DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pasal 3, pasal 4, pasal 6, pasal 9, pasal 14, pasal 28, pasal 32, pasal 36, pasal 52, Pasal 58, pasal 59, pasal 60, psal 61, pasal 64, pasal 65, pasal 66, pasal 67

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peru bahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11); 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 15); 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28); 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 38); 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 44); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 7), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemilihan Kades serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui pemilihan Kades bergelombang.
(2)Pemilihan Kades serentak untuk semua desa di Kabupaten Sambas dilaksanakan mulai tahun 2031.

2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemilihan Kades bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kades di daerah;
2. b.Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.Ketersediaan PNS di daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kades.
(2)Pemilihan Kades bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemilihan Kades Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kades yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
(2)Kades yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pembentukan panitia pemilihan Kades oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
(3)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
(4)Dalam hal waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kades serentak ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pembentukan panitia pemilihan Kades oleh BPD mengacu pada Keputusan Bupati tentang waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kades serentak.

5.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Panitia pemilihan Kades Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kades terhadap panitia pemilihan Kades tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pen.cetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kades tingkat kabupaten;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
8. h.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kades dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
9. i.melaksanakan tes kompetensi terhadap bakal calon Kades;
10. j.melakukan seleksi tambahan terhadap bakal calon Kades yang melebihi 5 (lima) orang; dan
11. k.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2)Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Calon Kades wajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermaterai cukup;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kades dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermeterai cukup;
7. g.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yangbersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. i.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. j.berbadan sehat dan bebas dani Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dani dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas;
11. k.berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dani Kepolisian;
  1. 1.Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kades selama 3 (tiga) kali masa jabatan; m.Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencalonkan dini dalam pemilihan Kades wajib melampirkan izin tertulis dani Pejabat Pembina Kepegawaian;
12. n.Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNT), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD dan Pegawai Swasta yang mencalonkan dini dalam pemilihan Kades wajib melampirkan izin tertulis dani pejabat yang berwenang;
13. o.Bagi Anggota BPD yang akan mencalonkan dini dalam pemilihan Kades wajib melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dani keanggotaan BPD apabila ditetapkan sebagai calon Kades;
14. p.Bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan dini dalam pemilihan Kades wajib melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan dini dani Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Kades;
15. q.Calon Kades yang berasal dani luar desa wajib melampirkan surat pernyataan bersedia tinggal di desa tempat mendaftar, apabila terpilih menjadi Kades;
16. r.Calon Kades yang berasal dani luar desa, membuat dokumen SKCK, KTP, Akta Kelahiran dan surat keterangan/pernyataan lainnya diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan domisili calon Kades; dan
17. s.Anggota partai politik yang mencalonkan dini dalam pemilihan Kades wajib melampirkan pernyataan bahwa yang bersangkutan siap mengundurkan dini dani keanggotaan partai politik apabila ditetapkan sebagai Kades.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dipenuhi pada saat mendaftar sebagai bakal calon Kades dan wajib disampaikan secara langsung kepada panitia pemilihan oleh bakal calon Kades yang bersangkutan.
(3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi sampai batas akhir pendaftaran bakal calon Kades, Panitia berhak menggugurkan bakal calon Kades tersebut.
(4)Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kades dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

7.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kurang dani 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 ( dua puluh) hari.
(2)Perpanjangan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya untuk menjaring bakal calon sampai dengan 5 (lima) orang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
(3)Apabila bakal calon telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia menutup pendaftaran walaupun tidak sampai 20 (dua puluh) hari dengan membuatkan Berita Acara Penutupan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon.
(4)Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kades berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kades dani Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
(5)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dani 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pelaksanaan pemilihan Kades melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
(6)Mekanisme Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
1. a.penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. b.pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. c.pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. d.pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
5. e.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
6. f.pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih; dan g. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dani panitia pemilihan.
  1. 8.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Dalam hal calon Kades yang ditetapkan meninggal dunia, maka proses pemilihan Kades tetap dilanjutkan.
(2)Hasil perolehan suara dani calon yang meninggal dunia dianggap tidak sah.
(3)Dalam hal calon Kades meninggal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan calon Kades hanya tinggal 1 (satu) orang, maka pemilihan Kades tetap dilanjutkan.
(4)Dalam hal calon Kades yang meninggal memperoleh suara terbanyak, pemilihan Kades dilakukan dengan mekanisme musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6).

9.Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1)Calon Kades yang memperoleh suara terbanyak dani jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kades terpilih.
(2)Dalam hal calon Kades yang memperoleh suara terbanyak lebih dani 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih dani 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
(4)Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dani wilayah tempat tinggal yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi dalam tes akademik.
(5)Tes akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan penghitungan suara.

10.Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1)Pelantikan. Kades oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan dini dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupat_i mengangkat pegawai negeri sipil dani Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa basil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

11.Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…