DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup; Bentuk Inovasi Daerah; Kriteria Inovasi Daerah; Pemberi Usulan Inisiatif Inovasi Daerah; Mekanisme Pengusulan Inovasi Daerah; Penetapan Inovasi Daerah; Uji Coba Inovasi Daeah; Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah, Diseminasi Inovasi Daerah; Pendanaan; Informasi Inovasi Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Kabupaten Sambas, maka diperlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
7.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan usaha/ekonomi dan berdomisili di Kabupaten Sambas.
13.Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga non pemerintahan lainnya.
14.Tim Independen adalah tim yang dibentuk secara insidentil pada saat dibutuhkan untuk melakukan verifikasi dan/atau evaluasi atas inisiatif Inovasi Daerah, yang keanggotannya terdiri dani unsur Perangkat Daerah terkait, perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.
15.Diseminasi adalah suatu kegiatan penyebarluasan ide/ gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada masyarakat agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan alchirnya memanfaatkan informasi tersebut.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Inovasi Daerah bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
2. b.meningkatkan dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
1. a.peningkatan Pelayanan Publik;
2. b.pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
3. c.peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

a.peningkatan efisiensi;
b.perbaikan efektivitas;
c.perbaikan kualitas pelayanan;
d.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e.berorientasi kepada kepentingan umum;
f.dilakukan secara terbuka;
g.memenuhi nilai kepatutan; dan
h.dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan dini sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup Inovasi Daerah, meliputi :

a.Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
b.Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

BAB III

BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 5

(1)Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:
1. a.Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
2. b.Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
(2)Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
1. a.inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
2. b.inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
3. c.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(3)Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
1. a.penemuan;
2. b.pengembangan;
3. c.duplikasi; dan/atau
4. d.sintesis.

Pasal 6

(1)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
(2)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang jasa publik, Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB IV

KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 7

(1)Kriteria Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dani Inovasi;
2. b.memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
3. c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
5. e.dapat direplikasi.
(2)Kriteria Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek Inovasi;
2. b.memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
3. c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan; dan
4. d.menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB V

PEMBERI USULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 8

(1)Pemberi Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dan:
1. a.Bupati;
2. b.Anggota DPRD;
3. c.ASN;
4. d.Perangkat Daerah;
5. e.Pemerintah Desa;
6. f.Dunia Usaha; dan
7. g.Masyarakat.
(2)Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individu dan/atau kelompok.
(3)Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah.
(4)Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Pasal 9

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:

a.bentuk Inovasi Daerah;
b.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
c.tujuan Inovasi Daerah;
d.manfaat yang diperoleh;
e.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
f.anggaran, jika diperlukan.

Pasal 10

(1)Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dani Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal usulan Inovasi Daerah.
(3)Proposal usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Independen untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
(4)Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas usulan inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…