DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Ruang lingkup RDTR BWP Sampang meliputi : a. lingkup materi; b. lingkup lokasi; dan c. lingkup perencanaan. Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang BWP Sampang; b. rencana pola ruang;c. rencana jaringan prasarana; d. penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; e. ketentuan pemanfaatan ruang; f. peraturan zonasi; g. perizinan; h. insentif dan disinsentif; i. hak, kewajiban dan peran masyarakat; dan j. sanksi administratif; k. Ketentuan Peralihan; l. Ketentuan Penutup.Ruang lingkup lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. ruang lingkup wilayah administrasi; b. batas administrasi; dan c. luas wilayah. Ruang lingkup wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a seluas 2.867,49 (dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh sembilan) hektar, meliputi: a. Kelurahan Banyuanyar seluas 350,23 (tiga ratus lima puluh koma dua puluh tiga) hektar ; b. Kelurahan Dalpenang seluas 115,53 (seratus lima belas koma lima puluh tiga) hektar; c. Kelurahan Gunung Sekar seluas 460,36 (empat ratus enam puluh koma tiga puluh enam) hektar; d. Kelurahan Karang Dalem seluas 274,25 (dua ratus tujuh puluh empat koma dua puluh lima) hektar; e. Kelurahan Rong Tengah seluas 146,08 (seratus empat puluh enam koma nol delapan) hektar; f. Kelurahan Polagan seluas 666,27 (enam ratus enam puluh enam koma dua puluh tujuh) hektar; g. Desa Tanggumong seluas 405,25 (empat ratus lima koma dua puluh lima) hektar; dan h. Desa Aeng Sareh seluas 449,52 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima puluh dua) hektar.Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. sebelah utara : Desa Kamoning, Desa Pakalongan; b. sebelah barat : Kecamatan Torjun;c. sebelah selatan : Selat Madura; d. sebelah timur : Desa Pasean, Desa Gunungmaddah, Kecamatan Camplong.Ruang lingkup dan batas-batas administrasi BWP Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 53 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang perlu membentuk Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sampang Tahun 2019-2039; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tambahan Lembaran Negara Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
14.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
16.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
19.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
20.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
21.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
22.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
23.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
36.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468)
37.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
38.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
40.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
41.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 366);
42.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119)
43.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
44.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
45.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
46.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
47.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
48.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Infromatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
49.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Perkotaan/Kawasan Perkotaan;
50.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/ Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
51.Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
52.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
53.Peraturan Menteri Perdagangan 68/M-DAG/ PER/10/2012 tentang Waralaba dan Jenis Usaha Toko Modern;
54.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
55.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi;
56.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan;
57.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
58.Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri;
59.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
60.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.38/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
61.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
62.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
63.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
64.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031;
65.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 80 Seri E);
66.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 4);
67.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 11);
68.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
69.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
70.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 1);
71.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 4);
72.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedangan Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 5);
73.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 7);
74.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 8);
75.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 5);
76.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 8); dan
77.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SAMPANG TAHUN 2019-2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah KabupatenSampang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3.Bupati adalah Bupati Sampang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sampang.
11.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupatenyang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
12.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18.Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Sampang yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
19.Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan sub zonaperuntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
20.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
21.Subblok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan subzona.
22.Zona adalah area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
23.Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
24.Zona adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
25.Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26.Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27.Bagian Wilayah Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28.Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
29.Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
30.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel
31.Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah
32.Jalan Arteri Sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawaan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua
33.Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal yang terdiri atas JKP-1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP-3 (jalan kolektor primer tiga), JKP-4 (jalan kolektor primer empat).
34.Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kwasan sekunder ketiga
35.Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghbungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
36.Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan
37.Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disebut JLing-P adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan
38.Jalan Lingkungan Sekunder yang selanjutnya disebut JLing-S adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan
39.Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat dengan Rumaja dalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
40.Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat dengan Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
41.Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disingkat dengan Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
42.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan GSB adalah garis sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap garis batas belakang kaveling, dihitung dari garis batas kaveling terhadap garis terluar belakang bangunan yg berfungsi sebagai ruang untuk pertimbangan faktor keselamatan antarbangunan.
43.Utilitas umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mencakup sistem penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, sistem pembuangan limbah, sistem persampahan, sistem penyediaan energi listrik, sistem jaringan gas, sistem telekomunikasi dan lain-lain.
44.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
45.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
46.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
47.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
48.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
49.Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
50.Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
51.Sempadan Sungai adalah area sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
52.Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, dan pipa gas.
53.Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
54.Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar pagar terhadap batas lahan yang dikuasai dan memiliki pengertian sama dengan Ruang Milik Jalan (Rumija) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
55.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas tepi Ruang Milik Jalan (Rumija), batas lahan yang dikuasai, batas tepi sungai/pantai, antar massa bangunan dan rencana saluran jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya dan memiliki pengertian sama dengan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
56.Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
57.Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
58.Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
59.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
60.Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
61.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
62.Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
63.Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon- pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang;
64.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
65.Pengaturan Zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
66.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
67.Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kabupaten sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kabupaten.
68.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
69.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
70.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
71.Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
72.Jarak antar bangunan adalah jarak antara satu bidang bangunan dengan bangunan lain di sebelahnya.
73.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

