Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.832.100.321.627 bertambah sejumlah Rp.34.437.903.647.45 sehingga menjadi Rp.1.866.538.225.274,45
Memuat teks peraturan…
BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMPANG, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2016; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Dua Atas Undang- Uandang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Repuublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 34. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Sampang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 2); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 3); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 4); 39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 4); 40. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 9); 41. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG Dan BUPATI SAMPANG
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.832.100.321.627 bertambah sejumlah Rp.34.437.903.647.45 sehingga menjadi Rp.1.866.538.225.274,45 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan a. Semula Rp. 1.711.100.321.627,00 b. Berkurang Rp. (59.377.890.856,45) (-) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.651.722.430.770,55 2. Belanja a. Semula Rp. 1.832.100.321.627,00 b. Bertambah Rp. 34.437.903.647,45 (+) Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.866.538.225.274,45(-) Defisit setelah Perubahan Rp. (214.815.794.503,90) 3. Pembiayaan : a. Penerimaan 1) Semula Rp. 127.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 103.815.794.503,90 (+) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.230.815.794.503,90 b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 6.000.000.000,00 2) Bertambah Rp10.000.000.000,00(+) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 16.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp.214.815.794.503,90 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1). Semula Rp. 120.965.331.272,00 2). Bertambah Rp. 16.940.899.651,00(+) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 137.906.230.923,00 b. Dana Perimbangan 1). Semula Rp. 1.216.643.037.755,00 2). Berkurang Rp. 44.138.917.688,00(-) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp.1.172.504.120.067,00 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1). Semula Rp. 78.561.577.022,00 2). Bertambah Rp. 16.992.793.883,00(+) Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp. 95.554.370.905,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah 1). Semula Rp.15.800.500.000,00 2). Bertambah Rp 710.525.000,00 (+) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 16.511.025.000,00 b. Retribusi daerah 1). Semula Rp. 18.768.285.250,00 2). Berkurang Rp. 8.000.000,00(-) Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 18.760.285.250,00 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1). Semula Rp. 7.834.969.000,00 2). Berkurang Rp. 754.419.232,00 (-) JumlahPengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 7.080.549.768,00 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1). Semula Rp. 78.561.577.022,00 2). Bertambah Rp. 16.992.793.883,00 (+) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 95.554.370.905,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 1). Semula Rp. 84.906.035.755,00 2). Berkurang Rp. 9.289.901.755,00 (-) Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan Rp. 75.616.134.000,00 b. Dana alokasi umum 1). Semula Rp. 827.952.746.000,00 2). Berkurang Rp 119.930.102.344,00(-) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 708.022.643.656,00 c. Dana alokasi khusus 1). Semula Rp. 263.276.180.000,00 2). Bertambah Rp. 125.589.162.411,00(+) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 388.865.342.411,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah 1). Semula Rp. 2.187.739.650,00 2). Bertambah Rp. 0,00(+) Jumlah pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 2.187.739.650,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 1). Semula Rp.68.855.402.950,00 2). Berkurang Rp. 4.608.264.819,45 (-) Jumlah dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp 64.247.138.130,55 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 171.319.504.000,00 2) Berkurang Rp. 130.811.428.000,00(-) Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 40.508.076.000,00 d. Bantuan keuangan dari Propinsi dan pemerintah daerah lainnya 1). Semula Rp. 0,00 2). Bertambah Rp. 103.239.820.000,00(+) Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi dan Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 103.239.820.000,00 e. Dana Desa 1) Semula Rp 131.129.306.000,00 2) Bertambah Rp 0,00(+) Jumlah Dana Desa setelah perubahan Rp 131.129.306.000,00
(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 973.898.155.560,00 2) Berkurang Rp 39.383.866.081,03(-) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 934.514.289.474,97 b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 858.202.166.067,00 2) Bertambah Rp 73.821.769.728,48(+) Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 932.023.935.795,48 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1). Semula Rp. 696.918.834.440,00 2). Berkurang Rp. 39.793.896.635,19(-) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 657.124.937.804,81 b. Belanja Hibah 1). Semula Rp. 20.383.024.100,00 2). Bertambah Rp. 17.855.188.900,00(+) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 38.238.213.000,00 c. Belanja Bantuan Sosial 1). Semula Rp. 19.914.888.900,00 2). Berkurang Rp. 3.779.863.712,00(-) Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 16.135.025.188,00 d. Belanja Bagi Hasil 1). Semula Rp 3.466.768.120,00 2). Berkurang Rp (-) Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 3.466.768.120,00 e. Belanja Bantuan Keuangan 1). Semula Rp 230.714.640.000,00 2). Berkurang Rp 12.665.294.399,44(-) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 218.049.345.600,56 f. Belanja Tidak Terduga 1). Semula Rp 2.500.000.000,00 2). Berkurang Rp 1.000.000.000,00 (-) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp.1.500.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1). Semula Rp. 15.475.358.500,00 2). Berkurang Rp 362.762.240,00(-) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 15.112.596.260,00 b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp 326.810.265.565,00 2) Bertambah Rp 4.939.192.464,24(+) Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp.331.749.458.029,24 c. Belanja modal 1). Semula Rp.515.916.542.002,00 2). Bertambah Rp. 69.245.339.504,24(+) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 585.161.881.506,24
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan 1) Semula Rp. 127.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 103.815.794.503,90(+) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 230.815.794.503,90 b. Pengeluaran 1) Semula Rp 6.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 10.000.000.000,00(+) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 16.000.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 1). Semula Rp 125.000.000.000,00 2). Bertambah Rp 103.815.794.503,90 (+) Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp 228.815.794.503,90 b. Penerimaan kembali pemberian penyertaan modal 1). Semula Rp 2.000.000.000,00 2). Bertambah Rp 0,00(+) Jumlah penerimaan kembali pemberian penyertaan modal setelah Perubahan Rp 2.000.000.000,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 1). Semula Rp 6.000.000.000,00 2). Bertambah Rp 0,00(+) Jumlah penyertaan modal setelah Perubahan Rp. 6.000.000.000,00 b. Pembentukan Dana Cadangan 1). Semula Rp 0,00 2). Bertambah Rp10.000.000.000,00(+) Jumlah penyertaan modal setelah Perubahan Rp 10.000.000.000,00 c. Pembayaran pokok utang 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00(-) Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp 0,00
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di : Sampang Pada tanggal : 21 Oktober 2016 BUPATI SAMPANG, H.A.FANNAN HASIB Diundangkan di : Sampang Pada tanggal : 21 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi Pembina Utama Muda NIP. 19610114 198603 1 008 Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor : 6
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Daerah (Perda)