DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 142

Lembaga terkait

Ringkasan

-Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; Ruang Lingkup dan Tujuan; Hak Penyandang Disabilitas; Ragam Penyandang Disabilitas; Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Partisipasi Masyarakat; Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas; Pembiayaan; Komiter Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Larangan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;

e.mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
f.mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 119

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
b.mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
c.menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Pasal 120

(1)Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
(2)Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 121

(1)Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
(2)Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 122

(1)Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman Disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Pasal 123

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 124

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Hak bebas dani diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
b.mendapatkan Pelindungan dani segala bentuk kekerasan ekonomi, dan seksual. eksploitasi berkeluarga, fisik, psikis,

Pasal 126

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
(2)Pemerintah Daerah wajib menjarnin Penyandang Disabilitas bebas dani segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 127

(1)Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas.
(2)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas;
2. b.penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
4. d.penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau
5. e.penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
6. f.Pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VII

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 128

(1)Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
(3)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.
(4)Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 129

(1)Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap Perangkat Daerah terkait mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Isi peraturan

Teks142PDFHirarki

Memuat teks peraturan…