100 100 49.914.561,2 100 48.083.726,1 100 52.122.912,4 100 52.909.058,02 100 54.127.601,5 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TELUK KERAMAT Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%) 100 100 100 9.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 11.420.897,29 100 12.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN JAWAI SELATAN Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%) 100 100 100 24.497.255,7 100 24.497.255,7 100 26.497.255,7 100 27.497.255,7 100 28.397.255,7 7.01.0.00.0.00.18.0000 - KECAMATAN SELAKAU TIMUR Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%) 100 100 100 13.377.216 100 15.877.216 100 19.077.216 100 20.001.780,72 100 22.001.780,72 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN GALING Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%) 100 100 100 35.000.000 100 35.500.000 100 36.600.000 100 38.000.000 100 42.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN SEMPARUK 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 1.154.246.868,05 1.347.125.869,96 1.349.729.598,38 1.422.252.221,99 1.514.524.648,49 Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%) 100 100 100 60.385.212 100 61.800.000 100 66.500.000 100 66.750.000 100 69.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN SAJAD TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik Persentase desa dengan tata kelola dan 100 100 100 87.541.013,25 100 95.948.294,31 100 98.500.000 100 106.417.551,57 100 111.272.604,66 7.01.0.00.0.00.19.0000 - KECAMATAN Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%) 100 100 100 24.000.000 100 24.700.000 100 24.800.000 100 28.500.000 100 30.500.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN SEBAWI Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%) 100 100 100 45.682.225 100 50.573.932,51 100 49.996.889,81 100 51.996.765,4 100 54.596.603,67 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN JAWAI Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%) 100 100 100 114.996.091,25 100 122.305.302,21 100 129.164.090,05 100 135.164.219,39 100 142.063.369,11 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PALOH Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%) 100 100 100 76.276.101 100 85.847.711 100 87.348.582 100 94.719.827 100 100.054.990 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN SAJINGAN BESAR Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%) 100 100 100 36.830.431 100 40.513.474 100 42.750.000 100 47.555.647 100 55.245.085 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SELAKAU Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%) 100 100 100 38.132.493 100 45.484.632,2 100 47.758.863,81 100 44.797.323,53 100 48.865.977,59 7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEMANGKAT Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%) 100 100 100 64.450.000 100 68.500.000 100 68.000.000 100 69.500.000 100 78.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN SAMBAS Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%) 100 100 100 30.500.000 100 40.900.000 100 31.250.000 100 31.550.000 100 31.950.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN SUBAH Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%) 100 100 100 80.610.469 100 88.671.515,9 100 97.538.667,49 100 107.292.534,23 100 118.021.787,66 7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN TANGARAN Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%) 100 100 100 70.387.850,3 100 91.387.850,3 100 95.419.130,2 100 99.419.130,2 100 106.310.513,52 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TEBAS Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%) 100 100 100 117.255.533,2 100 137.306.229,38 100 152.684.527,07 100 158.181.170,04 100 170.835.663,65 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN SEJANGKUNG Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%) 100 100 100 33.677.735 100 34.500.000 100 34.800.000 100 37.000.000 100 37.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN TEKARANG Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%) 100 100 100 69.000.000 100 108.900.000 100 89.000.000 100 94.500.000 100 100.400.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TELUK KERAMAT Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%) 100 100 100 29.050.210,05 100 33.934.226,85 100 31.000.000 100 31.000.000 100 35.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN JAWAI SELATAN Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%) 100 100 100 63.456.677,2 100 74.456.677,2 100 76.427.625,95 100 79.116.831,63 100 84.116.831,63 7.01.0.00.0.00.18.0000 - KECAMATAN SELAKAU TIMUR Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%) 100 100 100 64.014.826,8 100 72.896.024,1 100 75.791.222 100 86.791.222 100 86.291.222 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN GALING TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%) 100 100 100 48.000.000 100 68.500.000 100 51.000.000 100 52.000.000 100 55.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN SEMPARUK 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7.221.487.760,1 9.026.859.699,88 10.832.231.639,65 12.457.066.385,95 14.325.626.343,94 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.507.256.939,1 1.884.071.173,88 2.260.885.408,65 2.600.018.219,95 2.990.020.952,94 meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%) 100 100 100 1.507.256.939,1 100 1.884.071.173,88 100 2.260.885.408,65 100 2.600.018.219,95 100 2.990.020.952,94 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 825.000.000 965.000.000 1.346.346.231 1.862.048.166 2.280.000.000 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase) 100 100 100 825.000.000 100 965.000.000 100 1.346.346.231 100 1.862.048.166 100 2.280.