DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 147

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Keanggotaan BPD; Kelembagaan BPD; Fungsi dan Tugas BPD; Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD; Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran; Peraturan Tata Tertib BPD; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) SALINAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sambas.
5.Desa adalah desa yang berada di Kabupaten Sambas.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sambas.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintah Desa yang baik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.keanggotaan BPD;
b.kelembagaan BPD;
c.fungsi dan tugas BPD;
d.hak, kewajiban dan wewenang BPD;
e.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran;
f.peraturan tata tertib BPD;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pendanaan

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, dan kemampuan operasional pemerintahan desa setelah dikurangi belanja aparatur desa dan insentif RT/RW di dalam APBDes tahun terakhir kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;
2. b.Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, dan kemampuan operasional pemerintahan desa setelah dikurangi belanja aparatur desa dan insentif RT/RW di dalam APBDes tahun terakhir antara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) anggota BPD paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
3. c.Desa dengan jumlah penduduk di atas 3.000 (tiga ribu) jiwa, dan kemampuan operasional pemerintahan desa setelah dikurangi belanja aparatur desa dan insentif RT/RW di dalam APBDes tahun terakhir lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) anggota BPD paling banyak berjumlah 9 (Sembilan) orang.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa yaitu Dusun.

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari wilayah Dusun.
(2)Wilayah Dusun adalah wilayah pemilihan dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa dusun atau gabungan dusun.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan secara proporsional dalam musyawarah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk.
(5)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah harus memperhatikan keterwakilan perempuan dari keseluruhan anggota BPD.
(6)Musyawarah desa dilaksanakan selambat-lambatnya 9 (Sembilan) bulan sebelum berakhirnya periode anggota BPD.

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
(4)Perempuan warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur :
1. a.PKK Desa;
2. b.Anggota Perempuan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
3. c.Anggota perempuan dari Karang Taruna Desa; dan
4. d.Tokoh perempuan desa yang diusulkan oleh masyarakat.
(5)Perempuan warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, apabila terpilih menjadi anggota BPD, harus mengundurkan diri dari keanggotaan organisasinya.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
1. a.Dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 9 (Sembilan) orang, Panitia berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 6 (enam) orang;
2. b.Dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 2 (dua) orang dan unsur masyarakat paling banyak 5 (lima) orang; dan
3. c.Dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 1 (satu) orang dan unsur masyarakat paling banyak 4 (empat) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

(1)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(2)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(3)Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakili oleh unsur masyarakat sebagai berikut :
1. a.Unsur Rukun Tetangga (RT) masing-masing 1 (satu) orang;
2. b.Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Dusun masing-masing 1 (satu) orang;
3. c.Unsur PKK masing-masing 1 (satu) orang;
4. d.Unsur Karang Taruna masing-masing 1 (satu) orang; dan/atau
5. e.Unsur Tokoh Masyarakat di Dusun, masing-masing paling banyak 5 (lima) orang.
(4)Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
(5)Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, dapat dilakukan melalui pemungutan suara oleh unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah perwakilan.
(6)Dalam hal hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)tidak dapat tercapai karena memperoleh suara yang sama, maka calon anggota BPD terpilih ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
(7)Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sama, maka calon anggota BPD terpilih ditentukan berdasarkan usia calon yang lebih tinggi.
(8)Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak berdasarkan wilayah pemililhan dalam desa.
(9)Mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) melampirkan Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Berita Acara Musyawarah.
(10)Hasil musyawarah desa ditandatangani oleh panitia dan diketahui oleh Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks147PDFHirarki

Memuat teks peraturan…