DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Besaran Penyertaan Modal Daerah; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT. BAB 1 IGTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adaiah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyeienggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.
3.Bupati adalah Bupati Sambas. +. Dervan Perwakiian Rakyat Daerah ),ang selanjutn3ra disingkat DPRD ad"alah Lembaga Penvakiian Rakyat Daerah -vang berkedudukan sebagai unsur penyelenggal'a Pemerintahan Daerah
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas. 6. perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalirnantan Barat atau yang selanjutnya disebut Bank Kalbar adalah Perseroan -Yang sahamn-v-a aimltit<i oleh i,emerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
7.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik )'ang berwujud uang maupun barang yang clapat dinilai dengan uang untuk cliperhitungkan sebagai modal saham daerah' B. penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daeiah -vang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu. g" penyertaan Modal adalah jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat' 10" penambahan Penyertaan Modal adalah Penambahan terhadap jumlah modal d.aerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modai daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan keuntungan' 1 1. Deviden adalah bagian keuntungan m. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat ).ang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
12.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah -vang clitentukan oieh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan ciaerah dan akan digunakan untuk mernbayar seluruh pengeluaran daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutn5ra disingkat ApBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksucl dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Bank Kalbar adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dimaksud dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
(2)Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar adalah:
1. a.meningkatkan kepemilikan saham;
2. b.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
3. c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(3)Penvertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar sebagaimana dimaksud pada ayat (2| berbentuk uang yang diperuntukkan sebagai saham daerah.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sambas yang telah disetor tepaAa Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2A\7 sebesar np f0.516.000.000,00 (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta RuPiah); (2\ Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menvertakan modal padi pT. Bank Kalbar setresar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah). {3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada "yit 1Zi, diatur clalam Peraturan Daerah tentang APBD, dengan perincian :
1. a.Rp.2.500.000.000,00 (Dua Mi11'6 Lima Ratus Juta Rupiah) pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018; dan b, Rp. 2.500.000"000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dimulai prar. APBD Tahun Anggaran 2AD danf atau pada Tahun Anggaran berikutnya.
(4)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana tersehut ayat (1) ditambah a.tat (2) huruf a dan huruf b kepada Bank Kalbar menjadi sebesar Rp. 24.516.000.000,00 (Dua Puluh Empat Milr'ar Lima Ratus Bnam Belas Juta Rupiah).
(5)penyertaan Modai Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan dengan mempertirnbangkan kemampuan keuangan daerah dan kinerja Barrk Kalbar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(6)penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 4

pelaksanaan Penyertaan Modal pada Bank Kalbar bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Sambas.

Pasal 5

(1)pemerintah Kabupaten Sambas mendapatkan deviden dari Penyertaan Modal pada Bank Kalbar. (Z\ Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sambas.

Pasal 6

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini den[an penempatannya da]am Lembaran Daerah Kabupaten Sambas. DitetaPkan di Sambas pada tanggal 9 Mei 2Ot8 BUPATI SAMBAS, T"ID ATBAH ROMiN SUHAILI Diundangkan di Sambas pada tanggal 9 Mei 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, TTD URAY TAJUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2OI8 NOMOR 4 Pembina Tk. I (IV/b) NrP. 196806t2 t997LO 1 001 NORBG PERATURAN DAERA}I KABUPATEN SAMBA-q, PROVINSI KALiMANTAN BARAT : 412Ol8 Salinan Ses Dengan Aslinya IAN HUKUM,KEPALA PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 201 8 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT I" UMUM Salah satu surnber dana bagi pembia-v-aan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah adaiah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Und,ang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan AsLi Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengeloiaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pend.apatan asli Daerah yang sah" Salah satu hasil pengelolaan kekal'aan -Daerah yang dipisahkan adalah penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah yang merupakan salah satu bentr-rk kegiatan/usaha pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masvarakat. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (tsank Kalbar) merupakan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perseroan terbatas .yang bertujuan untuk:

a.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
b.mengelola dana Pemerintah Daerah; dan
c.mendorong pengembangan usaha terutama usaha mikro, kecil, danmenengah. Pada awal berdirinya, Bank Kalbar berbadan hukum Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1963 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun lgg2, selanjutnl,a status badan hukum tersebut diubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 menjadi Perseroan Terbatas. Adapun Bidang usaha Bank Kaltlar sebagai Bank Urnum adalah menghimpun dana simpanan nasabah, menyalurkan kredit dan pembiayaan, serta memberikan layanan jasa perbankan lainnya dengan menghadirkan Lreragam produk dan jasa baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip s5iariah. Dalam rangka memberikan dukungan pada Bank Kaibar, Pemerintah I)aerah periu memberikan tambahan m<ldal pada Bank Kalbar melair-ri penyertaan modal. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, men-v-ebutkan bahrn'a setiap penl,ertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan modal dan penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Dengan demikian jumlah Tambahan setoran Modal pemerintah Daerah pada Bank Kalbar yang akan disertakan rnulai pada Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. iI. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukuP jelas"

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

A-vat (1) Jumlah modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2aI7 sebesar Rp 19.516"000.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus enam Lrelas juta rupiah), dengan Perincian :

a.tahun anggaran 2AO4 sebesar Rp 1.700"000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta RuPiah);
b.tahun anggaran 2005 sebesar Rp 1.360.000.000,00 (satti Milyar Tiga Ratus Enam Puitrh Juta Rupiah);
c.tahun anggaran 2006 sebesar Rp 1.535.000.000,00 (satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);
d.tahun anggaran 2AO7 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milvar Lima Ratus Juta RuPiah);
e.tahun anggaran 2008 sebesar Rp 1.170.000.000,00 (satu ir4ilyar Seratus Tujuh Puluh Juta Rr"rpiah);
f.tahun anggaran 2}ll sebesar Rp 1.678.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah);
g.tahun anggaran 2Ol4 sebesar Rp10.572.000.000,00 (sepuluh rnilyar lima ratus tujuh puluh dua juta rnpiah). Ayat (2) Cukup Jelas. A-yat (3) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "dimulai pada APBD Tahun Anggaran 2a79 dan/atau APBD tahun berikutn-1'a" adalah Penyertaan Modal yang akan disertakan dimulai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 A-1,at (4) Avat (5) Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup.jelas. TAMBAHAN I-IJMBARAT\ DAER{H KAT]UPAT}IN SAMI]AS NOMOR 43 dengan ketentuan jika nilai tersebut tidak atau helum terealisasi sepenuhny'a pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 akan dianggarkan pacia tahun anggaran berikutnya sarnpai jumlah )'ang ditet.apkan terpenuhi. Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tsank Kalbar ditambah dengan sampai terpenuhin}ra nilai 1.ang clitetapkan pada Peraturan Daerah ini menjadi seLresar Rp.24.516,000.000,00 (Dua Puluh Empat Milvar Lima Ratus Euam Belas Juta Rupiah). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbrar sei:agaimana dimaksud disesuaikan dan/atau dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kinerja Bank Kaltrar sesuai dengan ketentuan Peratut'an Perundang-undangan. Cukup jelas"

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…