DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan yang diubah Pasal 6 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 42 ayat (2), Beberapa ketentuan yang disisipkan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 42A

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas :
1. a.menyusun jadwal kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
2. b.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
3. c.merencanakan dan mengajukan anggaran biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
4. d.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
5. e.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
6. f.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
8. h.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
9. i.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
10. j.melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur;
11. k.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
12. l.menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
13. m.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
14. n.menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
15. o.mengadakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
16. p.menandatangani dan mengumumkan DPS dan DPT;
17. q.melaksanakan pendaftaran dan seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
18. r.melaksanakan penghitungan suara secara cermat, transparan dan tertib;
19. s.membuat berita acara Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi berita acara penetapan nomor urut Calon Kepala Desa, berita acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berita acara penghitungan suara, berita acara penetapan hasil perolehan suara dan berita acara penetapan calon Kepala Desa terpilih;
20. t.melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan kepada BPD.
(2)Apabila diperlukan Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat panitia pembantu dengan persetujuan BPD.

2.Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) bertugas sebagai berikut:

a.merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
b.melakukan bimbingan terknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d.memfasilitasi pencetakan surat suara, dan pembuatan kotak suara, serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e.menyampaikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati; dan
h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
1. 3.Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa berhak mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
(2)Persyaratan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.melampirkan Kartu Tanda Penduduk;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat dan bebas narkoba;
12. l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. m.berkelakuan baik.
(3)Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon kepala desa melalui seleksi administrasi terhadap persyaratan bakal calon yang meliputi penelitian atas kelengkapan dan kebenaran data semua berkas pendaftaran dan persyaratan yang disampaikan oleh bakal calon kepala desa;
(2)Penelitian kelengkapan dan kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dengan didampingi oleh seksi pelaksana panitia pemilihan kabupaten;
(3)Apabila panitia pemilihan akan melakukan upaya pembuktian kebenaran berkas pendaftaran dan persyaratan bakal calon, maka panitia pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis;
(4)Apabila hasil penyaringan terdapat terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat, maka panitia pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon bahwa berkasnya tidak memenuhi persyaratan;
(5)Hasil penyaringan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris penitia pemilihan.

5.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :

a.pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan paling sedikit 1 (satu) tahun;
b.tingkat pendidikan tertinggi;
c.usia termuda.
1. 6.Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Kepala Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Kepala Desa diberhentikan karena :
1. a.berakhir masa jabatannya;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
4. d.melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
5. e.adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
6. f.tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
7. g.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3)Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat;
(4)Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7.Diantara ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

A Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

a.tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
b.melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
c.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
d.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 27 April 2017 WAKIL BUPATI SAMPANG, ttd H. FADHILAH BUDIONO Diundangkan di : Sampang Pada tanggal : 27 April 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd PUTHUT BUDI SANTOSO, SH,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610114 198603 1 008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 73-3/2017 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I. UMUM Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga. Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar- rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Jika pemerintah Desa menjadi sentrum kekuasaan politik, maka Kepala Desa (lurah Desa) merupakan personifikasi dan representasi pemerintah Desa. Semua perhatian di Desa ditujukan kepada Kepala Desa secara personal. Hitam putihnya Desa ini tergantung pada Kepala Desanya. Kades harus mengetahui semua hajat hidup orang banyak, sekalipun hanya selembar daun yang jatuh dari pohon. Karena itu Kepala Desa selalu sensitif terhadap legitimasi di mata rakyatnya. Legitimasi berarti pengakuan rakyat terhadap kekuasaan dan kewenangan Kepala Desa untuk bertindak mengatur dan mengarahkan rakyat. Kepala Desa yang terpilih secara demokratis belum tentu memperoleh legitimasi terus-menerus ketika menjadi pemimpin di Desanya. Legitimasi mempunyai asal-usul dan sumbernya. Legitimasi Kepala Desa bersumber pada ucapan yang disampaikan, nilai-nilai yang diakui, serta tindakan yang diperbuat. Umumnya Kepala Desa yakin bahwa pengakuan rakyat sangat dibutuhkan untuk membangun eksistensi dan menopang kelancaran kebijakan maupun tugas-tugas yang diemban, meski setiap Kepala Desa mempunyai ukuran dan gaya yang berbeda-beda dalam membangun legitimasi. Tetapi Kepala Desa umumnya membangun legitimasi dengan cara- cara yang sangat personal ketimbang institusional. Kepala Desa dengan gampang diterima secara baik oleh warga bila ringan tangan membantu dan menghadiri acara-acara privat warga, sembada dan pemurah hati, ramah terhadap warganya, dan lain-lain. Di sisi lain, pemerintahan Desa mempunyai organisasi dan birokrasi yang sederhana. Para Birokrat Desa (sekretaris Desa hingga kepala urusan) disebut sebagai perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk pelayanan administratif di dalamnya. Di Jawa, perangkat Desa sering disebut sebagai “Pamong Desa”, yang karena posisinya sebagai pemuka masyarakat, dan memperoleh mandat untuk mengayomi dan membimbing rakyat Desa. Mereka juga mempunyai atribut mentereng (abdi negara dan abdi masyarakat) yang menjadi kebanggaannya. Sebagai abdi negara, perangkat Desa menyandang atribut dan simbol-simbol yang diberikan oleh negara, sekaligus menjalankan tugas-tugas negara, seperti menarik pajak, mengurus administrasi, surat-surat resmi, pendataan penduduk dan lain-lain. Sebagai abdi masyarakat, perangkat Desa bertugas melayani masyarakat 24 jam, mulai pelayanan administratif hingga pelayanan sosial (mengurus kematian, hajatan, orang sakit, pasangan suami isteri yang mau cerai, konflik antarwarga, dan sebagainya). II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat mengangkat panitia pembantu selain panitia pemilihan yang telah ada sebelumnya dengan persetujuan BPD, dengan pertimbangan luasan dan kondisi wilayah desa yang tidak memungkinkan dilaksanakan hanya oleh panitia pemilihan yang berjumlah 21 (dua puluh satu) orang. Panitia pembantu tersebut bertugas membantu panitia pemilihan untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Angka 2

Pasal 6A

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Dalam hal menjaga netralitas dan kemungkinan terjadinya kecurangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, setiap pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara, serta perlengkapan pemilihan lainnya wajib mendapatkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Angka 3

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Persyaratan sebagai Calon Kepala Desa meliputi :

a.Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
b.Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.
c.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dengan melampirkan foto kopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akte kelahiran keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang;
f.Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
g.Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
h.cukup jelas
i.Surat Keterangan dari ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j.Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
k.Surat keterangan bebas narkoba yang dikelurakan oleh badan narkotika Kabupaten sampang;
l.Surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Ayat (3) Cukup jelas. Angka 4

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penelitian kelengkapan dan kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dengan didampingi oleh seksi pelaksana panitia pemilihan kabupaten yang terdiri atas:

a.Camat;
b.Kapolsek;
c.Danramil;
d.Sekcam;
e.Kepala UPTD Dinas Pendidikan;
f.PPAI; dan
g.Kasi Pemerintahan Kecamatan Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 5

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…