DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur Ketentuan Umum; Sistematika RPJMD; Kedudukan dan Fungsi; Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2O|6-ZO2L;

1.Pasal 18 ayat {6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.undang-undang Nomor 2T Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah ringkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nom,r g) sebagai undang-undang {Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 1g5g Nomor Tz, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18201 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor I Tahun 1g6s tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapindan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27561;
3.Undang-Undang Nomor 1.7 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
5.Undang-Undang Nomor 1? Tahun 2AAZ tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2A25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOOT Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47OOl;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZAl4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ar4 Nomor 244, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSSZ) sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56Tg);
7.Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 20og tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9fi\
8.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2A15-2A19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10.Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5); 1L.Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2A14 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2OL4 - 2A34 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2Ol4 Nomor 10, Tambahan Iembaran Daerah propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
12.Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2A76 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah {RPJPD} Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Fropinsi Kalimantan Barat Tahun 2O1O Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten sambas Tahun 2010 Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Kabupaten sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - Z03S {Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19). ls.Peraturan Daerah Kabupaten sambas Nomor 4 Tahun 2oLG tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten sambas Tahun 2016 Nomor 4). Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016.2021. RENCANA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: L. Daerah adalah Kabupaten Sambas.

2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaks€ulaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disebut DpRD adalah lembaga perwakilan raLyat daerah yang berkedud.ukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Sambas.
5.Perangkat Daerah, selanjutnya disebut PD adalah Instansi/Badan/ Dinas/ Unit Kerj a dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daera} yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 {dua puluh} tahun; B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 {lima} tahun;
9.Rencana strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 {lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang setanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah. 1"1,. Rencana Kery'a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja FD adalah dokumen perencanaa.n Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manjemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
13.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

BAB II

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 2

{1) Sisternatika RPJMD memuat: {2) uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantumdalam lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Strategi, Analisis Lingkungan Strategis, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas mulai tahun zAfi hingga tahun 2o2l yang bersumber dari dana APBD Kabupaten sambas.

Pasal 4

RPJMD berfungsi sebagai :

a.pedoman dalam penyusunan RenstraPD, RKPD dan RenjaPD; dan
b.tolok ukur dalam menilai pencapaian hasil pembangunan dan kinerja Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian pelaksarlaan RPJMD. {2} Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan oleh Bappeda. {3} Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pelaksanaan RPJMD.

Pasal 6

{1) Bupati melakukan evaluasi pelaks€rnaan RPJMD. {2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan oleh Bappeda {3) Evaluasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan untuk : - menilai keberhasilan pelaksanaan program berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum di dalam RPJMD; dan - menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan program.

(4)Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilaksanakan secara sistematis, objektif dan trasparan, serta dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5)Berdasarkan hasil evaluasi Bupati bersama dengan DPRD dapat menyempurnakan RPJMD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal 22 Desember 2016 BUPATI SAMBAS, ttd ATBAH ROMIN SUHAILI Diundangkan di Sambas pada tanggal 22 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, ttd JAMIAT AKADOL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 8 Salinan Sesuai Dengan Aslinya ,ALA RPJMD adalah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi, serta Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN. Perda ini mencakup landasan hukum dibidang perencanaarl pembangunan jangka menengah Daerah oleh Pemerintah Daerah. Dalam Perda ini ditetapkan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun dan setiap tahunnya akan diadakan evaluasi, serta diiadikan salah satu acuan untuk menyusun Renstra PD lingkungan Perda.Proses penyusunan RPJMD meliputi beberapa tahap dalam rangka penjaringan aspirasi dan saran-saran oleh para pemangku kepentingan, &gtr dokumen RPJMD ini dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.Adapun tahapan tersebut adalah :

1.Pembahasan pada tingkat Tim Pengarah dan Teknis Kabupaten
2.Konsultasi Fublik tingkat Kecamatan
3.Masukan dan saran dari DPRD
4.Forum Perangkat Daerah
5.Musrenbang RPJMD tingkat Kabupaten Perda ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :Ketentuan Umum, sistematika RPJMD, kedudukan dan fungsi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dan ketentuan penutup. iI. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas"

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…