Materi pokok: Maksud, Tujuan dan Ruang lingkup, Pajak, Retribusi, Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas pokok Pajak/Retribusi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, dan Sanksi Administratif
Memuat teks peraturan…
Maksud ditetapkannya peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah, serta memberikan tepastian hukum atas pemungutan pajak dan retribusi bagi masyarakat. Bagian Kedua Tujuan
Tujuan ditetapkannya peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan pqlak dan retribusi. Bagran Ketiga Ruang Lingkup
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup ketentuan mengenai sumber penerimaan Daerah berupa_ pajak dan Retribusi. e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. OPSEN BBNKB. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hurufc, huruf f, dan hurufg merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh W4iib Pajak. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SKPD dan SPPT. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain SPTPD. Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagran Kedua Rincian Pajak Paragraf 1 PBB-P2
Objek PBB-P2 yakni Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. gumi ssSagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. Dikecualikan Objek PBB-P2 dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/ atau Bangunan yang semata-mata digunakal untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Ma.ss Rapid Transit),lintas raya terpadu (Light Rail Transiti, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan i. Bumi dan/ atau Bangunan yang dipungut p4jak bumi dan bangunan oleh pemerintah.
Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOp. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditefafkan berdasarkan proses penilaian PBB-p2. NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kcna pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek pBB-p2 untuk setiap Tahun Pajak. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun seiuai dengan perkembangan wilayahnya. Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati Ketentuan lebih tanjut mengenai penilaian pBB-p2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuan gan negara.
Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20%o (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOp tidak kena pajak. - 1l - (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek pBB-p2 ditentukan dengan mempertimbangkan : a. kenaikan NJOp hasil penilaian; b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan qgrtimla1San sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: a. untuk NJOP sampai dengan Rp 500.00O.000,00,_ (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,0146/o - (nol koma nol empat belas persen) per tahun; b. untuk NJOp antara Rp 5OO.OO0.OOt,-(lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah)ditetapkan sebesar O,Ol7o/o (nol koma nol tujuh belas persen); c. untuk NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) ditetapkan sebesar O,O2lo/o (nol koma nol dua puluh satu persen) per tahun. d. untuk penilaian individual, tarif pBB-p2 dengan NJOP- s"r_npai dengan Rp 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun. e. untuk penilaian individua-l , tarif pBB-p2 dengan NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu mit[,ar rupiah) ditetapkan sebesar O,2SVo (nol koma dua puluh lima belas persen) per tahun. Tarif PBB-P2 Peruntukan lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar 0,0 13% (nol koma nol tiga belas persen). Pasal l1 Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pBB_p2 sebigaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan tarif pBB_p2 sebagaimana dimalsud dalam pasaj 1O. Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat teq.adinya kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan. Saat yang menentukan untuk menghitung pBB_p2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Telurut keadaan objek pBB-p2 pada tanggai 1 Januari. PB!-P2.yanq tgrutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek pBB-p2. Termasuk dalam wilayah pemungutan pBB_p2 sebagaimana dimaksud pada ayat (a) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada: a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut. Paragraf 2 BPHTB
Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagais1611s dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemindahan hak karena: 1. jual beli; 2. tukar menukar. 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan pembeli dalam lelang; pelaksanaan putusan hakim yang kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha, atau 13. hadiah. b. Pemberian hak baru karena: 1. Kelanjutan pelepasan hal<; dan 2. Di luar pelepasan hak. HaI< atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1. hak milik; 2. hak guna usaha; 3. hak guna bangunan; 4. hal<pakai; 5. hak milik atas satuan rumah susun: dan 6. hak pengelolaan Yang dikecualikan dari Objek BpHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: a. untuk kantor Pemerintah, pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah; b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lemboga tersebut yang diaiur dengan Peraturan Menteri yang menyelinggaratcan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e. oleh oralg pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria pengecualian objek BpHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. {ritgria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagr masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang peke{aan umum dan perumahan rakyat.
Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan Retribusi. Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. harga transaksi untuk jual beli; b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang. Dalam hal nilai perolehan objek pajak iebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pBB-p2 pada _tahun teq'adinya perolehan, dasar pengenaan IPHTB yang digunakan adalah NJOp yang aigunatan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunaa pada tahun teq'adinya perolehan. (5) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya aktajual beli mengakibatkan: a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BpHTB; atau b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib p4taL melakukan pembayaran kekurangan dimaksud. (6) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) huruf b pating lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli. (71 BPHTB yang terutang dipungut di wilayah baerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada. pasal 17 Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BpHTB. pasal 18 (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib: a. meminta bukti pembayaran BpHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan b. melaporkan pembuatan peg'anjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/ atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) Dalam hal pejabat pembuat a}fta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikenakan sanksi administratif berupa: a. denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagairnana _ dimaksud pada ayat (1) hurufa; dan/atau b. denda sebesar Rp 1.000.O00,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib: a. meminta bukti pembayaran BpHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah llhng; dan b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati -paling lambat pada tanggal l0 (sepuluh) bulan beriku^tnya.- (41 Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang nejara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud p;da ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan keteniuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketertuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurif b dan ayat (2) huruf b diatur dengan peraturan Bupati.
Kep41 kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaral peralihan hak atas tanah setelah Wajib pAjak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. paragraf 3 PBJT
Membuka PDF…