DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang bertujuan: a. mewujudkan hak konstitusional masyarakat yang mencari keadilan di lembaga peradilan; b. menjamin dan melindungi masyarakat miskin dalam mendapatkan Bantuan Hukum; c. memfasilitasi Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; dan d. mewujudkan tepat sasaran Pemberian dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBD. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara yang terdiri dari: a. litigasi; dan b. non litigasi.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3.Bupati adalah Bupati Sampang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang.
9.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
10.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukandi luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
17.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektifitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional masyarakat yang mencari keadilan di lembaga peradilan;
b.menjamin dan melindungi masyarakat miskin dalam mendapatkan Bantuan Hukum;
c.memfasilitasi Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
d.mewujudkan tepat sasaran Pemberian dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum;
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara yang terdiri dari:
1. a.litigasi; dan
2. b.non litigasi.

Pasal 5

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

BAB IV

STANDAR BANTUAN HUKUM

Pasal 6

Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum.

Pasal 7

(1)Standar Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara:
1. a.pidana;
2. b.perdata; dan
3. c.tata usaha negara.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
(4)Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat.
(5)Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 8

(1)Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
1. a.tersangka;
2. b.terdakwa; atau
3. c.terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
(3)Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
3. c.pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
4. d.pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
5. e.pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
6. f.penghadiran saksi dan/atau ahli;
7. g.upaya hukum banding, kasasi, dengan permintaan Penerima Bantuan; dan/atau
8. h.tindakan hukum lain yang sesuai perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
1. a.penggugat/pemohon;
2. b.tergugat/termohon;
3. c.penggugat/pemohon intervensi;
4. d.tergugat/termohon intervensi; dan
5. e.turut tergugat.
(2)Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.pembuatan surat gugatan/surat pemohonan;
4. d.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
5. e.pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
6. f.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
7. g.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
8. h.penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
9. i.pembuatan surat replik dan kesimpulan;
10. j.penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
11. k.tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
3. c.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
4. d.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
5. e.pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
6. f.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
7. g.penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
8. h.penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali;
9. i.tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
1. a.penggugat; atau
2. b.penggugat intervensi.
(2)Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan pemberi Bantuan Hukum;
3. c.upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
4. d.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
5. e.pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
6. f.pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
7. g.pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
8. h.penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
9. i.pembuatan surat replik dan kesimpulan;
10. j.penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
11. k.tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, meliputi:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi kasus, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat ;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…