DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 115

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Subyek dan Obyek Zakat; Yang Berhak Menerima Zakat; Harta Yang Dikenai Zakat; Baznas Kabupaten; Pembiayaan dan Penggunaan Hak Amil; Pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai dengan Syariat Islam untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan dalam penanggulangan kemiskinan;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat di Kabupaten Sambas, maka zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan Syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat mengingkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat;
c.bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzaki, mustahik dan amil zakat perlu adanya ketentuan mengenai Pengelolaan Zakat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dani Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5148);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7.Peraturan Menteri Agarna Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
5.Bupati adalah Bupati Sambas.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.
7.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah.
8.Camat adalah camat yang berada di dalam wilayah Daerah.
9.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
10.BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.
11.BAZNAS Kabupaten adalah BAZNAS Kabupaten Sambas.
12.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
13.Lembaga Amil Zakat Daerah yang selanjutnya disingkat LAZ Daerah adalah LAZ yang dibentuk oleh Perwakilan LAZ berskala provinsi dan hanya berjumlah 1 (satu) di setiap kabupaten.
14.Perwakilan LAZ berskala provinsi adalah perwakilan LAZ yang dibentuk oleh LAZ berskala nasional dan hanya beijumlah 1 (satu) di setiap provinsi.
15.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu mengumpulkan zakat.
16.Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
17.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
18.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
19.Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
20.Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
21.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
22.Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
23.Hak Amil adalah bagian tertentu dani zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzaki, Mustahik dan Amil Zakat.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk:

a.meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
b.meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
c.meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan. dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.subyek dan obyek zakat;
b.yang berhak menerima zakat;
c.harta yang dikenai zakat;
d.BAZNAS Kabupaten;
e.pembiayaan dan penggunaan Hak Amil;
f.pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
g.pelaporan dan pertanggungjawaban;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.peran serta masyarakat; dan
j.sanksi administratif.

BAB IV

SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 5

Subyek Zakat adalah muzaki yaitu setiap umat yang beragama Islam atau badan usaha milik orang Islam yang mempunyai kewajiban membayar zakat menurut agama Islam.

Pasal 6

Obyek Zakat meliputi:

a.Zakat mal; dan
b.Zakat fitrah.

BAB V

YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Pasal 7

Yang berhak menerima zakat (mustahik) yaitu:

a.fakir;
b.miskin; C. amil;
d.muallaf;
e.riqab;
f.gharim;
g.fisabilillah; dan
h.ibnu sabil.

BAB VI

HARTA YANG DIKENAI ZAKAT

Pasal 8

(1)Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
(2)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. b.uang dan surat berharga lainnya; C. perniagaan;
3. d.pertanian, perkebunan dan kehutanan;
4. e.peternakan dan perikanan;
5. f.pertambangan;
6. g.perindustrian;
7. h.pendapatan dan jasa; dan
8. i.rikaz.
(3)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh Muzaki perseorangan atau badan usaha.

Pasal 9

Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

BAB VII

BAZNAS KABUPATEN

Pasal 10

BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Isi peraturan

Teks115PDFHirarki

Memuat teks peraturan…