DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sampang

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Tujuan, Sumber dan Besaran Dana Cadangan, Penempatan Dana, Pencairan dan Penggunaan Dana Cadanagan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024, memerlukan dana yang cukup besar dan tidak dapat sepenuhnya dalam satu tahun anggaran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Sekretaris Daerah Ketua DPRD Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3891);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Sekretaris Daerah Ketua DPRD
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Sekretaris Daerah Ketua DPRD tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
2.Daerah adalah Kabupaten Sampang;
3.Kepala Daerah adalah Bupati Sampang;
4.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sampang;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang Sekretaris Daerah Ketua DPRD dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang;
6.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
7.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
8.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas daerah;
9.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan Daerah;
10.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya;
11.Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Pembentukan Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lainnya yang telah ditentukan penggunaannya pada APBD Sekretaris Daerah Ketua DPRD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun 2023;
(2)Dana Cadangan yang disisihkan untuk pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah);
2. b.APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah);
3. c.APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
(3)Kekurangan penyediaan dana untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah akan diperhitungkan pada APBD Tahun Anggaran 2024, menyesuaikan dengan perhitungan anggaran dana Pemilihan Kepala Daerah yang telah disetujui bersama Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sampang.
(4)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada objek Pengeluaran Pembiayaan, rincian objek Pembentukan Dana Cadangan.

BAB IV

PENEMPATAN DANA

Pasal 4

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditempatkan pada rekening tersendiri dalam bentuk deposito disimpan pada Bank Pemerintah atau Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
(2)Penerimaan hasil bunga deposito dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama belum dicairkan menambah jumlah dana cadangan;

BAB V

PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

(1)Dana Cadangan dicairkan apabila seluruh jumlah dana yang disisihkan telah tercapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sekretaris Daerah Ketua DPRD Sampang;
(2)Pemindahbukuan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang telah ditetapkan ditambah bunga deposito dana cadangan;
(3)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Surat Perintah Pemindahbukuan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
(4)Penarikan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di transfer ke Rekening Kas Umum Daerah dan dianggarkan melalui Pos Penerimaan Pembiayaan pada Obyek Pencairan Dana Cadangan.

Pasal 6

Penatausahaan penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Cadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 10 Februari 2020 BUPATI SAMPANG, ttd. H. SLAMET JUNAIDI Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 10 Februari 2020 PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd. YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19660711 198809 1 001 Sekretaris Daerah Ketua DPRD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR : 2 Sekretaris Daerah Ketua DPRD PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR ….. TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN I. UMUM Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang akan dilaksanakan Tahun 2024, maka untuk kelancaran pelaksanaan tersebut perlu disediakan dana yang memadai. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga dibutuhkan penganggaran secara bertahap yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga sesuai Pasal 303 ayat (2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…