DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 93 Tahun 2022

Nomor: 93
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Penyampaian LHKPN, Pengumuman LHKPN, Tim Pengelola LHKPN, Sanksi, Tata Cara Penjatuhan Sanksi, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Negara Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir perlu disesuaikan guna mendukung pengembangan proses tersebut agar dapat terlaksana lebih efisien dan efektif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud / dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir; Mengingat / Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran , Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) ;
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; /
6.Undang-Undang /
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
11.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572) ;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
13.Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Negara Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 14 Seri F Nomor 423). / Memutuskan / MEMUTUSKAN: Menetapkan : LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Samosir.
3.Bupati adalah Bupati Samosir.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
5.Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.
6.BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Samosir.
7.SKPD adalah Satuan Keija Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Samosir ’
8.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
11.Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan fmansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
12.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau / pihak lain / pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
13.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
14.Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
15.Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
16.Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.
17.Pemeriksaan adalah s ^ rangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil Penyelenggara Negara dengan LHKPN.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yakni pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.berakhimya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
3. c.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhimya masa jabatan atau pensiun; atau
4. d.masih menjabat.
(2)LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pertama/berakhimya jabatan/ pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhimya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(3)LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan pengangkatansaat secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
(4). LHKPN /
(4)LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
(5)Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir terdiri dari:
1. a.Bupati Samosir;
2. b.Wakil Bupati Samosir;
3. c.Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III;
4. d.Pejabat Fungsional Tertentu pada Inspektorat Daerah;
5. e.Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.
6. f.Pejabat Fungsional Penata Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. g.Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan pada Satuan Keija Perangkat Daerah

Pasal 3

(1)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi Pemberatasan Korupsi.
(2)Penyampaian LHKPN secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah https: / /elhkpn.kpk.go.id.

Pasal 4

(1)Format LHKPN sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama;
2. b.jabatan;
3. c.instansi;
4. d.tempat dan tanggal lahir;
5. e.alamat;
6. f.identitas Istri/Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
7. g.jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
8. h.besaran penerimaan dan pengeluaran;
9. i.surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
10. j.surat pemyataan dari Penyelenggara Negara. /
  1. 2.Format Tanda. /
(2)Format Tanda Terima LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 5

(1)Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menerima Tanda Terima LHKPN.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau non-elektronik melalui media pengumuman resmi KPK dan/atau website Pemerintah Kabupaten Samosir.
(3)Format Naskah Pengumuman Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

(1)Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
(2)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
1. a.Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah ;
2. b.Wakil Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum;
3. c.Ketua/ Koordinator
4. d.Sekretaris
5. e.Anggota : Inspektur Daerah; : Sekretaris Inspektorat Daerah; : 1. Kepala Bagian Hukum;
  1. 2.Kepala Bagian Organisasi;
  2. 3.Inspektur Pembantu Wilayah I;
  3. 4.Inspektur Pembantu Wilayah II;
  4. 5.Inspektur Pembantu Wilayah III;
  5. 6.Inspektur Pembantu Wilayah Khusus;
  6. 7.Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan Kepegawaian.
6. f.Administrator Aplikasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir
(3)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.Mengkoordinir /
2. a.Mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
3. b.Menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir kepada KPK; dan
4. c.Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati Samosir meialui Sekretaris Daerah.
(4)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir.
(5)Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

(1)Penyelenggara Negara yang berstatus Aparatur Negeri Sipil yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi difeiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
(2)Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) selama 6 (enam) bulan.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 8

Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terlebih dahulu meialui proses sebagai berikut:

