DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan pasal 1, Pasal 5, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 20 13 tentang Penyelenggaraa.n Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun L945; 2" Undang-Undang Nomor 27 Tahun lg5g tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1gS3 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1gS3 Nomor 9) sebagai Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3.Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a30U;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZA14 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AI4 Nomor 244, Tarrbahanlembaran Negara Republik Indonesia NomorSSST) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undaag-Undang Nomor 23 Tahun 2CIL4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7O Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagr Peserta Didik Yang Memiliki kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan Dan/ atau Bakat Istimewa; Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 382/H.I{*12016 tentang Pembatalan Beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 20 13 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS d,an BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN : MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 20 13 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2OL4 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5] diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, ang!<a 23, angka 29 dan angka 30 dihapus, sehingga Pasal L berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3.Pemerintah adalah Pemerintah Fusat.
4.Pemerintah daerah adalah Bupad dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.
5.Bupati adalah Bupati Sambas.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
7.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas.
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belqjar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yarrg diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara 5. 6. 12.
9.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jedang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingfuat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditqiukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 {enam} tahun yarrg dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 1 1. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagl anak berusia 4 {empat) tahun sampai dengan 6 {enam} tahun. Raudhatul Athfal yang selanl'utnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 {empat} tahun sampai dengan 6 {enam} tahun" Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan betjenjang, ymg terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggr. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau hentuk lain yang sederajat. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal daiam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lan1'utan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sedera.jat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Madrasah ?sanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalarn binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sarna atau setara SD atau MI. Dihapus. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2A. Dihapus. 2L. Dihapus.
22.Dihapus.
23.Dihapus.
24.Pendidikan Nonformal adalah pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, fleksibel, berlangsung sepanjang hayat dan tingkat kompetensi peserta didiknya dapat disetarakan dengan kompetensi pada pendidikan formal, antara lain Paket A, Paket B, Paket C, Lembaga Kursus, Lembaga Peiatihan, Kelompok Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, termasuk Diniyah dan Pondok Pesantren.
25.Kelompok Belajar ada-lah satuan pendidikan nonformal yang terdiri 26. atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya. Pusat Kegiatan Beiajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformai yang menyelenggarakan berbagai kegiatan beiajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal yang selanjutnya disingkat PBKL adalah pendidikan yang mencakup ciri khas kedaerahan yang meliputi aspek budaya, kreasi seni, eksploitasi hasil bumi, pelayanan jasa, sumber da3,'a aiam dan sebagainya, yang bertujuan meningkatkan niiai dari suatu ciri khas kedaerahan dan potensi daerah sehingga menjadi produk dan jasa, atau karya iain yang krernilai tinggi, unik dan memiliki keunggulan komparatif. Pendidikan Informal adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan untuk menarlamkan nilai-nilai agama, moral, etika, kepribadian, estetika, dan keterampilan fungsional dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri. Dihapus. Dihapus. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri rnelalui proses pembelajaran yang tersedia pada jaiur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Satuan Pendidikan ada-lah kel<lmpok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang, dan jenis pendidikan. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan seperti pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, psikolog, dan terapis yang bekerja pada satuan pendidikan. 27. 28.
34.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkuaiifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaisu.ara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 29. 30. 31. 32. 33. 37. 35. 36. 44. 45. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalisme guru. Wajib Belqiar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dasar peserta didik sebagai manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungiawab. Peran serta masyarakat adalah perwujudan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPMP adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan kabupaten yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Pelayanan Pendidikan adalah segala kegiatan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan masyarakat atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan dan terkait dengan kepentingan masyarakat. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungiawaban penyelenggaraan pendidikan. Evaluasi Diri Sekolah yang selanjutnya disingkat EDS adalah proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal {SPM} dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten. Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat MSPD adalah upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pemantauan oleh pengawas atas kinerja sekoiah dilihat dari pencapaian SPM dan SNP yang hasilnya akan menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama dalam perencanaan dan pemberian bantual untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten. Akreditasi adaiah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, e{isiensi pengelolaan pendidikan. 38. 39. 40. 41,. 42. 43. 46.
47.Forum Kornunikasi Komite Sekolah yang selanjutnya disingkat FKKS adalah rvadah untuk mengkoordinir implemantasi peran dan fungsi komite sekolah ].ang dibentuk di setiap kecamatan, beranggotakan semua komite sekolah yang ada di kecamatan.
48.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
49.Badan Pengelola adalah lembaga atau perorangan yang Lrerbadan hukum dan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam penl.'elenggaraan pendidikan.
2.Ketentuan Pasal 5 diulrah sehingga Pasai 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pendidikan formal meliputi:

