Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Peraturan KPK ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan KPK ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016.
menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mengingat Menetapkan Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
MEMUTUSKAN: PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan :
Pasal II
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal *■) Juni 2020 KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI FIRLI BAHURI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 5 7 2 LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA KPK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Direktorat PP LIIKPN I Call Center: 198 I email: elhkpngkpk.go.lll | http*://e»ikpn fcp<L«0-id Email ini dikirim secara atomatis oleh siitem e-LMKPN dan ar*da 1 »dak nerlu membala* email Lii. KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI FIRLI BAHURI LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BIDANG : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEMBAGA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX UNIT KERJA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
Apabila dlkemudian hari terdapat harta kekayaan millk Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajlb untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI FIRLI BAHURI
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)