DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Delineasi Dan Tujuan Penataan Bagian Wilayah Perencanaan; Rencana Struktur Ruang; Rencana Pola Ruang; Penetapan Sub BWP Prioritas; Ketentuan Pemanfaatan Ruang; Peraturan Zonasi; Ketentuan Perizinan Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Sanksi; Data dan Informasi; Kerjasama; Retribusi; Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Kelembagaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertumbuhan pendudukdan perkembangan pembangunan di berbagai bidang serta ketidak seimbangan struktur dan fungsi ruang, maka perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
c.bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (3) huruf c dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sambas tahun 2020 - 2040. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 ten tang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
13.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/ Kota;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 -2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAMBAS TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas.
4.Bupati adalah Bupati Sambas.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
6.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
7.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah rencana secara terperinci dani Rencana Tata Ruang Wilayah 2013-2033 dengan peta skala 1: 5.000.
9.Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ, adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rindi tata ruang.
10.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11.Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12.Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14.Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai renrcana detail tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.
16.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik sesuai peruntukan.
18.Sub zona adalah suatu bagian dani zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dani fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
19.Zoning adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
20.Bagian wilayah perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dani Kabupaten dan/ atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
21.Sub bagian wilayah perkotaan yang selanjutnya disingkat Sub BWP adalah bagian dani BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
22.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, pantai, dan lain-lain, dan/atau yang belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
24.Sub blok adalah bidang tanah yang merupakan satu atau lebih perpetakan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai dengan rencana tata ruang kota untuk suatu peruntukan tanah tertentu.
25.Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
26.Zona Sempadan Sungai adalah Zona Perlindungan Setempat setempat merupakan kawasan-kawasan yang harus dilindungi karena fungsinya yang sangat penting untuk menjaga kelestarian unsur alamiah tertentu.
27.Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, balk yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
28.Sub Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.
29.Sub Zona Taman Kota adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam di lingkungan kawasan kota.
30.Sub Zona Taman Kecamatan adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam di lingkungan kecamatan.
31.Sub Zona Taman Kelurahan adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam di lingkungan kelurahan.
32.Sub Zona Taman RW adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam di lingkungan RW.
33.Sub Zona Taman RT adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam di lingkungan RT.
34.Sub Zona Pemakaman adalah area atau kawasan tertentu berupa area terbuka yang digunakan untuk fungsi pemakaman.
35.Zona Budidaya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
36.Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya
37.Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dani kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan tingkat kepadatan hunian tinggi dengan kepadatan bangunan 100 - 1000 rumah/hektar.
38.Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dani kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan tingkat kepadatan hunian menengah dengan kepadatan bangunan 40 - 100 rumah/hektar.
39.Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dani kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan tingkat kepadatan bangunan 10 - 40 rumah/hektar.
40.Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dani kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan tingkat kepadatan. bangunan <10 rumah/hektar.
41.Zona Pedagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dani kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
42.Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dani kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya termasuk perkantoran swasta di Pusat Pelayanan Kota (PPK).
43.Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dani kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya termasuk perkantoran swasta di Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)
44.Sub Zona Perdagangan clan Jasa Skala Sub BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dani kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya termasuk perkantoran swasta di Pusat L Lingkungan (PL).
45.Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan clan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
46.Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
47.Sub Zona kawasan peruntukan industri adalah pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana penunjang.
48.Sub Zona Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) adalah zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana.
49.Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan., kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya. SO. Sub Zona Sarana Pelayanan Urnum Skala Kota yang selanjutnya disingkat SPU Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan dan sosial budaya, yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat di lingkungan kawasan Perkotaan.
51.Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPU Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan dan sosial budaya, yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat di lingkungan kecamatan.
52.Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disingkat SPU Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan dan sosial budaya, yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat di lingkungan kelurahan.
53.Sub Zona Sarana Pelayanan. Umum Skala RW yang selanjutnya disingkat SPU Skala RW adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan dan sosial budaya, yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat di lingkungan kelurahan.
54.Zona Pertanian adalah peruntukan ruang bagi pengembangan pertanian yang dibedakan menjadi pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura dan pertanian perkebunan.
55.Zona Pembangkit Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dani kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
56.Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dani kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata balk alam, buatan, maupun budaya.
57.Sub Zona Wisata Buatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dani kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata buatan.
58.Sub Zona Wisata Budaya adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dani kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata budaya.
59.Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dani kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan balk pada tingkat Batalyon, Kodim, Koramil dan lain sebagainya.
60.Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk interaksi muatan (penumpang dan barang), yang tercakup dalam suatu tatanan balk secara alami maupun buatan.
61.Zona Lainnya adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa kegiatan IPAL, Pembangkit Listrik, dan Pergudangan.
62.Sub Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk pengolahan air baku diolah sebelum didistribusikan ke seluruh bagian wilayah kota.
63.Sub Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah adalah Peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dani limbah-limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya.
64.Sub Zona Pergudangan adalah Peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
65.Rencana zonasi adalah rencana pembagian kawasan menjadi zona sesuai dengan fungsi dan karakteristiknya atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain serta menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang, dan memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda untuk setiap zonanya.
66.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
67.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