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 2.120.000.000 2.320.000.000 2.520.000.000 2.640.000.000 2.740.000.000 Meningkatnya etika dan budaya politik Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase) - 100 100 2.120.000.000 100 2.320.000.000 100 2.520.000.000 100 2.640.000.000 100 2.740.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 70.000.000 95.000.000 220.000.000 340.000.000 440.000.000 Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase) - 38 39 70.000.000 40 95.000.000 41 220.000.000 42 340.000.000 43 440.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.429.230.821 2.392.788.526 2.765.000.000 3.125.000.000 3.685.605.391 Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase) - 100 100 1.429.230.821 100 2.392.788.526 100 2.765.000.000 100 3.125.000.000 100 3.685.605.391 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1.270.000.000 1.370.000.000 1.720.000.000 1.890.000.000 2.190.000.000 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase) - 100 100 1.270.000.000 100 1.370.000.000 100 1.720.000.000 100 1.890.000.000 100 2.190.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS TOTAL KESELURUHAN 2.205.189.806.350,05 2.334.823.934.641,13 2.451.771.103.436,98 2.548.328.076.216,566 2.645.816.359.256,41 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-50 4.2 Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Untuk menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka ditetapkanlah indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sambas 2025-2030. Penetapan indikator didasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja Kabupaten Sambas dituangkan dalam capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah meliputi indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja pemerintah yang meliputi IKU dan IKD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dispesifikkan menjadi tiga aspek yang terdiri atas aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. 4.2.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Target IKU Kabupaten Sambas sampai tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:
  1. 1.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Predikat B B BB BB BB A
  2. 2.Indeks Pembangunan Manusia Indeks 71,78 72,35 73,77 74,19 75,05 75,9
  3. 3.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indeks 76,65 76,78 76,90 77,03 77,15 77,28
  4. 4.Indeks Risiko Bencana Indeks 132,94 131,34 129,76 128,21 126,67 125,15
  5. 5.Pertumbuhan Ekonomi % 4.75-5.35 4.85-5.90 5.01-6.27 5.20-6.90 5.30-7.10 5.40-7.25
  6. 6.Indeks Infrastruktur Indeks 58,92 60,39 61,91 63,45 65,03 66,64
  7. 7.PDRB per Kapita Juta Rupiah 43,70-50,47 45,50-55,60 47,60-60,72 49,74-65,01 51,73-72,47 52,88-75,76
  8. 8.Indeks Reformasi Birokrasi Predikat BB BB BB BB BB A
  9. 9.Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,80 4,60 4,40 4,20 4 3,80
  10. 10.Tingkat Kemiskinan % 6.07-6.48 5.97-6.45 5.64-6.14 5.12-5.59 4.45-5.03 4.31-4.97
  11. 11.Predikat Pemerintahan Digital (PEMDI) Predikat Kurang Kurang Kurang Cukup Cukup Cukup
  12. 12.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) % 32 30 28 26 23 20 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-52 4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Penetapan indikator kinerja daerah digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcomes program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Untuk mencapai indikator utama tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat outcomes yang dilaksanakan perangkat daerah. Indikator kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan juga memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART- C). Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator sasaran pembangunan yang mendukung tercapainya program prioritas perangkat daerah kabupaten Sambas yang dijelaskan dalam tabel 4.3 berikut ini: (%) 78 82 86 90 94 98,6 98,8 28 Jumlah Perolehan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Medali emas 5 10 30 10 15 10 30 29 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks - 56,3 61,05 65,8 70,55 75,29 75,29 30 Harapan Lama Sekolah Tahun 12,76 12,98 13,1 13,22 13,35 13,48 13,51 31 Kontribusi PDRB sektor Perdagangan % 17,88 17.80-18.08 17.82-18.10 17.84-18.12 17.86-18.14 17.88-18.16 17.90-18.18 32 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) 24,63 26,16 29,55 32,94 36,33 39,72 43,11 33 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) % 36,4 32 30 28 26 23 20 III ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Indeks Infrastruktur Indeks - 58,92 60,39 61,91 63,45 65,03 66,64 2 Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi Rupiah/Kapita 15.510.367,73 16.285.888,11 17.100.180,41 17.955.189,43 18.852.948,9 19.795.596,35 20.785.376,17 3 Rasio Kewirausahaan Persentase - 2,65 2,8 2,98 3,05 3,25 3,41 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-56 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4 Indeks Perkembangan Harga Indeks - 1.5-3.5 1.5-3.5 1.5-3.5 1.5-3.5 1.5-3.5 1.5-3.5 5 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum % 1,96 1,98 2 2,02 2,04 2,05 2,06 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 72,78 73,02 73,27 73,52 73,76 74,01 74,25 7 Indeks Inovasi Daerah Angka 62,37 62,4 62,88 63,39 64,21 65,01 65,2 8 Persentase Desa Mandiri % - 21,61 28,01 28,59 29,28 29,62 30 9 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 10 Rasio PDRB Industri Pengolahan % 11.57-11.57 11.60-12.40 