DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari : a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan. Pembentukan Perangkat daerah bertujuan untuk : a. menunjang kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; b. menata dan/atau menyelaraskan fungsi dalam rangka perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas mulai dari perencanaan, pelaksansaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan c. mewujudkan tata kelola pemerintahan untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Sampang
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3.Bupati adalah Bupati Sampang;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang;
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang;
8.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang;
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sampang;
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sampang; dan
11.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan asas :

a.Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.Efisiensi;
c.Efektivitas;
d.Pembagian habis tugas;
e.Rentang kendali;
f.Tata kerja yang jelas; dan
g.Fleksibilitas.

Pasal 3

Pembentukan Perangkat daerah bertujuan untuk :

a.menunjang kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b.menata dan/atau menyelaraskan fungsi dalam rangka perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas mulai dari perencanaan, pelaksansaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
c.mewujudkan tata kelola pemerintahan untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan.

BAB III

PEMBENTUKAN, JENIS DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

Pasal 5

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.

Pasal 6

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe A

Pasal 7

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Tipe B

Pasal 8

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari :

1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2.Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga, Bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata;
3.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
4.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial;
5.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
10.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
11.Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat berupa Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran;
12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
13.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
14.Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Bidang tenaga Kerja;
15.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
16.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan;
17.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
18.Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
19.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
20.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.

Pasal 9

Badan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e terdiri dari :

1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2.Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan
3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tipe B, melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 10

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari :

a.Kecamatan Sreseh dengan tipe A;
b.Kecamatan Torjun dengan tipe A;
c.Kecamatan Sampang dengan tipe A;
d.Kecamatan Camplong dengan tipe A;
e.Kecamatan Omben dengan tipe A;
f.Kecamatan Kedungdung dengan tipe A;
g.Kecamatan Jrengik dengan tipe A;
h.Kecamatan Tambelangan dengan tipe A;
i.Kecamatan Banyuates dengan tipe A;
j.Kecamatan Robatal dengan tipe A;
k.Kecamatan Sokobanah dengan tipe A;
l.Kecamatan Ketapang dengan tipe A;
m.Kecamatan Pangarengan dengan tipe A;
n.Kecamatan Karangpenang dengan tipe A.

Pasal 11

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari :

a.Sekretaris;
b.2 (dua) Sub Bagian;
c.dan 5 (lima) seksi;

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 7 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PEMBENTUKAN, JENIS DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PEMBENTUKAN, JENIS DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2017