ASAS, SASARAN, FUNGSI DAN MANFAAT, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas yang digunakan dalam RDTR BWP Sampang, meliputi:

a.keterpaduan;
b.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
c.keberlanjutan;
d.keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e.keterbukaan;
f.kebersamaan dan kemitraan;
g.perlindungan kepentingan umum;
h.kepastian hukum dan keadilan; dan
i.akuntabilitas.

Pasal 3

Sasaran dari RDTR BWP Sampang adalah sebagai berikut :

a.menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam Bagian Wilayah Perkotaan Sampang;
b.mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam Bagian Wilayah Perkotaan Sampang;
c.terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsional kabupaten, yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
d.mendorongnya investasi masyarakat di dalam Bagian Wilayah Perkotaan Sampang; dan
e.terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Pasal 4

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) beserta dengan Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:

a.kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW;
b.acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diamanatkan dalam RTRW;
c.acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
d.acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang;
e.acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dan rencana yang lebih rinci lainnya;
f.alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik BWP Sampang baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Pasal 5

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) beserta dengan Peraturan Zonasi bermanfaat untuk:

a.menentukan lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi maupun lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
b.menetapkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian-bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten/kota secara keseluruhan; dan
c.menetapkan ketentuan bagi penetapan sub bagian wilayah perkotaan yang diprioritaskan untuk disusun program penanganan dan pengembangan kawasan dan lingkungan, seperti RTBL atau rencana lain yang sejenis.

Pasal 6

(1)Ruang lingkup RDTR BWP Sampang meliputi :
1. a.lingkup materi;
2. b.lingkup lokasi; dan
3. c.lingkup perencanaan.
(2)Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang BWP Sampang;
2. b.rencana pola ruang;
3. c.rencana jaringan prasarana;
4. d.penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
5. e.ketentuan pemanfaatan ruang;
6. f.peraturan zonasi;
7. g.perizinan;
8. h.insentif dan disinsentif;
9. i.hak, kewajiban dan peran masyarakat; dan
10. j.sanksi administratif;
11. k.Ketentuan Peralihan;
12. l.Ketentuan Penutup.
(3)Ruang lingkup lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.ruang lingkup wilayah administrasi;
2. b.batas administrasi; dan
3. c.luas wilayah
(4)Ruang lingkup wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a seluas 2.867,49 (dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh sembilan) hektar, meliputi:
1. a.Kelurahan Banyuanyar seluas 350,23 (tiga ratus lima puluh koma dua puluh tiga) hektar ;
2. b.Kelurahan Dalpenang seluas 115,53 (seratus lima belas koma lima puluh tiga) hektar;
3. c.Kelurahan Gunung Sekar seluas 460,36 (empat ratus enam puluh koma tiga puluh enam) hektar;
4. d.Kelurahan Karang Dalem seluas 274,25 (dua ratus tujuh puluh empat koma dua puluh lima) hektar;
5. e.Kelurahan Rong Tengah seluas 146,08 (seratus empat puluh enam koma nol delapan) hektar;
6. f.Kelurahan Polagan seluas 666,27 (enam ratus enam puluh enam koma dua puluh tujuh) hektar;
7. g.Desa Tanggumong seluas 405,25 (empat ratus lima koma dua puluh lima) hektar; dan
8. h.Desa Aeng Sareh seluas 449,52 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima puluh dua) hektar.
(5)Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.sebelah utara : Desa Kamoning, Desa Pakalongan;
2. b.sebelah barat : Kecamatan Torjun;
3. c.sebelah selatan : Selat Madura;
4. d.sebelah timur : Desa Pasean, Desa Gunungmaddah, Kecamatan Camplong.
(6)Ruang lingkup dan batas-batas administrasi BWP Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG BWP SAMPANG

Pasal 7

Tujuan penataan ruang BWP Sampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan Kota Sampang sebagai pusat pelayanan umum, niaga dan jasa yang berkelanjutan.