(1)RDTR Kawasan Perkotaan Sambas berfungsi sebagai berikut:
1. a.mendukung perwujudan pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan program pembangunan daerah dan nasional;
2. b.menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian pengembangan kawasan fungsional sesuai RTRW kabupaten;
3. c.terwujudnyaketerkaitanantar program pembangunan yang selaras, serasi, dan efisien dengan penataan ruang;
4. d.sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang;
5. e.sebagai acuan pemberian insentif dan disinsentif;
6. f.sebagai acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang;
7. g.sebagai panduan teknis dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
8. h.sebagai acuan dalam penyusunan panduan rancang kota; dan
9. i.sebagai dasar pengenaan sanksi.
(2)Kedudukan RDTR merupakan ketentuan operasional RTRW Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 yang mengatur pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan peruntukan zona dan sub zona.
(3)Jangka waktu RDTR berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Bagian. Ketiga Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan RDTR dan PZ bervvenang:
1. a.pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan RDTR;
2. b.penetapan, pemanfaataan dan pengendalian pemanfataan ruang berdasarkan RDTR;
3. c.pembuatan dan penetapan peta operasional skala 1: 1000 sebagai acuan perizinan pemanfataan ruang berdasarkan RDTR;
4. d.kerjasama dalam penyelenggaraan RDTR;
5. e.mengkoordinasikan kegiatan antar OPD, instansi pemerintah dan masyarakat; dan
6. f.pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemanfataan ruang sesuai kewenan.gannnya.
(2)Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kewajiban Pemerintah Daerah sebagai berikut:
1. a.memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaa RDTR;
2. b.melaksanaan standard pelayanan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW, RDTR;
3. c.memberikan arahan dalam pelaksanaan RDTR dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang; dan
4. d.menyebarluaskan data dan informasi RDTR.
(3)Wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati.
(4)Bupati dalam melaksanakan tan.ggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pada kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Wewenang, kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah atau Bupati dalam pelaksanaan RDTR secara operasional menjadi tugas dan fungsi kepala OPD bidang penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undan.gan.
(6)Kepala OPD bidang penataan ruang dalam melaksankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berkoordinasi dengan OPD dan instansi terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 4

Ruang lingkup RDTR Kawasan Perkotaan Sambas memuat:

a.delineasi dan tujuan penataan BWP;
b.rencana struktur ruang;
c.rencana pola ruang;
d.penetapan sub-BWP prioritas;
e.ketentuan pemanfataan ruang; dan
f.peraturan zonasi.