a.Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 5 (lima) hari;
b.Jika sampai peringatan kedua belum menyampaikan LHKPN maka Inspektur Daerah memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengguna Anggaran SKPD/ Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 25% (dua puluh lima persen) terhadap Wajib LHKPN yang bersangkutan sampai jangka waktu 1 (satu) bulan;
c.Jika sampai /
c.Jika sampai waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rekomendasi Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b belum menyampaikan LHKPN maka Inspektur Daerah memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengguna Anggaran/ Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melaktikan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan kedepan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Negara Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Seri F Nomor 423) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir. Ditetapkan di Pangururan pada tanggal 23 Desember 2022 BUPATI SAMOSIR, Cap/ Dto VANDIKO. T GULTOM Diundangkan di Pangururan Pada t Pj. ^ rtSKRETARI/S D 0 2022 Drs. WASTON SIMBOLON, M.M PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680102 199009 1 003 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2022 NOMOR SERI F NOMOR $61 i LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR 93 TAHUN 2022 23 DESEMBER 2022 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR TANGGAL TENTANG KOMISI PCMDERAVTASAN KORUPSI t Ki.r,iri||ar\ ^'".»•1 4. v - iutcCi UUrca 0 TANDA TERIMA IAPORAN HARTA KEKAYAAIM PENYELENGGARA NEGARA Af «n Narra xxxxxxx NIK XX XXXXXXX XXXXXXX IrrnbcvM KXXXX)«XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Unit XX XXKXX XXXXXXXIXXX XKXKXX X XXX XX XXX Sub Unit Km a XX XXXXXXKXXXXXXKXXXXXXXX XXXXX XXX labatan XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX Iran Uparai XXXXXXXX xxxx Tarseal Kirin xxxxxxxxxxx VarttW in' Ofirr •£ (.«** • £ uir » IWAAM *v o ‘rW* imnitui*' 1Mf V D^ektorat P® LIIKPN ! Call Center:198 I ernatf rlhtcpn ^ kpfc go itf |hrtp * //<•>< * pr >0** <' <1 C>i*a <l in* dilimn antraoloPMl *«lrl> littrM P- LHKPN liar ar»4a:KJ »L nrr’ j T«kibjlu cmal ini. BUPATI SAMOSIR, Cap/ Dto VANDIKO. T GULTOM / Diundi li Pangururan ;al \Pat 2022 PX/SE] !S D. Drs. ON SIMBOLON, M.M PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680102 199009 1 003 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2022 NOMOR Q& 1 SERI F NOMOR $( LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR 93 TAHUN 2022 23 DESEMBER 2022 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR TANGGAL TENTANG 2XXX W& PENGUMliMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA CT llfMno.Ta* Xf < UXMl / MIDMiMi - < « 1» ) % CANC LdMIAGA >OCCC X OOOOOCX X XX MOOC nocnnonoonixnmx: iwrr KtWA I. CIA I A 1 WIU 2 > X>OCC < X> y>XK< X XX XXKH xjoouixnuaux XMXAUXMXXXXXA xxooocc 19 DATA KMITA A TANAM DAM RAMfl AAM UuhfArt hA>|ii«n ID m7in mr i inuAil XXXXX T#i4h a> T-V* j worn, ojwxxx xp. wcxDXa A AiAT TRAN«POATA« OAN MMIW M<?cfi nwttxxxx *y>un <tix.axmoai xp vomnoa MMiy. jouxxud Tinnxux.xxmxxxx nxxxmx C rtAATA AtAOtflAKLAMlYA *P Kxxaxxxx 1. 2. ftp XXXJCXXXM 1 J. *P XX1UXXXX D. WRAT BtnhAAGA Up. XXX OCX XXX F CAS DAN VTAIA KAf *1* xxtuxxxx 9 KAXTA IAINNYA *D XXX tXXXXX Wb Yet*4 Ap. xxxxxxxxx ! . HUTAN: Ap xmcaxxw IV. TUT A*.KATTA XIMtAAN ( f III ) AO. XXX (XXXXX CJU*4 » 1 Bivnn Ijrokflx rtaltm 'Kv J •%* *» ( •N (W««n H< »K rV* 1X4 % 1k < rr * i< v*n/4 v # iWl ASIbll JtetnulA ^ l ^rtiOil hirti P< jvcun r*v t Prn ^ r#»vi.vjNrvin r1«r/«t»i viM IKIMA *n i*rtTrt*r»uc^ i« Vrf#4 «*«to jnrui imnt inu* ontxi op»ixrjnoewi^rc it 'X 4nr«o • r? t/ 1« rtlt* »TM rf «irr,i J 4 M*rr f #»4i » rrr *4 r||sr« r»fUI|l D»n«rpvt MfTA <*>4! 9 plA«n C-mr o4«T< rerY«»tf£|4« » IS t il n V»t» fc *r\ t»> kv• t*'1* *< W«> »r« b*n|K/.Mi t 0*1If 4jll ttrm» 2 lrr*«CUfl ** nr , *«PV IW (?4 jm i« «4h4 nmftulln oemrcvjV krv4 ^ «n 4 *« * ,«••txiHA rev|U*»>TA*r t«UteUt«4 iMW«ii)«fi»i L» *Ort( Nvu* «11 U% un 1 K*- P» 4 P » rtf 1 «^ 4^4 ' Wv* <• »»> 9Mtt KO/li 4*^ !rt*l • riwin 4r#t*l u^ A'i M >#MPIi » r» BUPATI SAMOSIR, Cap/Dto VANDIKO. T GULTOM / Diundi Pada ^ f Pj ^ SEl li Pangururan p 2022;al tS DAE] DrirWASTON SIMBOLON, M.M PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680102 199009 1 003 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2022 NOMOR 3#SERI F NOMOR ( f b I

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017