DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

antara lain memuat tentang Ketentuan Umum; Tujuan Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang tahun 2018; Sumber dan Besaran Dana Cadangan ; Penempatan Dana Cadangan; Pencairan dan Penggunaan Dana Cadangan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Perturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3891);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG Dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
2.Daerah adalah Kabupaten Sampang;
3.Kepala Daerah adalah Bupati Sampang;
4.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sampang;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang;
6.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif cukup besar dan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
7.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
8.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas daerah;
9.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan Daerah.
10.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
11.Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang tahun 2018.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan SiLPA APBD Tahun Anggaran 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016, dan/atau penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lainnya yang telah ditentukan penggunaannya.

Pasal 4

Dana Cadangan yang disisihkan untuk pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) melalui, dengan rincian sebagai berikut :

a.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
b.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
c.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) pada Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

BAB IV

PENEMPATAN DANA

Pasal 5

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditempatkan pada rekening tersendiri dalam bentuk deposito disimpan pada rekening tersendiri dalam bentuk deposito disimpan pada PT. Bank Pemerintah atau Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah.
(2)Penerimaan hasil bunga deposito dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama belum dicairkan, menambah jumlah dana cadangan;

BAB V

PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

(1)Dana Cadangan dicairkan apabila seluruh jumlah dana yang disisihkan telah tercapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah;
(2)Pemindahbukuan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang telah ditetapkan ditambah bunga deposito dana cadangan.
(3)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Surat Perintah Pemindahbukuan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
(4)Penarikan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di transfer ke rekening Kas Daerah dan dianggarkan melalui Pos Penerimaan Pembiayaan pada Obyek Pencairan Dana Cadangan.

Pasal 7

Penatausahaan penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Cadangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di : Sampang Pada tanggal : 7 Oktober 2015 BUPATI SAMPANG, H. A. FANNAN HASIB - 7 – Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 21 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi Pembina Utama Muda NIP. 19610114 198603 1 008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 4 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN I. UMUM Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang akan dilaksanakan tahun 2018, maka untuk kelancaran pelaksanaan tersebut perlu disediakan dana yang memadai. Pelaksanaan Pemilukada membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga dibutuhkan penganggaran secara bertahap yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga sesuai Pasal 303 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2015