BAB II

DELINEASI DAN TUJUAN PENATAAN BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Delineasi BWP Kawasan Perkotaan Sambas ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dengan luas 10.990,68 Ha (Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Koma Enam Puluh Delapan hektar) termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
(2)Delineasi BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian vvilayah Kecamatan Sambas yang meliputi:
1. a.seluruh desa durian, desa pasar melayu, desa pandawan, desa tanjung bugis, desa tanjung mekar, desa tumok manggis; dan
2. b.sebagian desa dalam kaum, desa gapura, desa jagur, desa kartiasa, desa lorong, desa lubuk dagang, desa lumbang, desa saing rambi, desa sebayan, desa semangau, desa sumber harapan dan desa sungai rambah.
(3)BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi Enam Sub- BWP yang terdiri atas:
1. a.sub-BWP A terdiri atas desa jagur, desa sembayan, desa tanjung mekar, desa tumok manggis, desa durian, desa lubuk dagang, desa lumbang, desa pasar melayu, desa pandawan, desa saing rambi dan desa tanjung bugis dengan luas 592,05 hektar;
2. b.sub-BWP B terdiri atas desa lumbang, desa saing rambi, desa sungai rambah dan desa lubuk dagang dengan luas 2.114,62 hektar;
3. c.sub-BWP C terdiri atas desa jagur, desa lorong, desa saing rambi, desa gapura, desa kartiasa dengan luas 3.253,70 hektar;
4. d.sub-BWP D terdiri atas desa jagur, desa sebayan, desa tanjung mekar, desa tumok manggis, desa sumber harapan dengan luas 1.268,03 hektar;
5. e.sub-BWP E terdiri atas desa dalam kaum, desa lubuk dagang dan desa sumber harapan dengan luas 1.765,55 hektar; dan
6. f.sub-BWP F terdiri atas desa lumbang, desa saing rambi, desa sungai rambah dan desa semangau dengan luas 1.996,73 hektar.
(4)Batas Wilayah Perkotaan Sambas digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Daerah mi.
(5)Luas Wilayah Perkotaan Sambas di masing-masing wilayah Desa di Kecamatan Sambas disajikan dalam Tabel Luas Wilayah Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Daerah mi.
(6)Pembagian Sub BWP digambarkan dalam peta dan tabel luas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Daerah mi.

Pasal 6

(1)Penataan ruang Kawasan Perkotaan Sambas bertujuan untuk mewujudkan Perkotaan Sambas sebagai Pusat Pelayanan Kabupaten yang produktif dan berkelanjutan melalui pengembangan industri dan wisata lokal.
(2)Fungsi utama Sub Bagian Wilayah Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu sebagai berikut:
1. a.sub BWP A dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan ekonomi kabupaten;
2. b.sub BWP B dengan fungsi utama sebagai sub pusat pelayanan ekonomi kabupaten, industri, pertahananan keamanan dan pelayananan umum;
3. c.sub BWP C dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan olaharaga, industri dan kesehatan kabupaten;
4. d.sub BWP D dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan pendidikan tinggi kabupaten, pusat pengembangan sentra industri dan wisata
5. e.sub BWP E dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan pusat wisata budaya; dan
6. f.sub BWP F dengan fungsi utama sebagai simpul transportasi wilayah kabupaten.
(3)Penataan ruang Sub BWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan prinsip penataan ruang berikut:
1. a.pengembangan pusat perdagangan dan jasa yang efisien dan inklusif;
2. b.pengembangan dermaga angkutan sungai;
3. c.tersediaan aksesibilitas internal dan eksternal yang balk;
4. d.tersedianya jaringan prasarana dan sarana yang memadai untuk terwujudnya kawasan atau kegiatan perdagangan dan jasa skala wilayah;
5. e.tersedianya sekolah unggulan kabupaten; dan
6. f.tersedianya fungsi-fungsi ekologis yang cukup dan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
(4)Penataan ruang Sub BWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan prinsip penataan ruang berikut:
1. a.tersedianya aksesibilitas yang baik antar wilayah dan dalam kawasan perkotaan;
2. b.tersedianya sarana dan prasarana pendukung fungsi zona permukiman dan pelayanan umum;
3. c.tersedianya sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan jasa skala sub pusat pelayanan kota;
4. d.tersedianya sekolah unggulan kabupaten, dan
5. e.tersedianya RTH yang memadai.
(5)Penataan ruang Sub BWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan prinsip penataan ruang berikut:
1. a.tersedianya akses eksternal dan internal BWP C;
2. b.berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa skala kota;
3. c.tersedianya ruang bagi kegiatan industri dan pergudangan;
4. d.tersedianya dan tertatanya RTH; clan
5. e.terkendalinya perkembangan penggunaan lahan pada jalan arteri primer.
(6)Penataan ruang Sub BWP D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan prinsip penataan ruang berikut:
1. a.tersedianya fasilitas pelayanan BWP;
2. b.tersedianya fasilitas penunjang perkembangan Pendidikan tinggi, olahraga dan teknologi;
3. c.terwujudnya pembangunan jalan lingkar dalam dan lingkar luar kota;
4. d.mengembangkan sektor yang mampu menggerakkan ekonomi BWP diantaranya industri kerajinan tenun; dan
5. e.tersedianya dan tertatanya RTH.
(7)Penataan ruang Sub BWP E sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan prinsip penataan ruang berikut:
1. a.tertatanyakawasan pusat pemerintah kabupaten;
2. b.tertatanya kawasan wisata cagar budaya keraton sambas;
3. c.tervvujudnya pembangunan jalan lingkar dalam clan lingkar luar kota;
4. d.tersedianya Pasar tradisional yang diintegrasikan dengan simpul transportasi (sub stasiun kereta api dan sub terminal kota);
5. e.berkembangnya kegiatan ekonomi lokal dengan sistem infrastruktur yang mendukung peruntukan industri rumah tangga sebagai bagian dani atraksi wisata kota; dan
6. f.tersedianya kawasan permukiman pendukung fungsi pemerintahan kabupaten dan kegiatan bagian wilayah perkotaan.
(8)Penataan ruang Sub BWP F sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan prinsip penataan ruang berikut:
1. a.tertatanya kawasan pintu gerbang kota;
2. b.tersedianya simpul transportasi sebagai simpul kegiatan transportasi multi moda yang dilengkapi dengan kegiatan perdagangan dan jasa;
3. c.tersedianya angkutan penghubung antar simpul dan kelengkapannya;
4. d.terkendalinya perkembangan kawasan terbangun di sekitar jaringan transmisi tinggi listrik;
5. e.terlindunginya ruang terbuka hijau pada sempadan jalan arteri primer; dan
6. f.terpenuhinya standar pelayanan minimal pada kawasan permukiman.

