DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Januari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 153

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam meliputi lingkup: Perencanaa, Perlindungan Petambak Garam, Pemberdayaan Petambak Garam, Pembiayaan dan Pendanaan, Pengawasan, Peran serta masyarakat, Hak dan Kewajiban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam usaha Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam perlu didukung oleh kebijakan daerah yang dapat menjamin terselenggaranya iklim usaha yang kondusif yang disusun secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9),sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 tentang 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETAMBAK GARAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimasksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3.Bupati adalah Bupati Sampang.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
5.Perlindungan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Pergaraman.
6.Pemberdayaan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Pergaraman yang lebih baik.
7.Garam adalah senyawa kimia yang komponen kimia yang komponen utamanya, mengandung natrium clorida, senyawa air, magnesium, kalsium, sulfat, dan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium, sehingga layak diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
8.Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan air laut untuk membuat garam mulai dari praproduksi, produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem.
9.Petambak Garam adalah warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan produksi garam yang meliputi Pemilik Tambak Garam, Penggarap Tambak Garam, dan Petambak Garam Kecil.
10.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
11.Pelaku usaha adalah orang-perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan dan pemasaran hasil produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum
12.Usaha pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
13.Usaha Petambak garam, yang selanjutnya disebut Usaha Petambak, adalah kegiatan dalam bidang tambak garam, mulai dari sarana produksi, produksi penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
14.Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi petambak garam, pengolahan dan pemasaran hasil petambak garam, serta jasa penunjang petambak garam yang berkedudukan di Kabupaten Sampang.
15.Kelembagaan Petambak garam adalah lembaga yang ditumbuh kembangakan dari, oleh, dan untuk petambak garam guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petambak garam atau berdasarkan kearifan lokal.
16.Kelompok Petambak garam adalah kumpulan Petambak garam yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
17.Gabungan kelompok Petambak garam adalah kumpulan beberapa kelompok Petambak garam yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18.Asosiasi Komoditas Petambak Garam adalah kumpulan dari Petambak garam, Kelompok Petambak, dan/atau Gabungan Kelompok Petambak untuk memperjuangkan kepentingan Petambak.
19.Dewan Komunitas Petambak Garam adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Petambak Garam untuk memperjuangkan Petambak Garam..
20.Kelembagaan Ekonomi Petambak Garam adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Petambak Garam yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petambak Garam, guna meningkatkan produktifitas dan efisiensi Usaha Petambak Garam, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam berasaskan pada:

a.Kedaulatan;
b.Kemandirian;
c.Kebermanfaatan;
d.Kebersamaan;
e.Keterpaduan;
f.Keterbukaan;
g.Efisiensi berkeadilan;
h.Keberlanjutan;

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Perlindungan Petambak Garam bertujuan untuk:

a.mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petambak garam di dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
b.menyediakan prasarana dan sarana Petambak yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha Petambak garam;
c.memberikan kepastian usaha Petambak garam;
d.melindungi Petambak dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petambak serta Kelembagaan Petambak Garam dalam menjalankan Usaha Petambak Garam yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
f.menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayan Petambak yang melayani kepentingan Usaha Petambak Garam.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam meliputi:

a.Perencanaan;
b.Perlindungan Petambak Garam;
c.Pemberdayaan Petambak Garam;
d.Pembiayaan dan pendanaan;
e.Pengawasan;
f.Peran serta masyarakat;
g.Hak dan kewajiban

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparansi, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pada:
1. a.Daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.Rencana tata ruang wilayah;
3. c.Tingkat pertumbuhan ekonomi,
4. d.Jumlah Petambak garam;
5. e.Kebutuhan prasarana dan sarana; dan
6. f.Kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
1. a.Rencana pembangunan daerah;
2. b.Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

(1)Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam.
(2)Strategi Perlindungan Petambak Garam dilakukan melalui:
1. a.Penyediaan Prasarana dan sarana produksi Pergaraman;
2. b.Jaminan Kepastian usaha;
3. c.Harga komoditas pergaraman;
4. d.Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. e.Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; dan
6. f.Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
(3)Strategi Pemberdayaan Petambak Garam dilakukan melalui:
1. a.Pendidikan dan pelatihan;
2. b.Penyuluhan dan pendampingan;
3. c.Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Petambak Garam;
4. d.Konsolidasi dan jaminan luasan lahan Petambak Garam;
5. e.Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
6. f.Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
7. g.Penguatan Kelembagaan Petambak Garam.

Pasal 8

(1)Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam.
(2)Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
1. a.Keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
2. b.Peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah

Pasal 9

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petambak Garam.
(2)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam sebagimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah.
(3)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Petambak Garam baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 10

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan dalam Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam Daerah

Isi peraturan

Teks153PDFHirarki

Memuat teks peraturan…