DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan, Pembentukan, Kode Desa, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, Jumlah Penduduk, Dan Pusat Pemerintahan, Pembinaan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Thun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SAPAK HULU TRANS KECAMATAN SUBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Sambas.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
6.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sambas.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sambas.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Pembentukan Desa adalah pen ggabungan beberapa desa, atau bagian desa bersandingan, atau pemekaran dani satu desa menjadi dua desa atau lebih, pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
13.Batas Wilayah adalah batas wilayah pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
14.Pusat Pemerintahan adalah pusat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
15.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17.Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk :

a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d.meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
e.meningkatkan daya saing desa.

BAB III

PEMBENTUKAN, KODE DESA, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah.

Pasal 4

(1)Wilayah Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah berasal dani sebagian wilayah Desa Sempurna.
(2)Desa Sempurna Kecamatan Subah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode desa 61.01.10.2009.

Pasal 5

Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah berasal dani sebagian wilayah Desa Sempurna Kecamatan Subah yang terdiri dan 2 (dua) dusun dengan luas wilayah 1.065,88 Ha, yang terdiri atas:

a.Dusun Bukit Indah dengan luas 392,28 Ha; dan
b.Dusun Bukit Permai dengan luas 673,6 Ha.

Pasal 6

Desa Sempurna Kecamatan Subah semula seluas 2.772,91 Ha, dengan dibentuknya Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah, maka wilayah Desa Sempurna Kecamatan Subah menjadi 1.707,03 Ha yang terdiri atas:

a.Dusun Karang Sari dengan luas 1.261,21 Ha; dan
b.Dusun Karang Asih dengan luas 445,82 Ha.

Pasal 7

(1)Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah mempunyai batas- batas wilayah sebagai berikut:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Sempurna;
2. b.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Sapa';
3. c.sebelah timur berbatasan dengan Desa Sempurna, dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai Sapa'.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran berupa Peta Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah mi.

Pasal 8

(1)Desa Sempurna memiliki jumlah penduduk 3.289 jiwa (tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan) jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 915 (sembilan ratus sembilan belas).
(2)Desa Sapak Hulu Trans memiliki jumlah penduduk 1.182 jiwa (seribu seratus delapan puluh dua) jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua).
(3)Dengan dibentuknya Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah, maka jumlah penduduk Desa Sempurna Kecamatan Subah menjadi 2.107 (dua ribu seratus tujuh) jiwa dengan jumlah kepala keluarga 593 (lima ratus sembilan puluh tiga).

Pasal 9

Pusat Pemerintahan Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah berkedudukan di Dusun Bukit Permai.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan kepada Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah melalui Camat.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, dan pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(3)Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perkembangan desa hashl pembentukan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali selama 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

BAB V

PE MBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah sebelum ditetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Sapak Hulu Trans, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Sempurna dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…