a.PAUD Formal;
b.Pendidikan Dasar; dan
c.Pendidikan Inklusif.
1. 3.Diantara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu Pasal 3zaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud Pasal 5 Huruf c merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimeu,a untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumny*a.

4.Ketentuan Pasal i0 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Pendirian TK/RA, SDIMI dan SMPIMTs, dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. 12) Pendirian TK/ RA, SD/MI dan SMP/MTs, yang dilakukan oleh masyarakat harus memperoleh izin pendirian dari Pemerintah Daerah danf atau instansi yang benvenang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai s_v-'arat-syarat pendirian TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pengelolaan satuan pendidikan pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, serta bentuk lain 3,ang sederajat menerapkan SPMP dan/atau SNP. B. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(U Pemerintah Daerah membantu dan/atau menyelenggarakan pendidikan Inklusif. {21 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

t1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oieh seorang Kepala Sekolah/Madrasah sebagai penanggungiawab pengelolaan pendidikan.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah/Madrasah pada TK/RA dan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dapat dibantu Tenaga Kependidikan. (3i Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah/Madrasah pada jenjang SDIMI. SMP/MTs, SMP Luar Biasa, atau bentuk lain yang sederajat. dibantu Wakil Kepala SekolahlMadrasah dan Tenaga Kependidikan.

10.Ketentuan Pasal 22 diwbah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampiian, wirausaha dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu danlatau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (21 Satuan pendidikan non formal berbentuk:
1. a.PAUD Non Formal, terdiri dari :
  1. 1.Taman Penitipan Anak;
  2. 2.Taman Pendidikan Alquran;
  3. 3.Kelompok Bermain;
  4. 4.Satuan PAUD Sejenis; dan
  5. 5.Bentuklain yang sederajat.
2. b.Lembaga Kursus dan Peiatihan (LKP );
3. c.Kelompoklbimbingan belajar;
4. d.Pendidikan Keaksaraan Fungsional:
5. e.Pendidikan Kesetaraan;
6. f.Pusat Kegiatan Belajar Mas3,arakat {PKBM }; dan
7. g.Sanggar Kegiatan Belajar (SKB ).
(3)Setiap penyelenggara pendidikan u.ajib melaksanakan pendidikan berwannasan lingkungan dan berciri khas kearifan iokal. t4, Izin mendirikan satuan pendidikan non formal dilakukan oieh Bupati atau instansi yang berwenang. t5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan satuan pendidikan non formai sebagaimana dimaksud pada ayat {4} diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal iI Peraturan Daerah ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal 13 Desember 2Ol7 BUPATI SAMBAS, fi'D ATBAH ROMIN SUHAILI Diundangkan di Sambas pada tanggal 13 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, T:TD URAY TAJUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2417 NOMOR 9 Dengan Aslinya IAN HUKUM, SH Pembina Tk. I (IV/b) NrP. 19684612 rc9710 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 9 /2O1_7 Salinan Sesu PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 10 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2AL3 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN I" UMUM Bahwa sebagai tindaklanjut atas Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 3B2lHKl2A16 tentang Pembatalan Beberapa Pasai daiamPeraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam perubahan ini juga dilakukan penyesuaian terhadap materi yang telah ada. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka B Cukup jelas. Angka 9 Cukup jeias. Angka 10 Yang dimaksud dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP ) seperti Rumah Tempat Mengaji / Rumah Talnftz. Pasal Ii Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 39

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…