11.65-12.45 11.70-12.50 11.75-12.55 11.80-12.60 11.85-12.70 11 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 0,17 0,45 0,46 0,47 0,49 0,5 0,51 12 Produktivitas Tenaga Kerja Juta Rupiah/Tenaga Kerja 47,5 47,68 47,99 48,72 49,42 50,11 50,73 13 Nilai Ekspor Barang dan Jasa Rp 20.625.985.973 13.725.172.553 15.097.689.808 16.607.458.789 18.268.204.668 20.095.025.135 22.104.527.648 IV ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Tingkat Stabilitas Politik Serta Persatuan dan Kesatuan Bangsa % 95 95,2 95,4 95,6 95,8 96 96,2 2 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Predikat B B B BB BB BB A 3 Indeks Reformasi Birokrasi Predikat BB BB BB BB BB BB A 4 Persentase peningkatan % 1,64 3,33 4 4,75 5,5 6,25 7 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-57 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 investasi di kabupaten/kota 5 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Indeks - 69 72 75 78 81 84 6 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Indeks - B B B A- A- A 7 Indeks Penyelenggaraan Tratibumlinmas % - 75 76 77 78 79 80 8 Persentase pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik serta wawasan kebangsaan % 90 91 92 93 94 95 96 9 Predikat Pemerintahan Digital (PEMDI) Predikat n/a Kurang Kurang Kurang Cukup Cukup Cukup 10 Persentase Infrastruktur Dasar Dalam kondisi mantap % - 58,92 60,39 61,91 63,45 65,03 66,64 11 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah Indeks 71,32 75 78 80 82 85 87 12 Rasio konektivitas kabupaten/kota % 81,28 82,54 83,8 85,06 86,32 87,58 88,83 13 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai - 3 3 3 3 3 4 14 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB % - 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 15 Nilai Sakip Komponen Poin 10,31 10,75 11 11,25 11,5 11,75 12 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-58 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Pengukuran dan Pelaporan Kinerja 16 Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indeks 0,6 0,63 0,67 0,7 0,73 0,77 0,81 17 Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital Desa 195 195 195 195 195 195 195 18 Indeks Akses Keuangan Daerah Indeks 3,08 3,17 3,21 3,25 3,29 3,33 3,35 19 Indeks Reformasi Hukum Indeks BB BB BB BB BB A A 20 Kabupaten Peduli HAM Predikat Peduli Peduli Peduli Peduli Peduli Peduli Peduli 21 Tingkat Kerukunan Umat Beragama % 78 80 81 82 83 84 85 22 Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indeks 90,64 95 96 97 98 99 99 23 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Predikat Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Tinggi Tinggi 24 Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Poin 20,18 20,81 21,63 22,13 23 23,5 24 25 Nilai SAKIP Evaluasi Kinerja Internal Poin 14,59 14,6 14,65 14,66 14,68 14,7 14,8 26 Indeks Profesionalitas ASN Indeks 76 76 77 78 79 80 81 27 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Indeks 80 80 82 84 86 88 90 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-59 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 28 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Indeks 80,12 81 81 82 83 84 85 V INDIKATOR KINERJA KUNCI AA 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 Skor Kemampuan Literasi SD % 53,34 55,84 58,34 60,84 63,34 65,84 68,34 2 Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7 - 18 Tahun) % 15,22 18,66 22,1 25,54 28,99 32,43 35,87 3 Angka Partisipasi Sekolah SD/SMP (7 - 15 Tahun) % 97,8 97,4 97,76 98,11 98,47 98,83 99,19 4 Iklim Inklusivitas SD Nilai 55,14 57,64 60,14 62,64 65,14 67,64 70,14 5 Skor Kemampuan Numerasi SD % 47,74 50,64 53,54 56,44 59,34 62,24 65,14 6 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 % 68,53 69,89 70,64 71,39 72,14 72,89 73,54 7 Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B % 45,13 46,94 51,18 56,83 63,9 72,38 80,86 8 Iklim Inklusivitas SMP Nilai 55,6 58 60,4 62,8 65,2 67,6 70 9 Iklim Kebinekaan SMP Nilai 70,29 71,29 72,29 73,29 74,29 75,29 76,29 10 Iklim Keamanan SD Nilai 71,33 72,23 73,13 74,03 74,93 75,83 76,73 11 Skor Kemampuan Numerasi SMP % 59,71 61,21 62,71 64,21 65,71 67,21 68,71 12 Skor Kemampuan Literasi SMP % 66,38 67,48 68,58 69,68 70,78 71,88 72,98 13 Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Persentase 15,86 19,25 20,05 20,85 21,65 22,45 23,25 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-60 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 14 Iklim Keamanan SMP Nilai 69,64 71,14 72,64 74,14 75,64 77,14 78,64 15 Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun) % 66,85 70,06 73,1 76,14 79,18 82,22 85,18 16 Iklim Kebhinekaan SD Nilai 69,29 70,29 71,29 72,29 73,29 74,29 75,29 AB 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 BADUTA mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap % 56,8 80 85 90 95 100 100 2 Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada BADUTA % 83,65 97,94 100 100 100 100 100 3 Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan % 62,69 64 65 67 68 69 71 4 Presentase lanjut usia yang mandiri % - 75 77 79 81 83 85 5 Remaja putri yang diskrining anemia % 84,3 85 87 89 91 93 95 6 Pemberian obat cacing pada anak BADUTA % 75,03 82,43 75 85 90 95 100 7 Praktik Inisisasi Menyusu Dini % 87,6 88 88,4 88,8 89,2 89,6 90 8 Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar Persentase 20 20 30 40 50 60 70 9 Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional % 100 100 100 100 100 100 100 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-61 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 10 Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam