DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan dan acuan untuk percepatan pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan yang berperspektif gender. Ruang lingkup pengaturan PUG meliputi : a. perencanaan dan pelaksanaan; b. kerja Sama; c. Pelaporan; d. Pembinaan dan Pengawasan; e. Pendanaan; e. Sanksi Administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang berkomitmen bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah diperlukan agar sumber daya manusia laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban, peran, serta tanggungjawab yang sama sebagai bagian integral dari pembangunan daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention of Elimination of All Form Of Discrimination Against women (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskirimasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
11.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
12.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG Dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3.Bupati adalah Bupati Sampang.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan.
6.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7.Kesetaraan Gender adalah kesaman kondisi bagi laki- laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender laki-laki dan perempuan.
10.Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11.Responsif gender adalah keadaan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan- perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.
12.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13.Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14.Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi atau lembaga di Daerah.
15.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
17.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Focal Point adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing.
21.Pelembagaan PUG adalah suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu kelembagaan yang dimiliki focus dan konsentrasi terhadap PUG.
22.Partisipasi Masyarakat adalah wujud keterlibatan dan peran serta masyarakat Daerah secara aktif dan utuh dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan di Daerah melalui implementasi PUG.
23.Gender Analysis Pathway adalah suatu instrumen analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.
24.Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat dengan RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman untuk melaksanakan strategi pembangunan yang mengintegrasikan gender sebagai satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender di Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PUG berdasarkan asas:

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.keadilan;
c.partsipasi;
d.kesetaraan; dan
e.non diskriminasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan dan acuan untuk percepatan pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan yang berperspektif gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender.
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
f.Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan PUG meliputi :

a.perencanaan dan pelaksanaan;
b.kerja Sama;
c.Pelaporan;
d.Pembinaan dan Pengawasan;
e.Pendanaan;
e.Sanksi Administratif.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG.
(2)Rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam :
1. a.RPJMD;
2. b.RKPD;
3. c.Renstra PD; dan
4. d.RAD PUG.
(3)Penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
(4)Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Gender Analysis Pathway.
(5)Penyusunan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.
(6)Ketentuan mengenai penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
(2)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu :
1. a.komitmen;
2. b.kebijakan;
3. c.kelembagaan;
4. d.sumber daya;
5. e.sistem informasi dan data terpilah;
6. f.alat analisis gender; dan
7. g.partisipasi masyarakat.
(3)Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG
(4)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis.
(5)Kelompok Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas para Perangkat Daerah;
(6)Kelompok Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas para Unit Kerja.
(7)Kelompok Penggerak dan Kelompok Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dalam bentuk Pokja PUG dan focal Point.

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat strategi, program, kegiatan, kerangka kerja dan kerangka pemantauan serta indikator pelaksanaan PUG sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Pokja PUG, Tim Penggerak PUG dan focal point sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Pokja PUG dan Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(4)Focal point sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di masing-masing Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…