DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pengaturan dan penegakan ketertiban umum di Kabupaten Sampang; Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. Tertib jalan dan angkutan jalan; b. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; c. Tertib lingkungan; d. Tertib tempat dan usaha tertentu; e. Tertib bangunan; f. Tertib sosial; g. Tertib tempat hiburan dan keramaian; h. Tertib peran serta masyarakat dan i. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta memuat tentang sanksi administrasi; ketentuan penyidikan; Ketentuan Pidana;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Sampang yang pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Managemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Managemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
19.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
20.Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
22.Peraturan Menteri Dalam Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/ tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 4);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 5);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 7);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2.Kepala Daerah adalah Bupati Sampang
3.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, teratur dan nyaman.
5.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6.Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Sampang, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
7.Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat- tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah
9.antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan dan dibantaran rel kereta api.
10.Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
11.Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, Karaoke, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
12.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan
13.Penambangan adalah Bagian kegiatan usaha mengambil/menggali pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batuan dan mineral ikutannya.
14.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15.Kerusakan Lingkungan adalah kerusakan akibat – akibat penambagan atau pengangkutan yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan dan jalan.
16.Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 7 –

(1)Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pengaturan dan penegakan ketertiban umum di Kabupaten Sampang;
(2)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.Tertib jalan dan angkutan jalan;
2. b.Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
3. c.Tertib lingkungan;
4. d.Tertib tempat dan usaha tertentu;
5. e.Tertib bangunan;
6. f.Tertib sosial;
7. g.Tertib tempat hiburan dan keramaian;
8. h.Tertib peran serta masyarakat dan
9. i.Pembinaan, pengendalian dan pengawasan

BAB III

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 3

(1)Setiap orang yang akan menyeberang jalan menggunakan sarana penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
(2)Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
(3)Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada terminal atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
(4)Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Setiap pengguna kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang akan memasuki kawasan pengendalian lalu lintas dilarang memberi uang kepada pengemis dan pengamen jalanan - 8 –

Pasal 5

Setiap Orang atau sekelompok orang dilarang mengamen dan meminta-minta di persimpangan jalan protokol, Traffic light atau didalam kendaraan umum serta menganggu arus kendaraan lalu lintas;

Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang:

a.mengangkut bahan cair, berlumpur, berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
b.mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

Pasal 7

(1)Setiap kendaraan harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
(2)Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
1. a.membuang sampah di jalan dan tempat umum/sungai,selokan dan atau diluar tempat sampah yang tersedia;
2. b.meludah di jalan.

Pasal 8

(1)Setiap Orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
(2)Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Tidak termasuk penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perparkiran untuk kegiatan sosial dan keagamaan yang bersifat insedental.

BAB IV

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM - 9 –

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan dilarang:
1. a.melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, Ruang Terbuka Hijau (RTH) beserta kelengkapannya;
2. b.memanfaatkan ruang terbuka hijau (RTH) kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
3. c.bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
4. d.menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainya;
5. e.memotong, menebang pohon atau mengambil daun dan tanaman hias yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan Ruang Terbuka hijau (RTH) tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
6. f.menyakiti pohon dengan cara menempel, melukai, mengikat pohon;
7. g.berjongkok, tidur dan berdiri di atas bangku taman serta membuang putung rokok, sampah/sisa Makanan pada bangku taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
(2)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib mengganti tanaman dengan kriteria ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi.

BAB V

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 10

Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan ruang tebuka hijau (RTH).

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…