Dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 20 November 2017 BUPATI SAMPANG, ttd H. FADHILAH BUDIONO Diundangkan di : Sampang Pada tanggal : 20 November 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd PUTHUT BUDI SANTOSO, SH,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610114 198603 1 008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 11 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 373-11/2017 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2013 - 2018 I. UMUM Keberhasilan penyelenggaraan program-program pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan daerah tersebut meliputi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Salah satu perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang- Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati terpilih yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 disusun dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. RPJMD tersebut diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025. Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Menindaklanjuti Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 sebagai akibat adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016. Selain hal tersebut, berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD 2013-2018 terdapat beberapa hal yang juga harus dilakukan yaitu :
1.Penyesuaian indikator tujuan RPJMD yang menggambarkan sesuai yang akan dicapai dari suatu misi;
2.Penyesuaian sasaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai;
3.Perubahan indikator sasaran disesuaikan dengan program yang mendukung;
4.Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan sesuai dengan sasaran;
5.Perubahan target indikator sesuai dengan capaian tahun sebelumnya dan kondisi kemampuan daerah;
6.Penambahan program baru disesuaikan dengan kewenangan dan nomenklatur bidang di Perangkat Daerah;
7.Penghapusan program karena kegiatan digabung ke program lainnya;
8.Perubahan indikator kinerja program Berdasarkan ketentuan Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai akibat penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 dan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1