DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang, yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Suara Sampang adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, untuk kepentingan masyarakat dan berkedudukan di Kabupaten Sampang. Diantaranya Mengatur mengenai pembentukan, nama, kedudukan; sifat, fungsi dan kegiatan, perizinan, organisasi, kepegawaian, pendanaan dan pertanggungjawabaan, penyelenggaraan penyiaran, persyaratan teknis peranggkat penyiaran, pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi lembaga penyiaran publik lokal sebagai pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, perlu meninjau kembali keberadaan RSPD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1986);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SAMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sampang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya diangkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.
5.Sistem Penyiaran Nasional adalah adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang, yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Suara Sampang adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, untuk kepentingan masyarakat dan berkedudukan di Kabupaten Sampang.
7.Radio Siaran Pemerintah Daerah Suara Sampang, yang selanjutnya disingkat RSPD Suara Sampang adalah lembaga penyiaran radio yang berkedudukan di Kabupaten Sampang.
8.Dewan Pengawas adalah organisasi LPPL Radio Suara Sampang yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah dan unsur LPPL yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Suara Sampang.
9.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Suara Sampang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio Suara Sampang.
10.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
11.Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah daerah.
12.Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan ke khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan Spektrum Frekuensi Radio.
13.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan didalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melaui perangkat penerima siaran.
14.Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
15.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal‐hal penyiaran yang ada di Provinsi Jawa timur, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang‐undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
16.Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur.
17.Forum Rapat Bersama adalah forum yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah untuk menghasilkan kesepakatan izin alokasi penggunaan spektrum frekuensi radio yang diusulkan oleh KPI berdasarkan permintaan Pemohon.
18.Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh KPI kepadalembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
19.Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk LPPL dengan namaLPPL Radio Suara Sampanguntuk menggantikan RSPD.

Pasal 3

LPPL Radio Suara Sampang merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

LPPL Radio Suara Sampangberkedudukan di Kabupaten Sampang.

BAB III

SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 5

LPPL Radio Suara Sampangbaik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraanpenyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 6

(1)LPPL Radio Suara Sampangberfungsi sebagai media informasi pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat;
(2)LPPL Radio Suara Sampangdalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

LPPL Radio Suara Sampang bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 8

(1)LPPL Radio Suara Sampangmenyelenggarakan kegiatan siaran lokal;
(2)Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Suara Sampangdapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 9

(1)Sebelum menyelenggarakan kegiatannnya LPPL Radio Suara Sampang wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;
(2)Izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perilaku penyiaran yang berlaku bagi jasa penyiaran radio yang diselenggarakan oleh LPPL Radio Suara Sampang;
(3)Izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada LPPL Radio Suara Sampang selaku pemohon, setelah melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.melengkapi persyaratan administratif dan dokumen yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang izin penyelenggaraan penyiaran;
2. b.menyerahkan Studi Kelayakan ke KPI;
3. c.Tahap Verifikasi Administratif yang merupakan pemeriksaan kelengkapan dokumen;
4. d.Tahap Verifikasi Faktual yang merupakan keaslian dokumen dan kecocokan kondisi di lapangan;
5. e.Prosedur Evaluasi Dengar Pendapat yang diadakan antara KPI dan LPPL Radio Suara Sampang selaku pemohon;
6. f.Forum Rapat Bersama yang diadakan antara KPI dan Pemerintah khusus untuk perizinan.
(4)Izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain;
(5)LPPL Radio Suara Sampang selaku pemohon wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran melalui kas negara.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi LPPL Radio Suara Sampang terdiri atas :
1. a.Dewan Pengawas; dan
2. b.Dewan Direksi;
(2)Susunan Organisasi LPPL Radio Suara Sampangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…