DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.051.989.153.844,00 (dua triliun lima puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3.Bupati adalah Bupati Sampang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.
7.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
8.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
9.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
12.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13.Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14.Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15.Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16.Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama.
18.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut dengan SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama1 (satu) periode anggaran.
20.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.051.989.153.844,00 (dua triliun lima puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah Rp 1.996.892.483.399,00
b.Belanja Daerah Rp 2.051.989.153.844,00 Defisit Rp (55.096.670.445,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Rp 109.936.272.108,00
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Rp 54.839.601.663,00
3. 3.Pembiayaan Netto Rp 55.096.670.445,00 Sisa Lebih Pembiayaan Rp 0,00 Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 3

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.996.892.483.399,00 (satu triliun Sembilan ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bersumber dari :

a.PAD; dan
b.Pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)PAD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp343.726.580.016,00 (tiga ratus empat puluh Tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu enam belas rupiah) terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.570.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.250.998.000,00 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
(5)Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp283.405.582.016,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam belas rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.653.165.903.383,00 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.537.167.921.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.997.982.383,00 (seratus lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 6

(1)Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.051.989.153.844,00 (dua triliun lima puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja operasi;
2. b.Belanja modal;
3. c.Belanja tidak terduga; dan
4. d.Belanja transfer.
(2)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.547.926.861.259,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.842.732.585,00 (seratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
(4)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(5)Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp323.219.560.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah direncanakan defisit sebesar Rp55.096.670.445,00 (lima puluh lima miliar sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka (1) direncanakan sebesar Rp109.936.272.108,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
1. a.SiLPA tahun sebelumnya;
2. b.Pencairan dana cadangan; dan
3. c.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
(2)SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 93.186.269.108,00 (sembilan puluh tiga miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan rupiah).
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.003.000,00 (enam belas miliar tiga ribu rupiah).
(4)Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka (2) direncanakan sebesar Rp 54.839.601.663,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) merupakan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 10

Pembiayaan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka (3) merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan surplus sebesar Rp 55.096.670.445,00 (lima puluh lima miliar sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) digunakan untuk menutup defisit.

Pasal 11

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…