setelah 6 bulan % 88 88 88 88 88 88 88 11 Tatalaksana BALITA yang bermasalah gizi % - 35 38 41 44 47 50 12 BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan % - 65 66,3 67,6 69 70,4 71,8 13 Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat % 25 30 35 40 45 50 55 14 Penemuan kasus pneumonia balita % 2,88 3,31 40 45 50 55 60 15 Pemberian ASI Ekslusif sampai 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun % - 61 64 67 70 73 76 16 BADUTA gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi % - 60 61 62 63 64 65 17 Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK % 72,75 73 74 75 76 77 80 18 Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar % 83 85 87 89 91 93 95 19 Pemeriksaan kesehatan pranika % 85,7 86 86 86 86 86 87 20 Remaja putri yang Konsumsi TTD % 97,5 97,6 97,7 97,8 97,9 98 98 21 Insidensi HIV/AIDS Rasio 0,09 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-62 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 22 Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun % 0,13 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 23 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar % 60,71 67,86 75 82,14 89,29 96,43 100 24 Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) % 65 65 70 75 80 85 90 25 Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) ekslusif % 86,1 86,2 86,3 86,4 86,5 86,7 86,8 26 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar % 65 65 70 75 80 85 90 27 Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu % 90 90 91 92 93 94 95 28 Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan % 75 75 77 79 81 83 85 29 Persentase Posyandu Aktif % 99,32 90 90 91 91 92 92 30 Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi Per 1000 Penduduk 2,29 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 31 Pemberian obat cacing Pada anak BALITA % 74,36 81,2 83 85 90 95 100 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-63 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 32 Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi % 82,6 82,8 83 83,2 83,5 83,7 84 33 Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) % - 70 74 78 82 86 90 34 Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah % 81 83,5 84 84,5 85 85,5 86 35 BADUTA gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk % 100 100 100 100 100 100 100 36 Prevalensi Merokok pada Penduduk 10- 21 Tahun Persentase 38,92 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 37 Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan % 84,4 85 85,5 86 86,5 87 87,5 38 Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan % 84,95 94,9 100 100 100 100 100 39 Akses terhadap Sanitasi Aman % 1,62 2 2,5 3 3,5 4 4,5 40 Akses terhadap Air Minum Aman % 76 80 84 88 93 96 97 41 Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis % 72,45 90 90 90 90 90 90 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-64 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 42 Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar Persentase 33,34 33,34 66,67 66,67 66,67 100 100 43 Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan % 15 15 20 25 30 35 40 44 Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan % 100 100 100 100 100 100 100 45 Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) % 17 22,6 28 33,4 38,8 44,2 49,6 46 Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun % 11,1 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 47 Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat % 8 9 10 12 15 19 24 48 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna % 41,95 41,95 41,95 41,95 54,87 54,87 54,87 AC 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap % - 45,72 46,94 48,16 49,38 50,6 51,82 2 Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak % 53,29 53,46 53,66 53,89 54,14 54,42 54,72 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-65 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3 Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik Persentase - 80,16 81,73 83,3 84,87 86,44 88,02 4 Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap % - 46,71 47,93 49,15 50,37 51,59 52,81 5 Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Persentase - 56,41 57,52 58,62 59,73 60,83 61,94 6 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Persentase - 51,5 53 54,5 56 57,5 59 7 Persentase Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTRW % 0,17 0,28 0,13 0,43 0,51 0,74 0,97 8 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) - 0,15 0,3 0,5 0,7 1,05 1,41 9 Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dipelihara Ha - 2.319,69 2.449,36 2.593,44 2.737,52 2.881,6 3.025,68 AD 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik Persentase - 15,49 15,71 15,93 16,15 16,73 16,59 2 Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) % 21,82 21,67 21,52 21,37 21,22 21,07 20,92 3 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi % 54,46 15 30 45 60 75 90 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-66 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 korban bencana kabupaten/kota 4 Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan % 12,2 12,81 13,45 14,13 14,83 15,57 16,35 5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) % - 100 100 100 100 100 100 6 Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani % - 6,3 12,6 18,91 25,21 31,51 37,81 7 Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak % 42,39 43,79 46,01 48,25 50,49 52,75 55,02 8 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) 18,98 19,13 20,1 21,08 22,06 23,04 24,04 