DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Sambas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gS9 Nomor T2,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nornor 47, Tarnbahan I-enobaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang,Undang Nomor 2J Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 l{omor SB, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s679|; 2. 3. 4.

5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A17 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ALT Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6057); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

i.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. 3.Bupati adalah Bupati Sambas.
3. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rallyat Daerah Kabupaten SamLras yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. 5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan r,r,akil ketua DPRD Kabupaten Sambas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5. 6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jaLratan Anggota DPRD Kabupaten Sambas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. 7.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan narna lain adalah Perda Kabupaten Sambas.
7. 8.Peraturan Bupati yang seianjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Sambas.
8. 9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD tsagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi:
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.t-unjangan beras; 4-. uang paket;
  4. 5.tunjangan jabatan;
  5. 6.tunjangan alat kelengkapan;dan
  6. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses. (2| Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada aSrat(1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (21 Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok bupati.
(3)Uang representasi rn'akil ketua DPRD sebesar BAa/o (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1i huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. t2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 1Ao/" (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar l45o/o {seratus empat puluh iima perseni dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan iain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan iain diberikan clengan ketentuan, untuk j abatan :
1. a.ketua, sebesar 7,lok {tujuh koma lima persen);
2. b.',l,akil ketua, sebesar 5% {lima persen}; c, sekretaris, sebesar 4o/" (empat persen);dan
3. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

tl) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf Lr angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. {2} Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1} huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat {2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

{1i Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a.jaminan kesehatan;
b.jaminan kecelakaan kerja; c" jaminan kematian; dan
d.pakaian dinas dan atribut.

(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat Pimpinan DPRD disediakan tunj angan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga. {3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada a;'at Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
4. d.rumah negara dan perlengkapannya; dan
5. e.tunjangan transportasi.

Pasal 10

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penlrelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat i1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam L (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak. Pasal 1 1 Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 {satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakanl(satu) pasang dalaml {satu} tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua )pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 {satu) pasang dalam 1 {satu) tahun;dan
5. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. (1i,
(1),
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…