DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan fungsi; Pengangkatan Perangkat Desa; Pemberhentian Perangkat Desa; Kekososngan Jabatan Perangkat Desa; Mutasi Jabatan Perangkat Desa; Unsur Staf Perangkat Desa; Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa; Peningkatan kapasitas Perangkat Desa; Kesejahteraan Perangkat Desa; Cuti Perangkat Desa; Jam Kerja; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Perangkat Desa;

1.Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tinglat II di Kalimantan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeq'aan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2791;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Txnbahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567911'
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AL4 tentang Desa sebagaimana teLah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2al4 tentang Desa {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun Z01S I{o*o, 1.57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777\; peraturan Menteri nalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengalgkatan dan Femberhenti.an Perangkat Desa sebagalm*t * telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neseri Nomor 67 Tahun 2*17 tentang Perubahan Atas peiaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa i Berita N*g*r* RJpublik Indonesia Tahun ZOLT Noroor 1223\; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Bq Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Kecamatan adalah raritayah ke{a Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sambas.
5.Camat adalah perangkat daerah -Yang memimpin wiiayah keqja kecamatan -vang berada dibar,r,'ah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6.Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama iain, selanjutnlra disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah -vang berw'enang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adaiah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyeienggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 7. 8. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DABRAH TENTANG PERANGKAT DESA.

g.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh peiaUat -yang berwenang untuk meiaksanakan tugas, hak dan \\rewenang serta kewajiban Kades dalam kurun waktu tertentu;
1. 10.Tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa adaiah Tim 5rang-diblntuk oleh Kepala Desa dalam mendukung peiaksanaan pemilihan Kades.
2. 11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyllsunan kebijakan dan koordinasi yang dirvadahi d,alam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur keu"ilayahan. t2.Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan Kepaia Desa melalui Tirn yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk rnendapatkan bakal calon Perangkat Desa"
3. 13.Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan Kepaia Desa melalui Ti* yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk mendapatkan caion Perangkat Desa.
4. 14.Bakal calon Perangkat Desa adaiah orang yang akan mengikuti penjaringan calon Perangkat Desa.
5. 15.Calon Perangkat Desa adalah bakal calon Perangkat Desa yang telah diseleksi oleh Kepala Desa untuk dikonsuitasikan kepada Camat guna mendapatkan rekomendasi tertulis.
6. 16.Mutasi adalah perpind,ahan dari satu jabatan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa lain disertai tugas, tanggung jawab dan we\ffenang pada jabatan Yang baru'
7. 17.Cuti adalah keadaan ticlak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
8. 18.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sid.ang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau iepas dari segala tuntutan hukum.
9. 19.Tersangka adaiah seorang yang karena perbuatannJra atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pi.dana.
10. 20.Terdakrva adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadiian.
11. 21.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 22.Hafi adalah hari kerja.
12. 23.Jarn Kerja adalah jam untuk Perangkat Desa berada di kantor dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing- masing dalam jabatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Perangkat Desa terdiri atas :

a.Sekretariat Desa;
b.Pelaksana Kewitrayahan; dan

(1)(U
1. c.Pelaksana Teknis.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat i1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
(3)Bagan struktur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

(1)Dalam meiaksanakan tugas dan fungsi, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(2)Uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) diatur dalam Peraturan Kepala Desa. Paragraf L Sekretariat Desa

Pasal 4

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oieh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1} paling ban3,'ak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dipimpin oleh Kepala Urusan. Jumlah urusan pada Sekretariat Desa ditentukan melaiui tingkat perkembangan desa.

Pasal 5

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4 ayat (1) bertugas membantu Kepaia Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

a.melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
b.melaksanakan urusan umum seperli penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
c.melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan
d.melaksanakan urusan perencanaan seperti rnen1iusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. (21

(3)t4i i1) (21
(1)(21

Pasal 6

Kepala urusan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 4 ayat {3} beikedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan' Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:

a.Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menJrurat, arsip, dan ekspedisi, dan penatsan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa daJl kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan" umum;
b.Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti mJlaksarrakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Ferangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainaya; dan
c.Kepala urusa-n perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusa1 perencanaan seperti menyus1n rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi progr€Lm, serta penyusunan laPoran.