AE 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Persentase Penanganan Pasca Bencana Persentase 0 35 40 45 45 50 50 2 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Persentase 0 75 75 75 80 80 80 3 Persentase penanganan tanggap bencana darurat % 94 100 100 100 100 100 100 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-67 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4 Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Persentase 96,9 75 75 75 80 80 80 5 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan % - 75 76 77 78 79 80 6 Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase - 75 76 77 78 79 80 7 Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persentase 70 45 50 55 60 65 70 8 Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase - 75 76 77 78 79 80 9 Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase 100 75 76 77 78 79 80 AF 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan Keluarga 1,45 3,33 6,66 9,99 13,32 16,65 19,98 2 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti Persentase 100 100 100 100 100 100 100 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-68 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan % 3 5 10 15 20 25 30 4 Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase 100 100 100 100 100 100 100 6 Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase 100 100 100 100 100 100 100 7 Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial % 11,11 11,11 22,22 33,33 44,44 55,56 66,67 8 Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani Persentase 100 100 100 100 100 100 100 9 Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi Persentase 1,45 3,33 6,66 9,99 13,32 16,65 19,98 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-69 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 10 Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik % 100 100 100 100 100 100 100 11 Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan Sosial % 58,66 58,66 59,81 64,59 69,38 74,16 78,95 12 Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin % 100 100 100 100 100 100 100 13 Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Persentase 100 100 100 100 100 100 100 14 Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Persentase 100 100 100 100 100 100 100 15 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase 100 100 100 100 100 100 100 AG 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke % 40 45 50 60 75 90 100 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-70 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 rencana tenaga kerja 2 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja % 10 15 20 40 60 80 100 3 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri Persentase 70 72,5 75 77,5 80 82,5 85 4 Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian % - 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 5 Persentase Pekerja Informal % 68,51 68,25 68 67,75 67,5 67,25 67 6 Jumlah perusahaan yang menerapkan perlindungan hak- hak pekerja dan dialog sosial Perusahaan 5 5 5 5 7 9 11 AH 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Indeks - 5 10 15 20 25 25 2 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Persentase 100 100 100 100 100 100 100 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan % 59,91 73,03 73,28 73,53 73,78 74,03 74,28 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-71 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif % 100 100 100 100 100 100 100 6 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Indeks 56,07 58,06 61,76 65,46 69,16 72,91 72,91 7 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Indeks - 62,29 68,29 74,29 80,29 86,44 86,44 8 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Persentase - 4 5 6 7 8 9 9 Jumlah keluarga yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan puspaga Keluarga - 100 110 120 130 140 150 10 Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Persentase - 50 55 60 65 70 75 AI 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1 Rata-rata konsumsi energi Kkal/Kapita/Hari 1.947,38 1.954,65 1.961,92 1.969,19 1.976,45 1.983,72 1.990,99 2 Persentase Jumlah Cadangan Pangan Persentase 17,93 18 18 18 18 18 18 3 Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan % 1,02 1,02 1,02 1,02 0,5 0,5 0,5 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-72 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan % - 62 64 66 68 70 72 5 Koefisien Harga Beras Medium di tingkat konsumen % - 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 AJ 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee % - 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Laporan Hasil Penyelesaian masalah ganti Kerugian dan penanganan sengketa tanah yang dilakukan melalui mediasi % 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum % 50 55 60 65 70 75 80 AK 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1 Indeks Kualitas Udara Indeks 89,29 83,48 83,58 83,68 83,78 83,88 83,98 2 Indeks Kualitas Air Indeks 58,75 74,17 74,37 74,57 74,77 74,97 75,17 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-73 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3 Persentase penanganan persampahan % 41,47 41,1 42,8 52,5 60,5 65 71 4 Persentase RTH Persentase 5 6 7 10 12 16 20 5 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota % - 90 95 100 100 100 100 6 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Persentase 18,97 20,51 22,05 23,59 25,13 26,67 28,21 7 Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Persentase - 100 100 100 100 100 100 8 Indeks Kualitas Lahan