DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Ruang lingkup Investasi Pemerintah Daerah meliputi: a. Bentuk Investasi; b. Sumber Investasi; c. Perencanaan Investasi; d. Pelaksanaan Investasi; e. Divestasi; f. Kriteria pemberian insentif/ pemberian kemudahan g. Bentuk insentif pasal h. Jenis usaha/ kegiatan investasi yg memperoleh insentif i. Tata cara pemberian insentif j. Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Angaran dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah; k. Pengawasan, dan; l. Evaluasi dan pelaporan pemberian insentif/ pemberian kemudahan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan perkembagan kondisi dan kebijakkan Pemerintah Daerah dalam bidang Investasi, dan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
c.bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta memberikan peluang kerja sama dalam berinvestasi, perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan investasi Pemerintah Daerah;
d.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Ketua Bapemperda Kabag Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahaan Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 285);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 Lembaga Pengelola Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6595);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 44 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656); Ketua Bapemperda Kabag Hukum
14.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754).
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Sampang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sampang.
4.Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjng untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengmbalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Ketua Bapemperda Kabag Hukum
5.Investor adalah penan€rm modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat danf atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
8.Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
9.Investasi langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
10.Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat kepemilikan.
11.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan baran milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
12.Pemberian pinjeman adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Pemerintah, Pemerintah Daerah pada Badan Usaha, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
13.Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14.Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana Investasi oleh Pemerintah Daerah setiap ahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
15.Rencana Kegiatsn Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari APBD yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
16.Penasehat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
17.Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
18.Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka Investasi Surat Berharga dan Investasi Langsung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha dan Masyarakat. Ketua Bapemperda Kabag Hukum
19.Badan Usaha adalah Badan Usaha Swasra yang berbentuk Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
20.Rekening Induk adalah rekening sebagai tempat penyimpanan, penyaluran, dan pengembalian Investasi Pemerintah Daerah.
21.BaranMilik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
22.Anggaran Penfapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan degngan Peraturan Daerah.
23.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan Persekutuan Modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan azas:

a.Transparansi;
b.Akuntabilitas;
c.Responsibilitas;
d.Independensi;
e.Kewajaran dan Kesetaraan;
f.Profesionalisme; dan
g.Kehati-hatian.

Pasal 3

(1)Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
(2)Investasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.
(3)Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
(4)Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(5)Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi: Ketua Bapemperda Kabag Hukum
1. a.bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
2. b.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
3. c.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
4. d.peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
5. e.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
6. f.peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
7. g.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

BAB III

BENTUK INVESTASI

Pasal 4

Ruang lingkup Investasi Pemerintah Daerah meliputi:

a.Bentuk Investasi;
b.Sumber Investasi;
c.Perencanaan Investasi;
d.Pelaksanaan Investasi;
e.Divestasi;
f.Kriteria pemberian insentif/ pemberian kemudahan
g.Bentuk insentif pasal
h.Jenis usaha/ kegiatan investasi yg memperoleh insentif
i.Tata cara pemberian insentif
j.Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Angaran dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah;
k.Pengawasan, dan;
l.Evaluasi dan pelaporan pemberian insentif/ pemberian kemudahan.

Pasal 5

Bentuk Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk:

a.Saham;
b.Investasi Surat utang; dan/atau
c.Investasi Langsung. Ketua Bapemperda Kabag Hukum

Pasal 6

(1)Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek.
(2)Selain saham sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Investasi Pemerintah dapat dilakukan pada saham yang tidak tercatat dan/atau tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Surat Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa surat utang dan/atau sukuk.
(2)Surat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas surat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh:
1. a.Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. b.Koroporasi dan/atau BHL;
3. c.Pemerintah negara lain; dan
4. d.Korporasi dan/atau badan hokum asing.

Pasal 8

Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui:

a.Pemberian Pinjaman;
b.Kerjasama Investasi; dan/atau
c.Bentuk Investasi Langsung lainnya.

BAB IV

SUMBER INVESTASI

Pasal 9

(1)Sumber Investasi Daerah berupa dana dan Barang Milik Daerah.
(2)Sumber Investasi Daerah berupa dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berasal dari:
1. a.APBD;
2. b.Imbal Hasil;
3. c.Pendapatan dari layanan/usaha;
4. d.Hibah;
5. e.Keuntungan dari Investasi yang terdahulu; dan
6. f.Sumber-sumber lainnya yang sah. Ketua Bapemperda Kabag Hukum
(2)Hasil Investasi Pemerintah yang berasal dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai penambah pokok/modal investasi.
(3)Hasil Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Sumber Investasi yang berupa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) ditempatkan dalam Rekening Induk Dana Investasi Daerah yang ditentukan oleh Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam Rekening Induk Dana Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…