DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sampang. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri. Yang diatur dalam peraturan ini antara lain klasifikasi minunan beralkohol, pengendalian peredaran, pengawasan dan pembinaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa di wilayah Kabupaten Sampang memiliki nilai-nilai kehidupan yang religius, sehingga minuman beralkohol dapat menimbulkan efek negatif terhadap tatanan kehidupan di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 190);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/ 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2.Bupati adalah Bupati Sampang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah ( P D ) Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5.Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6.Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu.
7.Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C2H5OH) dan/atau metil alkohol (CH3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa.
8.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
9.Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan dan/atau mendistribusikan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
10.Mengoplos adalah mencampur, meramu, dan menyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman beralkohol.
11.Menyimpan adalah meletakkan di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang.
12.Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
13.Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klab malam adalah hotel, restoran dan bar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
14.Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah surat izin untuk menyelenggarakan tempat usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
15.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
16.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disebut SIUP-MBT adalah surat izin adalah untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol tradisional.
17.Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
18.Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran Provinsi Jawa Timur.
19.Sub Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran Provinsi Jawa Timur.
20.Penjual Langsung minuman beralkohol adalah badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat.
21.Pengecer Minuman Beralkohol adalah orang atau badan usaha yang menjual minuman beralkohol khusus dalam kemasan secara eceran.
22.Label Edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol.
23.Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
24.Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disebut TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
25.Pengusaha Toko Bebas Bea adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
26.Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
27.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sampang.
28.Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.

BAB II

KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

(1)Minuman Beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor;
(2)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) sampai dengan 5% (lima persen);
2. b.minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. c.minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

Dalam hal pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Bupati berwenang:

a.menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual Langsung dan Penjual Eceran selain TBB;
b.menerbitkan rekomendasi bagi TBB dalam memperoleh SIUP-MB sebagai pengecer dari Gubernur;
c.menerbitkan SIUP-MBT;
d.menerbitkan label edar MBT;
e.melakukan pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal di daerahnya;
f.melakukan penelitian lapangan dan menyusun Berita Acara Penelitian Lapangan sebagai syarat permohonan rekomendasi Gubernur bagi Distributor untuk mendapatkan SIUP-MB golongan B dan/atau golongan C dari Pemerintah;
g.menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan langsung dan/atau penjualan secara eceran minuman beralkohol selain TBB;
h.menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan minuman beralkohol;
i.melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam negeri jenis produksi secara tradisional;
j.melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan MBT untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

(1)Bupati berwenang meneribitkan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
(2)SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah mendapat rekomendasi dari Bupati;
(3)SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet;
(4)SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
(5)Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
(6)Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan, dan tata cara perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB V

MBT

Pasal 5

(1)Masyarakat yang melakukan kegiatan usaha produksi MBT harus berbentuk kelompok usaha atau koperasi;
(2)Setiap kelompok usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh memproduksi MBT tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) liter per hari;
(3)Hasil produksi MBT oleh kelompok usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang diedarkan dan/atau dijual di luar wilayah Kabupaten Sampang.

Pasal 6

(1)Setiap kelompok usaha dan koperasi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan MBT wajib memiliki SIUP-MBT;
(2)Kegiatan Usaha Perdagangan sebagaimana duiaksud pada ayat (1) hanya untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan;
(3)SIUP-MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati;
(4)SIUP MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

(1)MBT yang diedarkan oleh kelompok usaha atau koperasi wajib dikemas dan menggunakan label edar yang diterbitkan oleh Bupati;
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan SIUP-MBT, label edar MBT, dan pembatasan peredaran dan/atau penjualan MBT, diatur dalam peraturan bupati

BAB VI

PENGENDALIAN PEREDARAN

Pasal 8

(1)Minuman beralkohol produk asal impor dan produk dalam negeri yang diedarkan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung wajib dikemas dan menggunakan label edar yang diterbitkan oleh Gubernur;
(2)MBT wajib dikemas dan menggunakan label edar yang diterbitkan oleh Bupati;
(3)Label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
1. a.nama produk;
2. b.kadar alkohol;
3. c.daftar dan komposisi bahan yang digunakan;
4. d.berat bersih atau isi bersih;
5. e.nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
6. f.tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; dan
7. g.pencantuman tulisan ”minuman beralkohol” dan tulisan peringatan ”dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum”.

Pasal 9

(1)Permohonan label edar oleh pengusaha diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan;
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai percetakan dan tata cara mendapatkan label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 10

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C terdiri dari:

a.penjualan langsung untuk diminum; dan
b.penjualan secara eceran.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…