Indeks 42,49 68,29 68,33 68,37 68,41 68,45 68,49 9 Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti % - 100 100 100 100 100 100 AL 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase - 99 99 99 99 99 99 2 Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase - 99 99 99 99 99 99 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-74 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Persentase 64,79 65 66 67 68 69 70 4 Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) % 9,71 9,8 9,9 10 10,1 10,2 10,3 5 Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan Persentase - 99 99 99 99 99 99 6 Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase - 99 99 99 99 99 99 7 Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan Persentase - 100 100 100 100 100 100 8 Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase - 99 99 99 99 99 99 9 Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan Mitra Dokumen - 1 1 1 1 1 1 AM 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase 18,39 23,87 29,35 34,83 40,31 45,79 50 2 Jumlah Desa Mandiri Desa 189 43 55 56 57 58 59 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-75 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3 Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa Persentase 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persentase 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa Persentase 15,9 20,51 25,64 30,77 35,9 41,03 46,15 6 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Persentase - 100 100 100 100 100 100 7 Persentase Fasilitasi Penataan Desa Persentase 100 100 100 100 100 100 100 AN 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 Indeks Lansia Berdaya Indeks 55,3 56,6 58 59,3 60,8 62,2 63,7 2 Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern % - 85,2 85,8 86,4 87 87,7 87,7 3 Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja Indeks 81,6 82,7 83,6 84,9 86 87,1 88,2 4 TFR (Angka Kelahiran Total) Jiwa 2,44 2,44 2,33 2,22 2,11 2,00 1,89 5 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % 9,6 10,5 10 9,5 9 8,5 8 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-76 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 6 Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Persentase 76 76 78 80 82 84 86 7 Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting % 83,9 90 90 90 90 90 90 8 Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Persentase 11,2 11,2 11 10,8 10,6 10,4 10,2 9 Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri Persentase 20,3 21,4 22,6 23,9 25,2 26,6 28,1 10 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Kelahiran per 1000 WUS 15- 19 tahun 32,3 32,3 28,68 25,05 21,43 17,80 14,18 11 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) Persentase 59,2 61,8 61,9 62 62,1 62,2 62,2 12 Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) % 93,91 90 90 90 90 90 90 AO 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1 Jumlah Fasilitasi Udara yang tersedia % - - 50 55 60 65 70 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-77 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2 Persentase Sarana,Prasarana, Informasi,Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan dengan kondisi baik % 69 70,5 72 73,5 75 76,5 78 3 Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal Persentase 76 77,5 79 80,5 82 83,5 85 4 Konektivitas darat % 76 77,5 79 80,5 82 83,5 85 AP 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Persentase Jumlah OPD yang Memanfaatkan Layanan Pusat Data Pemerintah % - 74 80 85 90 95 100 2 Persentase Jumlah OPD yang Terhubung Melalui Jaringan Intra Pemerintah % - 50 60 70 80 90 100 3 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah % - 82 83 84 85 86 87 AQ 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Persentase - 0,5 1 1,5 2 2,5 3 2 Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas Persentase 50,77 51,53 52,06 52,57 53,07 53,57 54,05 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-78 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan Persentase 54,08 0,57 0,59 0,62 0,64 0,67 0,69 4 Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Persentase 16,78 17,9 18,79 19,65 20,5 21,33 22,15 5 Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi % - 0,11 0,14 0,16 0,18 0,2 0,23 6 Persentase usaha mikro yang naik kelas % 0,77 0,79 1,64 2,56 3,55 4,65 5,77 7 Persentase usaha mikro yang menjadi wisrausaha % - 6,8 7,03 7,89 8,03 8,71 8,91 AR 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1 Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal Persentase - 90 91 92 93 94 95 2 Persentase Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha % - 80 82 84 86 88 90 3 Persentase Kegiatan/ Media Promosi Penanaman Modal Per Tahun % 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan Persentase - 80 82 84 86 88 90 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-79 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 5 Realisasi Total terhadap Target Investasi Rp 719.004.187.881 742.947.027.337 772.664.908.431 809.366.491.581 853.881.648.618 907.249.251.657 970.756.699.273 AS 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan Persentase - 1 2 3 4 5 6 2 Rasio Wirausaha Pemuda Persentase - 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 3 Persentase Atlet yang masuk Pelatda % - 70 72 75 78 80 82 AT 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 1 Persentase tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral % - 53,8 55 56 58 59 60 AU 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 1 Persentase OPD yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) % - 