DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Jumlah penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang sampai dengan tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp.3.101.415.062,33 (tiga milyar seratus satu juta empat ratus lima belas ribu enam puluh dua koma tiga puluh tiga sen rupiah) Rincian Penyertaan Modal adalah sebagai berikut : a. Jumlah Penyertaan Modal pada tahun 1980 sampai dengan Tahun 2008 sebesar Rp. 1.923.179.315,00 (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah). b. Jumlah Penyertaan Modal pada tahun 2016 melalui : 1. Pengalihan pinjaman pokok pada tahun 2003 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); 2. Pengalihan pinjaman pokok pada tahun 2004 senilai Rp.350.320.000,- (tiga ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); 3. Pengalihan bunga pinjaman dari pinjaman pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 senilai Rp.472.643.112,33 (empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus dua belas koma tiga puluh tiga sen rupiah);dan 4. pemanfaatan bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang tahun buku 2015 yang tidak disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 105.272.635 (seratus lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabilah jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 05 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 02 Tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 05 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1995 Seri C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TRUNOJOYO SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sampang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.
5.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
6.Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang.
8.Penyertaan modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
9.Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah :

a.untuk semakin memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang dan meningkatkan kapasitas usaha serta menumbuh kembangkan potensi daerah, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
b.Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal’s MDG’s) tahun 2025 dengan cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah perdesaan sebanyak 60%.

BAB III

SUMBER PERMODALAN

Pasal 3

(1)Jumlah penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang sampai dengan tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp.3.101.415.062,33 (tiga milyar seratus satu juta empat ratus lima belas ribu enam puluh dua koma tiga puluh tiga sen rupiah).
(2)Rincian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Jumlah Penyertaan Modal pada tahun 1980 sampai dengan Tahun 2008 sebesar Rp. 1.923.179.315,00 (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah).
2. b.Jumlah Penyertaan Modal pada tahun 2016 melalui :
  1. 1.Pengalihan pinjaman pokok pada tahun 2003 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  2. 2.Pengalihan pinjaman pokok pada tahun 2004 senilai Rp.350.320.000,- (tiga ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
  3. 3.Pengalihan bunga pinjaman dari pinjaman pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 senilai Rp.472.643.112,33 (empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus dua belas koma tiga puluh tiga sen rupiah);dan
  4. 4.pemanfaatan bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang tahun buku 2015 yang tidak disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 105.272.635 (seratus lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)

Pasal 4

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penyertaan modal daerah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV

HASIL LABA

Pasal 5

(1)Atas Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang pada Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang, maka Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang mempunyai kewajiban menyetor bagian laba yang diperoleh setiap tahun sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari laba bersih ke kas daerah.
(2)45 % (empat puluh lima persen) dari laba yang diperoleh setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung oleh Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang dengan rincian sebagai berikut :
1. a.untuk cadangan umum 15 % (lima belas persen);
2. b.untuk sosial dan pendidikan 10 % (sepuluh persen);
3. c.untuk jasa produksi 10 % (sepuluh persen);
4. d.untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan 10 % (sepuluh persen);

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak melakukan pengawasan dan pembinaan dalam melaksanakan Penyertaan Modal dan Kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan Penyertaan Modal.
(4)Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang mengatur tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah berikut ini :

1.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2007 pada PDAM Trunojoyo Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2007 Nomor 2 SERI : E);
2.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2008 pada PDAM Trunojoyo Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 26); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan : di Sampang pada tanggal : 29 Desember 2016 BUPATI SAMPANG, H. A. FANNAN HASIB Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 29 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610114 198603 1 008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 444-8/2016 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TRUNOJOYO SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016

1.UMUM Dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang serta untuk memperkuat struktur permodalan guna mendorong dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Sampang perlu melakukan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang berdasarkan prinsip- prinsip ekonomi yang sehat. Berdasarkan Audit Memorandum BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor S2719/PW13/4/2014 Tanggal 25 Juni 2014 yang antara lain menyatakan bahwa: Penetapan Bantuan Pinjaman Modal Beserta Bunganya Sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang ini sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam Tahun Anggaran berkenaan, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Daerah berkenaan. Bahwa untuk melaksanakan rekomendasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dimaksud perlu di bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang. Hal ini dikarenakan Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten merupakan kegiatan yang strategis bagi pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah serta menciptakan lapangan kerja.
2.PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…