Pasal 7

Skenario Pengembangan Kawasan Perkotaan Sambas meliputi:

a.pengembangan pusat-pusat pelayanan kota menyebar di koridor jalan kolektor/lokal primer dengan fungsi utama yang berbeda;
b.pengembangan sistem jaringan jalan yang efisien dan mampu secara efektif memacu perkembangan subpusat-subpusat pelayanan kota dan mendukung kelancaran lalu lintas antarnegara;
c.penataan ruang RTH sempadan sungai dan revitalisasi zona-zona strategis untuk menunjang kegiatan wisata di sepanjang tepian sungai sambas kecil;
d.pengembangan fungsi-fungsi wisata secara sinergis melalui pengembangan kawasan waterfront city berfokus pada prinsip konservasi dengan objek berupa komplek istana kesultanan sambas; dan
e.pengembangan simpul transportasi yang menunjang keterpaduan antarmoda.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 8

(1)Rencana struktur ruang BWP Kawasan Perkotaan Sambas sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b dirumuskan dengan mempertimbangkan struktur ruang wilayah Perkotaan sebagai sistem pusat pelayanan dan struktur ruang wilayah di atasnya.
(2)Rencana struktur ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana pengembangan pusat pelayanan;
2. b.rencana jaringan transportasi; dan
3. c.rencana jaringan prasarana.
(3)Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Sambas digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 9

