DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Ringkasan

Antara lain memuat tentang ketentuan umum; Tahapan; Persiapan (Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa, Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Perencanaan Biaya): Pencalonan (Pengumuman dan Pendaftaran bakal Calon, Penelitian Syarat administrasi, Penetapan Calon Kepala Desa, Penetapan Daftar Pemilihih, Kampanye, Masa Tenang): Pemungutan Suara; Penghitungan Surat Suara; Penetapan; Pengesahaan, Pengangkatan dan Pengangkatan Kepala Desa; Pemberhentian Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa; Masa Jabatan;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3.Bupati adalah Bupati Sampang.
4.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
9.Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
10.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11.Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa setempat yang melamar atau mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
12.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
13.Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
14.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persayaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
16.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17.Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Kepala Desa.
18.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat Panitia Pemilihan menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara Calon Kepala Desa yang dihadiri oleh para saksi masing-masing Calon Kepala Desa.
19.Hari adalah hari kerja.

BAB II

TAHAPAN

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(2)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
(4)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(5)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, bupati menunjuk penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.
(7)Tata cara dan mekanisme penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

BAB III

PERSIAPAN

Pasal 4

(1)Dalam hal masa jabatan Kepala Desa akan berakhir, BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan tembusan Bupati dan Camat;
(3)Dalam hal masa jabatan Kepala Desa akan berakhir, Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan akhir masa jabatannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa jabatannya dari BPD.

Pasal 5

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibentuk oleh BPD
(2)Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dibentuk oleh Bupati
(3)Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak
(4)Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
(5)Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan
(6)Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan paling banyak 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri dari:
1. a.Unsur Perangkat Desa
2. b.Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa
3. c.Unsur Tokoh Masyarakat
(7)Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan jumlah hak pilih.
(8)Keanggotaan panitia pemilihan dari unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disesuaikan dengan jumlah dusun.
(9)Susunan Panitia Pemilihan tingkat desa terdiri dari :
1. a.Ketua merangkap anggota;
2. b.Wakil Ketua
3. c.Sekretaris merangkap anggota;
4. d.Bendahara merangkap anggota;
5. e.anggota.
(10)Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditentukan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.
(11)Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.
(12)Dalam hal BPD tidak membentuk Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Camat wajib memfasilitasi terbentuknya Panitia Pemilihan.

Pasal 6

(1)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas :
1. a.menyusun jadwal kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
2. b.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
3. c.merencanakan dan mengajukan anggaran biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
4. d.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
5. e.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
6. f.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
8. h.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
9. i.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
10. j.melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur;
11. k.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
12. l.menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
13. m.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
14. n.menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
15. o.mengadakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
16. p.mengumumkan akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa;
17. q.menandatangani dan mengumumkan DPS dan DPT;
18. r.melaksanakan pendaftaran dan seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
19. s.melaksanakan penghitungan suara secara cermat, transparan dan tertib;
20. t.membuat berita acara Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi berita acara penetapan nomor urut Calon Kepala Desa, berita acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berita acara penghitungan suara, berita acara penetapan hasil perolehan suara dan berita acara penetapan calon Kepala Desa terpilih;
21. u.melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan kepada BPD.
(2)Apabila diperlukan Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat panitia pembantu dengan persetujuan BPD.

Pasal 7

(1)Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(2)Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
(3)Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

(1)Apabila di antara anggota Panitia Pemilihan ada yang berhalangan melaksanakan kegiatan selama 7 (tujuh) kali dengan alasan apapun, maka keanggotaannya di gantikan
(2)Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di isi dari unsur yang sama sesuai dengan Pasal 5 ayat (6)
(3)Apabila di antara anggota panitia pemilihan ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai keanggotaan panitia pemilihan.
(4)BPD menetapkan penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 9

(1)Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan
(2)Rencana biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), memperhatikan prinsip-prinsip rasional, efektif dan efisien.
(3)Bupati memberikan tanggapan dan persetujuan atas perencanaan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
(4)Biaya pemilihan Kepala Desa yang dapat dibebankan pada APBD meliputi :
1. a.Pengadaan Surat Suara;
2. b.Pengadaan Kotak Suara;
3. c.Pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
4. d.Honorarium panitia; dan
5. e.Biaya pelantikan
(5)Biaya pemilihan Kepala Desa selain dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada APBDes.

BAB IV

PENCALONAN

Pasal 10

(1)Panitia Pemilihan melakukan Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
(2)Pengumuman dan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada persetujuan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di Balai Desa dan tempat-tempat lain yang strategis.

Pasal 11

(1)Penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa berhak mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
(2)Persyaratan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran berdasar KTP;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat dan bebas narkoba;
12. l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. m.berkelakuan baik.
(3)Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…