DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Industri Unggulan Daerah; Sistematika RPIK Sambas Tahun 2018-2038; RPIK Sambas Tahun 2018-2038; Pelaksanaan; Pemantauan dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sambas Tahun 2018-2038;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 ten tang ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 31); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2018-2038. TENTANG KABUPATEN RENCANA SAMBAS

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sambas Tahun 2018- 2038 disusun sebagai pelaksanaan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN), dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2037 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional yaitu "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh".

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
7.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri
8.Industri kecil adalah industri yang memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
9.Industri menengah adalah industri yang memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan memperkerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
10.Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Sentra IKM adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang mennghasilkan produk sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh kelompok/ organisasi yang profesional.
11.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sambas Tahun 2018-2038 yang selanjutnya disebut RPIK Sambas Tahun 2018-2038 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Sambas.
12.Program Pembangunan Industri Daerah adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di daerah.

a.Industri unggulan daerah;
b.Sistematika RPIK;
c.RPIK Sambas Tahun 2018 - 2038;
d.Pelaksanaan; dan
e.Pembinaan dan pengawasan.
a.Industri Pengolahan hasil laut dan perikanan;
b.Industri Pengolahan kelapa dalam;
c.Industri Pengolahan hasil buah-buahan;
d.Industri Pengolahan hasil tanaman pangan; dan
e.Industri kerajinan.
a.BAB I PENDAHULUAN;
b.BAB II GAMBARAN KONDISI DAE RAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
c.BAB III
d.BAB IV
e.BAB V VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; dan PENUTUP. BABV RPIK SAMBAS TAHUN 2018-2038

BAB IV

SISTEMATIKA RPIK SAMBAS TAHUN 2018-2038 Pasal 4 Sistematika RPIK Sambas Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Pasal 5

(1)RPIK Sambas Tahun 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK Sambas Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)RPIK Sambas Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat :
1. a.Visi dan Misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri di daerah; dan
2. b.Strategi dan program pembangunan industri di daerah.
(4)RPIK Sambas Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAKSANAAN Pasal 6

Pasal 7

RPIK Sambas Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan acuan bagi OPD dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugasnya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPIK Sambas Tahun 2018-2038.
(2)Bupati membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan RPIK Sambas Tahun 2018-2038 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK Sambas Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK Sambas Tahun 2018-2038 dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
c.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal 12 Oktober 2018 BUPATI SAMBAS, TTD ATBAH ROMIN SUHAILI Diundangkan di Sambas pada tanggal 12 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, URAY TAJUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 8 Salinan Sesuai engan Aslinya KEPALA BA AN HUKUM, ) MARJ l SH Pembina Tk. I (IV /b) NIP. 19680612 199710 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS, PROVINS! KALIMANTAN BARAT : 8/2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANINDUSTRIKABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018-2038 I. UMUM Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah menekankan bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri keseluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. Kabupaten Sambas memiliki beberapa potensi komoditas unggulan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yaitu:

a.Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan dengan peluang pengembangan industri berupa kerupuk ikan, stick ikan, stick udang kerupuk udang, nugget ikan, dan sosis ikan;
b.Industri Kelapa Dalam dengan peluang pengembangan industri berupa minyak goreng kelapa, VCO, natadecoco, tepung kelapa, santan dalam kemasan, industri sabut kelapa (sabut kelapa berkaret/sabut ret untuk jok mobil/kursi/kasur /bantal);
c.Industri Pengolahan hasil buah-buahan dengan peluang pengembangan industri berupa minuman sari buah jeruk dalam kemasan,selai buah, permen buah, dan keripik buah;
d.Industri pengolahan hasil tanaman pangan dengan peluang pengembangan seperti tepung beras, pati beras dan makanan ternak); dan
e.Industri kerajinan dengan peluang pengembangan berupa tenun (dengan peluang pengembangan industri berupa kain tenun, tas, dompet, dan sebagainya /diversifikasi produk turunan), furnitur dari rotan dan bambu (peluang pengembangan berupa kursi, meja, lemari/diversifikasi produk), anyaman rotan, bambu dan pandan (peluang pengembangan berupa aneka anyaman vas bunga, keranjang buah, tempat tissu, dan tikar). Dalam rangka memperkuat dan mempertegas peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam pembangunan industri, perlu disusun perencanaan pembangunan industri Kabupaten Sambas yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sambas Tahun 2018-2038. Penyusunan RPIK Sambas Tahun 2018-2038 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan lndustri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2037. RPIK Sambas Tahun 2018-2038 disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah, serta keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan,dan proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri di Kabupaten Sambas. Penyusunan RPIK Sambas Tahun 2018-2038 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian yaitu :
a.mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
b.mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri
c.mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
d.mewujudkan kepastian berusaha, persaingan mencegah pemusatan atau penguasaan industri atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
e.membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
f.mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
g.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasa13 Yang dimaksud dengan Industri Unggulan adalah industri yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah merupakan industri turunan atau industri hilir yang berkaitan langsung dengan industri hulu dan industri antara dari komoditi utama daerah baik dalam skala menengah maupun kecil.

a.Industri Pengolahan hasil laut dan perikanan, dengan peluang pengembangan berupa kerupuk ikan, olahan ikan kering stick ikan, stick udang kerupuk udang, nugget ikan, dan sosis ikan.
b.Industri Pengolahan kelapa dalam peluang pengembangan industri berupa minyak goreng kelapa, VCO, natadecoco, tepung kelapa, santan dalam kemasan,industri sabut kelapa (sabut kelapa berkaret/sabut ret untukjok mobil/kursi/kasur/bantal).
c.Industri Pengolahan hasil buah-buahan dengan peluang pengembangan industri berupa minuman sari buah jeruk dalam kemasan, selai, permen dan keripik buah.
d.Industri Pengolahan hasil tanaman pangan dengan peluang pengembangan seperti tepung beras, pati beras dan makanan ternak. yang sehat, serta oleh satu kelompok
e.Industri Kerajinan yang terdiri dari tenun (dengan peluang pengembangan industri berupa kain tenun, tas, dompet, /diversifikasi produk turunan), fumitur dari rotan dan bambu (dengan peluang pengembangan berupa kursi, meja, lemari, rak buku/diversifikasi produk turunan ), anyaman rotan, bambu dan pandan (dengan peluang pengembangan berupa aneka anyaman pot bunga, tas, tempat tissu, keranjang buah,tikar/diversifikasi produk).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cuku p jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…