(1)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan, yang skala pelayanannya adalah regional kabupaten sambas dan seluruh kawasan perkotaan sambas dan/atau lokal;
2. b.sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan, yang skala pelayanannya adalah sub bagian wilayah perkotaan.; dan
3. c.pusat lingkungan yang skala pelayanannya lingkungan desa atau kelurahan.
(2)Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Sambas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Sub BWP A meliputi Desa Pasar Melayu, Desa Durian, dan Desa Pendawan berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi Kabupaten;
(3)Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi memberikan pelayanan:
1. a.ekonomi berupa pusat perdagangan dan jasa yang berorientasi pada pelayanan regional dan lintas batas serta seluruh kawasan perkotaan yang terdiri dan pasar, pertokoan, bank, perkantoran perusahaan swasta dan jasa lainnya;
2. b.kesehatan berupa rumah sakit;
3. c.keamanan berupa kantor polisi; dan
4. d.ibadah berupa mesjid wilayah (mesjid raya dan atau masjid agung) serta tempat peribadatan lainnya.
(4)Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Sambas sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b terletak di beberapa kawasan yang meliputi:
1. a.sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sekitar batalyon infantri 645/GTY di sub BWP B;
2. b.sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sekitar polres sambas di sub BWP C;
3. c.sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sekitar kawasan pendidikan tinggi (sekitar politeknik terpikat) di sub BWP D;
4. d.sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sekitar kawasan perkantoran pemerintah kabupaten di sub BWP E; dan
5. e.sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sekitar pintu gerbang perkotaan sambas di sub BWP F.
(5)Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi memberikan pelayanan:
1. a.sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sub BWP B sub pusat pelayanan ekonomi kabupaten, industri, pertahananan keamanan dan pelayananan umum;
2. b.sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sub BWP C sebagai pusat kegiatan olaharaga, industri dan kesehatan kabupaten;
3. c.sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sub BWP D sebagai pusat pelayanan pendidikan tinggi kabupaten, pusat pengembangan sentra industri dan wisata lokal;
4. d.sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sub BWP E sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan pusat wisata budaya; dan
5. e.sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sub BWP F sebagai simpul transportasi wilayah kabupaten.
(6)Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi memberikan pelayanan:
1. a.pusat lingkungan di jalan pendidikan desa tumok manggis sub BWP A blok A.1 sebagai pusat pertokoan, kesehatan dan pendidikan;
2. b.pusat lingkungan di jalan keramat perbatasan antara desa pendawan dan desa lumbang sub BWP A blok A.3 sebagai pusat pertokoan;
3. c.pusat lingkungan di jalan raya saing rambi sekitar desa saing rambi dan desa lumbang sub BWP A blok A.3 sebagai pusat pertokoan, pusat pelayanan sosial dengan adanya asrama haji dan pusat pelayanan olahraga dengan adanya sport center;
4. d.pusat lingkungan di jalan terigas-jalan saing rambi perbatasan desa saing rambi dan desa lumbang sub BWP B blok B.1 sebagai pusat pertokoan dan kawasan militer kabupaten;
5. e.pusat lingkungan di koridor jalan lingkar dalam desa saing rambi sub BWP C blok C1 dan blok C2 sebagai pusat pertokoaan lingkungan.;
6. f.pusat lingkungan di jalan panglima daud desa saing rambi sub BWP C blok C2 sebagai pusat pertokoaan lingkungan;
7. g.pusat lingkungan di jalan kartiasa desa kartiasa sub BWP C Blok C2 sebagai sebagai pusat pertokoaan lingkungan dan pendidikan;
8. h.pusat lingkungan di jalan raya sejangkung desa sebayan sub BWP D blok D2 sebagai sebagai pusat pertokoaan lingkungan;
9. i.pusat lingkungan di jagur-penakalan desa jagur sub BWP C blok Cl sebagai pusat pertokoaan lingkungan dan olahraga kabupaten;
10. j.pusat lingkungan di jalan Pembangunan Desa Lubuk Dagang sub BWP E blok E3 sebagai sebagai pusat pertokoaan lingkungan;
11. k.pusat lingkungan di jalan raya sebawi-sambas desa semangau sub BWP F blok F2 sebagai sebagai pu sat pertokoaan lingkungan; dan
  1. 1.pusat lingkungan di sekitar jalan setambah desa sungai rambah sub BWP F blok Fl sebagai simpul pelayanan angkutan sungai.

Pasal 10

(1)Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dirumuskan dengan mempertimbangkan struktur ruang wilayah Perkotaan sebagai sistem pusat pelayanan;
(2)Tujuan rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.sistem jaringan transportasi bertuj uan mewuj udkan fungsi kesatuan dan hubungan antar bagian wilayah perkotaan;
2. b.sistem jaringan transportasi dapat menjadi penghubung antar sub BWP balk antar sub BWP maupun dengan sub pusat BWP dan pusat pelayanan lingkungannya sehingga terwujud tingkat aksesibilitas yang tinggi;
3. c.sistem jaringan transportasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor sosial-ekonomi baik internal maupun eksternal wilayah perkotaan; dan
4. d.pengembangan jaringan transportasi dapat dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan.
(3)Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atassistem jaringan transportasi darat.

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang ada dan/atau melalui Perkotaan Sambas meliputi:

a.sistem jaringan jalan;
b.sistem jaringan jalur kereta api; dan
c.sistem transportasi sungai dan penyeberangan.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010