Pasal 8

(1)Kebijakan penataan ruang BWP Sampang meliputi :
1. a.pemantapan sistem pusat pelayanan Perkotaan Sampang;
2. b.pengembangan jaringan prasarana Perkotaan Sampang;
3. c.pemantapan fungsi zona lindung; dan
4. d.pengembangan zona budidaya yang berkelanjutan.
(2)Strategi untuk Pemantapan sistem pusat pelayanan Perkotaan Sampang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi;
1. a.mengembangkan pusat pertumbuhan baru di Perkotaan Sampang;
2. b.mengembangkan fasilitas pelayanan umum;
3. c.mengembangkan sistem pusat pelayanan yang berhirarki; dan
4. d.menjaga keterkaitan dengan kota lain.
(3)Strategi untuk Pengembangan jaringan prasarana Perkotaan Sampang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi;
1. a.mewujudkan aksesbilitas dengan mengembangkan jalan lingkar, jalan lokal dan pelebaran jalan;
2. b.mengembangkan terminal tipe B; dan
3. c.mengembangkan sistem jaringan prasarana pendukung yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah Kota Sampang.
(4)Strategi untuk Pemantapan fungsi zona lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi;
1. a.memantapkan fungsi zona konservasi sungai;
2. b.mengembangkan RTH Perkotaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan; dan
3. c.meminimalisir dampak bencana di Kota Sampang.
(5)Strategi untuk Pengembangan zona budidaya yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi;
1. a.mengembangkan fasilitas perdagangan dan jasa yang nyaman;
2. b.mengembangkan industri kecil dan menengah;
3. c.mengembangkan permukiman yang aman dan nyaman;
4. d.mengembangkan potensi pariwisata Perkotaan Sampang;
5. e.mengembangkan sektor informal sebagai potensi pendukung perkembangan kegiatan perdagangan jasa; dan
6. f.mengembangkan upaya mitigasi bencana.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Pasal 9

Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :

a.Skenario Pengembangan;
b.Sistem Pusat Kegiatan;
c.Arahan Pengembangan;
d.Pembagian Sub BWP dan Blok;
e.Penetapan Zona dan Sub Zona; dan
f.Rencana Pola Ruang.

Pasal 10

(1)Skenario Pengembangan BWP Sampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berdasarkan pada kebijakan, kebutuhan, potensi dan permasalahan yang ada, sebagai berikut:
1. a.menetapkan dan mengembangkan zona perdagangan dan jasa skala lokal dan regional di BWP Sampang;
2. b.meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas sarana pelayan umum dan perkantoran pemerintahan kabupaten dengan skala pelayanan lokal dan regional;
3. c.mengembangkan Zona Sarana Pelayanan Umum, khususnya pendidikan dan kesehatan di BWP Sampang;
4. d.mengembangkan Zona permukiman untuk mengakomodasi arah pertumbuhan dan kebutuhan pengembangan baik karena pengaruh internal maupun pengaruh eksternal;
5. e.mengembangkan zona permukiman dengan tetap memperhatikan kebutuhan fasilitas dan menjadi dasar dalam alokasi pola ruang dan jenis kegiatan yang dikembangkan dalam masing-masing zona pengembangan;
6. f.mengembangkan sistem jaringan yang menjadi bagian dan terintegrasi dengan sistem jaringan di Kabupaten Sampang;
7. g.menyusun program yang lebih rinci dalam Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang diprioritaskan pengembangannya;
8. h.meningkatkan kapasitas dan sirkulasi pergerakan melalui peningkatan mutu jalan eksisting dan penyediaan jalan baru berupa jalan alternatif untuk membagi beban jalan terutama pada pusat aktifitas;
9. i.menunjang peningkatan aksesbilitas dan sirkulasi pergerakan melalui penyediaan sarana penunjang terutama ruang pejalan kaki atau pedestrian, dan rambu-rambu lalu lintas pendukung;
10. j.mengembangkan sistem pelayanan utilitas yang melayani semua kebutuhan yang terdiri dari jaringan air bersih, drainase, listrik, pengolahan limbah, dan telekomunikasi;
11. k.pengaturan intensitas bangunan dan kegiatan secara efisien dan saling menunjang serta menghindarkan konflik antar kegiatan melalui pengalokasian ruang yang sesuai dengan kebutuhan dan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
(2)Peta skenario pengembangan BWP Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…