20 25 35 50 70 100 AV 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1 Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase 42 50 50 52 55,6 60,75 60,75 2 Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan Persentase 20 22 22 24 26 28 30 3 Jumlah Kunjungan ke Museum Orang 6.700 7.800 7.800 8.000 8.600 9.100 9.600 4 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan Persentase 78 80 80 80 85 85 85 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-80 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 5 Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan % 42 48 48 50 53 58 61 AW 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 75,32 76,32 77,32 78,32 79,32 80,32 81,32 2 Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan naskah 1 1 1 1 1 1 1 AX 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1 Tingkat Ketersediaan Arsip Persentase 49,57 50 52 54 56 58 60 2 Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana Arsip 0 5 5 6 7 8 9 3 Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan SOP 0 1 1 1 1 1 1 AY 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Ton 3.218,92 3.400 3.620 3.975 4.285 4.500 4.830 2 Persentase Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan % 0 20 20 20 20 20 20 3 Rasio kelompok penerima manfaat Prasarana peternakan % 0 20 20 20 20 20 20 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-81 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4 Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Ton 6.819,42 6.983 7.087 7.194 7.302 7.411 7.522 5 Jumlah POKMASWAS yang dibina Kelompok Masyarakat 3 3 4 4 4 5 5 6 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton 49.894,57 43.423,29 44.639 45.209 45.774 46.078 46.188 7 Angka Konsumsi Ikan Kg/KAP/TH 55,56 55,67 55,78 55,89 56,01 56,12 56,23 8 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis PHMS % 60 60 60 60 60 60 60 AZ 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1 Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata Persentase - 54,55 59,09 63,64 68,18 72,73 75 2 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Persentase 0,79 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 3 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual Persentase - 1 2 3 4 5 6 4 Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi Persentase - 7 9 11 13 15 17 BA 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi) % 10,05 2 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-82 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2 Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian Persentase 397,06 325 375 415 432 445 450 3 Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B % 86,67 86,84 86,93 87,1 87,27 87,44 87,61 4 Persentase Penerbitan STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan) % 7,28 8,25 9,22 10,19 11,17 12,14 13,11 5 Peningkatan Produksi Perkebunan (Kelapa Sawit) % 208,81 8 8,5 9 9,5 10 10,5 6 Peningkatan Produksi Hortikultura (Jeruk) % 2,18 2,18 2,19 2,2 2,21 2,22 2,23 BB 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1 Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi Persentase - 100 100 100 100 100 100 2 Nilai ekspor barang non migas Rp 20.625.985.973 13.725.172.553 15.097.689.808,3 16.607.458.789,13 18.268.204.668,04 20.095.025.134,84 22.104.527.648,33 3 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku % 29,03 30,75 32,29 33,83 35,36 36,9 38,44 4 Persentase Sarana Perdagangan yang Persentase - 15,25 16,95 18,64 20,34 22,03 23,73 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-83 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ditingkatkan Kualitasnya 5 Persentase peningkatan penggunaan produk lokal Kabupaten Sambas % - 7 7,7 8,4 9,1 9,8 10,5 6 Persentase koefisien variasi antar waktu perkomoditas kebutuhan bahan pokok dan barang penting % 4,79 1.0-8.9 1.0-8.9 1.0-8.9 1.0-8.9 1.0-8.9 1.0-8.9 BC 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1 Persentase Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) % 13,56 13,62 14 14,29 14,61 14,8 15,23 2 Tersedianya Informasi Industri secara lengkap, akurat dan terkini Dokumen - 1 1 1 1 1 1 3 Persentase Peningkatan Produk tersertifikasi halal % - 10 12,15 15 17,5 20 22,5 4 Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan Persentase - 70 75 80 85 90 95 BD 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 1 Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan Persentase 21 23 16 20 20 22 24 2 Persentase Infrastruktur di Kawasan Trasmigrasi yang % - - 16 20 24 20 20 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-84 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 dibangun dan dikembangkan 3 Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan Persentase - - 20 20 20 20 20 BE 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 1 Indeks Tata Kelola Pengadaan Nilai 71,27 71,5 72,06 78,75 81 83 85 2 Indeks Zakat Nasional (IZN) Poin - 0,44 0,47 0,5 0,53 0,56 0,59 3 Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Indeks - 55 60 65 70 75 80 4 Efektivitas Kerjasama Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan peningkatan akses keuangan daerah % - - 80 85 90 93 95 6 Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan Persentase 100 100 100 100 100 100 100 7 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase 99,84 100 100 100 100 100 100 8 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase 100 100 100 100 100 100 100 9 Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan % - - 85 87 90 93 95 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-85 