Pasal 7

Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun dan jumlah ullsur pelaksana kewilayahan yatlg dibutuhkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang tugas. Untuk *Jtat *arrakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)Kepala Dusun memiliki fungsi:
1. a.pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan ,prya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
2. b.mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
3. c.melaksanakan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannYa; dan
4. d.melakukan upaya pemberdayaarL masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
(1){2)
(3)
(1)(2\

Pasal 8

Pelaksala teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepata Desa sebagai unsur pelaksana teknis. pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banl'ak terdiri atas 3 (tiga) seksi y-aitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)dipimpin oleh Kepala Seksi yang memiliki fungsi :
1. a.Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, men3rusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masSzarakat, kependudukan, penataan dan pengeiolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
2. b.Kepa1a seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangurran sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi mas3rarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemLrerdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
3. c.Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi meiaksanakan penyuluhan dan rnotivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, rneningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Jumiah seksi ditentukan melalui tingkat perkembarigan desa.

Pasal 9

Kepala Desa dapat memberikan tugas tambahan lainnya kepada Perangkat Desa. Tugas tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :

a.Kekosongan Jabatan;
b.Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa;
c.Kemampuan Perangkat Desa; dan
d.Pertimbangan lainnya Kepala Desa terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tugas tambahan lainnya selragaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada a3rat (3) dapat dikonsuitasikan kepada Camat. t3l {41

(1)(2t
(3)(41

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Perangkat Desa diangkat dari w-arga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yaitu :

a.persYaratan umum; dan
b.persyaratan khusus. Pasal 1 1 ( 1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, adalah persyaratan yang wajib dipenuhi pada saat mendaftar. {21 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada arvat {1} adalah sebagai berikut :
a.warga Negara Republik Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.berpendidikan paiing rendahsekolah menengah atasatau yang sederajat;
d.berusia 2A (dua puluh) tahun sampai dengan 42 {empat puluh dua) tahun; dan e" memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat {21huruf e, adaiah sebagai Lrerikut :
1. a.terdaftar sebagai penduduk yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk danl atau surat keterangan ta-nda penduduk;
2. b.surat pernyataan bertakw'a kepada Tuhan Yang Maha Esa )'ang dibuat oleh .irang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Repuhlik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
4. d.surat pernJ-ataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putr.lsan pengadiian yang teiah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (1imai tahun atau lebih, kecuali 5 (iima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terLruka kepada publik bahwa yangbrersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulan5'ang dibuat oleh 5'ang bersangkutan d,iatas kertas bermaterai cukup;
5. e.fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ljazah terakhir yang dilegaiisasi oieh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
6. f.fotocop,v Akte Kelahiran atau surat Keterangan Lahir yang di diiegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang benvenang; {1}
7. g.surat keterangan pencari kerja (kartu kuningi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
8. h.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau RSUD di wiiaS'ah KabuPaten Sambas;
9. i.surat p"r*ohonan menjad.i Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
10. j.terkelak,ru:, b*it dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
11. k.tidak sebagai pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup;
  1. 1.tidak merangkap sebagai pegawai Badan usaha Miiik Negara , Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, pegawai tidak tetap yang bekerja di lingkungan pemerintah/Pemerintah Daerah, anggota BPD dan pengurus partai politik.
12. m.Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional in<lonesia (TNI), dan Anggota Polisi Republik Indonesia {POLRf) -yang mencalonkan diri dalam pengangkatan perangkat Desa rvajib melampirkan izin tertulis dari induk organisasi lernbaganya; dan
13. n.pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sei:anyak 3 (tiga) lembar.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) wajib disampaikan pada saat mendaftar oleh bakal caion Perangkat Desa, tidak diperbolehkan untuk dirn'akilkan.

Pasal 12

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud daiam Pasal 11 huruf b, adalah persyaratan pilihan dalam seleksi pengangkatan Perangkat Desa, adapun persyaratannya sebagai berikut :

a.mengetahui dan memahami kondisi sosial dan brudaya setempat;
b.mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang pemerintahan dan administrasi perkantoran;
c.surat pernyataan bersedia bekerjasama dengan Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup
d.ketentuan lainnlra sesuai dengan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat. Persyaratan ketentuan lainn-r,a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan tidak boleh bersifat diskriminatif dan menguntungkan individu danl atau kelompok.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…