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 pengendalian inflasi daerah 10 Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan Persentase 100 100 100 100 100 100 100 BF 4.02 - SEKRETARIAT DPRD 1 Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase - 100 100 100 100 100 100 2 Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase - 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase - 80 80 80 80 80 80 BG 5.01 - PERENCANAAN 1 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Persentase 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Keselarasan Persentase 97,66 97,66 98 98,5 99 99,5 100 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-86 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 RPJMD dengan RKPD 5 Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase 100 100 100 100 100 100 100 BH 5.02 - KEUANGAN 1 Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan % 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase kinerja pajak daerah % 95,12 85 87 89 91 93 95 BI 5.03 - KEPEGAWAIAN 1 Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi Persentase - - 100 100 100 100 100 BJ 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase 56 60 65 70 75 80 85 2 Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional Persentase 56 60 65 70 75 80 85 BK 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-87 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan % 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah Persentase - 100 100 100 100 100 100 BL 5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN 1 Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Indeks 0,47 0,51 0,55 0,59 0,63 0,67 0,72 2 Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Perbatasan Prioritas (KKP) Indeks 0,72 0,75 0,78 0,81 0,83 0,86 0,89 3 Persentase Pemanfaatan Kawasan Perbatasan % - 80 82 84 86 88 90 BM 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH 1 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N- 1 Persentase 85 85 90 95 96 98 100 2 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 Terdefinisi Terdefinisi Terkelola dan Terukur Terkelola dan Terukur Terkelola dan Terukur Terkelola dan Terukur 3 Kapabilitas Aparat Pengawasan Skor 3 3,017 3 3 3 3 4 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-88 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Internal Pemerintah (APIP) BN 7.01 - KECAMATAN 1 Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum % 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik % 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan % 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum % 100 100 100 100 100 100 100 6 Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan % 100 100 100 100 100 100 100 7 Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan % 100 100 100 100 100 100 100 8 Persentase partisipasi % 100 100 100 100 100 100 100 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-89 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 masyarakat dalam perencanaan pembangunan 9 Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan % 100 100 100 100 100 100 100 10 Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan % 100 100 100 100 100 100 100 11 Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan % 100 100 100 100 100 100 100 12 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum % 100 100 100 100 100 100 100 13 Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum % 100 100 100 100 100 100 100 14 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum % 100 100 100 100 100 100 100 15 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum % 100 100 100 100 100 100 100 16 Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik % 100 100 100 100 100 100 100 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-90 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 17 Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik % 100 100 100 100 100 100 100 18 Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum % 100 100 100 100 100 100 100 19 Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik % 100 100 100 100 100 100 100 20 Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum % 100 100 100 100 100 100 100 21 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum % 100 100 100 100 100 100 100 22 Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik % 100 100 100 100 100 100 100 23 Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum % 100 100 100 100 100 100 100 24 Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan % 100 100 100 100 100 100 100 25 Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan % 100 100 100 100 100 100 100 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH I IV-91 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 BO 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan Persentase - 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik Persentase - 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan Persentase - 100 100 100 100 100 100 4 Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Persentase - 38 39 40 41 42 43 I BAB V PENUTUP I V-1 Keberhasilan pelaksanaan RPJMD ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan stakeholders lainnya dan sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sambas serta pemangku kepentingan di Kabupaten Sambas dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Oleh karena itu partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Demikian RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sambas 5 (Lima) tahun kedepan. BUPATI SAMBAS, TTD SATONO